Ditemukan 3327 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adakan akukan aduan adrian adenan aduman asukan atukan adikan ajukan adekan
Pengadilan PN SUMBER
Putus : 02-11-2016 — Upload : 24-11-2017
Putusan PN SUMBER Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Sbr
Tanggal 2 Nopember 2016 —
121 — 28
  • Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak cermat dalammenyusun gugatan dalam kaitannya menambah dan ataumencampur adukan objek gugatan diluar permasalahan atastanah dan bangunan sertifikat hak milik Nomor 260 yangterletak di jalan kedawung raya nomor 192193 DesaPilangsari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon,dengan tanag Pengairan, yang notabennya adalah milikpemerintah bukan milik Penggugat, sehingga sudah jelasGugatan Penggugat adalah kabur, dan selayaknyadinyatakan tidak dapat diterima.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-09-2022 — Putus : 16-12-2022 — Upload : 05-01-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 16 Desember 2022 — Penuntut Umum:
Syaiful Anwar, S.H., M.H.
Terdakwa:
ALPA NOVEL Bin SARNUBI
241 — 21
  • 1 (Satu) Bundel Kuitansi nomor KU.04.08.309036/233.27 untuk Pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Pasangan Batu dengan Adukan Mortar secara Padat Karya kegiatan revitalisasi saluran drainase padat karya ruas jalan Bts Kota Pangkalpinang-Namang;Dalam Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran.
  • 1 (Satu) Bundel Kuitansi nomor KU.04.08.309036/233.21 untuk Pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Pasangan Batu dengan Adukan Mortar secara Padat Karya kegiatan revitalisasi saluran drainase padat karya ruas jalan Bts Kota Pangkalpinang-Namang;Dalam Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 05-05-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 48 - K / PM I-03 / AD / V / 2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — Praka Marnawi
37 — 17
  • ayat (8) UUNo. 12Drt tahun 1951 yang dimaksud denganpengertian bahanbahan peledak termasuk semuabarang yang dapat meledak yang dimaksudkandalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Staats blad 234 ) yang telah diubah denganOrdonnantie tanggal 9 Mei 1931 ( Staatsbladwo 168 ) semua jenis mesiu, bombom, bombompembakar, ranjau ranjau ( Mijnen ) granatgranat tangan dan pada umumnya semua bahanpeledak baik yang merupakan luluhan kimiatunggal ( Enkelvoodige Chemishe Verbindingen) maupun yang merupakan adukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/PID.SUS/2012
Tanggal 10 April 2012 — THEDDY TENGKO, SH.M.Hum ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOBO DI MALUKU
114 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut tidaklah dapatdipergunakan sebagai barometer guna menyatakan terbukti tidaknya suatu tindakpidana, oleh karena pengembalian uang ke kas Negara itu dapat pula dipandangdari sudut pandang administrasi Negara yang mempunyai kaedah dan ketentuanyang berbeda dengan hukum pidana ;Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon diatas,membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telahmelampaui batas kewenangan mengadili dengan alasan, Hakim PengadilanNegeri Ambon telah mencampur adukan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-08-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 13-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 249/PDT/2016/PT MDN
Tanggal 31 Oktober 2016 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
95 — 36
  • Bahwa gugatan Pembanding/semula penggugat telah jelas dan terangbahwa tidak memenuhi syarat formal dimana posita (poin 3) dan petitum(poin 3) dicampur adukan yaitu dalam posita mengatakan bahwa setelahPenggugat menguasai objek sengketa tersebut, Penggugat menghibahkansebagian objek sengketa tersebut kepada Pemerintah Daerah Kab.
Pengadilan PN KASONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn
Tanggal 12 Nopember 2020 — MURNEE, dkk melawan PT. NABATINDO KARYA UTAMA
203 — 488
  • Dengan demikian maka khsususpoin 6,7,8 gugatan Penggugat tidak pelu dipertimbangkan dan harusdikesampingkan ;Bahwa poin 9,10,11 dalil gugatan Penggugat adalah diperlukanPembuktian lebih lanjut;Bahwa poin 12,13 14,15, adalah dalil yang bukan persoalan tentangKeperdataan dan sama sekali tidak ada kaitan dengan materi gugatanPenggugat yang nyata nyata membahas tentang hak Keperdataan olehkarena itu haruslah dikesampingkan;Bahwa point 16 gugatan penggugat lagi lagi mencampur adukan hukumSipil dan hukum
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 07-02-2017 — Upload : 05-02-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 218/Pdt.G/2015/PN.Cbi
Tanggal 7 Februari 2017 — * Perdata PT. TUMBUH SEMANGAT NIAGA CEMERLANG (PT.TSNC) X PT. MEKAR CEMERLANG
139 — 80
  • Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 181 / Cikeas Udikdan sama sekali tidak mempermasalahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.182/ Desa Cikeas Udik dengan kata fain adanya suatu hal yangKONTRADIKTIF antara Posita Gugatan dengan Petitum pokok perkarasehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur.Bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat hanya mendalilkan sangkaansangkaan yang tidak berdasarkan atas hukum dan fakta yang benar dan karenaPenggugat di dalam Gugatannya cenderung terlalu banyak mengulas danmencapur adukan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg
Tanggal 2 Nopember 2016 — Bibsan Dwinanda Ruslan, ST
125 — 51
  • Selanjutnya untuktinggi dinding penahan ukurannya bervariasi sesuai dengan kondisi alam yangtelah terurai dalam gambar dimana dalam pelaksanaannya ketebalan dari dindingpenahan tersebut bervariasi antara 83 cm sampai dengan 197 cm untuk dindingpenahan hingga ketinggian 285 cm dari tapak dinding penahan dan saksi punyafotonya.c) Untuk pasangan batu kali pada dinding penahan dilakukan dengan pasanganbatu kosong yang bagian at5asnya ditutupi dengan adukan semen Bahwa Masih ada yaitu pada pekerjaan jalan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 18-04-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016
Tanggal 18 April 2016 — 1. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. CTPI), DKK VS 1. NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA, DKK
715 — 605 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Kedua Pasal tersebut merupakan norma hukum yang berbeda dan tidakdapat dicampur adukan seperti yang dilakukan oleh Judex Facti didalam Putusan PN Jakarta Pusat yang keliru dan harus dibatalkan;27.Selanjutnya alasan untuk pembatalan Putusan Arbitrase yang telah diatursecara limitatif dalam Pasal 70 UndangUndang Arbitrase jugadinyatakan secara tegas oleh Mahkamah Agung RI dalam Surat EdaranMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 142/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 3 Februari 2016 — Drs.H. MA’RUF IRANTO, SH.MBA bin MULYONO
124 — 34
  • Prayuda Seroja Gantara,AMd, saksi tidak terlibat dan hanya menghimpun, sedangkan yangmengawasi Sekretaris Dinas yakni FREDY SASONO ;Halaman 38 dari 160 Putusan No. 142 /Pid.SusTPK/2015/PN SmgBahwa, mungkin ada rapat khusus tersebut, namun saya tidak mengetahui,dikarenakan itu merupakan kewenangan Kepala Dinas Budparpora,berdasarkan NPHD peruntukan masingmasing dana hibah sudah jelas,sehingga tidak bisa dicampur adukan dan Monitoring tersebut hanyasebatas monitoring mengenai perkembangan pembuatan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 09-09-2019 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 886/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
1.Ny. Rohani Taib, SE
2.Nyoman Sudayana Merada
3.Dewi Kusumo Noor Rini
4.Sugianto
5.Heriyanto
6.Jocelyn Tjandra
7.Rudy Suryadi
8.Lam Su Ni
9.Minawati Hasan Basri
10.Wirmanto Tantoro
11.Sumawati Muliawan Kesuma
12.Effendy Tansil
13.Sofyan Chandrajaya
14.Sukartono
15.Sri Muljana Wirawan
16.Ng King Hing Alex Loekman
17.Kwan Lie Dju Yenny
18.Liliana
19.Ericford Halim
20.Dersy Venilia
21.Hj. MSY. H. Sylviana
Tergugat:
PT Binakaryacitra Lestari
Turut Tergugat:
SWISS BELHOTEL INTERNATIONAL Cq SWISS BELRESORT WATU JIMBAR
374 — 335
  • Begitu pula objekperjanjian berbeda, nilai uang berbeda dan permasalahan yangberbeda, tentunya hal ini sangat tidak bisa di campur adukan..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-07-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2555 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Juli 2017 — I. YOHANNES ELUAY,S.H.; II. Drs. GIDION DODOP, MM.; III. Drs. EDISON MUABUAY, M.Si.; IV. LUKAS MRA-MRA,S.H. ; V. TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si.;
193 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2555 K/PID.SUS/2016wewenang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lainatau korporasi yang merugikan keuangan negara.Pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebutdiatas membuktikan bahwa, untuk membebaskan para Terdakwa PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah melampaui batas kewenanganmengadili dengan mencampur adukan antara Hukum Adminsitarsi denganHukum Pidana, khusus UndangUndang Tindak Pidana Korupsi tanpaPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 17/Pid/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 30 Mei 2013 — SUGANDI bin HAMDHANI;
65 — 20
  • =Bahwa benar berdasarkan penilaian atau pemeriksaan yang saksi lakukan sebagaiTim/Panitia Penilai/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan BarangJasa di bidangCipta Karya, pembangunan Taman Makam Pahlawan TA 2006 belum berjalandengan baik dan tidak sesuai dengan Bestek karena beberapa item pekerjaanyang dilaksanakan oleh terdakwa seperti Pekerjaan Pasangan Bata PetakMakam adukan 1:2, Pekerjaan Pasangan lantai keramik anti selip 30 X 30,Pekerjaan Relief Diorama, Pekerjaan Pasangan Tiang Bendera, PekerjaanPengecatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/PID.SUS/TPK/2016/PN.BDG
Tanggal 20 Februari 2017 — YUDI HARYONO, S.Sos.
75 — 23
  • H Odi Suryadi yang saat itu masih Kepala Dinas.Bahwa yang harus di kerjakan saksi Hartono Herlambang adalah :Specipikasi campuran adukan untuk pekerjaan pengecoran yaitu1 Pc :2 Ps:3 Kr.Membuat Cor Kolom Beton K175 sesuai kontrak 9,28 m3Membuat Cor Balok Induk 30/30 sesuai kontrak 43,49 m3Membuat Cor dinding pengaman 15/40 sesuai kontrak 19.00m3Pasang Papankayu Trembesi 3/25 sesuai kontrak 11,05 m3.Bahwa saksi Hartono Herlambang yang tidak melakukan pekerjaan tidaksesuail dengan bestek atau kontrak
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 03-10-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Pkp
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
208 — 121
  • seharusnya para Tergugat dan Penasehat hukumnyaharuslah memahami perbedaan antarapernyataan,kesepakatan ataupun perjanjian,Adapun suratyang dibuat untuk menyatakan keadaan tentang sesuatusecara sepihak adalah pernyataan,sementara kesepakatanataupun perjanjian semestinyalah dibuat oleh dua pihak ataupunlebih, atas suatu Konsensus bersama yang kemudian dituangkandalam perjanjian ataupun kesepakatan para pihak jadi haruslahdipahami dulu) yang mana ~Pernyataan, pernanjian ataukesepakatan, jangan mencampur adukan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 27 April 2020 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR
163 — 68
  • dilakukan oleh dinas dalamkegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang SimpangKantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PUProvinsi Bengkulu TA. 2017 terdapat beberapa temuan, yaitu :a) Aspal kurang panas;b) Lantai siring tergerus;c) Ketebalan aspal terkadang tidak sesual;d) Pasir kurang bersih;e) Galian kurang dalam;f) Ukuran pasangan siring kurang panjang atau tebal;g) Bahu jalan kurang tebal;h) Gilasan aspal terkadang kurang;i) Material siring terlalu besar dan adukan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 15 Desember 2015 — Drs.H.ALI HADIYANTO,M.Si.
170 — 179
  • Mencapur adukan wewenang;c. Bertindak sewenangwenange Bahwa suatu undangundang yang mengandung muatan sanksi pidana saja tidaksecara otomatis dapat diterapbkan untuk mengukur perbuatan yangdikualifikasikan kepada tindak pidana korupsi, apalagi terhadap peraturanperundangundangan yang tidak memuat sanksi apapun, peraturan yang sekedarmengatur prosedur atau mekanisme administrasi.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 239/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : RUSBIN SITUMORANG
Terbanding/Tergugat I : Pernando Situmorang
Terbanding/Tergugat II : Mangara Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat III : Marisi Situmorang
Terbanding/Tergugat IV : Naria Mariana Sirumorang
Terbanding/Tergugat V : Sudirman Situmorang
Terbanding/Tergugat VI : Jagar Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat VII : Maslan D. Sitanggang
Terbanding/Tergugat VIII : Mekka Sitanggang
Terbanding/Tergugat IX : Ria Sitanggang
Terbanding/Tergugat X : Santun Sitanggang
Terbanding/Tergugat XI : Pardamean Sitanggang
Terbanding/Tergugat XII : Adiman Silalahi
Terbanding/Tergugat XIII : Tupan Silalahi
Terbanding/Tergugat XIV : Riston Silalahi
Terbanding/Tergugat XV : Marudut Silalahi
Terbanding/Tergugat XVI : Ny. Rosdiana Tagi Malau boru Bakkara
Terbanding/Tergugat XVII : Sahat Malau
Terbanding/Tergugat XVIII : Gedi Sinurat
Terbanding/Tergugat XIX : Jauttin Simbolon
Terbanding/Tergugat XX : Oster Situmorang
128 — 731
  • Jamulak Sitanggangmerasa terpojok karena dia menerangkan sesuatu kebohongan danmenyatakan dengan sangat emosi dalam bahasa Batak: Aluhon maautu polisi (adukan saya ke polisi). Majelis Hakim sudah sangatjelas mengetahuil bahwa keterangan saksisaksi para Tergugattentang Bius Raja Dapoton itu salah besar dan bohong dan tidakbenar tetapi Majelis Hakim masih mempertimbangkan kesaksianbohong dari 4 orang saksi Tergugat untuk menjadi dasar kepemilikantanah Tergugat.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
INSYAYADI
Terdakwa:
NURIKWAN, SE Bin KALIMIN
145 — 62
  • pulang oleh Dewan, kemudian diSPJkan untuk ganti uang lagiyang kemudian dijadikan pertanggungjawaban untuk penarikan uangselanjutnya;Halaman 121dari 229 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.Bahwa yang menerbitkan lembar surat dibagian keuangan, SPPD saksitandatangan;Bahwa Sekwan tandatangan di kuitansi SPJ, ada kuitansi yangditandatangani bendahara, PPTK dan PA sebelum berangkat dan tidakbisa;Bahwa anggaran dewan untuk staf ikut bimtek tidak ada, sekwan punyaanggaran sendiri, pak Nurikwan campur adukan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 16-05-2018
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 9 Januari 2018 — 1. Nama lengkap : Drs. MUHAMMAD DJEN RUMATUMIA Alias DJEN; 2. Tempat lahir : Tarui 3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Mei 1966 4. Jenis kelamin : Laki-Laki 5. Kebangsaan : Indonesia. 6. Tempat tinggal : Jln. Pendidikan Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Bula);
95 — 34
  • Larangan mencampur adukan wewenang; dan/atauc. Larangan bertindak sewenangwenang.Pasal 18 ayat (1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikanmelampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2)huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenangb. Melampaui batas wiiayah bedakunya wewenang; dan/atauHalaman 137 dari 210 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.c.