Ditemukan 3581 data
109 — 20
DinasKehutanan Provinsi yang diserahi' tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan setelah mendapat verifikasidari Direktora t Jenderal Bina Produksi Kehutanan danbadan Planologi kehutanan dan jika di areal yangdimohon IPK di luar kawasan hutan tetapi arealtersebut masih dibebani ijin/ hak dibidang kehutanan,maka tidak dapat diberikan IPK ;4.
169 — 58
Negeri Kelas A Serang adalahsebagai berikut:1Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A Serang tidak konsisten dalam menyusunputusannya dan tidak secara menyeluruh mempertimbangkan faktayang terungkap dalam persidangan dan juga hal yang memberatkanterdakwa : "Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga perbuatan Terdakwatelah mencederai kepercayaan Masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipilyang diserahi
90 — 69
Terhadap pendapat Tergugat tersebut telahdibantah oleh Para Penggugat, oleh karenanya Pengadilan akan mengyji danmembuktikan adanya perpedaan pendapat tersebut;Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan olehTergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Jakarta Timur yang diserahi tugas untuk melakukan penertiban bangunanyang berada di bantaran Sungai Ciliwung dalam rangka melaksanakan persiapanpekerjaan normalisasi fungsi Sungai Ciliwung sebagai
209 — 47
Penggugat dan Penggugat II diserahi tanggung jawab untukmembangun dan mengurus Rumah Sakit Islam Surakarta; Bahwa dana untuk mendirikan Rumah Sakit Islam Surakarta yaitu infak,sodagoh, wakaf. Bisa berupa uang, barang bergerak atau barang tidakbergerak seperti tanah; Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa donaturnya untuk mendirikanRumah Sakit Islam Surakarta.
157 — 86
motor dikirim kemudian ditagih pembayarannya dan dibayarkan satukalisecara penuh;Bahwa yang membayar sepeda motor yang dibeli secara cash adalahTerdakwa;Bahwa yang mengirim sekaligus menagih pembayarannya adalah saksibersama dengan driver;Bahwa dari keenam belas sepeda motor tersebut yang dibeli secara cashada 4 (empat) unitdan yang 12 (dua belas unit) secara kredit;Halaman 158 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Bil.Bahwa semua sepeda motor yang dibeli Terdakwa diatasnamakankaryawan yang akan diserahi
Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasaisesuatu barang, seperti misalnya: ............seorang karyawan perusahaanyang diserahi sepeda motor sebagai transport seharihari, dsbnya.b. Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencariannya, sepertimisalnya : tempattempat penitipan mobil, sepeda motor, barangbarangtertentu di tempat/toko perbelanjaan.c.
56 — 28
saat ini saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Sosial Prop.Kalteng,saksipernah bekerja di Dinas Pendidikan Prop.Kalteng sejak tanggal 19 September66672005 sampai dengan 17 September 2010 dengan jabatan sebagai Kepala DinasPendidikan Prop.Kalteng dengan SK.Gubernur;Bahwa sehubungan dengan pengadaan meubeler tingkat SMA dan SMK di Kaltengtahun 2009 peranan saksi adalah sebagai Pengguna Anggaran sesuai denganSK.Gubernur Kalteng Nomor :954/02/Keu,tanggal 02 Januari 2009 tentangpenunjukan pejabat yang diserahi
170 — 60
Gubernur, katanya petani aslinyahilang;Bahwa setelah melalui terdakwa gagal, akhirnya saksi ke petani sendiri untukmembeli obyeknya yang sekarang sekitar 8 ancer;Bahwa waktu menawarkan tanah kepada saksi, terdakwa menunjukkan surat kuasaasli;Bahwa waktu pembayaran Notarisnya Bintarto, ada yang menggunakan Notaris adayang tidak, sebelum pembayaran Notarisnya menyatakan bahwa surat suratnyabenar dan saksi menjadi yakin;Bahwa waktiu itu terdakwa memperkenalkan pada saksi sebagai perangkat Desadan diserahi
107 — 73
anakanak, Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingananakanak;Bahwa pada praktiknya hal mendasar dijadikan perhatian dan pertimbangan majelishakim dalam menentukan pihak mana yang berhak untuk memperoleh hak asuhyaitu disesuaikan dengan kepentingan si anak itu sendiri; Sebagaimana termuatdalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni1974 yang menyebutkan:Bahvwa kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untukmenentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi
521 — 148
pastinyasaksi lupa) menemani Terdakwa;Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi lahan kebun kelapa sawit tersebutsudah ditanami dengan kelapa sawit dan sudah berbuah serta sudahdipanen;Bahwa pada saat itu tidak pernah melihat plang peringatan bahwa lokasitersebut adalah kawasan hutan ataupun kawasan perizinan KUD Bina JayaLanggam;Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengelola lahan tersebut adalah saksiMuliadi Chandra dan pada tahun 2011 pengelolaan dialinkan kepadaTerdakwa;Bahwa Terdakwa disuruh bekerja dan diserahi
86 — 77
Terhadap pendapat Tergugat tersebut telahdibantah oleh Para Penggugat, oleh karenanya Pengadilan akan menguji danmembuktikan adanya perpedaan pendapat tersebut;Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan olehTergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Jakarta Timur yang diserahi tugas untuk melakukan penertiban bangunanyang berada di bantaran Sungai Ciliwung dalam rangka melaksanakan persiapanpekerjaan normalisasi fungsi Sungai Ciliwung sebagai
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ramli, yaitu tanpa hakmemaksa Terdakwa memperoleh rahasia perbankan, dansudah diarahkan oleh Terdakwa agar datang hari Senintanggal 22 Agustus 2011 dengan diserahi surat kuasa gunamelengkapi administrasi kantor, mengingat perteleponan ituterjadi adalah di luar jam kerja atau juga pada hari libur.Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesengajaandari Terdakwa membuat masalah kepada saksi Kujaeni, SS.bin H.
223 — 314
Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 tahun 1999, Pegawai Negeri adalah:Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenangdiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas
56 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam kedudukan sebagai Pemegang Kas padaSekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro, sejak tanggal 2 Januari 2006 s/dtanggal 31 Desember 2006, sedangkan untuk Tahun Anggaran (TA) 2007berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tanggal 08 Januari 2007Nomor 188/2/KEP/412.12/2007 diangkat sebagai Bendahara pada SekretariatDPRD Kabupaten Bojonegoro;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2002 tanggal 10 Juni 2002 pada pasal 1 huruf h pemegang kas adalah SetiapOrang yang ditunjuk dan diserahi
70 — 17
Budi Hartono;bahwa saksi kenal dengan Ir.Budi Hartono selaku Pelaksana Lapangan dariPT.PAN yang diserahi tugas oleh H.Achmad Syarpani untuk mengelola ProyekPembuatan Hutan Rakyat Jenis Jati di Desa Ipu Kecamatan Lahei KabupatenBarito Utara;bahwa selaku Bendahara Perusahaan atas perintah H.Achmad Syarpani saksipernah membayarkan uang atas pekerjaan yang dilakukan oleh Ir.Budi Hartonoselaku Pelaksana Lapangan atas Proyek Pembuatan Hutan Jati Rakyat sejumlahRp. 1.115.000.000,(satu milyar seratus lima
109 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 TentangKepegawaian, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pegawai Negeriadalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang diserahi tugas negaralainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa yang dimaksud dengan orang selain pegawai negeri yang diberitugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untukHal
47 — 11
Budi Hartono;bahwa saksi kenal dengan Ir.Budi Hartono selaku Pelaksana Lapangan dariPT.PAN (Perjuangan Adiyatma Nusantara) yang diserahi tugas oleh H.AchmadSyarpani untuk mengelola Proyek Pembuatan Hutan Rakyat Jenis Jati di Desa IpuKecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara;bahwa selaku Bendahara Perusahaan atas perintah H.Achmad Syarpani saksipernah membayarkan uang atas pekerjaan yang dilakukan oleh Ir.Budi Hartonoselaku Pelaksana Lapangan atas Proyek Pembuatan Hutan Jati Rakyat sejumlah83Rp. 1.115.000.000
197 — 43
akta kuasa tersebut ; Bahwa pada saat terjadinya jualbeli sebagaimana tersebut pada No. 8 diatas,ke tiga bidang tanah yang tersebut pada posita No. 1 diatas, berada dalamkekuasaan Penggugat dan Penggugat pernah mendapat kabar dari orang yangdiserahi oleh Penggugat untuk menggarap tanahtanah tersebut bahwa pihakTergugat 1V & V berusaha untuk merampas penguasaan ke tiga bidang tanahtersebut dengan jalan mengancam baik dengan surat/tulisan maupun denganperantara Polsek Lowokwaru. terhadap orang yang diserahi
102 — 44
Nomor:18 Tahun 2000;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa selakuPegawai Negeri Sipil yang diperbantukan sebagai staf di Pemerintah Kabupaten Asmatyang diserahi tugas oleh Wiro Yoseph Watken selaku Penjabat Bupati Kabupaten Asmatuntuk melaksanakan/membuat kontrak pembelian Kapal Cargo Kayu KM.
106 — 57
Diskualifikasiln Persona :Bahwa Tergugat adalah orang yang diserahi tugas danbertanggung jawab dibidang kehutanan demikian ketentuan pasal 1ayat 15 UndangUndang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.Bahwa tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan sebagaimanatersebut pada UndangUndang No. 41 Tahun 1999, pasal 1 ayat 15Tentang Kehutanan tersebut adalah berkaitan dengan pasal 4 ayat1,2, dan 3 tentang Hak Menguasai oleh Negara atas Semua hutan didalam Wilayah Republik Indonesia yang digunakan sebesarbesarnyauntuk
203 — 91
Guna Persada adalah tanah sertifikat nomor 9 dan 11;Bahwa kemudian Saksi diserahi 2 sertifikat untuk diurus balik namanya keBPN;Bahwa yang membayar pengurusan balik nama sertifikat dari PT. Cibulan kePT. Guna Persada adalah YKPPyang diserahkan oleh Samsul Maarif kepadaSaksi karena YKPP yang punya kepentingan untuk balik nama tersebut;Bahwa pengurusan balik nama tersebut dikerjakan oleh Saksi bersamadengan Baharudin Ali sebagai Komisaris PT.