Ditemukan 357 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 43/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
NURLAELA, S. Pd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
4218
  • INSPEKTORAT/2014tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base PegawaiHonorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu (T12);12.Bahwa Tim Verifikasi menyampaikan laporan Hasil Kerja Tim VerifikasiTenaga Honorer KIl pada tanggal 10 Mei 2014 sesuai dengan surat Nomor :810/17/TIM/2014 tanggal 10 Mei 2014 kepada Bupati Dompu (T13), danberdasarkan surat perbaikan kesalahan penulisan data Tenaga Honorer K2dari Tim Verifikasi K2 kepada Bupati Dompu Nomor : 810/18/TIM/2014tanggal 5 Juni 2014 telah dilakukann
Register : 25-09-2016 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PA MEDAN Nomor 1051/Pdt.G/2015/PA.Mdn
Tanggal 1 Maret 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
4623
  • dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi.5 Menetapkan hutang bersama tersebut dibebankan kepada harta bersama ataudibebankan kepada masingmasing Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugatdalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalamKonvensi untuk membayar 2 (setengah) bagiannya;6 Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi danTergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membagiharta bersama tersebut secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan demikianmaka dilakukann
Register : 21-02-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.
Tanggal 19 Maret 2018 — ENDI RENFAAN, S.Kom.M.Si
269113
  • JISMI REUBUN, S.AP sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah), dilakukann dipotong PPN sebesar Rp. 27.272.727,,potongan PPH 22 sebesar Rp. 4.090.909,, potongan sembakountuk 58 (lima puluh delapan) penerima UKM sebesar Rp.29.000.000,, sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp.239.636.364, (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tigapuluh enam ribu tiga ratus enam puluh empatrupiah), yang mana1 (satu) penerima UKM dipotong Rp. 500.000,;2.
Register : 07-01-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN PELAIHARI Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Pli
Tanggal 1 Oktober 2015 — M Rusdi Bin Djahri (Alm), Sahdah Noor Binti Djahri (Alm), Faridah Noor Binti Djahri (Alm) - M Arifin Bin Aliansyah (Alm) dkk
8625
  • diperoleh daripeninggalan orang tuannya yang dikerjakan oleh orang tua para penggugat sejaktahun 1955 sesuai oengan surat keterangan tanah hak milik 16 Januari 1959 telahdikuasai dan telah diperjual belikan tanpa hak dan melawan hukum, oleh tergugatsampai dengan tergugat XVI, telah mengagunkan tanah hak milik para penggugattersebut kepada tergugat XVII, sehingga perbuatan para tergugat tersebut yangtelah bekerja sama dengan tergugat XVIlF T.XIX dan tergugat XX, maka sudahjeias sekali perbuatan yang dilakukann
Register : 29-07-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 885/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 9 Januari 2020 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
Drs. I Gusti Rai Tantra
187108
  • Menolak Permohonan Peninjauan Kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali SVEN HOLLINGER tersebut; 2. ..dst ; Bahwa dengan telah diterimanya (dimenangkan) Surat Gugatan yang diajukanoleh terdakwa, maka Surat Gugatan tersebut menimbulkan hak berupakepemilikan atas 3 (tiga) bidang tanah atas nama Sven Hollinger dan atas SuratGugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telahmenimbulkan hakhak antara lain) hak untuk menuntut pihak tergugat, hakmendapat pelayanan hukum, hak untikm dilakukann
Register : 29-05-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 255/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 8 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : INDRIATI KUSMALI,
Terbanding/Penggugat IX : FATUR RAHMAN
Terbanding/Penggugat VII : AGUS SALIM,
Terbanding/Penggugat V : SITI ASMARA,
Terbanding/Penggugat III : RATNA SITI HAWA,
Terbanding/Penggugat I : SITI CHAERONI,
Terbanding/Penggugat VIII : DARYANTO
Terbanding/Penggugat VI : , Ny. DEDEH,
Terbanding/Penggugat IV : , MUTIARA SRI HASTUTI,
Terbanding/Penggugat II : , SITI HARRIYAH,
Terbanding/Turut Tergugat I : PUSAT PEMBANGUNAN PEMBIAYAAN HUTAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Turut Tergugat II : YOHANNES BUDI KRISTANTO, SH., Magister Kenotariatan,
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
11593
  • Bukti Salinan Untuk membuktikanPemban Salinan bahwa atas dasarding/ Sertifikat buktidahulu Hak Milik Pembanding/dahulTerguga No. 86 u Tergugat (AJBtl2 Kelurahan 022/8/Bgr.Utara/XIlTanah /1994, tertanggalSareal, 30 DesemberKecamata 1994) dilakukann Tanah proses balik namaSareal melalui mekanismeKota Bogor peraturanatas nama perundangNy.
Register : 09-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 07 - K / PM.III-12 / AD / I / 2017
Tanggal 14 Maret 2017 — Terdakwa-2 SELAMET NUR EFENDI, Kopda NRP 31030653181183.
8133
  • Pindad danselanjutnya diberikan pengarahan kembali dari Danyon Zipur5/ABW yang intinya kita sebagai anggota INI AD punyakehormatan dan harga diri, kita membawa nama besar TNI ADdan tindakan yang dilakukann oleh anggota dengan jalan kakitersebut dari Yonzipur 5/ABW ke PT Pindad adalah tidak tepat.Bahwa uneguneg/keluhan anggota ketika itu adalah Anggotayang sakit sering dijemput dan tetap disuruh ikut kegiatan,Waktu buat keluarga tidak ada karena padatnya kegiatan, HariSabtu dan Minggu selalu ada kegiatan
Register : 17-12-2015 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Amb
Tanggal 13 Juni 2016 — 1. Nama lengkap : JISMI REUBUN, S.AP 2. Tempat lahir : Tamedan. 3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 02 Januari 1973 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal :Jln Santri Desa tamedan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tual TerdakwaditahandalamRumah Tahanan Negaraoleh: 1. Penyidik: tidak ditahan. 2. Penuntut Umumsejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015; 3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016; 4. Perpanjangan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016; 5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Maret 2016sampai dengan tanggal 14 April 2016; 6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambonsejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
10049
  • Saudara JISMI REUBUN, S.AP sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah), dilakukann dipotong PPN sebesar Rp. 27.272.727,,potongan PPH 22 sebesar Rp. 4.090.909,, potongan sembako untuk58 (lima puluh delapan) penerima UKM sebesar Rp. 29.000.000,,sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp. 239.636.364, (duaratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tigaratus enam puluh empat rupiah), yang mana 1 (satu) penerima UKMdipotong Rp. 500.000..2.
    (tiga ratusjuta rupiah), dilakukann dipotong PPN sebesar Rp. 27.272.727,,potongan PPH 22 sebesar Rp. 4.090.909,, potongan sembako untuk58 (lima puluh delapan) penerima UKM sebesar Rp. 29.000.000,,sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp. 239.636.364, (duaratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tigaratus enam puluh empatrupiah).2.
    KARMOMJANAN untuk datang mengambil uang.Bahwa saat Pak JISMI REUBUN, S.AP datang ke dalam ruangan KepalaDinas mereka semua bertemu, langsung Bendahara menjelaskan kepadaSaudara JISMI REUBUN, S.AP sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah), dilakukann dipotong PPN sebesar Rp. 27.272.727,, potonganPPH 22 sebesar Rp. 4.090.909,, potongan sembako untuk 58 (lima puluhdelapan) penerima UKM sebesar Rp. 29.000.000,, sehingga total yangditerima adalah sebesar Rp. 239.636.364, (dua ratus tiga puluhsembilan
Register : 10-09-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 21 Januari 2015 — - ACHMAD GAZALI
5934
  • Bahwa selesai dilakukann proses pengukuran bidang tanah olehpetugas Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat kemudian H. BahrulPahmi mendatangi Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat untukmencari informasi tentang penyelesaian pembuatan sertifikat hakmilik atas nama Ahmad Gazali tersebut, kemudian H.
Putus : 13-03-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 2045 / PID.SUS / 2013 / PN.TNG
Tanggal 13 Maret 2014 — YULIETTY RAJAGUKGUK bt Pahala Rajagukguk
356150
  • Exist Assetindo dan kemudian pemindahan tersebut dilakukann beberapa tahapyang jumlah keseluruhannya Rp.9.750.000.000, dengan tujuan menginvestasikannya;Bahwa saksi Dewi Ratnasari Anwar, Yanti Syafira Yuni dan Rita Fatriawatimenerangkan bahwa terdakwa di Bank BTPN Cabang BSD sebagai Service Supervisordimana saksi Syafira Yuni menrangkan ia pernah melakukan pelayanan terhadap saksi IkaKartika saat ia melakukan pembukaan rekening Deposito di Bank BTPN dan menunjukLely Nancy Rajagukguk sebagai kepercayaannya
Register : 23-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 07-K/PM.I-05/AD/I/2019
Tanggal 18 Juni 2019 — Oditur:
Purwanto, S.H.
Terdakwa:
Moch. Zainal Arifin
5939
  • Namun karena pengaduanyang dilakukann oleh Sdr.
Register : 17-06-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 235/PDT.G/2016/PN.BDG ;
Tanggal 14 Februari 2017 — IBA ROSMAYAWATI Lawan ARIES FATURAHMAN
7740
  • Hal tersebut ditanyakan olehTergugat Il kepadapertemuan sebelunRajamantri Kaler Penggugat dihadapan Tergugat ketika dilakukann transaksi jual beli di rumah Penggugat 31.No. 3940 Kel. Turangga Kec. Lengkong KotaBandung. Dan berkaitan dengan masalah harga transaksi penjualantanah dan banguran milik Penggugat ini telah disepakati olehPenggugat dan Tejgugat Il disaksikan oleh Tergugat dengan hargaHalaman 73 dari 94Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Padl.G/2016./PN.
Register : 09-03-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN CIAMIS Nomor 5/PDT.G/2017/PN CMS
Tanggal 4 Oktober 2017 — ASEP DANI RAMDANI LAWAN R SONNY FRINADI Alias DEDEN Bin EDI KUSNADI DKK
8836
  • dibayar lunas oleh Penggugatkepada tergugat I, dan jual beli tersebut telah dilakukan dihadapan KepalaDesa Imbanagara, sehingga bukti bukti tersebut dan buktibukti penggugatlainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa sebaliknya peralihan objek sengketa dari akhliwaris R.EDY KUSNADI, Yaitu NINING NINGSIHRAT, SONNY FRINADI, YUDIRUSWANTO, kepada pihak lain, yaitu kepada YANTO RIYANTO(Pembanding I semula Tergugat II) berdasarkan akta Jual beli Nomor40/2015, tanggal 1 J uni 2015 dilakukann
Register : 07-02-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 69/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 12 April 2018 — Pembanding/Terbanding/Tergugat V : H. SUBARI PRIANGGODO Bin ASOKA Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Drs H YANTO RIYANTO Bin KUSNADI Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : EVIE ELIVIA Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : SITI AES KURAESIH Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : SOPAR SITORUS,SH Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Terbanding/Penggugat : ASEP DANI RAMDANI
Terbanding/Tergugat VII : KIMING
Terbanding/Tergugat I : R SONNY FRINADI Alias DEDEN Bin EDI KUSNADI
Terbanding/Tergugat II : NENENG YUNIKAWATI ANDRIANY
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIAMIS
Terbanding/Turut Tergugat I : INDRI KRISNA WARDHANI,SH ,MKn Binti MOCH RUHIAT
62105
  • dibayar lunas oleh Penggugatkepada tergugat , dan jual beli tersebut telah dilakukan dihadapan KepalaDesa Imbanagara, sehingga bukti bukti tersebut dan buktibukti penggugatlainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa sebaliknya peralinan objek sengketa dari akhliwaris RLEDY KUSNADI, Yaitu NINING NINGSIHRAT, SONNY FRINADI, YUDIRUSWANTO, kepada pihak lain, yaitu kepada YANTO RIYANTO(Pembanding Ill semula Tergugat III) berdasarkan akta Jual beli Nomor40/2015, tanggal 1 Juni 2015 dilakukann
Register : 25-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg
Tanggal 14 Desember 2016 — ASGIARMAN, SH. M.Si
7640
  • yang merupakan tanggung jawabTerdakwa untuk mengembalikan kepada negara ;Menimbang, bahwa Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 JoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan :(1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undangundang HukumPidana sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidakberwujudbarang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh daritindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di manatindak pidana korupsi dilakukann
Register : 23-10-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 5 April 2018 — MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos
10245
  • dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB 1) pada periode tahun 2014 untukkepentingan pribadi dan juga dipergunakan untuk keperluan operasional kantor UPTDSamsat Halmahera Tengah;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi A RAZAKARILAHA, S,H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, membuatkebijakan dengan menyisinkan sebagian uang pajak yang bersumber dari PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB 1)dilakukann
Register : 23-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 5 April 2018 — A. RAZAK ARILAHA, SH
13053
  • dengan menyisinkan sebagian uang pajak yang bersumber dari PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB ) padaperiode tahun 2014 untuk kepentingan pribadi dan juga dipergunakan untuk keperluanoperasional kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMADIBRAHIM, S.Sos, membuat kebijakan dengan menyisihkan sebagian uang pajak yangbersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB ) dilakukann
Register : 03-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 21 Juni 2016 —
4915
  • Sesuai ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001,menyebutkan:(1)Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab UndangundangHukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yangtidakberwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milikterpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukann
Register : 23-04-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 13 September 2019 — Penuntut Umum:
1.AIZIT P. LATUCONSINA, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
BAKRI MARLOUNE
6648
  • La Saharusebagai pemilik toko Tunas Tomia Baru untuk ditanda tangani ; Bahwa untuk item belanja perikanan tidak ada kelebihan belanjayang saya ambil, sedangkan untuk kegiatan pertanian saya mengambiluang sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah),dengan cara sayapotong langsung pada saat pemberian tahap kedua pembelanjaan alatalat pertanian tersebut, karena ketika dilakukann perhitungan danternyata ada kelebihan belanja, sehingga langsung dilakukanpemotongan ; Bahwa Total dana yang diberikan kepada
Register : 20-12-2019 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 312/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
Moh Ridwan, Dkk.
Tergugat:
1.PT. PRIMADAYA HARUMMAS
2.PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk,
3.III. PT ATALIAN GLOBAL SERVICE
22091
  • kerja dengan Tergugat Il (perusahaan pemberipekerjaan).Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo, terjadinya PHK dan segalaakibat hukumnya antara Para Penggugat dengan Tergugat dalamhubungan kerja ini sudah seharusnya, baik secara de facto maupun secarade jure, harus menjadi tanggung jawab Tergugat II sebagai pemberi kerja.Bahwa terjadinya PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat , yangterjadi karena berhentinya kontrak penyerahan pemborongan pekerjaanantara Tergugat dan Tergugat II, tetap harus dilakukann