RS5 a0a ABese pepeovusModal Nomor45/1/IU/PMA/PERTANIAN/AqcUZanbahwa berdasar penelitian Majelis terhadap dokumen dari Pemohon Banding a quo diketahui halhalsebagai berikutce gare omMoouva)35sn=3Sou~oomAcsgemvyahHorwnmaaeZoksunnaZS >> ofon TNooohHo Bae oN SD Fae wus euoatduoo sen e td se Waeneseaeae wc ZAssnodssadietalSSHEB0weoaoBEeMasaatsuMKMQae st wmovenabhHorwoandaBeyvoascstvst@o Fi osgorsMaea=sSShou~SeNMaescswmoyesbhorwnnsaZodS.o+>ooNoaPrPRACOnHANOOr ts!

Pajak Pertambahan Nilaibahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan pada bulan November2009hanya melakukanpenyerahan CPO dan PK>bahwa terbukti Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu di bidang sawit dengandimilikinya pabrik minyak kelapa sawit dengan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor525/357/DPK/2006tanggal30November2006,Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor648/21/V1/2007tanggal31Januari2007tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor45

untukdipertahankan dan dikuatkan ;Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat /Pembanding tentang pembagian gaji berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, disampingputusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telahdipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama perlumenambah pertimbangan pertimbangan sebagai berikut ini ;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45

merupakanaturan Administrasi Kepegawaian yang mengaturdisiplin Pegawai Negeri dan menjadi wewenang instansiterkait, bukan merupakan perangkat Hukum AcaraPengadilan Agama sehingga tidak perlu dicantumkandalam amar putusan Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa atas dasar itu maka pertimbangan danputusan hakim tingkat pertama yang menentukan tidak perlu10mencantumkan dalam amar putusan tentang pembagian gajiPegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45

di xxxx, sebagaiPenggugat;melawanTergugat, Ngawi, 17 Agustus 1954, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapanpada tanggal O04 Januari 2018 dengan register perkara Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor45/Pdt.P/2014/PA.Ab dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 Masehi bertepatandengan tanggal 2 Ramadlan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs H. A.

Rw. 005, DesaBukit Petaling, Kecamatan Rengat Barat, KabupatenIndragiri Hulu sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il dan telahmemeriksa buktibukti yang diajukan di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2019telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor45

putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Pemohon Il telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telahmemberikan nasehat terkait dengan segala konsekwensi dari permohonanyang mereka ajukan, akan tetapi Pemohon dan Pemohon II menyatakan tetappada permohonan mereka ;Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terhadap permohonan IsbatNikah yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon II telah diumumkan melaluipapan pengumuman Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor45

IR.Sudirman dan Putusan PN Medan Nomor45/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an.

Sangkot Siregar;Halaman 22Perkara No. 245/G/2019/PTUNMDNe Bahwa dengan tidak menikmatinya uang hasil korupsi makatidak adil bagi Penggugat dikenakan Pemberhentian TidakDengan Hormat oleh Tergugat sama dengan pelaku utama;b) Penggugat Bukan Sebagai Pelaku Utama :e Bahwa persidangan pidana korupsi dimaksud, mendakwapihakpihak yang terlibat termasuk atasan Penggugat (KepalaDinas Pekerjaa Umum Binamarga) dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap,yaitu; Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor45/Pid.Sus.K

(SANGKOT S/IREGAR)karena perintah dari Kepala Dinas walaupun secaranyata bahwa barang belum ada 100 % dan tidak sesuaidengan Berita Acara dibuat sebelum semua barangditerima (vide halaman 94 Paragraf terakhir sampai dengan95 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor45/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an. SANGKOT SIREGAR);Bahwa Ir.

SUDIRMAN dan halaman 68 Poin 4 garis ke 4 PutusanPengadilan Negeri Medan Nomor45/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an.SANGKOT SIREGAR); Bahwa dalam persidangan pidana korupsi tersebut, kesalahanPenggugat pada saat itu adalah pembuatan Harga PerkiraanSendiri (HPS) dengan menggunakan brosur tanpa melakukanSurvei. Tetapi bila dianalisa Putusan PN Medan Nomor46/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an. IR.SUDIRMAN, dan Putusan PN Medan Nomor45/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an.

Penggugat) ;Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor45/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2012 an. TerdakwaSANGKOT SIREGAR (selaku Pelaksana Tekhnis Kegiatan) ;Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor46/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2012 an.

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor45/Pdt.G.S/2021/PN Dps dalam register perkara;3.

CHIEN THANG BD 96846 TS beserta barangbukti yang ada yaitu 1 (satu) buah sekoci Diserahkan Ditpolair Polda Kalbarkepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP untuk diproses lebihlanjut.wenn nnn ee Perbuatan terdakwa TRAN VAN DANG sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang

Pasal 102 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.ATAUKETIGA :momen Bahwa terdakwa TRAN VAN DANG selaku Nahkoda KM.

LE VAN THONG telah melakukan penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memilikiSIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 Tentang Perikanan. Selanjutnya kapal Kapal KM. BTh 87657 Ts besertaTerdakwa dibawa oleh KP. Jalak 635 ke Stasiun PSDKP Pontianak untukdiproses lebih lanjut ;Perbuatan Terdakwa Mr. LE VAN THONG sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 92 jo.

Pasal 102 UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPontianak tanggal 18 April 2011 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Mr.

Pasal 104 UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (bentuk dakwaan Kumulatif) ; Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianakyang memeriksa pada Tingkat Pertama telah mengambil alih pertimbanganhukum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan mengadili sendiri denganmenjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di atas, yang berarti Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal92 UndangUndang

Bank Mega KCP Mamuju, yang berlamat diKantor Bank Mega KCP Mamuju, Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor45 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kota Mamuju, sebagaiPenggugat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kurniawan, S.H., M.H.,dan Rekan, Litigation Legal Officer PT. Bank Mega, Tbk, beralamat diKantor Bank Mega KCP Mamuju di Jalan Abdul Wahab Azasi KelurahanBinanga Kecamatan Mamuju Kota Mamuju, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 075/DIRBMLI/21 tanggal 10 Mei 2021;Lawan:1.

perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim,Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya tersebut; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon yangberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil agar memberitahukan secara tertulis kepadaatasannya untuk memperoleh izin tertulis dari Pejabat atasan Pemohon, sebagaimanadimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45

pabrik Malaysia kemasan 1 (satu) krat/24 kaleng berjumlah 8 krat; Sprite pabrik Malaysia kemasan 1 (satu) krat/24 kaleng berjumlah 16 krat; Milo Original pabrik Malaysia kemasan 1 (satu) krat/24 kaleng berjumlah 5krat; Nescafe original pabrik Malaysia kemasan 1 (satu) krat/24 kalengberjumlah 6 krat;Dirampas untuk dimusnahkan ;Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor45

kemasan 1 (satu) krat/24 kaleng berjumlah 8krat; Sprite pabrik Malaysia kemasan 1 (satu) krat/24 kaleng berjumlah 16krat; Milo Original pabrik Malaysia kemasan 1 (satu) krat/24 kalengberjumlah 5 krat; Nescafe Original pabrik Malaysia kemasan 1 (satu) krat/24 kalengberjumlah 6 krat;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor45

. & REKAN, berkantor di Ruko Nomor45 (Terminal Kopi 2), Jalan Toddopuli Raya Utara, Kelurahan Paropo,Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;Penggugat1 dan Penggugat2 selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT:;melawan:Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMAKASSAR:Tempat Kedudukan : Jalan A.P.

perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2019 Nomor 45/Pid.Sus/2019/PNAmb, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasanyang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2019 Nomor45

oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, pasal 111 ayat (1) UndangUndng Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa ALI HANAFI RUMFOT aliasOPI tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2019 Nomor45

Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA NURDIA Alias LA NURU BinLA BAYI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di kurangi masapenahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agarterdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesarRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulankurungan.3.

Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum danpertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah memuat dan menguraikandengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadidasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusanditingkat banding, maka pertimbangan pertimbangan hakim pertama tersebutdiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor45/PDT/2018/PT BJM, tanggal 17 Juli 2018 juncto putusanPengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bib,tanggal 20 Desember 2017;Mengadili Sendiri :Dalam KonvensiDalam Eksepsi :1). Menerima eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensiuntuk seluruhnya;Halaman 7 dari 12. hal. Put. Nomor 600 K/Pdt/20192). Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Dalam Pokok Perkara:1).

perkara dalam semuatingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NOORHASANAH tersebut:; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor45

Pengadilan NegeriTanjung Karang Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Tjk Tanggal 10 Juni 2019sedangkan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal11 Juni 2019;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAPberdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor45

/Pid.Sus/2019/PN.Tjk tanggal 27 Mei 2019 pada Jaksa/Penuntut Umum danRelas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor45/Pid.Sus/2019/PN.Tjk tanggal 28 Mei 2019 pada Terdakwa melalui PenasihatHukumnya;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehTerdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggangwaktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Terdakwa

Putusan No.73/Pid/2019/PT TJKdari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan sependapat dengan PutusanPengadilan Negeri Klas A Tanjung Karang Nomor: 45/Pid.Sus/2019/.PN.Tjktanggal 21 Mei 2019;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor45/Pid.Sus/2019/PN.Tjk tanggal 21 Mei 2019 serta Memori Banding dan KontraMemori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimanatersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa setelah

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor45/Pdt.P/2019/PA.JS;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Membebankan Pemohon untu membayar biaya perkara sejumlahRp. 291.000.00, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatandengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.

Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hariini Selasa tanggal 25 September 2018, oleh kami Zulkifli, SH,.MH.sebagailHakim Ketua, Haryanto, SH. dan Tarsidi, SH, masingmasing sebagai HakimAnggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, Nomor45

Muhamad sambil membawa 5 (lima) bendel Akta Jual Beli(AJB) diantaranya AJB Nomor 42/2006/1983, AJB Nomor 44/2006/1983, AJBNomor 46/2006/1983, AJB Nomor 43/2006/1983 dan AJB Nomor45/2006/1983 yang masingmasing diakui milik Terdakwa, kemudianTerdakwa memperlihatkan kelima AJB tersebut kepada saksi H. Solechudinbin H. Muhamad, namun saat itu saksi H. Solechudin bin H.

No. 1621 K/Pid/20151 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H.Solechudin tanggal 10 November 2010 ; 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa dan saksi H.Solechudin tanggal 14 Desember 2012 ; 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H.Solechudin tanggal 07 Januari 2013 ; 5 (lima) buah AJB Nomor 43/2006/1983, Nomor 44/2006/1983, Nomor45/2006/1983, Nomor 42/2006/1983, Nomor 46/2006/1983 atas namaTerdakwa ;Barang bukti tersebut dikembalikan

Solechudin tanggal 21 April2010; 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H.Solechudin tanggal 8 April 2010; 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H.Solechudin tanggal 10 November 2010 ; 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa dan saksi H.Solechudin tanggal 14 Desember 2012 ; 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H.Solechudin tanggal 07 Januari 2013 ; 5 (lima) buah AJB Nomor 43/2006/1983, Nomor 44/2006/1983, Nomor45

Solechudin tanggal 21 April2010; 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H.Solechudin tanggal 8 April 2010; 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H.Solechudin tanggal 10 November 2010 ; 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa dan saksi H.Solechudin tanggal 14 Desember 2012 ; 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H.Solechudin tanggal 7 Januari 2013 ; 5 (lima) buah AJB Nomor 43/2006/1983, Nomor 44/2006/1983, Nomor45