Jasakon tidak melakukan pengawasan lagi karena masakerja Konsultan Supervisi berrakhir pada tanggal 28 Desember 2012,jadi dalam pelaksanaan Change Contrak Order (CCO) NomorUM.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP03/I/13/309.1 tanggal 07 Januari 2013 latidak tahu yang melakukan pengawasan ;Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pembuangan Akhir (TPA)di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA.2012 selama pelaksaaanpekerjaan dari pelaksanaan kontrak tanggal 16 Juli 2012 sehiggaberakhir kontrak pada tanggal 28 Desember

Endang Suardi selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat NomorUM.01.03/PPLP.09/XII/12/PPSP02/A tanggal 10 Desember2012 ;Bahwa dalam melakukan Amandemen Kontrak (kesatu) danAmandemen kontrak II (kedua) tersebut terdakwa IR.

Jasakon tidak melakukan pengawasan lagi karena masakerja Konsultan Supervisi berrakhir pada tanggal 28 Desember 2012,jadi dalam pelaksanaan Change Contrak Order (CCO) NomorUM.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP03/I/13/309.1 tanggal 07 Januari 2013 latidak tahu yang melakukan pengawasan ;Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pembuangan Akhir (TPA)di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA.2012 selama pelaksaaanpekerjaan dari pelaksanaan kontrak tanggal 16 Juli 2012 sehiggaberakhir kontrak pada tanggal 28 Desember

Endang Suardi selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat NomorUM.01.03/PPLP.09/XII/12/PPSP02/A tanggal 10 Desember2012 ;Bahwa dalam melakukan Amandemen Kontrak (kesatu) danAmandemen kontrak II (kedua) tersebut terdakwa IR.

kapal yang melintas dialur perairan wajib pandu Balikpapan, kapal tunda selalu digunakanuntuk kapal yang akan sandar atau keluar dari dermaga, jika kapalhanya melakukan kegiatan berlabuh di Rede, kapal tunda tidakdigunakan kecuali dalam situasi mendesak/emergensi ;Bahwa mekanisme dalam melakukan kegiatan kepanduan kapal yangmelintas di alur perairan wajib pandu Balikpapan telah diatur dalamPasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20Kep kepala Kantorkesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Balikpapan NomorUM

Surat Asli dari CV Putra Doni Nomor 36/SK.CV/VII/2011 tanggal05 Agustus 2011 Perihal Lanjutan Klarifikasi yang ditujukankepada Panitia pengadaan39.Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor = 18/PAN.HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 30 Juli 2011 PerihalMohon Bantuan pemeriksaan Keabsahan lIjasah yang ditujukankepada Kepala Adpel Maumere.40.2 (dua) Surat asli dari Kepala Adpel Maumere NomorUM.003/2/6/AD.MRE2011 tanggal 01 Agustus 2011 PerihalKeabsahan ljasah yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan.41.Surat

tanggal 19September 2011 Perihal Jawaban Sanggahan yang dibuatoleh Panitia Pengadaan yang ditujukan kepada CV KaryaPutra Sikka.38)Surat Asli dari CV Putra Doni Nomor 36/SK.CV/VII/2011tanggal 05 Agustus 2011 Perihal Lanjutan Klarifikasi yangditujukan kepada Panitia pengadaan39)Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 18/PAN.HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 30 Juli 2011 PerihalMohon Bantuan pemeriksaan Keabsahan ljasah yangditujukan kepada Kepala Adpel Maumere.40)2 (dua) Surat asli dari Kepala Adpel Maumere NomorUM

Berdasarkan surat dari PPK Pengadaan Tanah PembangunanBendungan Serayu Opak tanggal 2 Desember 2019 NomorUM.02.01PPK Tanah/2019/35 perihal Tindak Lanjut Laporan HasilReviu (LHR) BPKP yang suratnya diterima Kantor PertanahanKabupaten Purworejo tanggal 4 Desember 2019, Ketua PelaksanaPengadaan Tanah segera memberitahukan besarnya ganti kerugianmelalui musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian kepada pihakyang berhak sebanyak 181 bidang (termasuk didalamnya ParaPenggugat) pada hari Senin tanggal 9

Putusan Nomor 2181 K/PID.SUS/2016Satuan Kerja, Nomor PL.02.01/1607/XI/KIMTAR 2006 tanggal 27November 2006;Z. 1 (satu) lembar Surat dari PPK pada Subdin Permukimandan Tata Ruang Dinas Kimpraswil Kabupaten Sikka NomorUm.01.03/23/ XI/PPK/Kimtar2006 tanggal 28 November 2006perihal Proses Penunjukan Langsung;3. 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Surat Rekomendasi BupatiSikka an. Drs.

GadjahMada (UGM) tanggal 03 April 2018;47. 1 (satu) eksemplar copy Dokumentasi Pekerjaan BandaraTrinsing Muara Teweh Tahun 2013;48. 1 (satu) eksemplar copy Dokumentasi Pekerjaan BandaraTrinsing Muara Teweh Tahun 2014;49. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Menteri PerhubunganNomor KM 26 Tahun 2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang PenetapanLokasi Bandar Udara di Kabupaten Barito Utara Provinsi KalimantanTengah;50. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor UPBU (UnitPenyelenggara Bandar Udara) Beringin NomorUM

GadjahMada (UGM) tanggal 03 April 2018;47) 1 (satu) eksemplar copy Dokumentasi Pekerjaan Bandara Trinsing Muara Teweh Tahun 2013;48) 1 (satu) eksemplar copy Dokumentasi Pekerjaan Bandara Trinsing Muara Teweh Tahun 2014;49) 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Menteri Perhubungan NomorKM 26 Tahun 2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Penetapan LokasiBandar Udara di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;50) 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor UPBU (UnitPenyelenggara Bandar Udara) Beringin NomorUM

pengurus dan pengelolaKoperasi Unit Desa Sulahan tidak ada hubungan keluargatertanggal 26 Juli 2010 ; Berita Acara Rapat Koperasi Unit Desa Sulahan tertanggal10 Agustus 2005 ; Notulen Rapat Anggota Koperasi Unit Desa Sulahan hari Selasatanggal 20 Mei 2005 ; Surat Persetujuan Ni Made Juniarti selaku Istri KadekBudiartawan tentang persetujuan untuk menjadi penjaminperorangan /penjamin pribadi atas hutang Koperasi SimpanPinjam Sulahan dari LPDBKUMKM tertanggal 20 Oktober 2010 ; Surat Keterangan Kawin Nomorum

Notulen Rapat Anggota Koperasi Unit Desa Sulahan hari Selasatanggal 20 Mei 2005 ; Surat Persetujuan Ni Made Juniarti selaku Istri KadekBudiartawan tentang persetujuan untuk menjadi penjaminperorangan /penjamin pribadi atas hutang Koperasi SimpanPinjam Sulahan dari LPDBKUMKM tertanggal 20 Oktober 2010 ; Surat Keterangan Kawin Nomorum/C.H/64/Pem tertanggal19 Oktober 2010 ; Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahantentang tagihantagihan diikat menjadi jaminan secara fidusiatertanggal

Dwi CiptoNugroho/Terdakwa) kepada PPK (Irpansyah Putra Rahman) sesuai denganHasil Laporan Pemeriksaan Bersama (Join Survey) tanggal 21 Juni 2016 sesualdengan yang tercantum dalam Surat Nomor : O6/HC/LSOJS/VI2016 yangmengacu kepada instruksi PPK sesuai dengan Surat NomorUM.002/LSO.248/V1I/2016 tanggal 20 Juni 2016;Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.Harawana Consultant, maka PT. Harawana Consultant tetap mengawasi danmemberikan saransaran serta mendesak PT.

Surat Bupati Karanganyar Nomor 900/5682.12 tanggal 15Juli 2008 Hal : Usulan LKM/LKNB Penerima danPenyalur BSP2S dan PKT;Bupati Karanganyar Nomor 518/2050.4 tanggal 22 Mei2007 Hal : Usulan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) /Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan LokasiPerumahan Swadaya di Kabupaten Karanganyar;Memo Nodis Nomor 725/MDDP3/2010 kepada DeputiMenpera Bidang Pembiayaan Hal : bantuanbantuanKementerian Negara Perumahan Rakyat ke KabupatenKaranganyar;Surat Kementerian Negara Perumahan Rakyat RI NomorUM

No. 1885 K/PID.SUS/2015 684685686687688689690691692694695Karanganyar;Memo Nodis Nomor 725/MDDP3/2010 kepada Deputi MenperaBidang Pembiayaan Hal : Bantuanbantuan Kementerian NegaraPerumahan Rakyat ke Kabupaten Karanganyar;Surat Kementerian Negara Perumahan Rakyat RI NomorUM.01.01SM3/416 tanggal 20 Oktober 2009 Hal: PenyampaianSurat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor E033/M/2009 tentang Pelaksanaan Program KPRS / KPRS MikroBersubsidi Dan KPRS / KPRS Mikro Syariah Bersubdisi MelaluiKoperasi

Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT NomorUM.02.03/SatkerPRNTT/O1A/2011 tanggal 9 September2011 perihal Rapat persiapan Pelaksanaan PenyediaanRumah untuk MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Tahun2011.43. Foto copy surat PPK Nomor :30/PKPRNTT/XI/2012tanggal 7 Nopember 2012 perihal Himbaun dan penegasan.44, 1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktifpropinsi NTT beserta lampirannya.45.

ALNILAMNomor : 69/PKHN/XI/PTK2017 tanggal 25 November 2017 (Asli).1 (satu) rangkap Surat Perintah Tugas Nomor : UM101/1/9/DNG.PTK18tanggal O5 Januari 2018 revisi Surat Perintah Tugas NomorUM 101/31/11/DNG.PTK17 tanggal 29 Desember 2017 (Asili).Halaman 143 dari 206 Halaman Putusan Nomor 16/Pid. SusTPK/2021/PN Ptk1 (satu) rangkap Surat Perintah Pelaksanaan Tugas NomorKP 104/20/12/DNG.PTK18 tanggal 31 Desember 2018 (Asli).1 (satu) rangkap surat Direktur PT.

Handayani International Technology mengajukan suratPermohonan Pencairan Uang Muka kepada PPK Nomor 039/HITKEU/IX/2014 tanggal 23 September 2014 berikut lampirannya berupa :Rincian Penggunaan Uang Muka, Jaminan Uang Muka NomorUM/20340611 tanggal 18 September 2014, Kuitansi luran JasaKonstruksi tanggal 23 September 2014.e Kemudian permohonan tersebut diteliti kelengkapannya olehBendahara Pengeluaran Pembantu sekaligus dibuatkan konseppembuatan SPP dan SPM yang ditandatangani oleh PPTK danBendahara

Handayani International Technology mengajukan suratPermohonan Pencairan Uang Muka kepada PPK Nomor 039/HITKEU/IX/2014 tanggal 23 September 2014 berikut lampirannya berupa :Rincian Penggunaan Uang Muka, Jaminan Uang Muka NomorUM/20340611 tanggal 18 September 2014, Kuitansi luran JasaKonstruksi tanggal 23 September 2014.e Kemudian permohonan tersebut diteliti kelengkapannya oleh BendaharaPengeluaran Pembantu sekaligus dibuatkan konsep pembuatan SPPdan SPM yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara

42)

Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT NomorUM.02.03/Satker-PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Tahun 2011.

43)

Foto copy surat PPK Nomor:30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal Himbaun dan penegasan.

44)

1 (satu) jepitanlembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT beserta lampirannya.

Tobing PinangsoriSibolga dengan jabatan sebagai Forecaster (Peramal) berdasarkan SuratHalaman 116Putusan No.61/Pid.SUSTPK/2015/PN.MdnPernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KP.303/113/III/SBA2014tanggal O1 Maret 2014 dan Surat Perintah Tugas NomorUM.103/X1/113/SBA2014 tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh MAROLOP RUMAHORBO selaku Kepala StasiunMeteorologi PinangsoriSibolga.Bahwa benar adapun tugas pokok dan fungsi saksi selaku Forecaster(Peramal) pada di Kantor BMKG Balai Besar Wilayah

Handayani International Technology mengajukan suratPermohonan Pencairan Uang Muka kepada PPK Nomor O39/HITKEU/IX/2014 tanggal 23 September 2014 berikut lampirannya berupa :Rincian Penggunaan Uang Muka, Jaminan Uang Muka NomorUM/20340611 tanggal 18 September 2014, Kuitansi luran JasaKonstruksi tanggal 23 September 2014.e Kemudian permohonan tersebut diteliti kelengkapannya oleh BendaharaPengeluaran Pembantu sekaligus dibuatkan konsep pembuatan SPPdan SPM yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara

Gambar Desain,Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, Foto Dokumentasi, Berita Acara Serah Terima Hibah,pemeriksaan bersama antara PPTK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas,Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pemeriksaan fisik di lapangan diketahui halhalsebagai berikut :Terdapat keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan selama 18 (delapanbelas) hari ;Kontrak&addendum masa berlakunya mulai dari tgl 22 Juni s.d. 30 Desember 2011,kapal belum dapat dikirm ke Cilacap disebabkan adanya Surat Edaran NomorUM

tanggal 19September 2011 Perihal Jawaban Sanggahan yang dibuatoleh Panitia Pengadaan yang ditujukan kepada CV KaryaPutra Sikka.38)Surat Asli dari CV Putra Doni Nomor 36/SK.CV/VII/2011tanggal 05 Agustus 2011 Perihal Lanjutan Klarifikasi yangditujukan kepada Panitia pengadaan39)Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 18/PAN.HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 30 Juli 2011 PerihalMohon Bantuan pemeriksaan Keabsahan ljasah yangditujukan kepada Kepala Adpel Maumere.40)2 (dua) Surat asli dari Kepala Adpel Maumere NomorUM

HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalampertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTERselakuPPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RIZKI selaku kontraktorpelaksana menandatangani adendum kontrak NomorUM.02.03/SATKERPRNTT/PPKBELU/541.f/XIV/2012tanggal 7 Desember 2012 yang mengubahvolume pekerjaan dari 300 (tiga ratus) unit rumah menjadi hanya 60 (enam puluh)unit rumah khusus MBR senilai Rp1.424.100.000,00 atau sebesar uang mukayang diterima.Bahwa benar sampai dengan