Ditemukan 333 data
117 — 77
Karinda Kharisma (in casuTergugat 1) sehubungan dengan beralinnya sisa sahamPenggugat kepada Terugat V ;Bahwa terkait 4 bidang tanah yang sertifikat hak miliknya masingmasing Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Talaga, Sertipikat HakMilik Nomor 249/Talaga, Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Talagadan Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Talaga dibebankan denganHIPOTIK oleh Penggugat, sebagaimmana ternyata dari buktiotentik yang tertuang dalam akta No. 51 tanggal 21 Nopember2000 yang dibuat dihadapan Ny.
188 — 82
Justru jika memang Tergugat II selaku Notarismelakukan Konspirasi dengan Tergugat I sebagaimmana yang senantiasa Para Penggugattuduhkan kepada Tergugat II maka sudah pasti, Tergugat II selaku Notaris akan berupayasemaksimal mungkin akta perjanjian Kerjasama tersebut ditiadakan atau tidak ditandatanganiPara Pihak Sehingga Hanya akta Pernyataan Keputusan rapat dan akta Penyimpanan ( aktadepot ) jual beli saham saja yang ada diantara Para Pihak ;Sangat Jelas bahwa didalam akta perjanjian Kerjasama tersebut
159 — 131
Muhammad Bin H.Ibrahim sebagaimmana yang terurai pada point 4 ( empat ) pada positagugatan diatas, adalah tindakan yang melawan hukum dan atau melawanhaknya para Penggugat, dan oleh karenanya kepada Tergugat I, TergugatIl dan Tergugat III harus dihukum sekarang ini;7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, dan atau kepadaSiapa Saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan danmengosongkan Tanah objek sengketa kepada para Penggugat yaitusemua harta benda milik dari H.
208 — 60
dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan masatahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ancaman hukumanterhadap tindak Pidana Korupsi adalah Pidana penjara dan/atau Pidana Denda, sehinggaMajelis Hakim dapat memilih antara Kedua jenis Pidana itu dan dapat pula memberikanPidana secara Komulatif yaitu Pidana penjara dan Pidana denda;Menimbang, bahwa Pasal 17 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakanselain dapat dijatuhi pidana sebagaimmana
Terbanding/Tergugat I : PT PERTAMINA EP
Terbanding/Tergugat II : PT MIURA INDONESIA
99 — 51
Klarifikasi Fisik;Halaman 13 dari 121 Putusan Nomor 118/PDT/2020/PT.BDG.18.Bahwa sebagaimmana uraian di dalam posita di atas dari angka 1 sampaidengan angka 16, TERGUGAT tidak sama sekali melakukan KlarifikasiFisik kepada TERGUGAT II, tetapi hanya melakukan Klarifikasi Dokumendan Klarifikasi teknis saja kepada TERGUGAT II, Ssemestinya TERGUGAT melakukan klarifikasi Fisik kepada TERGUGAT II dengan cara mendatangilangsung pabrik milik TERGUGAT II guna mengecek secara langsungkemampuan TERGUGAT II dalam
661 — 152
berikut :Ayat (1) : Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri, sehinggamerupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidanapokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana ;Ayat (2) : Maksimun pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimun pidanayang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebihdari maksimun pidana yang terberat ditanbah sepertiga ;Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan dua tindakpidana sebagaimmana
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
I GEDE LAKEN
129 — 82
Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung, identitas calonnasabah sebagaimmana disebut dalam huruf b;4. Bank dilatang membuka atau memelihara rekening anonym ataurekening yang menggunakan nama fiktif;5.
PT CULAMEGA PERKASA dan PT SURYA KARYA CIPTA
Tergugat:
1.PT PERTAMINA EP
2.PT MIURA INDONESIA
305 — 53
Klarifikasi Fisik;Bahwa sebagaimmana uraian di dalam posita di atas dari angka 1 sampaidengan angka 16, TERGUGAT tidak sama sekali melakukan KlarifikasiFisik kepada TERGUGAT Il, tetapi hanya melakukan Klarifikasi DokumenHalaman 13 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN Sbr18.19.dan Klarifikasi teknis saja kepada TERGUGAT II, semestinya TERGUGAT melakukan klarifikasi Fisik kepada TERGUGAT II dengan cara mendatangilangsung pabrik milik TERGUGAT II guna mengecek secara langsungkemampuan
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
kedua putusan/vonis Majelis Hakim a quo yang sangat tinggikepada Terdakwa.B TENTANG SURAT DAKWAANBahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mendakwa Pemohon Kasasidengan dakwaan subsidair dalam Surat Dakwaannya;1 PRIMAIR: Melanggar ketentuan sebagaaimana diatur dan diancam pidanaoleh Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2 SUBSIDAIR: Melanggar ketentuan sebagaimmana
316 — 63
Perseorangan sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapatmenjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan :a. Warga Negara Indonesia;b. Beragama Islam;c. Dewasa;d. Amanah;e. Mampu secara jasmani dan rohani, danf. Tidak terhalang melakukan perbuatan hokum;(2).
137 — 148
(SMP/MTs) sebanyak328 orang, Guru Sekolah Menengah Atas/Madrasah ( SMA/MA) sebanyak288 orang dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 36orang ;Bahwa ketentuan yang dilanggar adalah : UndangUndang No. 1 tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (38), PeraturanPemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPasal 4 ayat 1), Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) , serta PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimmana
71 — 15
disampaikan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember2012, yang dengan segala alasanalasan dan argumentasinya itu, pada pokoknya menyatakanapa yang coba dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, selain tidak terbuktinyaunsurunsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, perkara ini sejak awal sudahcacat formil, yaitu melanggar pasal 56 KUHAP, tentang wajibnya seorang Tersangka untukdidampingi oleh seorang Penasihat Hukum, oleh karena itu berdasarkan alasanalasan yangselengkapnya sebagaimmana
Terbanding/Terdakwa : BUDI BUDIMAN
177 — 126
Barang bukti nomor 1449 dan 453498dipergunakan dalam berkas perkara lainnya;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum Umum tersebutselengkapnnya terurai dalam Memori Banding Penuntut Umum Umum KomisiPemberantasan Korupsi tertanggal 13 April 2021 sebagaimmana terlampirdalam berkas perkara int ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum KomisiPemberantasan Korupsi tersebut, para Paenesihat Hukum