• tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000.Pasal 8 ayat (2) dan ayat (8)(2) Penerbitan Faktur Pajak standar dimulai dari Nomor Urut 1 (satu)pada setiap awal tahun takwin

• Nomor 21Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Keputusan Badan Permusyawaratan Desa PangalasiangNomor O01 Tahun 2019 tentang Pembentukan PanitiaPemilihan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol,Kabupaten Donggala, tanggal 22 Agustus 2019 (fotokopisesuai dengan hasil printout);Halaman 56 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PLMenimbang, bahwa selain buktibukti surat, Penggugat di Persidangan juga telah mengajukan 8 (delapan) orang Saksi bernama: Malik, Takwin

  Bahwayang menjadi calon Pilkades tanggal 14 Desember 2019 adalah Achmad Bahar,Halaman 59 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PLRahmawati S.Pd, Rahmat, S.H., dan Syahrudin;# ( (00000 0000000000000 0000 0000000000000 0000000 0000000000 000000000000 0000000 000000000000000 BahwaSaat pemilihan kepala desa tanggal 14 Desember 2019 ada keberatan daribeberapa masyarakat karena mereka sudah melaksanakan pemilihan di tanggal7 Desember 2019 dan disuruh memilih kembali ditanggal 14 Desember 2019;Saksi Takwin

  dalam Dupliknya masingmasing tertanggal 17 Maret 2020 dan 31 Maret 2020;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi suratsurat dan bukti elektronik bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P1 sampai dengan P40 serta mengajukan 8 (delapan) orang Saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangannya di persidangan bernama: Malik, Takwin

  Bahwa pada tanggal 20 November 2019, Ketua DPRD KabupatenDonggala menerbitkan surat rekomendasi agar meninjau kembali hasilkeputusan pengumuman pemilinan kepala desa serentak tahun 2019 danmenunda tahapan lanjutan pemilinan kepala desa serentak tahun 2019, sampaiterpenuhinya persyaratan pengumuman hasil assessment sesuai denganPeraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan KepalaDesa (vide bukti P7 dan keterangan saksi atas nama Takwin termuat dalamBerita Acara Sidang tanggal 3 Juni

• Terdakwa RISKI MAULANA ALIAS OTONG BIN AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa HASANI TAKWIN ALIAS ERWIN BIN OCA SIREGAR ;

1. Membebankan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

• No. 644/Pdt.G/2014/PA MksTermohon telah siap untuk bercerai dengan Pemohon sepanjanghak Termohon dalam gugatan Rekonpensi Termohon dikabulkanoleh Pemohon;DALAM REKONVENSISehubungan dengan gugatan Pemohon Konvensi PEMOHON yangmenuntut perceraian dan pemutusan hubungan perkawinan terhadapTermohon Konvensi Sukaena binti Takwin, TTL, kami mengajukan gugatanRekonvensi terhadap Termohon Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:1.

• HASANI TAKWIN ALS ERWIN BIN OCA SIREGAR.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

• RT dan saksi Takwin ada kesalah pahaman ;Bahwa akibat kejadian tersebu saksi mengalami luka sesuai denganVisum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majeneyang diperiksa oleh dr. Hj.

• tidak ditandatangani sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajakyang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000.Pasal 8 ayat (2) dan ayat (8)(2) Penerbitan Faktur Pajak standar dimulai dari Nomor Urut 1(satu) pada setiap awal tahun takwin

• mempunyai tugas sebagai pemetik / orangyang mengambil sepeda motor Scoopy yang terparkir diteras rumah.Bahwa sesuai dengan tugasnya lalu saksi SUNARTO alias RIKO BinDARMONO menghentikan sepeda motor berjalan kaki menuju teras rumahsaksi HARSONO Bin SAMAD turut tanah Desa Sitimulyo Kec.Cepu Kab.Blora kemudian membuka pagar rumah yang tidak dikunci gembok danmengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol : DK 6182 FAI Tahun 2017warna coklat hitam Noka MH1JM3115HK475090 Nosin JM31E1483885atas nama EKO APRIANTO TAKWIN

• Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa uangpenggantian hak, ditambah uang pisah, upah bulan berjalan (takwin) sertasisa cuti tahunan yang belum diambil sebagai berikut : Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)15% x ((7 x Rp. 3.307.648,) + (38 x Rp. 3.307.648,))15 % x Rp. 33.076.480, =Rp. 4.961.472, Uang pisah1 bulan upah =Rp. 3.307.648, Upah bulan berjalan 1 bulan upah =Rp. 3.307.648, Uang cuti tahunan 12

• pasal 161 ayat 3 Undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan makaPenggugat berhak atas 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerjasebesar (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal156 ayat 4; 22922222 2 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn n= Menimbang bahwa pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan pasal 191 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo. pasal 1603 huruf (h) KUH Perdata adalah dilakukan pada tiaptiap akhir bulan takwin

• Notaris di Bekasi sah secara hukum dan mengikatPembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan paraTerbanding semula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31tanggal 19 September 2014 tersebut disepakati bahwa dalam hal para Terbandingsemula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi lalai melakukanpembayaran angsuran bulanan selama 3 (tiga) kali baik secara berturutturutmaupun tidak dalam 1 (satu) tahun takwin

• (dua) bungkus Rokok Insta;

• 1 (satu) bungkus Rokok Dunhil Black;
• 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Mild;
• 1 (satu) bungkus Rokok U Mild;
• 4 (empat) botol parfum;
• 10 (sepuluh) sachet Minyak Rambut Gatsby Styling Pomade;
• 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
• 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
• Uang Tunai Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Yuastam Bin (alm) Takwin

• Untuk 4 (Empat ) orang tanggungan atau lebih :50%( lima puluhperseratus) Cari upah ;191) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk palinglama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruhditahan pihak yang berwajib.2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadappekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukanpekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidanasebagaimana dimaksud dalam ayat (1).3) Dalam hal Pengadilan

• Penggugat:
  1.ABDULLAH YAHYA SOUMENA
  2.MUHTAR
  3.ARUS SIDORA
  4.ABDUL HALIM
  5.MASLONO
  Tergugat
  6.TAKWIN, S.Sos.I.
  7.ABD. RASYID, A.Md
  8.TAUFIK M. BURHAN, S.Pd., M.Si
  9.SYAFRUDDIN.

  Takwin, S.Sos.I., bertempat tinggal di Jl. Jati, Gunung Bale, Banawa,Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat ;2. Abd. Rasyid, A.Md, bertempat tinggal di JI. Jati, Gunung Bale, Banawa,Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat II;~~,Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Diparaf KM HA I HA II 10.11.12.13.14,15.16.17.18.13.20,Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si, bertempat tinggal di JI.

  Pelanggaran Prosedur Hukum atas Tahapan Pelaksanaan HakInterpelasi dan Hak Angket1)Bahwa tergugat (DPRD Kabupaten Donggala) secara jelas dannyata telah melakukan pelanggaran prosedur hukum atas tahapanpelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 tergugat(DPRD Kabupaten Donggala) mengirim Surat Undangan HakInterpelasi kepada Kepala Daerah dengan Nomor Surat253.170/Um/ DPRDA/I/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal HakInterpelasi yang ditandatangani oleh Takwin

  jaringan internet dan Tehnologi Tepat Guna sampai sekarang inisudah terlaksana;Bahwa apa yang Saksi ceritakan Saksi tahu sendiri;Bahwa Saksi tahu Hak Interpelasi adalan Hak DPRD meminta kepada Bupatimenjelaskan masalah yang muncul dimasyarakat termasuk masalahTeknologi Tepat Guna dan Website;Bahwa masalah yang terjadi di masyarakat karena adanya kunjungan dariDPRD maksudnya kami masyarakat meminta klarifikasi atas interpelasi yangdibuat oleh DPRD;Bahwa mereka itu adalah Ketua DPRD yang bernama Takwin

• hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jualbeli, sewamenyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatantersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemiliksebenarmnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut seolaholah barangtersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya tanpa ada izindan sepengetahuan dari pemilik barang yang sah yaitu SMAN 9 Mukomukomelalui Saksi Sirajudin Bin Takwin

• Penggugat Il Upah Rp. 2.200.000, Masa kerja 15 Tahun.oonnne= Menimbang bahwa pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuanpasal 191 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo. pasal 1603 huruf(h) KUHPerdata adalah dilakukan pada tiaptiap akhir bulan takwin, maka pemutusanhubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 30April 201 45 2200222222 222 nn nnn enn nnn ene nnn nnn nen en neHal. 17 dari 20 hal. Put.

• Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000;Pasal 8 ayat (2) dan ayat (8)(2) Penerbitan Faktur Pajak standar dimulai dari NomorUrut 1 (satu) pada setiap awal tahun takwin mulaibulan Januari, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajakyang baru dikukuhkan, nomor urut

• Saya anggap tidak memenuhi kewajibannyaUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160 Uang Bantuan ayat (2):2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk palinglama 6 (enam) bulan takwin, terhitung sejak hari pertama pekerja/buruhditahan oleh pihak yang berwajib;Data saya dapat dari pengakuan HPL PT AP HRHB yang diberikan pada bulanMaret 2014 di ruangan sidang Dinkes Badung Kronologi waktu Transfer BCA Undang Undang Nomor 13 Tahun 200322 Februari 2013 Gaji Rp5,049,659Bonus 2012 Rp2,349,659Maret

  Skorsing gaji Bln Februari,takwin terhitung sejak hari Santunan 3 maret, Bin April 19 hari, Penuhrt keria/ buruh . Rp4.820.099,periama Pexeiar SUM Juli 2013 2. Penahanan 11 hari 50 % sisaditahan oleh pihak yang Santunan 4 april Sept gaji 50 % bantuanberwaiib Rp1,655.563,ID. Agustus 2013 hanya diberikan 4 Bin 11 hariSantunan 5 3.

  Untuk 4(empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluhperseratus) dari Upah;(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk palinglama 6 (enam) bulan takwin, terhitung sejak hari pertama pekerja/buruhditahan oleh pihak yang berwajib;Data saya dapat dari pengakuan HPL PT AP HRHB yang diberikan pada bulanMaret 2014 di ruangan sidang Dinkes Badung Kronologi waktu Transfer BCA Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Gaji Rp5.049.659,00Bonus 2012 Rp2.349.659,0022 Februari 2013 Maret 2013

  Uang santunan dibayarkan hanya 4 bulan 11 hari.Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003Pasal 160:(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untukpaling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertamapekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib;a. Bukti rekening BCA Bali Februari 2013, tidak ada transfer gaji dan hak;b. Bukti rekening bulan Maret 2013 tidak ada transfer gaji dan hak secarapenuh; A Halaman 158 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Padt.SusPHI/2017c.

• untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapTergugat akan tetapi tidak terdapat peraturan pelaksana pemutusanhubungan kerja berdasarkan PKB tahun 20132015, sehingga Majelis Hakimberpendapat penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerjaberdasarkan Pasal 161ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahunann Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkanketentuan pasal 191 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo. pasal 1603huruf (k) KUH Perdata adalah dilakukan pada tiaptiap akhir bulan takwin

• Takwin (umur 25 tahun) kini dalam pemeliharaan Termohon;2. Mifta Hulhair (umur 24 tahun) kini dalam pemeliharaan Termohon;3. Zulkifli (umur 16 tahun) kini dalam pemeliharaan Termohon;4.