Ditemukan 434 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 8 Juni 2016 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH
22765
  • (satu) lembar SPM uang SPMU Nomor 105/RS/2002 , tanggal 21 Mei 2002.24. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pengantar SPM.25. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran UUDP Anggaran rutin TA 2002, tanggal 21 Mei 2002. 26. 1 (satu) lembar daftar perincian rencana penggunaan UUDP belanja rutin tgl 21 Mei 2002.27. 1 (satu) lembar kwitansi kas No. 679 atas pembayaran uang biaya pengadaan Sertifikat tanah Pemda Kab.
    (satu) lembar SPM uang SPMU Nomor 105/RS/2002 , tanggal 21 Mei2002.1 (satu) lembar Surat Daftar Pengantar SPM.1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran UUDP Anggaran rutin TA2002, tanggal 21 Mei 2002.1 (satu) lembar daftar perincian rencana penggunaan UUDP belanja rutintgl 21 Mei 2002.1 (satu) lembar kwitansi kas No. 679 atas pembayaran uang biayapengadaan Sertifikat tanah Pemda Kab. Pelalawan dan pengamanantanah tanggal 24 Mei 2002.1 (satu) buah buku kas umum Pemerintahan Kab.
    Yusufmembuat Daftar rincian rencana penggunaan UUDP Belanja Rutin yangditanda tangani oleh Bendahara Rutin dan diketahui/disetujui oleh atasanlangsung saksi bernama Marwan lbrahim ; Bahwa sebagian dari uang belanja rutin sebesar Rp. 1.924.305.100,dipergunakan Rp. 500.000.000, untuk pengadaan lahan perkantoranPemda Pelalawan seluas 20 Ha; Bahwa pada tahun 2002 tidak ada dianggarakan untuk pembelian tanahperkantoran Pemda Pelalawan Bahwa sumber uang Rp. 500.000.000, berasal dari pos anggaranpensertifikatan
    (satu) lembar SPM uang SPMU Nomor 105/RS/2002 , tanggal 21 Mei 2002.24.1 (satu) lembar Surat Daftar Pengantar SPM.25.1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran UUDP Anggaran rutin TA 2002,tanggal 21 Mei 2002.26.1 (satu) lembar daftar perincian rencana penggunaan UUDP belanja rutin tg!21 Mei 2002.27.1 (satu) lembar kwitansi kas No. 679 atas pembayaran uang biaya pengadaanSertifikat tanah Pemda Kab.
    (satu) lembar SPM uang SPMU Nomor 105/RS/2002 , tanggal 21 Mei2002.24.1 (satu) lembar Surat Daftar Pengantar SPM.25.1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran UUDP Anggaran rutin TA2002, tanggal 21 Mei 2002.26.1 (satu) lembar daftar perincian rencana penggunaan UUDP belanja rutintgl 21 Mei 2002.27.1 (satu) lembar kwitansi kas No. 679 atas pembayaran uang biayapengadaan Sertifikat tanah Pemda Kab. Pelalawan dan pengamanan tanahtanggal 24 Mei 2002.28.1 (satu) buah buku kas umum Pemerintahan Kab.
Putus : 09-02-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 741 K/Pid.Sus/ 2015
Tanggal 9 Februari 2016 — Teten Afandi Sanjaya Bin Afandi Sanjaya(T1),DKK
3013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisakegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah: Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus limapuluh ribu rupiah); Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500, (satu juta duaratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah);. Pembayaran utang di Creative sebesar Rp. 7.500.000,.
    Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisa kegiatanyang dikembalikan ke Kas Daerah:1. Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus limapuluh ribu rupiah);2. Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500, (satu juta dua ratusdua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);3. Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah);Jumlah keseluruhan Rp. 2.129.500, (dua juta seratus dua puluhsembilan ribu lima ratus rupiah);.
    Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisakegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah:Hal. 30 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016 Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus limapuluh ribu rupiah), Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500, (satu juta duaratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah).e. Pembayaran utang di Creative sebesar Rp. 7.500.000,. (tujuh jutalima ratus ribu rupiah).f.
    Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisakegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah:1.Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluhridu rupiah),Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500, (satu juta dua ratusdua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),Hal. 34 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/20163. Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah).Jumlah keseluruhan Rp. 2.129.500, (dua juta seratus dua puluhsembilan ribu lima ratus rupiah)..
Putus : 26-10-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 741 K/PID.SUS/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Dr. VAYA AMELIA, SE., M.Si
7740 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisakegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah: Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus limapuluh ribu rupiah); Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500, (satu juta duaratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah);. Pembayaran utang di Creative sebesar Rp. 7.500.000,.
    Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisa kegiatanyang dikembalikan ke Kas Daerah:1. Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus limapuluh ribu rupiah);2. Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500, (satu juta dua ratusdua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);3. Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah);Jumlah keseluruhan Rp. 2.129.500, (dua juta seratus dua puluhsembilan ribu lima ratus rupiah);.
    Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisakegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah:Hal. 30 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016 Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus limapuluh ribu rupiah), Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500, (satu juta duaratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah).e. Pembayaran utang di Creative sebesar Rp. 7.500.000,. (tujuh jutalima ratus ribu rupiah).f.
    Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisakegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah:1.Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluhridu rupiah),Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500, (satu juta dua ratusdua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),Hal. 34 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/20163. Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah).Jumlah keseluruhan Rp. 2.129.500, (dua juta seratus dua puluhsembilan ribu lima ratus rupiah)..
Putus : 29-04-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1231 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 29 April 2011 — Drs. PRASTOWO
4727 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thobiin Mashudi, SH.MM, sebagaisetoran sisa dana UUDP (Uang Untuk Di Pertanggungjawabkan) SurveyKetenagakerjaan Daerah.Bahwa dengan ditandatanganinya Rekapitulasi Pengeluaran / SPJKegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah Bulan September sampai denganBulan Desember 2006 oleh Hamdani Siswoyo, SE atas permintaan TerdakwaDrs. Prastowo (Pemimpin Pelaksana Kegiatan Sakerda) dengan jumlahseluruhnya sebesar Rp. 279.335.000, (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tigaHal. 32 dari 110 hal. Put.
    Thobiin Mashudi, SH.MM, sebagaisetoran sisa dana UUDP (Uang Untuk Di Pertanggungjawabkan) SurveyKetenagakerjaan Daerah.Bahwa dengan ditandatanganinya Rekapitulasi Pengeluaran / SPJKegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah Bulan September sampai denganBulan Desember 2006 oleh Hamdani Siswoyo, SE atas permintaan TerdakwaDrs.
    Umum bulan Juli Tahun Anggaran 2006 dari Dinas TenagaKerja Kabupaten Karawang.64.Asli Buku Kas Umum bulan November Tahun Anggaran 2006 dari DinasTenaga Kerja Kabupaten Karawang.65.Asli Buku Kas Umum bulan Januari Tahun Anggaran 2006 dari DinasTenaga Kerja Kabupaten Karawang.66.Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 72.470.000, (tujuh puluh dua jutaempat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2007.67.Photo copy Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh riburupiah) yaitu Setoran Sisa Dana UUDP
Putus : 11-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 103/PID.Sus-TPK/2014/PN.SMG
Tanggal 11 Februari 2015 — Terdakwa I. H. IDRIS IMRON bin MOH IMRON, ;Terdakwa II HR. HERU WIDIYATMOKO IR. Bin IMAM SUJONO.,; Terdakwa III OTOK RIYANTO, S.Sos bin MOCH. RUKIN ; Terdakwa IV ZAENUDDIN BUKHORI H. Drs. M.Ag bin BUKHORI
15529
  • PASARAYA LIFE INSURANCE saat itu sebesar Rp1.728.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) denganlampiran daftar perincian rencana penggunaan UUDP Rutin yang ditandatanganiantara lain oleh saksi Drs. Suhadi yakni permohonan membayar premi asuransidana sejahtera abadi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang TA. 2003 :45 x Rp 38.400.000,00 dengan jumlah Rp 1.728.000.000,00.
Putus : 05-07-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2363 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 5 Juli 2012 — ARIES MARCORIUS NARANG, SE.,M.Si
5338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2363 K/Pid.Sus/2011 pembangunan prasarana badanJalan desa (kelurahankalamp angan dan berengbengkel kecamatan sebangau).Tanggal 09 agustus 2006ST.244.01/AII/BDPRD/2006Rp. 5.450.000, 82 ARIES Biaya membayar bantuan biaya 3l.aMARCORIUS kepada masyarakat dalam /BKU/2006NARANG, SE. rangka = pelaksanaan tugaspimpinan DPRD kota palangkaraya.Tanggal 28 Januari 2006ST.Rp.75.000.000, 3.3. 1 (satu) Map UUDP Biaya Perjalanan dan Biaya Pengembangan SDMSurat Tanda Setoran Model Bend. 17 sebesar Rp. 373.000
    , untukbiaya penyetoran UUDP Tahun Anggaran 2006 dari sekretariatDPRD Kota Palangka Raya dengan rincian sebagai berikut : 1.1.05.08.2 Biaya Koordinasi Rp. 168.000. 2.1.05.09.2 Biaya Penunjangan Pimpinan Rp. 175.000,Rp. 30.000.Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 1.906.800, untuk biaya penye 1.3.01.05.2 Biaya Dinas Panggilantoran uang selisih lebih pengeluaran tahun 2006 dengan rinciansebagai berikut : 2.1.01.02.1 (Dinas Dalam Daerah) Rp. 935.000. 13.01.06.
    Biaya membayar bantuan biayakepada masyarakat dalamrangka pelaksanaan tugaspimpinan DPRD kota palangkaraya.Tanggal 28 Januari 2006ST. 31.a/BKU/2006 Rp.75.000.000, 3.3. 1 (satu) Map UUDP Biaya Perjalanan dan Biaya Pengembangan SDMSurat Tanda Setoran Model Bend. 17 sebesar Rp. 373.000, untukbiaya penyetoran UUDP Tahun Anggaran 2006 dari sekretariatDPRD Kota Palangka Raya dengan rincian sebagai berikut : 1.1.05.08.2 2.1.05.09.2 1.3.01.05.2Biaya KoordinasiRp. 168.000,Biaya Penunjangan Pimpinan Rp. 175.000
    Biaya membayar bantuan biayakepada masyarakat dalamrangka pelaksanaan tugaspimpinan DPRD kota palangkaraya.Tanggal 28 Januari 2006ST. 31.a/BKU/2006 Rp.75.000.000, 3.3. 1 (satu) Map UUDP Biaya Perjalanan dan Biaya Pengembangan SDMSurat Tanda Setoran Model Bend. 17 sebesar Rp. 373.000, untukbiaya penyetoran UUDP Tahun Anggaran 2006 dari sekretariatDPRD Kota Palangka Raya dengan rincian sebagai berikut : 1.1.05.08.2 Biaya KoordinasiRp. 168.000, 2.1.05.09.2 Biaya Penunjangan Pimpinan Rp. 175.000, 1.3.01.05.2
Putus : 11-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 102/PID.SUS/2014/PN.Tipikor. Smg
Tanggal 11 Februari 2015 — Terdakwa I. Drs. H. ACHMAD MUNIF bin SHOLIKUL HADI,; Terdakwa II. Dra. Hj. SITI MARKAMAH binti HARJO WIGENO,; Terdakwa III. Dr. H. ADI KHUNTORO bin ADI SARJONO ; Terdakwa IV. HERMAN YOOSTAM bin L. YOSO
16137
  • PASARAYALIFE INSURANCE saat itu sebesar Rp. 1.728.000.000, (satu milyar tujuhratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan lampiran daftar perincianrencana penggunaan UUDP Rutin yang ditandatangani antara lain olehsaksi Drs. Suhadi yakni permohonan membayar premi asuransi danasejahtera abadi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang TA.2003 : 45 x Rp. 38,400,000, dengan jumlah Rp. 1,728,000,000.
Register : 05-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 29 April 2015 — DRS. Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
13275
  • Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2005 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV pada secretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk dana asuransi). 12. Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya. 13. Surat perintah membayar uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003.14.
    Bupati Maluku Tenggara Nomor : 206/R/2002 padaSekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk dana asuransi).10) Kwitansi nomor: 880/2002 tanggal 21 oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya asuransi kepada Pimpinandan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 besertadaftar lampiran penerima dana asuransi.11) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2005 untuk keperluan tambahan UUDP
    Hal 78 dari 111 Hal (Putusan No 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb)11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran2005 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV pada secretariat DPRDbeserta lampirannya (termasuk dana asuransi).Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17Nopember 2003 beserta lampirannya.Surat perintah membayar uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal18
    Tenggara.Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 206/R/2002 padaSekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk dana asuransi).Kwitansi nomor: 880/2002 tanggal 21 oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya asuransi kepada Pimpinandan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 besertadaftar lampiran penerima dana asuransi.Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2005 untuk keperluan tambahan UUDP
Register : 16-02-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 01/Pid.SUS/2012/PN.AB.
Tanggal 6 Juni 2012 — MOHAMMAD FAJARULLAH;
9529
  • Pengesahan Sisa UUDP tanggal/Nomor DPA : 08Februari 2010905/1731/Kep/2010137. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban(SP)13138. Laporan Pertanggung' jawaban BendaharaPengeluaran139. Laporan Realisasi anggaran Belanja TA 2010140. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja no522/66/DISHUTBUN/2010141. Buku Kas Umum bulan oktober, tanggal 31 Oktober2010142. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2652/UP/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram BagianTimur Tahun Anggaran 2010.143.
    Kabupaten Seram BagianTimur Tahun Anggaran 2010.Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 97/SPMGU/DISHUTBUN/2010.SURAT PENGANTAR ;Surat' Permintaan PembayaranLangsung Gaji dan Tunjangan (SPP GU BARANG DANJASA) Nomor: 97/SPMGU/DISHUTBUN/2010.RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gajjidan Tunjangan (SPP GU BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPMGU/DISHUTBUN/2010.Surat Pernyataan Pengajuan SPPGU Nomor 97/SPMGU/DISHUTBUN/2010.Rincian Penggunaan Dana (RPD) Nomor 97/SPMGU/DISHUTBUN/2010.Pengesahan Sisa UUDP
    Pengesahan Sisa UUDP tanggal/Nomor DPA : 08 Februari2010 905/1731/Kep/2010137. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SP)138. Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran139. Laporan Realisasi anggaran Belanja TA 2010140. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja no : 522/66/DISHUTBUN/2010141. Buku Kas Umum bulan oktober, tanggal 31 Oktober 2010142. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2652/UP/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian TimurTahun Anggaran 2010.143.
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, M.M.
255983 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Bon tertanggal 02012006 sebesarRp230.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 12022006 sebesarRp100.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01032006 sebesarRp300.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 03042006 sebesarRp200.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24042006 sebesarRp47.847.770,00 untuk pembayaran sisa UUDP
    Thamsir Rachman, M.M. dengankuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (1 lembar kuitansi di paraf);1 (satu) lembar surat bon tanggal 24 4 2006 sisa UUDPBTL Bupati Kepala Daerah T.A. 2006 sebesar Rp47.847.770,00dan telah disetor sisa UUDP biaya BTL Kepala Daerah T.A.2006 jumlah Rp47.847.770,00 tanggal 27 April 2007, kepadakas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu BKU Nomor : 282;1 (satu) lembar surat bon tanggal 08 05 2006 keperluanBupati Indragiri Hulu sebesar Rp200.000.000,00 dan telahDistor kepada Drs. H.
    Surat Bon tertanggal 02012006 sebesarRp230.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah;1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 12022006 sebesarRp100.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah;1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01032006 sebesarRp300.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah;1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 03042006 sebesarRp200.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah;1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24042006 sebesarRp47.847.770,00 untuk pembayaran sisa UUDP
    Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp300.000.000,00 (1 lembar kuitansi di paraf);1 (satu) lembar surat bon tanggal 03042006 keperluan BupatiIndragiri Hulu sebesar Rp200.000.000,00 dan telah distor kepadaDrs.H.R.Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (1 lembar kuitansi di paraf);1 (satu) lembar surat bon tanggal 2442006 sisa UUDP BTLBupati Kepala Daerah T.A. 2006 sebesar Rp47.847.770,00 dantelah disetor sisa UUDP biaya BTL Kepala Daerah T.A 2006 jumlahRp47.847.770,00
    lembar Surat Bon tanggal 03042006 keperluanBupati Inhu sebesar Rp200.000.000,00 dan telah disetorkepada Terdakwa dengan kuitansi sebesarRp200.000.000,00 (1 Ibr kuitansi diparaf).Bukti surat ini menerangkan : Bukti kuitansi hanya diparaf (obukan paraf Terdakwa); Bukti kuitansi tidak ada nomor rekening; Bukti kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait,Bendahara, Sekda.1 (satu) embar Surat Bon tanggal 24042006 sisa UUDPBTL Bupati Kepala Daerah TA. 2006 sebesarRp47.847.770,00 dan telah disetor sisa UUDP
Register : 05-03-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR
Tanggal 23 Juli 2014 — H. SUNTORO, S.IP., M.Si
7013
  • Siak Bagian Tata Pemerintahan Bend 24 tanggal 28 Desember 2006 (Copy); 35) Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP bulan Desember 2006 Bend 25 Pengadaan Tanah Pemda tanggal 29 Desember 2006 (Copy); 36) Kwintasi Pembayaran Belanja Modal untuk Keperluan Pembebasan Tanah untuk Mesjid Raya Kec. Kerinci Kanan Pembangunan Gapura Kec. Sabag Auh, Tanah Perkantoran di Kec. Sungai Apit, Work Shop di Kec.
    Siak Bagian Tata Pemerintahan Bend 24tanggal 28 Desember 2006 (Copy); ""35)Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP bulan Desember 2006 Bend 25Pengadaan Tanah Pemda tanggal 29 Desember 2006 (Copy); 36)Kwintasi Pembayaran Belanja Modal untuk Keperluan Pembebasan Tanahuntuk Mesjid Raya Kec. Kerinci Kanan Pembangunan Gapura Kec. SabagAuh, Tanah Perkantoran di Kec. Sungai Apit, Work Shop di Kec.
Putus : 08-07-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/PID.TPK/2014/PN.TK.
Tanggal 8 Juli 2014 — SUBAGIYO.
12530
  • Fisik (Kg) Jumlah (Kg)1 Tahun 2011 447.060 1.683.340 2.130.400 Pada masa jabatan Terdakwa SUBAGIYO (mulai Mei 2011),jumlah pengadaan benih kedelai sebanyak 1.816.600 kg, dengandengan rincian fisik sebanyak 310.600 kg dan non fisik sebanyak1.506.000 kg.Bahwa terkait dengan produksi benih fiktif tersebut, TerdakwaSubagiyo di cabang hanya bertugas untuk membuatpertanggungjawaban seolaholah ada produksi benih untuk selanjutnyadi kirim ke Kantor Regional, sedangkan secara materiil uang produksiatau UUDP
    Fisik (Kg) Jumlah (Kg) 1 Tahun 2011 447.060 1.683.340 2.130.400 Pada masa jabatan Terdakwa SUBAGIYO (mulai Mei 2011),jumlah pengadaan benih kedelai sebanyak 1.816.600 kg, dengandengan rincian fisik sebanyak 310.600 kg dan non fisik sebanyak1.506.000 kg.Bahwa terkait dengan produksi benih fiktif tersebut, TerdakwaSubagiyo di cabang hanya bertugas untuk membuatpertanggungjawaban seolaholah ada produksi benih untuk selanjutnyadi kirim ke Kantor Regional, sedangkan secara materiil uang produksiatau UUDP
    SHS CabangLampung, saksi mengetahui bahwa kedelai tersebut dibeli dariSaonah dari Purwodadi Jawa Tengah, Sujinah dari Grobogan JawaTengah, Endang Nurdin dari Sumedang Jawa Barat, saat tanda tangantersebut Terdakwa Hartono mengetahuinya.e Bahwa benar membuat pertanggungjawaban UUDP tersebut didasarkanpada sertifikasi BPSB dan surat pelimpahan opkup yang dibawa olehmanager produksi (SAFARD), dimana dalam surat pelimpahan opkuptersebut terdapat nama orang dan nama kelompok tani, nama itulahselanjutya
    Rekeningnya lupa).eBahwa benar proses pengajuan anggaran/modal kerja/UUDP (UangUntuk Dipertanggungjawabkan) oleh Kantor Cabang adalah awalmulanya Cabang/Satgas secara tertulis mengajukan permohonanmodal kerja/UUDP ke Kantor Regional V, selanjutnya GeneralManager (GM) mendisposisikan surat dimaksud ke ManegerKeuangan apakah disetujui apa tidak.
    untuk biaya operasional/upah pengolahan,perjalanan dinas cabang, atk, dan lainlain kecuali gaji karyawan atau disebutdengan UUDP (Uang Untuk Dipertanggungjawabkan), dalam pengajuantersebut dilampirkan rencana penggunaannya, selanjutnya uang tersebutmasuk ke rekening PT.
Putus : 20-11-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 270 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Nopember 2013 — H. SYAMSUL ARIFIN, SE
169453 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2.1 : Satu lembar rincian uraian penetapan biaya untuk faktor Xs/d BB 2.13: 40 (empat puluh) lembar Faktur Kendaraan Isuzu Panther ;BB 2.15: Bukti Setor Bank Syariah Mandiri Rp32.510.800,00, Suratjin Keluar Barang, Surat Buka Blokir BPKB dan 17 (tujuh belas) lembarkuitansi resmi angsuran pembayaran s/d BB 3.2.124: 1 (satu) lembar KasBon tertanggal 27 September 2006 nominal Rp37.500.000,00 (tiga puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan yang ditandatangani/diparaf oleh Bendaharawan UUDP
    201290BB 2.1 : Satu lembar rincian uraian penetapan biaya untuk faktorX s/d BB 2.13: 40 (empat puluh) lembar Faktur Kendaraan IsuzuPanther ;BB 2.15: Bukti Setor Bank Syariah Mandiri Rp32.510.800,00, Suratjin Keluar Barang, Surat Buka Blokir BPKB dan 17 (tujuh belas) lembarkuitansi resmi angsuran pembayaran s/d BB 3.2.124: 1 (satu) lembar KasBon tertanggal 27 September 2006 nominal Rp37.500.000,00 (tiga puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan yang ditandatangani/diparaf oleh Bendaharawan UUDP
    BB 2.1 : Satu lembar rincian uraian penetapan biaya untuk faktorX s/d BB 2.13: 40 (empat puluh) lembar Faktur Kendaraan IsuzuPanther ;BB 2.15: Bukti Setor Bank Syariah Mandiri Rp32.510.800,00, Suratjin Keluar Barang, Surat Buka Blokir BPKB dan 17 (tujuh belas) lembarkuitansi resmi angsuran pembayaran s/d BB 3.2.124: 1 (satu) lembar KasBon tertanggal 27 September 2006 nominal Rp37.500.000,00 (tiga puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan yang ditandatangani/diparaf oleh Bendaharawan UUDP
Putus : 25-01-2007 — Upload : 13-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132PK/PID/2006
Tanggal 25 Januari 2007 — H. MUFRODI MUCHSIN Bin KH. MUCHSIN, dkk
6746 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sebanyak 191 lembar kwitansi tandaPembayaran) ; Bend. 17 Pengembalian UUDP Rutin Setwan Tahun Anggaran 2003kode rekening 2.01.04.1.2.18.01.2 tanggal 24 Oktober 2003 sebesarRp. 500.000, ; Foto copy yang telah dilegalisir Bend. 17 Pengembalian UUDP RutinSetwan Tahun Anggaran 2003 kode rekening 2.01.1.2.18.01.2tanggal 09 Januari 2004 sebesar Rp. 15.836, ;1 (satu) agenda Penomoran Keputusan Gubernur Banten Tahun 2003 ;1 (satu) Buku Keputusan Gubernur Banten No.914.2Kep.52Huk/2002tanggal 28 Maret 2002
    AriaSantana, SH. dkk (sebanyak 191 lembar kwitansi tandapembayaran) ; Bend. 17 Pengembalian UUDP Rutin Setwan Tahun Anggaran 2003kode rekening 2.01.04.1.2.18.01.2 tanggal 24 Oktober 2003 sebesarRp. 500.000, ; Foto copy yang telah dilegalisir Bend. 17 Pengembalian UUDP RutinSetwan Tahun Anggaran 2003 kode rekening 2.01.1.2.18.01.2tanggal 09 Januari 2004 sebesar Rp. 15.836, ;1 (satu) agenda Penomoran Keputusan Gubernur Banten Tahun 2003 ;1 (satu) Buku Keputusan Gubernur Banten No.914.2Kep.52Huk/2002tanggal
    AriaSantana, SH. dkk (sebanyak 191 lembar kwitansi tandapembayaran) ;11.Bend. 17 Pengembalian UUDP Rutin Setwan Tahun Anggaran2003 kode rekening 2.01.04.1.2.18.01.2 tanggal 24 Oktober2003 sebesar Rp. 500.000, ;12.Foto copy yang telah dilegalisir Bend. 17 Pengembalian UUDPRutin Setwan Tahun Anggaran 2003 kode rekening2.01.1.2.18.01.2 tanggal 09 Januari 2004 sebesar Rp. 15.836, ;1 (satu) agenda Penomoran Keputusan Gubernur Banten Tahun2003 ;Hal. 250 dari 330 hal. Put.
    AriaSantana, SH. dkk (sebanyak 191 lembar kwitansi tandapembayaran) ;Bend. 17 Pengembalian UUDP Rutin Setwan Tahun Anggaran 2003kode rekening 2.01.04.1.2.18.01.2 tanggal 24 Oktober 2003 sebesarRp. 500.000, ;Foto copy yang telah dilegalisir Bend. 17 Pengembalian UUDP RutinSetwan Tahun Anggaran 2003 kode rekening 2.01.1.2.18.01.2tanggal 09 Januari 2004 sebesar Rp. 15.836, ;1 (satu) agenda Penomoran Keputusan Gubernur Banten Tahun 2003 ;1 (satu) Buku Keputusan Gubernur Banten No.914.2Kep.52Huk/2002tanggal
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 10 Juni 2015 — DENI SUJANA, SE BIN H. SUDANSI INDERAJAYA
7425
  • Laporan Sisa UUDP Tahun Anggaran 2011. SKPD : Dinas Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Drs. H. HIDWAR AHMADI, M.Si.e. Laporan Penambahan Aset Tahun Anggaran 2011. SKPD : Dinas Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah yang di tandatangani oleh Kepala SKPD Drs. H. HIDWAR AHMADI, M.Si.f. Laporan Persediaan Barang Tahun Anggaran 2011. SKPD : Dinas Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala SKPD Drs. H. HIDWAR AHMADI, M.Si.g.
    Laporan Sisa UUDP Tahun Anggaran 2011. SKPD : DinasPengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah yang ditandatanganioleh Kepala SKPD Drs. H. HIDWAR AHMADI, M.Si.e. Laporan Penambahan Aset Tahun Anggaran 2011. SKPD : DinasPengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah yang di tandatanganioleh Kepala SKPD Drs. H. HIDWAR AHMADI, M.Si.f. Laporan Persediaan Barang Tahun Anggaran 2011. SKPD : DinasPengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah yang di tanda tanganioleh Kepala SKPD Drs. H. HIDWAR AHMADI, M.Si.g.
    semuabidang di Dinas Keuangan sehingga saksi juga melakukan verifikasiterhadap kelengkapan SPJ di Bidang Anggaran.Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan SPJdengan cara mencocokkan nilai kegiatan yang tertera pada kwitansibeserta kelengkapannya dengan Nota Pencairan Dana (NPD) yangmana NPD dan kelengkapan SPU tersebut diperoleh dari bendaharakemudian dibukukan dalam buku register SPJ, apabila nilai di NPDdengan nilai yang tertera pada kwitansi terdapat kekurangan makadicatat pada kolom sisa UUDP
    Laporan Sisa UUDP Tahun Anggaran 2011. SKPD : DinasPengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah yangditandatangani oleh Kepala SKPD Drs. H. HIDWAR AHMADI,M.Si.Halaman 170 dari 231 Putusan Nomor : 09/Pid.SusTPK/2015/PN. Bjme. Laporan Penambahan Aset Tahun Anggaran 2011. SKPD :Dinas Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Drs. H. HIDWAR AHMADI,M.Si.f. Laporan Persediaan Barang Tahun Anggaran 2011.
Register : 17-03-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb
Tanggal 12 Agustus 2016 — AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE
9436
  • ganti rugi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Nona antara lain:a) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 1.034.000.000;b) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1 ;c) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2 ;d) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP
    Jumlah yang dibayarkan 1.034.000.000 ;f) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon, Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 91.000.000;g) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1 ;h) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2;i) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003
    SusTPK/2016/PN.Amb.penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah danpenyusunan perhitungan APBD.Bahwa ada Surat Permintaan Perintah Pembayaran dari Pemegang KasDinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon sebagai salah satu syaratadministrasi yang harus dipenuhi dalam pencairan dana proyek dimaksudberupa :a) Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Model Bend. 1.b) Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Model Bend. 2.c) Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model :Bend 4.Bahwa
    sebesar Rp.1.125.000.000 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan olehsaksi selaku PLH Kepala Bidang Keungan Kota Ambon terhadappembebasan lahan seluas 5 (lima) Hektar yang dibebaskan oleh PanitiaPengadaan di Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon TA. 2003yaitu berawal dari pengajuan suratsurat dari Dinas Kebersihan danKebakaran kepada Keuangan berupa :a) Surat Permintaan Pembayaran model Bend 1.b) Surat permintaan pembayaran beban tetap Model Bend 2.c) Daftar Rincian Penggunaan UUDP
Register : 15-11-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 15-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP
Tanggal 11 Desember 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
9822
  • Tolikara;
  • 1 (satu) lembar foto copy Slip Steron Bank Papua;
  • 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bendahara Pengeluaran atas Pengembalian Sisa Dana /UUDP Tahun Anggaran Sebelumnya. Sebesar Rp. 3.000.000.000,- No.
    Rekening : 703.21.1006.00019-3;
  • 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro. tanggal 22 September 2014 s/d 22 September 2014;
  • 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bendahara pengeluaran atas Pengembalian sisa Dana / UUDP Tahun anggaran sebelumnya sebesar RP. 13.390.990,- Nomor Rekening : 703.21.1006.00019-3;
  • 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Papua;
  • 1 (satu) lembar foto copy
    RKIUD Pemerintah Kabupaten Tolikara. tanggal 24 Juni 2015 s/d 24 Juni 2015;
  • 1 (satu) lembar foto copy Slip setoran Bank Papua
  • 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bendahara pengeluaran atas Pengembalian sisa Dana / UUDP Tahun anggaran sebelumnya sebesar RP. 3.940.000.000,- Nomor Rekening : 703.21.1006.00019-3;
  • 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Asli Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas SKPDKD / PPKAD Kab. Tolikara Tahun Anggaran 2013.
Register : 21-04-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN AMBON Nomor 09 /Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 14 Oktober 2014 — Drs. SIMON MUSTAMU
7236
  • .----------------------------------------------------------------------------4) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1-----------------------------------------------5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2------------------------6) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4------------------------7) Surat
    Kebakaran Kota Ambon, Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 91.000.000,---------------------------------------------------------------------------9) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1-----------------------------------------------10) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2-----------------------11) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP
Register : 12-10-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB
Tanggal 26 Oktober 2016 — AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE
8332
  • ganti rugi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Nona antara lain:a) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 1.034.000.000;b) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1 ;c) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2 ;d) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP
    Jumlah yang dibayarkan 1.034.000.000 ;f) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon, Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 91.000.000;g) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1 ;h) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2;i) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003
Putus : 11-05-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 727 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 11 Mei 2011 — RUTH MARIA IMELDA PELLO
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Retribusi pelayanan kesehatan pasien askeskin tahun2008 yang digunakan secara pribadi Rp.47.141.050,Bahwa sebagai Bendahara Penerimaan, Terdakwa dilarang menggunakanuang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaranSKPD selain itu Terdakwa juga dilarang melakukan pengeluaranpengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkandan memiliki kKewajiban untuk menyetor kembali ke rekening Kas Daerahterhadap sisa UUDP yang tidak dapat dipergunakan, namun ternyataTerdakwa