Ditemukan 3409 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berada barata baraga barang bahaya barasa baraba baraja
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 119/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat: PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM KAUM TANI LAUCIH Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG Tergugat II Intervensi : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
1056 — 1552
  • Bahwa dengan diterbitkannya UndangUndang No. 86 Tahun 1958Tentang Nasionalisasi PerusahaanPerusahaan Milik Belanda, makaPerusahaanPerusahaan Milik Belanda yang barada diwilayah RepublikIndonesia dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara RepublikIndonesia, termasuk seluruh asset (harta kekayaan) Tanah yang dikuasaimenjadi Asset Negara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), (2) PeraturanPemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokokpokok PelaksanaanUndangundang Nasionalisasi Perusahaan Belanda yang menyatakan
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
201 — 114
  • pemerintahan adat, dan orangyang memimpin disebut dengan gelar Raja, yang diangkat dari MatarumahParentah secara turuntemurun, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadatserta hukum adat setempat;Bahwa Negeri Tulehu adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifatgeneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwewenang mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asalusuldan adat istiadat setempat, karena itu Negeri Tulehu dan masyarakatnyadikenal sebagai Negeri Adat, yang barada
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN BARRU Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bar
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
1.H. DOLOK AMRI
2.ABBAS LABARA
3.CENNING
4.ANDI MARZUKI
Tergugat:
1.BUNIA
2.NOMPO
3.IYENRE
4.YARE
5.MULIANA
6.DAHLAN
7.ARWAN
8.SUNI
9.SUBAEDA
10.ISIANG
11.IMINANG
12.RABANIA
13.ITIA
14.SUHRIMAN Alias SURI
15.PATTENTRE
16.MUDIANA
17.ROSMIATI
18.LEBU
19.INOBI
20.SURI
21.INUJI
22.SUKAENA
23.INULING
24.ISARA
25.MOLE
26.LINA
27.BONDENG
28.LAKADE
29.PADDE
30.SALWIAH
31.BAHTIAR
32.BOMBAN
33.IMARI
34.NEMMANG
35.IMENRE
36.CANNU
37.INOMMO
38.DALLE
39.SURIANI
40.ARIPIN.N
41.KAHAR
42.PADDE
Turut Tergugat:
Kepala Desa Harapan
144 — 25
  • untuk sementara;Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat penduduk dari Dusunlain dipindahkan ke Dusun Lemo;Bahwa setahu saksi masyarakat dipindahkan ke Dusun Lemo karenahendak dibuatkan jalan;Bahwa saksi tinggal di Desa Harapan sejak kecil, namun bukan didalam lokasi sengketa karena saksi tinggal di Kampung Attimpange;Bahwa saksi melihat sudah ada rumah diatas tanah sengketa sebelumpenduduk dari Dusun lain dipindahkan ke Dusun Lemo;Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut yang barada
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 13-10-2015 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Bjb
Tanggal 28 Juli 2016 — H. AYEP ZAKI dkk melawan ENDANG EDY dkk
83 — 43
  • (dua ratus lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap bukti P19 (berupa fotocopi dari fotocopi)dan bukti P23 Surat No. 011/HMBJB/IV/2014, tertanggal 29 April 2014, halPermohonan Pinjaman, ditujukan kepada petugas Mandiri Ayeb Zaki di Jakarta,dan diketahui oleh Petugas Wilayah Paguyuban Ayeb Zaki Kalselteng, surattersebut pada pokoknya menerangkan bahwa TERGUGAT KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI selaku Devisi Bengkel Harindo Mobil Banjarbarumemohon kepada petugas Paguyuban Ayeb Zaki yang barada
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pdp
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
FADLY AMRAN, BBA, WALIKOTA PADANG PANJANG.
Tergugat:
PT. ALAM SEJAHTERA SEJATI
216 — 101
  • Hal tersebut menunjukkan arogansi kekuasaan TergugatRekonpensi/ Penggugat Konpensi;Padahal antara Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi danPenggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi barada pada posisisetara dan sejajar karena kesepakatan perjanjian kerjasama iniditandatangani langsung oleh Tergugat Rekonpensi/ PenggugatKonpensi dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;4.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr
Tanggal 18 Agustus 2015 — Drs. SUTIMAN, M.M. Bin KARYO LESONO
67 — 9
  • Put.No.23/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr.Ad.4.Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara.Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian keuangan negaramenurut penjelasan atas Undangundang No.31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalambentuk apapun yang dipisahkan termasuk di dalamnya segala kekayaan negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena barada dalam penguasaandan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2011 — Putus : 26-04-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 26 April 2012 — Ir. DACHLANSYAH HS Bin ABDUL HASAN
131 — 40
  • Unsur Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian Keuangan Negara menurut penjelasan atasUU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaanNegara dalam bentuk apapun yang dipisahkan termasuk di dalamnya segala kekayaan Negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena barada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun daerah, sedangkan yang dimaksuddengan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-07-2011 — Putus : 21-11-2011 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 47 /PID/SUS/ TPK/2011/ PN.BDG
Tanggal 21 Nopember 2011 — AHMAD JAENI BIN M. YAJID
43 — 16
  • Dengan kata lain , pada waktu pelaku melakukanperbuatannya , benda tersebut harus belum barada dalampenguasaannya ;Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwaperbuatan Terdakwa yang menerima bagian uang dari Mujiarto (Terdakwa dalamperkara lain) atau dari Saudara Carwa (DPO) tujuannya adalah agar TerdakwaAHMAD JAENI BIN M. YAJID tutup mulut saja atas penjualan kayu secara illegaltersebut / atau lebih tepatnya agar Terdakwa AHMAD JAENI BIN M.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2011 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pid.Sus/2011/PN.Smda
Tanggal 8 Februari 2012 — H.ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, SE, M.Si
70 — 17
  • berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Majelisberpendapat bahwa Unsur ke3 Menyalahgunakan Kewenangan, sudah terpenuhi ;Ad.4.Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian keuangan Negara menurut penjelasan atasUU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah seluruh kekayaanNegara dalam bentuk apapun yang dipisahkan termasuk di dalamnya segala kekayaan Negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena barada
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 27-11-2012 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 33/PDT.G/2012/PN-TB
Tanggal 19 September 2013 — - PENGGUGAT : PT. INTI PALM SUMATRA
140 — 30
  • Bukti asli barada di CIMB NIAGA sebagai Agunan, selanjutnya diberi tanda : P 35Foto Copy Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI.kepada Bupati Asahan Nomor : S. 687/VIl KP/2004, tanggal 29 Oktober 2004 Hal: Penataan Kembali Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan sesuai Kondisi Riildilapangan.
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 11-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 6 Juni 2016 — Penggugat dan Tergugat
117 — 51
  • mendengar istilah timurtimur dan baratbarat dimanatanah punya Xxxxxxxxxx disebalah timur adalah bagaian xxxxxxxxx sedangkantanah sebalah barat adalah bagian xxxxxxxxx;Bahwa saksi kenal dengan Nyai Enek (mbah saksi) Nyai Enek tidak beli tanahkepada Raima justru beli kepada orang lain saksi lupa namanya kemudian ibukhotijah tidak percaya kalau Nyai Enek beli karena dia orang yang tidakmampu biar tidak ramai/ ribut tanah Nyai Enek diberikan kepada Xxxxxxxxxx(khotijah) oleh Holil, posisi tanah tersebut barada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 08-11-2017 — Upload : 14-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2233 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — JOHAR FIRDAUS (T1), SUPARMAN (T2)
759 — 848 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHAR FIRDAUS tetap barada dalamtahanan;4. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Pekanbaru sepanjang menyangkut perkaraTerdakwa . JOHAR FIRDAUS yang dimintakan banding tersebut untukselebihnya;5. Membebankan kepada Terdakwa .
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2011 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 20 Februari 2012 — DIK DIK HARDY MARDIEZA1 M.Psi Bin SALUM
190 — 58
  • Barada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaganegara baik ditingkat pusat maupun daerah.2.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-05-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 01/Pid.Tipikor/2015/Pn Smr
Tanggal 26 Mei 2015 — ARBASAH Bin SAMSUDIN
63 — 22
  • Put.No. 01/Pid.Tipikor/2015/PNSmr.Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian Keuangan Negara menurutpenjelasan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkantermasuk di dalamnya segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yangtimbul karena barada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban pejabat lembagaNegara baik tingkat pusat maupun daerah, sedangkan yang dimaksud denganPerekonomian Negara adalah kehidupan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 13 Maret 2017 — ARDIANUR,S.Hut
105 — 21
  • Menetapkan terdakwa untuk tetap barada dalam tahanan;6.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 6/PID.SUS/TPK/2013/PN.BKL
Tanggal 10 Juni 2013 — NAZARMAN LIATIEN
83 — 22
  • STadalah HASIL KE LAPANGAN KEMAREN PAKET NAZARMAN ADADI 3 TIGALOKASI SEDANGAKAN UNTUK PAKET MATRIYADI BARANG BARADA DI 3LOKASI DAN PERMASALAHAN ADA PADA KAYU YANG KURANG BAGUSNAMUN YANG BERSANGKUTAN BUAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIAMENGGANTI. 86Bahwa hasil dari pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda &Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantorBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2011 — Putus : 19-04-2012 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 19 April 2012 — dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.
100 — 27
  • Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian Keuangan Negara menurut penjelasanatas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah seluruhkekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan termasuk di dalamnya segalakekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena barada dalam penguasaandan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun daerah,sedangkan yang dimaksud dengan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
50 — 17
  • ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Jo.Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair yangkami dakwakan dalam Dakwaan;Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Hj.DARINI KURNIAWATI, olehkarena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengandikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;Menghukum terdakwa Hj.DARINI KURNIAWATI, untuk membayar dendasebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan;Menetapkan terdakwa untuk tetap barada
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 19 Juli 2017 — RIADI JUNIANNUR
133 — 22
  • Barang bukti uag titipan hasil tindak pidana sebesar Rp.107.575.300,Halaman 2 dari 164 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2017/PN Plkdirampas untuk negara;Menetapkan terdakwa untuk tetap barada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa;1)Kwitansi no. 660 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo KabKotim untuk pembayaran biaya service kendaraan Dinas OperasionalSekretaris Dishubkominfo Avanza Nopol.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-03-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 15 Juni 2017 — MARKUS TADU
120 — 105
  • secara tunaibeberapa tahapBahwa terhadap material Sirtu yang saksi sediakan dalam pekerjaan fisikjalan di ruas jalan Warambadi Kambu Omang yang dikerjakan olehTerdakwa, saksi tidak tahu material sirtu itu untuk mendapatkan berapapanjang, lebar dan ketebalan jalan, yang saksi tahu hanya mendropingmaterial di ruas jalan Warambadi Kambu Omang, untuk panjang, lebar danketebalan jalan itu adalah Terdakwa yang tahu.Bahwa pada wakiu Terdakwa mulai mengerjakan ruas jalan WarambadiKambuomang, saksi tidak barada