Ditemukan 3551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor6 nomor.c nomor01 nomor11 nomor29 nomor16 nomor46 nomor26 nomor57 nomor86
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2016 — MARBA ULI MANURUNG
62 — 125
  • ,MT);Bahwa Realisasi keuangan untuk pekerjaan Pembangunan RumahKhusus Kabupaten Kupang 3 (PRK KK3) TA. 2012 di Kabupaten Kupangberupa : pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.617.281.800,Halaman 48 dari 139 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2016/PN Kpgsebagaimana barang bukti nomor 57 berupa SPM dan barang bukti nomor56 berupa SP2D yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan.Bahwa dokumen yang diajukan oleh PPK dan kemudian dilakukanpemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat SPM terdiri dari:1.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-02-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 3/pdt.g/2018/pn tgt
Tanggal 24 Oktober 2018 — -H. SAINI KINAR PT. KIDECO JAYA AGUNG -PT. TRASINsDO MURNI PERKASA -SA ID AKHMED, S.H.,M.Kn., -DARSONO S -M. ZAINI P -MARIYO -DHARMA ILVAN M -MINI MARWATI -RAMSIAH -EF. MATONDANG alias EDWIN FAJAR MATONDANG -FATIMAH HANUM -YUSWANTO -MOCH. RASID RIDHA -YUSNI -HAIRUN -SUMARYANTO -FITRIANI H -OKTIVANI EKA MAYASANTI Y -MARTONO BADAT IMAM GHAZALI -Kepala Kantor Pertanahan Kab.Paser BPN
96 — 23
  • (sembilan juta meter persegi) atau900 ha (sembilan ratus hektar) adalah nyatanyata bertentangan denganketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka Petitum ke3(ketiga) adalah tidak berdasar menurut hukum, sehingga dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan pemilik yang sahatas tanah objek sengketa dan Para Tergugat tidak terbukti melakukanperbuatan melawan hukum, maka Petitum ke4 (keempat), Petitum
Pengadilan PN Pulang Pisau Perdata
Register : 13-03-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pps
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
GATH HAMIT
Tergugat:
1.PT. CITRA ARGO ABADI
2.KEPALA DESA LAWANG URU
148 — 57
  • Oleh karenanya beberapa ketentuan dalam UUPA mengaturmengenai pembatasan dan kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian.Pasal 7 UUPA junto Pasal 17 UUPA melarang kepemilikan dan penguasaantanah yang melampaui batas dan mengamanatkan pengaturan pembatasanluas kepemilikan dan penguasaan tanah dalam perundangundangan.Sebagai tindak lanjut, Pemerintah kemudian mengeluarkan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960.Perpu tersebut kemudian ditetapbkan menjadi UndangUndang Nomor56
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 21-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : YOSEP ANTONIUS MANIS,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANWAR DEDEK SILITONGA Diwakili Oleh : Bahren Samosir, SH
130 — 112
  • sesuai denganSTS Nomor 02042/BPK PAD/2019 tanggal 7 Oktober 2019, maka yang menjaditanggung jawab Terdakwa setelah dikurangkan dari jumlah kerugian Negarayaitu sebesar Rp. 1.173.762.691,06 dikurang Rp. 20.000.000, menjadi sebesarRp. 1.153.762.691,06 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enampuluh dua ribu enam ratus sembilan satu rupiah nol koma enam sen);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor56
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 K/Pdt/2015
Tanggal 16 Desember 2015 — I. 1. DRG. INNEKE PANJAITAN, dkk. II. YAYASAN PAGUYUBAN PEMILIK KAVLING DEPKES PANCORAN MAS DEPOK VS I. 1. MOCHAMAD JOENOES, dkk. dan 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT, dkk.
250 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di dalam Penjelasan UU Nomor56/Prp/1960 tegas dinyatakan bahwa tujuan landreform adalah pemerataantanah kepada seluruh petani Indonesia demi terciptanya keadilan danpemerataan sumber daya alam. Dengan kebijakan landreform tersebutdiharapkan tidak ada lagi buruh tani (petani yang tidak memiliki tanahgarapan) karena semua petani diberikan hak untuk memiliki tanahgarapannya sendiri melalui program redistribusi tanahtanah negara yangtelah ditetapbkan sebagai obyek landreform sebelumnya;4.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR.
Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM
99 — 33
  • Salam, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SAPRIYANTOHalaman dari 305 halaman Putusan Nomor 56/Pid.sus/TPK/2014/PN.PBRREFA & ASSOCIATES beralamat di Ruko Grand Palace Unit F, Jalan Raya PasarMinggu KM 16 Pancoran Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 November2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 106/SK/TPK/2014/PN PBR tanggal 6 Novembere Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor56
    /PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR tanggal 28 Oktober 2014 tentangPenunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR tanggal28 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang; e Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR tanggal 5 pebruari 2015 tentangPenggantian Hakim Ketua dan Anggota; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikanbukti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2016
Tanggal 14 April 2016 — PT. TIARA MANTANG (diwakili oleh AHMAD MIPON) VS HADISLANI DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM., II. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM;
182 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • September 2001 dantanggal 14 September 2001;Bahwa pada proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti T II Int8 dan Bukti II Int9 yaitu Bukti Asli Kwitansi Pembayaran uang dariAhmad Mipon (Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi) kepadaHadislani (Pengugat Asal/Termohon Kasasi 1) pada tanggalmembuktikan bahwa sebenarnya Hadislani (Pengugat Asal/TermohonKasasi ) sebenarnya telah tahu adanya objek sengketa;Juga adanya putusan perkara perdata Nomor56
    TiaraMantang yang terregister di Pengadilan Negeri Batam Nomor56/Pdt.G/2008/PN.BTM tanggal 01 Juli 2008.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA
Terdakwa:
1.OCKYANTO
2.NABIEL TITAWANO
238 — 115
  • Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta, berdasarkan SuratKuasa tanggal 30 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor56/HK.07/02/2019 tanggal 06 Februari 2019.Terdakwa Il Nabiel Titawano di persidangan didampingi oleh TimPenasihat Hukumnya yaitu Arham Murahim Tamin, SH., dkk, para Advokat padaKantor Hukum PRIME SOLUTION & ASSOCIATE, beralamat di JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 2 Agustus 2017 — Drs. SUGENG RIYONO, M.M
77 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 26 PK/Pid.Sus/201636). 1 (satu) buah buku Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor52 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan,Kegiatan/Pasar dan Proyek Anggaran dan Belanja Daerah ProvinsiJawa Timur Tahun Anggaran 2002 (Buku II);37). 1 (satu) buah buku Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor56 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan,Kegiatan/Pasar dan Proyek Anggaran dan Belanja Daerah ProvinsiJawa Timur Tahun Anggaran 2002 (Buku Il);38). 1 (satu) bendel DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-12-2017 — Upload : 09-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 745 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — LILIANA SETIAWAN DKK VS EDDY YUWONO DKK
440 — 363 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Blok Q 1 Nomor56/L.782 m?Halaman 140 dari 145 Hal. Put. Nomor 745 PK/Pdt/2017 Blok GBI Nomor1/L.625 m? Blok Q1 Nomor55/L.274 m? Blok GBI No 25/L.750 m2 Blok Q1 Nomor3/L.803 m? Blok GBI/L.2.414 m? Blok JXIll Nomor17AIL.162 m? Blok GBII/L.1.488 m? Blok JXIlIl Nomor17B/L.285 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-07-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1993 K/PID.SUS/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — Ir. GAMPANG WIRANTO, MM
3301 — 1962 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan bebas yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan kasasi tersebut ditolak MA dengan pertimbangan ... [Selengkapnya]
  • No. 1993 K/PID.SUS/2019A.Kont/Mh.1049/S.Perj.1II/189, tanggal 11 Oktober 2010:d. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Berita AcaraPembayaran Presentasi Pekerjaan Nomor56/BAPP/Mh.1051/S.Perj.1II/191, tanggal 13 Juli 2011antara Ir. RIJAL SUTJIPTO, MM (General Manager PT.Hutama Karya (Persero) Wilayah Ill Kalimantan, JawaTengah dan DI. Yogyakarta) dengan WAHYU HIDAYAT(Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa).91. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Bukti Pembayaran PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-03-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 31 Maret 2016 — ARYATI PURBORINI, SE. alias MARDIANA alias ANA Binti SUMARDI (TERDAKWA)
75 — 22
  • BYANTO sebagai Kepala Dinas Pendidikansebelumnya selaku PA dengan Surat Keputusan Nomor 027/122b/2012tanggal 16 Januari 2012.Bahwa mengenai Tim Tehnis tidak dibentuk mapun ditetapkan.Bahwa acuan/dasar hukum yang dipergunakan dalam melakukankegiatan kegiatan Pengadaan Alat Praktek Peraga/Praktek SekolahDasar adalah Pepres 54/2012 dan Juknis dari Mendiknas Nomor56/2011.Bahwa yang mendorong saksi untuk melakukan lelang kegiatan tersebutadalah pada tanggal 10 Nopember 2012 saksi telah menerima telpon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-08-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Agustus 2017 — Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO bin M. MOERADI;
182 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Foto copy surat berkop KEMENTERIAN PERTANIANDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN, KeputusanDirektur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa PenggunaAnggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor56/KPA/SK.310/9/2012 tanggal 4 September 2012 tentang TimTeknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Light Trap DanaKontingensi Tahun Anggaran 2012.678.
    Foto copy surat berkop KEMENTERIAN PERTANIANDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN, KeputusanDirektur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa PenggunaAnggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor56/KPA/SK.310/9/2012 tanggal 4 September 2012 tentang TimHal. 258 dari 348 hal. Put. Nomor 441 K/PID.SUS/2016Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Light Trap DanaKontingensi Tahun Anggaran 2012.678.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2015 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 15 Februari 2016 — ADNI, S.T. Bin ISHUD
112 — 19
  • FERDRICKANGGEBOE, SH.MH, NURHASAN, SH.MH, BERNARD EPANDI HS, SH, danYUDHA SAPUTRA, SH, masingmasing Advokat / Pengacara pada kantorBiro Bantuan Hukum Universitas Batanghari yang beralamat di Jalan SlametRiyadi Broni Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2015yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Jambi pada hariKamis tanggal 26 Oktober 2015, dengan~ register Nomor56/SK/Pid.Tpk/2015/PN.Jmb.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Penghinaan
Register : 27-08-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN AMBON Nomor 52/Pid.Tipikor/2012/PN.AB
Tanggal 20 Agustus 2014 — ADJI ANGKOTASAN
71 — 38
  • Rizky Rahmat (fotocopy). 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor :57/SPMLS/DIS TAN/2008, tanggal 11 Nopember 2008. 3) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor56/SPMLS/DIS TAN/2008, tanggal 11 Nopember 2008. 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2343/SP2DLS/2008tanggal 17 Nopember 2008 5) Berita Acara Serah Terima Barang CV.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.DEDI FRANKY, SH
5.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
6.CAKRA YUDA PAMUNGKAS, SH.,MH
Terdakwa:
GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG
147 — 72
  • Bahwa penyimpanganpenyimpangan tersebut dimuat dalam laporan hasilpemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara nomor56/LHP/XXI1/12/2019 tanggal 27 Desember 2019.Halaman 94 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN PIkBahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pihakpihak terkait dalampenyimpangan pertanggungjawaban ADD dan DD Desa Sangal TA.2016 adalah :a.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2015 — AIDIL MAKMUR RAMBE Bin H. MASRIFIN RAMBE
89 — 23
  • 001233, tanggal 28 April 2011 sebanyak 7610aGiNcks faktur Nomor : 001237, tanggal 29 April 2011 sebanyak 7825A7.Noe faktur Nomor : 001239, tanggal 01 Mei 2011 sebanyak 11719rae faktur Nomor : 001241, tanggal 02 Mei 2011 sebanyak 28776ag Nokes faktur Nomor : 001246, tanggal 09 Mei 2011 sebanyak 25294oles faktur Nomor : 001249, tanggal 09 Mei 2011 sebanyak 14769BNete faktur Nomor : 001251, tanggal 11 Mei 2011 sebanyak 14.363,552.Nota faktur Nomor53.Nota faktur Nomor54.Nota faktur Nomor55.Nota faktur Nomor56
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-09-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 5 Februari 2015 — - IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDI
50 — 18
  • Sei Mencirim Nomor56 Dusun IV Desa Medan Kriyo Kec. Medan Sunggal dengan menunjukkuasa direktur saksi NASRUN ACHDAR, SE (dilakukan penuntutanterpisah);Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan alat kedokteran,kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kab Asahan yang dimulai sejaktanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 diikutioleh 4 (empat) perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaranyaitu:1. CV. Geris Sarana Medilab (JI. Ringroad No.11 Kel.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 06-06-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 180/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 6 Juni 2018 — * Perdata - PT. KURNIA BASTEM MANDIRI X JON SUDIJONO, Dkk
212 — 191
  • Hal mana dapat Tergugat buktikan bahwaYulius SimsonSalang mempunyai tanah dengan cara membeli dari Amah, yang padatanggal 5 Maret 2018 berusia 56 tahun, hal ini dibuktikan Girik C Nomor56 Persil 04. Il S seluas 17300 M2 dan juga dibuktikan dengan SuratPernyataan Jual Beli Mutlak Sebidang Tanah Darat / Sawah sebelumdiaktakan, tertanggal 5 Maret 2008, dengan luas tanah 1.730 M2terletak di Blok Bojong RT 01 / 01 Desa Bojong, KecamatanKlapanunggal. Kabupaten Bogor.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI;MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
105 — 46
  • Konflik sosial.Perlu Tergugat tegaskan bahwa analisis dan evaluasi kapalperikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeridilaksanakan berdasarkan mandat dari Menteri Kelautan danPerikanan yang dituangkan dalam PERMENKP Nomor56/PERMENKP/2014 tentang Penghentian Sementara PerizinanUsaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI(PERMEN Moratorium).Penerbitan PERMEN Moratorium bertujuan untuk mewujudkanpengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan sebagaisalah satu upaya melakukan