Ditemukan 354 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 12310 12016 1p2010 12013 1g2010 12910 10210 12810 12110 1.010 12.10 12000 12510
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
HART NATALIS,A.md Bin ELLYENCON
167 — 209
  • proses pengadaan barang / jasapemerintah, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasandan pengembangan sistem electronic procurement.Bahwa benar pedoman yang dipergunakan untuk pelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilaksanakan olehInstansi Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara / Daerahdalam kurun waktu Tahun 2016 adalah Perpres No. 54 Tahun 2010sampai dengan perubahan keempat Perpres No. 4 tahun 2015.Bahwa pejabat/personil yang terlibat dalam PBJP diatur dalamPerpres No. 54/12010
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
353 — 105
  • No. 10/Pid.SusTPK/2021/PN.Pbr (2) 1 (satu) file softcopy dengan nama file Divisi 12010 rev, tipe file Microsoft Word 972003Document, dan ukuran file 888 KB(3) 1 (satu) file softcopy dengan nama file Divisi 22010, tipe file Microsoft Word 972003 Document,dan ukuran file 311 KB(4) 1 (satu) file softcopy dengan nama file Divisi 32010, tipe file Microsoft Word 972003 Document,dan ukuran file 398 KB(5) 1 (satu) file softcopy dengan nama file Divisi 42010, tipe file Microsoft Word 972003 Document,dan ukuran
    No. 10/Pid.SusTPK/2021/PN.Pbr spek umum 2010 rev, tipe file Microsoft Word 972003 Document, dan ukuran file 78 KB(ii) 1 (satu) file softcopy dengan nama file Divisi 12010 rev, tipe file Microsoft Word 972003Document, dan ukuran file 888 KB(iii) 1 (Satu) file softcopy dengan nama file Divisi 22010, tipe file Microsoft Word 972003 Document,dan ukuran file 311 KB(iv) 1 (satu) file softcopy dengan nama file Divisi 32010, tipe file Microsoft Word 972003 Document,dan ukuran file 398 KB(v) 1 (satu) file
    oleh ADNAN, denganserial number : MAPA07TC261 52336.953. 1 (satu) keping DVDR Ver.2.1/1x16x merk Sony954. 1 (satu) keeping CDR Verbatim Super AZ Cyrstal, yangberisi softcopy dengan nama folder PerencanaanJembatan Rangka Water Front City, yang berisi:j. 1 (satu) folder softcopy dengan nama folder Spek,yang berisi:(xiv) 1 (satu) file softcopy dengan nama fileDaftar isi soek umum 2010 rev, tipe file MicrosoftWord 972003 Document, dan ukuran file 78 KB(xv)1 (satu) file softcopy dengan nama file Divisi 12010
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-01-2017 — Upload : 10-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2017 — - Ir. ABDURRAHMAN KANO MOHAMAD, M.Si
130 — 53
  • 54Tahun 2010;Bsahwa untuk pengadaan barang/jasa yang anggarannya berasal dari APBD TA2012 juga merupakan APBD, dengan demikian prosedur pelaksanaanpengadaannya diatur pada Perpres No. 54 Tahun 2010;Bahwa pihakpihak yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tercantum padaBab Ill yaitu Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa, pada Pasal 7 Ayat (1)terdiri dari PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan.Bahwa organisasi pengadaan barang/jasa dalam Perpres No. 54/12010
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
6.SUSTINE PRIDAWATI, SH
7.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
8.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
SAYUDI, SE Bin SARNI
144 — 182
  • koordinasi, pembinaan, pengawasan danpengembangan sistem electronic procurement.Bahwa benar pedoman yang dipergunakan untuk pelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilaksanakan olehInstansi Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalamHalaman 250 dari 435 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN Plikkurun waktu Tahun 2016 adalah Perpres No. 54 Tahun 2010 sampaidengan perubahan keempat Perpres No. 4 tahun 2015.Bahwa pejabat/personil yang terlibat dalam PBJP diatur dalamPerpres No. 54/12010
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD SIDIK Bin ABDUL HAMID
140 — 85
  • koordinasi, pembinaan, pengawasandan pengembangan sistem electronic procurement.Halaman 257 dari 423 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN PlIkBahwa benar pedoman yang dipergunakan untuk pelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilaksanakan olehInstansi Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara / Daerahdalam kurun waktu Tahun 2016 adalah Perpres No. 54 Tahun 2010sampai dengan perubahan keempat Perpres No. 4 tahun 2015.Bahwa pejabat/personil yang terlibat dalam PBJP diatur dalamPerpres No. 54/12010
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 13-12-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 489/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Desember 2016 —
203 — 261
  • .: ALK-12010 tanggal 5 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 5 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196081 tanggal 5 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;92. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 06 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175910 tanggal 6 Desember 2013 atas nama PT.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
104 — 14
  • . 54 tahun 2010;Bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang anggarannya berasal dari APBDP TA 2011 juga merupakan APBD, dengan demikian prosedur pelaksanaanpengadaannya diatur pada Perpres No. 54 Tahun 2010;Bahwa pihak yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tercantum padaBab Ill yaitu Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa, pada Pasal 7 Ayat(1) terdiri dari PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/PejabatPenerima Hasil Pekerjaan;Bahwa organisasi pengadaan barang/jasa dalam Perpres No. 54/12010
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/PID.B/2016/PN.BDG
Tanggal 10 Maret 2016 — JULHAM EFENDI alias IJUL BIN HALIM SUTEDI
170 — 24
  • NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH dan SINUNG HERMAWAN, SH.MH selakuHakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untukumum pada hari RAB nggal 2 12010 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi olehHakimHakim Anggota yang sama dibantu oleh TRI MULYANI, SH sebagai PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,HJ.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
197 — 49
  • CITRA MANDIRI METALINDOperiode 01 Januari 2011 sampai dengan 30 Oktober 2011;1 (satu) bendel rekening koran BNI Giro Nomor: 0016248990atas nama BUDI SUSANTO periode tahun 2003 sampai dengan2012;9 (sembilan) lembar rekening koran BNI Dollar Plus PeroranganNomor: 0124924749 atas nama BUDI SUSANTO periode 30052007 sampai dengan 31052012;5 (lima) lembar rekening koran BNI Taplus Bisnis PeroranganNomor: 0676720054 atas nama BUDI SUSANTO periode 251 12010 sampai dengan 31082012;1 (satu) bendel rekening
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 23 Mei 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
348 — 174
  • Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 12010, tanggal 09/12/2013 Pembukaan Lahan & Cetak Sawah Ketapang 2Sejumlah Rp. 8,880,000 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),be serta lampirannya.j. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pengeluaan Kas PT. Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 12011, tanggal 09/12/2013 Pembukaan Lahan & Cetak Sawah Ketapang 2Sejumlah Rp. 6,545,000 (enam juta lima ratus empa tpuluh lima ribu rupiah ),beserta lampirannya.k. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pengeluaan Kas PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Mei 2018 — UPIK ROSALINA WASRIN
195 — 117
  • Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 12010, tanggal 09/12/2013 Pembukaan Lahan & Cetak Sawah Ketapang 2Sejumlah Rp. 8,880,000 (delapan juta delapan ratus delapan puluh riburupiah),beserta lampirannya.j. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pengeluaan Kas PT. Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 12011, tanggal 09/12/2013 Pembukaan Lahan & Cetak Sawah Ketapang 2Sejumlah Rp. 6,545,000 (enam juta lima ratus empa tpuluh lima ribu rupiah),beserta lampirannya.k. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pengeluaan Kas PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-10-2016 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1787 K/PID.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — IR. JERO WACIK, SE
317 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1787 K/Pid.Sus/2016e 12010 yang ditandatangani oleh LUH AYU R, SH dari SekretariatJenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp1.000.000,00 untukpembayaran Operasional Menteri yang ditandatangani Panii.1 (satu) lembar asli Nota No:461 sejumlah Rp5.450.000,00 untukpembelian hem, blouse dan tenun oleh lbu Triesna W.1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp1.000.000,00 untukpembayaran Operasional Menteri ke Bogor.