Ditemukan 558 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandat mandala mandaro mandeta mandagi mandale mandage mandati mandane mandawe manzate mandare mandake
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata
Register : 12-09-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN.Bsk
Tanggal 13 Januari 2016 — Ir. ASRUL NURHASAN melawan Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO. CS
122 — 30
  • Karena telah diberikanmandate maka mandate tersebut dituangkanlah dalam bentuk SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tentang SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Daerah/Cabang. Hal tersebut dikarenakanpelaksanaan MusyawarahCabang Partai GERINDRA di Kabupaten/Kota dilaksanakan setelahdilaksanakanya Musyawarah Daerah Partai GERINDRA di Provinsi tersebut(vide pasal 69 ayat (3) AD/ART Partai Gerindra).
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Umum Penggelapan
Putus : 28-07-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 135/Pid.B/2015/PN Klk
Tanggal 28 Juli 2015 — RISKY DWI SETIAWAN Alias RISKY Bin SURIPNO
126 — 120
  • bersumber dari kantor pusat yang berada diJakarta serta diberikan kepada perusahaan sebagai reward/onus jika berhasilmencapai target; Dana Operasional, yaitu dana yang yang bersumber dari kantor pusat sertadikeluarkan jika di klaim dengan surat permintaan dana (SPD), dimana dana inidigunakan untuk keperluan transaksi operasional kebun; Dana Kas Opname, yaitu dana yang secara fisik ada di dalam brankas meliputidana pengeluaran serta pemasukan kebun;Selain danadana tersebut, terdakwa juga diserahi mandate
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-04-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 April 2012 — BASIYO BIN SURO TINOYO
71 — 10
  • kelompok danselaku kordinator adalah terdakwa Basio dan yang belum dibayarkansebanyak Rp. 31.550.000 dan bunga sebesar Rp. 5.467.000.ZeBahwa setelah melakukan pengecekan atas kemacetan penyetorantersebut bahwa anggota kelompok tersebut ada lakilaki dan perempuandan tidak dilakukan verifikasi.Bahwa saksi pernah mengambil langkah untuk meyelesaikan masalahtersebut dengan mengadakan pertemuan tetapi hasil tidak ada karenatidak ada titik temu maka dilakukan MAD khusus dan MAD khusus Ildan memberikan mandate
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1960 K/PID.SUS/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — ASTIEN LYLANDARI, SE., MM.
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., MS. yang menerangkan bahwa Secarahukum perintah Walikota tersebut adalah mandat (bukan kewenangan yangbersifat atribusi dan kewenangan delegasi), dengan demikian menurut hukumpengeluaranpengeluaran dari kas tersebut merupakan tanggungjawab penuhWalikota selaku pemberi mandate, bukan tanggungjawab Terdakwa selakupenerima mandate, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi MahkamahAgung R.I.
Pengadilan PN RUTENG Pidana Khusus
Register : 12-05-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN RUTENG Nomor 70/PID.SUS/2014/PN.RUT
Tanggal 19 Mei 2014 — GAGUK GREGORIUS alias GREG
155 — 97
  • ;e Bahwa saat saksi kerumah terdakwa karena diberitahukan oleh Dedi Hambur untukterima uang saksi dan surat mandate, saksi bertemu langsung dengan terdakwa danterdakwa berpesan : Usahakan agar suara kita banyak dan kita masuk dengan tusukterdakwa.e Bahwa saksi pernah diminta kembali uang yang telah dikasih oleh Dedi Hamburuntuk tusuk terdakwa dari Yosep Lendo dengan alasan bahwa Dedi hambur bilangkita tarik kembali uang yang dikasih kepada pemilih untuk tusuk terdakwa karenasuara yang didapat tidak
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 25-07-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 09-04-2013
Putusan PN MENGGALA Nomor 15/Pdt.G/2012/PN-MGL
Tanggal 6 Februari 2013 — Ujang Asril, dkk (P) vs KASIM HASAN Alias KASIM HS, dkk (T)
106 — 45
  • Didalam RAB dijelaskan pulasumber biaya pembangunan pasar taahap II berasal dariSswadaya Para pedagang (Para Penggugat) yang akan membelikios atau los pasar diatas tanah seluas 5000 M2.Bahwadidalam musyawarah disampaikan bahwa pembangunan pasartahap II belum dapat dilaksanakan apabila belum mendapatkanlahan pengganti, oleh karena itu diputuskan: Tergugat Idalam kapasitasnya sebagai ketua pelaksana pembangunandiberikan mandate untuk mencari lahan pengganti seluas 5000M2, Selanjutnya Tergugat I berhasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-11-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1671 K/PID.SUS/2013
Tanggal 21 Nopember 2013 — SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF
104 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk dapatmembedakan apakahwewenang diperolehdengan cara delegasiatau mandate, perludiperhatikan peraturanHal. 49 dari 60 hal. Put. No. 1671 K/PID.SUS/201350perundangundanganyang menjadi dasarhukum dari wewenangtersebut. Hanyaperaturan perundangundangan yang didalamnya terdapatketentuan bahwawewenang dapatdidelegasikan sajayang dapat menjadidasar hukum dariwewenang yangdiperoleh dengan caramandate.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 25-11-2011 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 18-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 28 Maret 2012 — Andru B. Subowo;1.Kepala Suku Dinas Perijinan Bangunan Kota Administrasi jakarta Selatan,2.PT. Asuransi Bina Dana Arta, Tbk
92 — 36
  • Pengurusjuga diberi mandate untuk melaksanakan langkahlangkah yangperlu untuk pembuatan kembali nama gedung dari Plaza Abdamenjadi Plasa Asia, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;: Surat Pemberitahuan Perubahan Nama PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Non Hunian Plaza Abda menjadiPerhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Asia Nomor 103/G/PPPPA/XI/09 tanggal 30 Nopember 2009 yang berisi suratpemberitahuan kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKIJakarta mengenai perubahan nama perhimpunan, (fotocopy darifotocopy
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 26-03-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 8/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN
Tanggal 17 April 2018 — SOFYAN NASUTION, SE.,Cs VS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (KPU Deli Serdang)
239 — 95
  • Pemohon dan Termohon bersepakat dalam proses Verifikasi ulangPemohon diberi keleluasaan dan kesempatan menghadirkan saksiyang mewakili Pemohon dalam proses Verifikasi sebanyak 20 orangyang diberi mandate dan diberi tanda pengenal oleh Pemohon;d.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-12-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 229/Pid.B/2014/PN.Pgp
Tanggal 25 Februari 2015 — CHANDRA ALS CHANDRA BIN YAW NAM
98 — 39
  • Girimaya Pangkalpinang tidakmempunyal Perizinan atau Lisensi lagu dari Pihak terkait;Bahwa APMINDO (Asosiasi Penerbit Musik Indonesia) bertugas Khususnyauntuk mengawasi di Mechanical Right (penggandaan) dan Syncronisasi(penyelarasan suara dan gambar ) dan APMINDO bertanggung jawabkepada Publishing dan untuk Performing right (pbengumuman) APMINDOsudah memberikan mandate/perjanjian ke WAMI ( Wahana MusikIndonesia);Bahwa untuk Karaoke harus memiliki lisensi dari Performing right(pengumuman ) yaitu WAMI
Pengadilan PN TAKALAR Perdata Tanah
Register : 27-03-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN TAKALAR Nomor 8/PDT.G/2013/PN.TK
Tanggal 12 Nopember 2013 — MANENG Dg. JINNE VS 1. Pr. HAWIYAH DG. NGATI BT. SAMAD. 2. Pr.HANIKA BT SAMAD. 3. Pr. NANNANG BT SAMAD. 4. Lk TONI GUNAWAN. 5. Lk. SAMPARA DG NYAMPA. 6. Lk LIONG BIN SAMPARA. 7. Lk SATTU DG JARRE. 8. Lk BASO DG NGOPA. 9. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN KEUANGAN REBUPLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULSEL, SULBAR DAN SULAWESI TENGGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG.
84 — 12
  • Lawa (almarhum), Baco Dg Liwang,Basse Dg Puji, Maneng Dg Jinne, dan Yunus Dg MileBahwa penggugat dalam mengajukan ggatannya ke Pengadilan Negeri Takalarmengatasnamakan dirinya sendiri, tidak atas keseluruhan ahli waris dari SakariahDg Rdi Bin Mangangaulang ;Bahwa sudah seharusnya ahli waris dari Sakariah Dg Radi Bin Mangngaulangdilibatkan dalam perkkara a quo atau setidaktidaknya memberikan mandate ataukasa kepada penggugat, mengingat ahli waris yang lain masih mempunyakepentingan hukum dan hak atas
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum
Register : 19-12-2017 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Mkd
Tanggal 7 Maret 2018 — Penuntut Umum:
OKTAFIANTA ARIWOBOWO,SH
Terdakwa:
AGUS SHOLEH Bin SUNOTO
82 — 57
  • ciri30keaslian uang rupiah, memberikan keterangan Ahli tentang keaslian uangrupiah;Bahwa sesuai dengan pasal 20 UU RI nomor 23 Tahun 1999 tentang BankIndonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU Ri Nomor 03 Tahun 2004dinyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satusatunya lembaga yangberwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah sertamencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran,selain itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU RI nomor 7 Tahun2011 tentang Mata Uang memberikan mandate
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Umum Penggelapan
Register : 05-06-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 80/Pid.B/2020/PN Srl
Tanggal 25 Agustus 2020 — HOJATULLAH IHSAN Bin KADARISMAN
578 — 404
  • Fhoto Copy surat Penetapan mandate Perwakilan anggota pada rapatanggota tahunan 2016 Koperasi Dhana Niaga, selanjutnya diberi tandabukti T9;10.Fhoto Copy Berita Acara Perpindahan Kantor Koperasi Dhana Niaga,selanjutnya diberi tanda bukti T10;11.Fhoto Copy dari Prin Foto Asli Situasi kantor Dnana Niaga Yang telahpindah ke Sungai Benteng, selanjutnya diberi tanda bukti T11;12.Fhoto Copy dari Prin Foto Asli surat Kuasa Nomor : 006/SKLP/Singkut1/2020, selanjutnya diberi tanda bukti T12;13.Fhoto Copy
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 18-09-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 07 /Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm
Tanggal 18 September 2012 —
37 — 13
  • Wewenang yang diperoleh dengan cara mandat, yaitu wewenang yang diperolehpenerima mandate ( madataris) yang hanya terbatas melaksanakan wewenangtersebut atas nama pemberi mandate ( mandans).Oleh karena itu pada wewenang yang diperoleh dengan cara mandate tidaksampai terjadi adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dari mandanskepada mandataris, sehingga tanggung jawab atas pelaksanaan wewenangtersebut masih tetap menjadi tanggung jawab mandans.Untuk dapat membedakan apakah wewenang diperoleh dengan
Pengadilan PN WATES Pidana Umum Pemalsuan
Register : 27-08-2013 — Putus : 15-11-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN WATES Nomor 93/Pid.B/2013/PN.Wt.
Tanggal 15 Nopember 2013 — HERY EKO PRIHARTONO Bin MUJIHARTO
209 — 72
  • 1994 ;Bahwa terdakwa telah mendapatkan Surat Mandat nomor02/Posbakum.Peradin/V/2011 tanggal 2 Mei 2012 dari pimpinan PusatPosbakum Peradin kepada sdr Hery Eko Prihartono, SH dan RioRamabaskara, SH yang pada pokoknya memberikan mandat untukmengorganisir Para Advokat di Daerah Istimewa Yogyakarta untukmembentuk POSBAKUM PERADIN di setiap Pengadilan Negeri,Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah DaerahIstimewa Yogyakarta dan melaporkan hasilnya ke Pengurus PusatPOSBAKUM PERADIN, mandate
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Putus : 24-11-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr.
Tanggal 24 Nopember 2014 — PT. Aramanda Bogor Indonesia Melawan Syamsul Hidayat DKK
103 — 217
  • Dalil initidaklah beralasan mengingat pembantukan Tim analisa yangkomponennya terdiri dari masyarakat, ahli dan pemerintah adalahmerupakan mandate dari ketentuan perundangundangan dalam halpengawasan dan pembinaan serta evaluasi dalam pemanfaatanruang.pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi dalampemanfaatan tata ruang yang diperintahkan oleh undangundangsebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 huruf o jo pasal 25 huruf eundangundang Nomor 32 tahun 2004 Kepala daerah in casso WalikotaBogor
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 190/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : ANDI TENRI KAWA Diwakili Oleh : SRI FITRIAH
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
118 — 52
  • dikarenakan gugatan diajukanoleh Penggugat (debitur), selain itu Kekuatan untuk melaksanakanparate eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT bukan didasarkan atassuatu titel eksekutorial yang memerlukan fiat eksekusi, melainkandidasarkan atas kuasa mutlak yang diberikan oleh Penggugatsendiri kepada Tergugat dalam bentuk mandate yang tertuangdalam Pasal 2 point ke6 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.285/2013 tertanggal 20 September 2013, yang dibuat oleh dandihadapan Lilis Kuryani SH, Notaris/Pejabat Pembuat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 18-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 9/P/PW/2018/PTUN.SBY
Tanggal 21 Mei 2018 — Pemohon:
Drs. SYAMSUL HADI, Ak.
349 — 343
  • jabatan ituwewenang asal sedangkan delegasi itu ada transfer wewenang daripemenang atribusi yang tentunya harus disertai dengan ketentuanperundangundangan, jadi misalnya kalau wewenang delegasi itu. adaundangundang yang mengatur didelegasikan ada transfer wewenangsedangkan mandat Jadi kalau di sini There is no transfer (tidak ada transfer)wewenang jadi mandat itu hanya merupakan perintah atau petunjuk atasanpenugasan atasan pada bawahan jadi pertanggungjawabannya tetap melekatpada yang memberi mandate
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-04-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 68/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
RIZKY AMELIA
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
133 — 98
  • Bahwa posisi Penggugat sebagai korban dibuktikan dengan adanyahasil Tim panel DJSN yang dibentuk sesuai mandate perundangundangan.Hasil Tim Panel DJSN menyebutkan bahwa Sdr. Syafri Adnan Baharuddinselaku anggota Dewas BPJSTK yang juga subjek dalam objek gugatan aquo telah terbukti melakukan perbuatan tercela dalam perbuatan maksiatterhadap Penggugat melalui surat No. 49/DJSN/II/2019 perihal PenyampaianKutipan Hasil Pemeriksaan Tim Panel DJSN yang isinya memuat:Halaman 3 dari 72 Halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1418 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 14 Desember 2011 — ISA WAHYUDI, S.Psi, M.Psi;
87 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, jika Pemerintah daerah ataupejabat sebagai salah satu pihak yang membuat perjanjian itu tidak memilikikewenangan, baik atributif maupun maupun pelimpahan wewenang(delegasi atau mandate) atau perjanjian dibuat menyalahi prosedur ataumembuat isi perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka yang berlaku adalah peraturan perundang undangan yangberlaku bagi penjabat tersebut.