yang telah terdaftar pada Buku Register Gugatan KepaniteraanPengadilan Agama Makale Nomor 20/Pdt.G/2019/PA Mkl, tanggal 04 Maret2019, mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan di rumah kediaman orang tua Penggugat diXXXXXXXX XXXXXX , Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, KabupatenToraja Utara yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Rantepao, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor01

untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor01

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor01/G/2020/PTUNPBR tanggal 21 April 2020 ; 4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 125/PEN.HS/2020/PTTUNMDN tanggal10 Agustus 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 11AQUSIUS 2020; 0 2222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nen nnn n nn nen nee nnnen ane nnsencnens5.

Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor01/G/2020/PTUN.PBR, dimana didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, sertaSuratsurat lainya yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini sepertitertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:01/G/2020/PTUNPBR, tanggal 21 April 2020

./20165 Desember 2006 atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor01/PRYPJP/K/X/2003, tanggal 23 Oktober 2003, selanjutnyadisebut Amandemen ke IV, dan;b. Kesepakatan Bersama tanggal 14 Maret 2007, selanjutnya disebutKesepakatan Bersama;2.

Jalan Sementara yang didalilkanTerlawan sebagai pekerjaan tambah sesungguhnya adalahmerupakan pekerjaan metode dan bagian inheren daripelaksanaan pekerjaan pemasangan rangka baja struktur.Berdasarkan Surat Panitia Peneliti Pelaksanaan KontrakPekerjaan Pembangunan Jembatan Ponulele Nomor 03/P3KPJP/PUKIM/IX/2006, tanggal 29 September 2006, perihalLaporan Hasil Rapat Pembahasan Pekerjaan Tambah/KurangAmandemen IV Kontrak Induk yang ditujukan kepada KepalaDinas PU Kimpraswil Kota Palu dan Berita Acara Nomor01

Amandemen dandokumen perubahan lainnya telah diputus oleh BANI berdasarkanputusan BANI Nomor 258, dan putusan BANI tersebut sifatnya final danmengikatdan karenanya mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa ternyata dalam perkara perlawanan a quo, selain memintamembatalkan putusan BANI Nomor 258, Pelawan juga meminta kepadaPengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan mengadili Kembalipermasalahan antara Pelawan dengan Terlawan yang notabene telahberkekuatan hukum tetap berdasarkan Perjanjian Pemborongan Nomor01

Bahwa terbukti perlawanan Pelawan dalam perkara a quo telahmencampuradukkan antara permasalahan pembatalan putusan BANINomor 258, dengan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor258/PEN.EKS.V/BANI/2007/PN.PALU, tanggal 19 November 2014 yangdikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, serta permohonanuntuk memeriksa dan mengadili kembali permasalahan antara Pelawandengan Terlawan berdasarkan Perjanjian Pemborongan Nomor01/PRYPJP/K/X/2003, tanggal 23 Oktober 2003, sehingga cukupberalasan bagi

Nomor01/ARBBANI/2007/PN. Palu, tanggal 30 Oktober 2007, maka meskipundalam salinan resmi putusan Badan Arbitrase Indonesia (BANI) tersebutHalaman 30 dari 34 hal. Put.

) orang anakyaitu EFENDI SIAUW, IVANA, dan CAHYADI;Bahwa Ayah Pemohon sebelumnya adalah Warga Negara Asing (WNA) dantelah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan PetikanKeputusan Presiden R.I Nomor : 225/PWI Tahun 1989 tertanggal 19 Desember1989 dan Berita Acara Sumpah Nomor : 01/BAS/WNI/1990 tertanggal 11Januari 1990;Bahwa lbu Pemohon sebelumnya adalah Warga Negara Asing (WNA) dan telahmenjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan Surat Keterangan dariPengadilan Negeri Parepare Nomor01

Fotocopy Surat Keterangan Nomor01/W15.D14.HL.01.02.02.04/KWN/1990/PNP yang dikeluarkan oleh KetuaPengadilan Negeri Parepare tertanggal 20 Januari 1990, telah dicocokkandengan fotocopynya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnyadiberi tanda P6;7. Fotocopy Berita Acara Sumpah Nomor : 01/BAS/WNI/1990 yang dikeluarkanoleh ketua Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 11 Januari 1990 telahdicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya danselanjutnya diberi tanda P7;8.

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada harihari perkara ini disidangkan, Penggugattelah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkang Tergugathanya datang menghadap di persidangan pada saat di Mediasi, walaupunsudah dipanggil sah dan patut, dan juga tidak mengirimkan wakil yang sah ataukuasanya, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan contradictoir;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01

parah dan tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankankeutuhan rumah tangga, karena itu perceraian jalan yang terbaik bagi11Penggugat dan Tergugat untuk menghindari karusakan yang lebih parah, hal inisesuai dengan kaidah ushul fiqgh yang berbunyi;Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan;Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :Artinya : Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan,Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor01

Pasal 6 ayat 6 PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006 jo.Pasal 38 Huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor01/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013.5.

Nomor 831 K/Padt.SusBPSK/201810.11.12.13.14.15.media elektronik yaitu, SCTV, Trans Tv, RCTI, Indosiar, Metro Tv, Tv7, Lativi yang format dan isinya ditentukan oleh Termohon denganpersetujuan Pemohon selama 7 hari berturutturut yang didasarkanpada Pasal 38 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor01/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013;Menyatakan bahwa putusan dalam pokok perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, bandingmaupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti

Menetapkan barang bukti berupa:25 (dua puluh lima) buah dirigen berisikan BBM Jenis Solar;1 (Satu) buah drum pinguin berwarna orange berisikan BBM jenis Solar;2 (dua) buah drum berwarna hijau berisikan BBM jenis Solar;Dirampas Untuk Negara; 1 (Satu) buah buku catatan langsiran solar warna hijau bermotif batikbertuliskan LANGSIRAN SOLAR;Dirampas Untuk Dimusnahkan;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor01

/Akta.Pid/2020/PN.Nba, tanggal 27 Oktober 2020 Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriNgabang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan pernyataanbanding Nomor 106/Pid.SusLH/2020/PN.Nba, tanggal 27 Oktober 2020Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan 201/PID.SUS/2020/PT PTK.telah memberitahukan Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umumtersebut dengan seksama kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor01/Akta.Pid

Putusan No.0296/Pdt.G/2019/PA.MtwNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montallat, Kabupaten BaritoUtara, dan seusai pernikahan, Tergugat telah mengucapkan sighattaklik talak sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/IV/1994 tanggal 07 April 1994;Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambiltempat kediaman di Kecamatan Laung Tuhup selama kurang lebih 10tahun, kemudian berpindah ke Muara Teweh Jalan Mangkusari RT.06,Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten BaritoUtara

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Nomor Nomor01/01/IV/1994 Tanggal 07 April 1994, bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.1;2. Fotokopi Surat keputusan Bupati Barito Utara Nomor188.45/103/2019 tanggal 28 Februari 2019, Bukti Surat tersebutHal. 4 dari 12 Hal.

No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Mpw.Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Rayasebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor01/KU/16/1993 tanggal 29 Maret 1993;Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di Asrama Alas Lestari selama 1 (satu) tahun, kemudianPenggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desarasau Jaya Satu, namun Tergugat tidak pernah berada di rumah karenaharus bekerja di Kamboja dan Malaysia dari tahun 1995 sampai denganawal

kuasanya yang sahmeskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidakternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yangsah;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembalidengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya dibacakanlahsurat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor01

Desa Munjuljaya, KecamatanPurwakarta, Kabupaten Purwakarta (bukti surat P1 dan P3);Bahwa benar Pemohon bernama ELFIKA SITANGGANGsebagaimana tercantum pada ljasah SD dan SMP (bukti surat P5dan P6);Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah namaPemohon dari ELFRIKA RAIMUNDA SITANGGANG menjadiELFIKA SITANGGANG;Bahwa benar Pemohon merubah nama Pemohon dariELFRIKA RAIMUNDA = SITANGGANG menjadi ELFIKASITANGGANG karena terdapat kekeliruan dalam penulisan namaPemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor01

dari bukti Surat yang diajukan Pemohonberupa surat bukti P1 sampai dengan P6, dihubungkan denganketerangan saksisaksi yang diajukan Pemohon terdapat salingpersesuaian, sehingga Hakim berpendapat pergantian nama Pemohondari ELFRIKA RAIMUNDA SITANGGANG~ menjadi ELFIKASITANGGANG tersebut beralasan hukum, serta tidak bertentangandengan hukum, karena pergantian nama tersebut dimaksudkan untukkepentingan Pemohon karena adanya kekeliruan dalam penulisannama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor01

Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Nomor01/SP/XII/CIPH/2013, tertanggal 17 Desember 2013 dengan legalisasidi hadapan Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H., pada tanggal 17Desember 2013 dibawah Nomor 4005/Leg/XII/2013 berupa jual bellitanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat denganharga yang sudah disepakati tersebut;Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3354 K/Pdt/20174.

Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi tidak melaksanakanisi Surat Perjanjian Nomor 01/SP/XII/CIPH/2013, tertanggal 17Desember 2013 dengan legalisasi di hadapan Notaris Sri PenyNugrohowati, S.H., pada tanggal 17 Desember 2013 dibawah Nomor4005/Leg/XII/2013 berupa jual beli tanah antara Penggugat denganTergugat dan Turut Tergugat dengan harga yang sudah disepakatitersebut:Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Nomor01

mengosongkannyaagar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dipihak Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukumtetap;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkarjanji terhadap Penggugat;Menyatakan 3 (tiga) unit ruko hook yang terletak di Jalan Abulyatama,Komplek Ruko Bida Asri Il, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota,Kota Batam antara lain: ruko hook Blok B10, ruko hook Blok B Nomor01

Nomor 1576 K/Padt/2020.Menolak Permohonan Provisi Penggugat;Dalam Pokok Perkara:1.2.3:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkarjanji terhadap Penggugat;Menyatakan 3 (tiga) unit ruko hook yang terletak di Jalan Abulyatama,Komplek Ruko Bida Asri Il, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota,Kota Batam antara lain: ruko hook Blok B10, ruko hook Blok B Nomor01 dan ruko hook Blok A Nomor 10, milik Tergugat merupakan bagiandari pekerjaan

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP )Nomor01/Pid.C/2021/PNSbwCatatan dari persidangan terbuka untuk umum pada PengadilanNegeri Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :Nama : NIMADE LARA NINGSIH Ak KADEK SUASTIKATempat lahir >: SumbawaUmur/Tgl.Lahir : 26 tahun / 06 Mei 1994JenisKelamin : PerempuanKebangsaan : Indonesia;Alamat : Gang Mamak I, Rt. 002, Rw. 006, Kelurahan UmaSima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten

., Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Hukum MDI Law Firm, beralamat di Jalan PelitaNo. 3 Kelurahan Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur, dalam hal inibertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor01/SKK.Pdt/II/2019, tertanggal 21 Februari 2019, disebut sebagai ..wesseeees. KUuasa Penggugat;Lawan1. Ny. THERESIA, beralamat di Citra Blok J4 No. 1, Kel. Kalideres, Kec.Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT I.2. Tuan ALWI, beralamat di JI.

(III/b), Jabatan : StafBidang Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik pada Kanwil BPN Provinsi JawaTimur;EKO WIDIYANTO,TERGUGAT NIP : 19760820 199803 1 003, PangkatPenata Muda Tk (III/b), Jabatan : StafBidang Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik pada Kanwil BPN Provinsi JawaTimur;Kesemuanya Warga Negara Indonesia,berkedudukan dijalan Gayung Kebonsari No. 60Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor01/Sk 35/11/2011, tertanggal 17 Pebruari2011; Selanjutnya disebut sebagaiKEPALA KANTOR

Bahwa panggilan sidang oleh juru sita Pengadilan Negeri Sukoharjountuk persidangan pada hari Selasa, 09 Februari 2016 danpemanggilan untuk sidang pada hari Selasa, 23 Februari 2016.Sebagai Tergugat dan Tergugat Il dalam perkara Nomor01/Pdt.G/2016/PN. Skh tidak memenuhi syarat pemanggilan yang sahdan patut.. Bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku Panggilandisampaikan kepada pribadi yang bersangkutan secara langsungditempat tinggal Tergugat atau domisili pilinan Tergugat, Juru SitaHal 3 .

Sri Harsiwi Rahayu, SH Notaris/PPAT di Sukoharjo,sehingga Akta Perikatan Jual beli tersebut tidak sah dan batal demihukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.10.Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang pada akhirnyamemberikan amar putusan sebagaimana dalam Putusan Nomor01/Pdt.G/2016/PN.Skh adalah salah dan tidak berdasar hukumkarena:e Bahwa perbuatan hukum yang berupa perikatan jual beli adalahperbuatan hukum antara penjual dan pembeli untuk salingmengikatkan diri guna melakukan jual

Menghukum Para Pembanding untuk membayar semua biayaperkara yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 13 September 2016 nomor01/Pdt.Plw/2016/PN.Skh., memori banding dari Kuasa Para PembandingSemula Para Pelawan semula Tergugat dan ll ternyata tidak ada halhalbaru yang dikemukakan oleh Kuasa Para Pembanding semula ParaTerlawan semulaTergugat

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTANUTARA , berkedudukan di Jalan Agatis Kecamatan Tanjung SelorKabupaten Bulungan, disebut sebagai Termohon Keberatan Il ;Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 0 1/Pdt.G/201 8/PN TjsPengadilan Negeri tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung SelorNomor : 01/Pdt.G/2018/PN Tjs tentang penunjukkan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor01

Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksisaksi nama Saksi I dan Saksi II dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yanglainnya saling bersesuaian dan mendukung dalildalil gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi tersebut, maka oleh Majelis Hakimdapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat danTergugat betulbetul

untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapanhukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akandicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;Menimbang, bahwa dengan alasanalasan di atas, maka oleh Majelis Hakimdinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor01

., Nomor01/L/2010 tanggal 27 Juli 2010;5. Menyatakan tindakan Tergugat Sabri Alamri dan Tergugat FachrunAlamri yang menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketasebagai objek bisnis dengan tanpa sepengetahuan dan izin Penggugatsebagai pemilik adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum danmerugikan Penggugat;6.

Mkn., Nomor01/L/2010 tanggal 27 Juli 2010;5. Menyatakan tindakan Tergugat Sabri Alamri, Tergugat II Fachrun6.7.8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarAlamri, Tergugat IIl Hamid K.

Nomor 108 K/Pid.Sus.LH/2016Bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 22 Agustus 2014 Nomor Rekening0250478026 atas nama SRIYANTO sebesar Rp17.450.000,00;1 (satu) bendel Laporan Hasil Penebangan (LHP) Nomor01/LHP/KB/ED/V1/2014 tanggal 14 Juni 2014;1 (satu) bendel Laporan Hasil Penebangan (LHP) Nomor02/LHP/KB/ED/V1 1/2014 tanggai 14 Juli 2014;1 (satu) bendel Laporan Hasil Penebangan (LHP) Nomor03/LHP/KB/ED/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi dan Provisi SumberDaya

Hutan dan bukti transfer dari Bank Mandiri LHP Nomor01/LHP/KB/ED/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi dan Provisi SumberDaya Hutan dan bukti transfer dari Bank Mandiri LHP Nomor02/LHP/KB/ED/VU/2014 tanggal 14 Juli 2014 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Dan Provisi SumberDaya Hutan dan bukti transfer dari Bank Mandiri LHP Nomor03/LHP/KB/ED/V 11/2014 tanggal 25 Juli 2014;1 (satu) bendel surat/dokumen sebagai berikut: Keputusan Kepala Badan Perijinan

2014 tanggai 22 Mei 2014 tentang Pemberian Ijin PemanfaatanKayu Pada Hutan (IPKHH); Pertimbangan teknis IPKHH atas nama EDISON ANWAR Nomor522.21/47/2014 tanggai 27 Januari 2014; Berita Acara Pengukuran dan Risalah Tegakan tanggal 18 Januari2014; Laporan hasil risalah sampel 10% bulan Januari 2014; Hasil perhitungan jumlah batang pada tabel 1, tabel 2 tabel 3; Peta Lokasi IPKHH; Surat Perintah Tugas Nomor 14/SPT/2014 tanggal 15 Januari 2014; Permohonan ljin Pemafaatan Kayu pada Hutan Hak (IPKHH) Nomor01

/LHP/KB/ED/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014;1 (satu) bendel Laporan Hasil Penebangan (LHP) Nomor 02/LHP/KB/ED/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014;1 (satu) bendel Laporan Hasil Penebangan (LHP) Nomor 03/LHP/KB/ED/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi dan Provisi SumberDaya Hutan dan Bukti Transfer dari Bank Mandiri LHP Nomor01/LHP/KB/ED/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi dan Provisi SumberDaya Hutan dan Bukti Transfer dari Bank

Nomor 108 K/Pid.Sus.LH/2016 Surat Perintah Tugas Nomor 14/SPT/2014 tanggal 15 januari 2014; Permohonan Ijin Pemafaatan Kayu Pada Hutan Hak (IPKHH) Nomor01/EDS/VII1/2013 tanggal 22 Agustus 2013; Surat pernyataan EDISON ANWAR tanggal 22 Agustus 2013; Pertimbangan teknis calon IPKHH atas nama EDISON ANWARNomor 10/UPTDWT/2013 tanggal 26 Agustus 2013; 25 lembar surat keterangan pemilik tanah; Surat kuasa tanggal 19 Agustus 2013; Foto copy KTP atas nama EDISON ANWAR; Peta pembagian wilayah RPH Unaaha;Tetap