dan menghukumTergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 15 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan serta hakhak lainnya;Bahwa faktanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat terbukti bukan atas dasar karena Tergugat telah melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor13

Nomor 139 K/Padt.SusPHI/2019Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti telan melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melainkan karena Penggugatterbukti dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan, maka gugatanPenggugat yang mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 169 ayatUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beralasanuntuk ditolak selurunnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh JudexFacti dalam

barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan narkotika jenis Sabudengan berat bruto 0.22 gram (nol koma dua puluh dua gram) dan berat bersih0,10 gram (nol koma sepuluh gram). 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol merk beRYCH21 yang di tutupnyaterpasang 2 (dua) buah pipet plastic serta 1 (Satu) buah Spet Kaca.Dirampas untuk dimusnahkan.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor13

oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding,sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umumdalam mengajukan permintaan banding tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari BeritaHalaman 7 dari 10 Putusan Nomor 197/PID/2021/PT BNAAcara Persidangan, Salinan Resmi Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor13

perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkandalam amar putusan;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 197/PID/2021/PT BNAMengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI= Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;= Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor13

SITI JULEHA, bertempat tinggal di Jalan FakihUsman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, KabupatenTolitoli, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIIsemula Turut Tergugat V;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 43/PDT/2016/PT PAL tanggal 06 Juni 2016 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor13/Pdt.G/2015/PN Tli dan semua suratsurat yang berhubungan

denganperkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal7 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tolitoli pada tanggal 7 September 2015 dengan Register Perkara Nomor13/Pdt.G/2015/PN Tli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, TurutTergugat , Il, Ill, IV dan V untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;SUBSIDER:Atau mohon putusan seadiladilnya;Memperhatikan dan mengutip keadaankeadaan sebagaimanatercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor13/Pdt.G/2015/PN Tli tanggal O01 Pebruari 2016 yang amarnya berbunyisebagai berikut :1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;2) Menetapkan tanah dengan batasbatas: Sebelah utara tanah

tanggung rentengyang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.114.000, (dua juta seratusempat belas ribu rupiah);8) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membaca, relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri TolitoliNomor 13/Pdt.G/2015/PN Tli tanggal 01 Pebruari 2016 kepada Tergugat ,Tergugat Il, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat III, Turut TergugatIV dan Turut Tergugat V masingmasing pada tanggal 17 Maret 2016;Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor13

Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara, yangtimbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan,suratsurat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor13/Pdt.G/2015/PN Tli tanggal 01 Pebruari 2016 yang dimohonkan bandingtersebut, serta memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula TergugatIll dan IV maupun kontra memori banding dari Para Terbanding semula

., tanggal 31 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara :1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putusterhitung sejak dibacakannya putusan ini;Hal. 12 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.SusPHI/20174. Menghukum Tergugat membayarkan hakhak Penggugat berupa:4.1.

Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sebesar 2 X 5 X Rp2.400.000,00 = Rp24.000.000,00;4.2. Uang Penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar 2 x Rp2.400.000,00 =Rp4.800.000,00;Jumlah uang pesangon ditambah uang penghargaan = Rp28.800.000,00;4.3. Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan sebesar 15% xRp28.800.000,00 = Rp4.320.000,00;4.4.

kontramemori kasasi tanggal 25 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa semestinya dalam hal pekerja melakukan pelanggaran terhadapperjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau PKB Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah pekerja diberi Surat Peringantan , IIdan Ill secara berturutturut sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor13

antara Penggugat dan Tergugat dalammenjalin hubungan kerja maka adil dan tepat Judex Facti melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK) atas dasar ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang UndangKetenagakerjaan/Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Sehingga tepat hakhak dari Penggugat yang harus dibayarkan olehTergugat berupa Upah Pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2),Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan UangPenggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor13/PDT.G/2021/PN Bsk tanggal 25 Oktober 2021;3.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor13/PDT.G/2021/PN Bsk tanggal 25 Oktober 2021 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

oleh karena keberatan dalam memori banding tidak merupakan hal hal yangbaru dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh MajelisHakim Tingkat pertama, maka sudah seharusnya keberatan ParaPembanding semula Para Penggugat mengenai alasanalasan bandingselebinnya menurut Majelis Hakim Tinggi tidak relevan untukdipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor13/Pdt.G/2021/PN Bsk, tanggal 25 Oktober

pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tertera didalamamar putusan;Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan PeraturanPerundangundangan lain yang berhubungan den gan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaPenggugat;Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 231/PDT/2021/PT PDG Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor13

., mengajukanhal hal sebagai berikutBahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 08 April1998 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor13/13/1V/1998 tanggal 08 April 1998 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan, .

SURAT :Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor13/13/1V/1998 Tanggal 08 April 1998 ( buktiP.I) :2.

ParaPenggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat 3 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang akan diuraikan sebagai berikut:Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.689.362,00 = Rp48.408.516,00Uang Penghargaan masa kerja = 7 x Rp2.689.362,00= Rp18.825.534,00 += Rp67.234.050,00Uang Penggantian hak Perumahan & Pengobatan5% x Rp67.234.050, 00 = Rp10.085.107,00 +Jumlah = Rp77.319.157,00Memerintahkan agar Tergugat membayar upah selama belumdiputuskannya perkara ini, sebagaimana Pasal 155 UndangUndang Nomor13

SusPHI/2020Bahwa Tergugat telah memberikan surat keterangan kepada Penggugatyang menerangkan bahwa Penggugat adalah benar bekerja di JorongCafe & Resto sejak tanggal 2 Agustus 2000 sampai tanggal 31 Maret2019 (vide bukti P2):Bahwa Tergugat sebagai pengusaha wajib memberikan pembinaanapabila pekerja melakukan kesalahan dan jika pekerja tidak masuk tanpaketerangan maka pengusaha wajib memanggil secara patut dan tertulispada alamat Penggugat (vide Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003);

Katalia Nomor 6, Kelurahan Ubung,Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai KUASAPARA PEMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli2021 telan mengajukan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem secara elektronik dengan Nomor13/Pdt.P

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor13/Pdt.P/2021/PA.Kras. dari Para Pemohon;2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Karangasem untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) terhadap barangbergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang dimohonkan olehPenggugat;Menyatakan bahwa status pekerjaan Penggugat adalah karyawan tetap;Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat karenaefisiensi:Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhirsejak putusan dibacakan;Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak normatif Penggugatsebagaimana diatur dalam Pasal (164) ayat (3) UndangUndang Nomor13

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu Nomor 34/PdtSusPHI/2019/PN Pal:Mengadili Sendiri: Menyatakan PHK terhadap Penggugat dengan kualifikasi mangkir (videPasal 168 ayat (1) dan (3) atau kualifikasi mengundurkan diri secarasukarela (vide Pasal 162 ayat (1) dan atau setidaktidaknya dengankualifikasi force majeur (vide Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Memerintahkan Tergugat membayar hakhak Penggugat sesuaiketentuan Pasal

Putusan Nomor 782 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terlawan (Penggugat Asal) di NEC tanggal30 November 2012 namun gugatan perselisihan PHK yang didaftarkanTermohon Kasasi/Terlawan (Penggugat asal) Kepada PengadilanHubungan Industrial diajukan tanggal Oktober 2014, maka waktu terjadinyaPHK dengan gugatan berselang 1 tahun 11 bulan.Bahwa atas uraian di atas gugatan tersebut telah memenuhi syaratkadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Juli 2015 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa dalam perkara ini alasan pemutusan hubungan kerja tidakmengenai alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana ditentukan Pasal 82Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Pasal 171 Undang Undang Nomor13

Akta Permintaan/Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor13/Akta Pid.Sus/2021/PN Gsk, tertanggal 7 Mei 2021 yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, yang menyatakanmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriGresik tanggal 6 Mei 2021, Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Gsk;2. Relaas Pemberitahuan Permintaan/Pernyataan Banding kepada TerdakwaNomor 13/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tertanggal 21 Mei 2021;3.

Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor13/Akta Pid.Sus/2021/PN Gsk, tertanggal 7 Mei 2021;Halaman 14 Putusan Nomor 642/PID.SUS/2021/PT SBY4. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresiktertanggal 10 Mei 2021;5. Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Gsk,kepada Terdakwa tertanggal 21 Mei 2021;6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) kepada JaksaPenuntut Umum Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tertanggal 19 Mei 2021;7.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimembaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara,salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 6 Mei 2021 Nomor13/Pid.Sus/2021/PN Gsk, dan suratsurat lainnya yang berhubungan denganperkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat MajelisHakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya berdasarkan alasanyang tepat

tepat dan benar menuruthukum, maka diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukumsendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara iniditingkat banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selain menyetujuipetimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga menyetujui amarputusan tanggal 6 Mei 2021 Nomor 13/Pid Sus/2021/ PN Gsk, tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPutusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 6 Mei 2021 Nomor13

yang diwakili olen Serikat Pekerja, sebagai Termohon Kasasidahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, padapokoknya sebagai berikut:DALAM PROVISI:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor13

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan alasan apapun Pengusahahanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja / buruhsetelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisinanhubungan industrial;Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 151 Ayat (3) dan ayat (1) UU Nomor13 Tahun 2003 tersebut dalam No. 1 maka Pemutusan Hubungan Kerja dengantanpa melalui penetapan sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan ayat(1) UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum;Hal. 1 dari 14

ShintaWoo Sung, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan bahwa PKWT yangHal. 3 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.SusPHI/2013dibuat Tergugat tidak benar, dan dilakukan terus menerus tanpa melalui intervaldilakukan secara berulang ulang, atau sipat dan jenis pekerjaan yang di PKWTkan bertentangan dengan UU Nomor13 Tahun 2003 junto Kep 100/MEN/VI/2004;Bahwa sangatlah beralasan Penggugat dengan menolak PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat sebagai mana dimaksud padaPoin enam (6) di atas

Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan kerjakarena pekerjaan waktu tertentu (PKWT) Bertentangan dengan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 dan Kep 100/MEN/VI/2004;Menyatakan Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat tertanggal 27November 2011 dengan alasa PKWT adalah tidak sah dan PKWT yangdilakukan Tergugat batal demi hukum;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah dariPKWT menjadi PKWTT;Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembaliTergugat pada kedudukan

Tetapi Penggugat tidak pernah merasakan pelanggaran apapun ;Bahwa sebelum lin Painem (Penggugat) mengajukan permohonancuti melahirkan tersebut, ada intimidasi dari atasannya maupun pimpinan(Tergugat) yaitu Penggugat diambil alin tugastugasnya dan tidak diberikantugastugas apapun, tetapi disuruh turun kerja, tidak pernah disapa olehatasannya maupun oleh pimpinan (Tergugat) ;Bahwa mengingat berdasarkan UndangUndang Tenaga Kerja Nomor13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 161 ayat (1)

, (2) apayang dilakukan PT Prastika Multi Karsa (Tergugat) kepada lin Painem(Penggugat) sudah jelas sangat bertentangan ;Bahwa mengingat pasal 153 ayat (1) huruf e UndangUndang TenagaKerja Nomor 13 Tahun 2003, Pengusaha dilarang memberhentikan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusuibayinya ;Bahwa berdasarkan pasal 170 UndangUndang Tenaga Kerja Nomor13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja yang tidak memenuhi ketentuanPasal 151 ayat (3), Pasal 168, Pasal 160 ayat (3

Nomor 630 K/Pdt/201810.Menyatakan Berita Acara Penyitaan Marital Beslag Nomor13/Pdt.G/2007/PA Tte. tertanggal 26 Mei 2007 adalah sah;Menyatakan perbuatan Tergugat yang membiarkan objek sengketadijual oleh Tergugat Il (Kuasa dari Tergugat Ill, IV dan Tergugat V)kepada Tergugat VI, serta perbuatan Tergugat Ill, IV dan Tergugat Vyang memberi kuasa kepada Tergugat II untuk menjual objek sitaankepada Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat VII yang menerbitkan Akta Jual

,tertanggal 26 Mei 2007 poin 6(1) adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 64/2013 tertanggal 23 Desember 2013adalah cacat hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang menerbitkan Sertifikat HakMilik (SHM) Nomor 01578/Kalumata atas nama hasna Abdul kadir atasobjek sitaan sesuai Berita Acara Penyitaan Marital Beslag Nomor13/Pdt.G/2007/PA Tte., tertanggal 26 Mei 2007 poin 6 (1) adalahperbuatan melawan hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01578/Kalumata atasnama Hasna

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan/verzet dan kasasi.SubsiderDan atau mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor13/Pdt.SusPHI/2018/PN Pdg. tanggal 3 Desember 2018, yang amarnyaHalaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt.SusPHI/2019 sebagai berikut:1.

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor13/Pdt.SusPHI/2018/PN Pdg. tanggal 3 Desember 2018 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard),2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Dr.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, uangpenghargaan masa kerja sesuai katentuan Pasal 156 ayat (3), uangpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor13 Tahun 2003 ditambah dengan hak atas cuti yang belum diambil .Perincian sebagai berikut :Masa kerja 7(tujuh) tahun 4(empat) bulanDengan Perincian sebagai berikut :a. Pesangon:(8 bin gaji x Rp3.510.000,00) X 2 ketentuan =Rp 56.160.000,00;b.

Nomor 814 K/Padt.SusPHI/2019melanggar Pasal 32 ayat (3) point d dan point f Peraturan PerusahaanPeriode 20172019 (vide bukti T16);Bahwa terhadap perbuatan pekerja yang terbukti melanggar peraturanperusahaan maka pekerja dapat diputus hubungan kerjanya dengan tetapmendapatkan hakhaknya (vide pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003);Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang eksepsi Tergugat tentangkedudukan kantor Regional telah tepat;Bahwa pertimbangan Judex Facti untuk tetap memberikan hakhakPenggugat

menjatuhkanputusan perkara Cerai Gugat antara;PENGGUGAT, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "Penggugat;LawanTERGUGAT, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut Tergugat;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar para pihak serta memeriksa alatalat bukti;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2021telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di KepaniteraanMahkamah Syariyah Kota Subulussalam dengan Nomor13

Mengabulkan permohonan = pencabutan perkara Nomor13/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 10 Februari 2021 dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah KotaSubulussalam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.

Insentif : Rpt.212.516,00;Total : Rp4.076.716,00;Komponen upah ini tidak benar dan melanggar peraturan perundanganyang berlaku, khususnya Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 157 ayat (1):Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yangseharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:a) Upah pokok;b) Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang

subsidi, makasebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan hargayang harus dibayar oleh pekerja/buruh;Penjelasan Tergugat adalah sebagai berikut:Bila) merujuk komponen yang disampaikan Penggugat justrusebaliknya, dari 4 poin komponen yang diajukannya Penggugat,hanya 1 komponen upah yang sesuai dengan ketentuan undangundang ini yaitu komponen upah pokok/gaji pokok sebesarRp2.150.200,00 komponen selebihnya tidak masuk dalam komponenupah sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor13

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13/2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan sebagai berikut Dalam halpengusaha telah mengikutsertakan pekerja/ouruh dalam program pensiunyang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/ouruh, makaHalaman 11 dari 23 hal. Put.

dipercepat) yang diajukan oleh Tergugatterlebih dahulu ke dana pensiun astra namun denganperhitungan total hak pensiun Penggugat akan diperhitungkandengan total iuran pensiun yang berasal dari Tergugat;Dari uraian tersebut jelas bahwa hak atas iuran Dana PensiunAstra/DPA bukan merupakan hak Penggugat sepenuhnya, karenadisana ada hak dari Tergugat untuk memperhitungkan total darikewajibannya terhadap total iuran yang telah ditabungnya selama iniberdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13

Total iuran perusahaan/Penggugat Rekonvensi Rp 7.016.964,00;Total dana pensiun sebesar Rp10.525.446,00; Bila dilaksanakan pencairan pensiun dipercepat, akan dikenakan biayapinalti sebesar Rp263.137,00 dan biaya transfer sebesar Rp21.000,00;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13/2003 maka Penggugat Rekonvensi dapat memperhitungkan cadanganpesangon tersebut dengan kompensasi hak yang akan diterima olehkaryawan yaitu sebesar Rp7.016.964,00;Bahwa sehubungan alasan pemutusan

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Tergugat tidak melunasipembayaran tanah atau obyek sengketa tersebut kepada Penggugatkemudian Tergugat memanfaatkan Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor13 tertanggal 11 Nopember 2011 untuk mengurus diterbitkan Sertifikat HakMilik pada Badan Pertanahan Kota Makassar.4.

melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan8.menerbitkan Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 13 tertanggal11 Nopember 2011 kemudian memberikan kepada Tergugat dan Tergugat telah menggunakan Perjanjian Jual beli dan Pengoperan hak tersebut untukdimohonkan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Makassar sedangkanPerjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 13 tertanggal 11 Nopember2011 tersebut tidak ada kwitansi pelunasan;Bahwa sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor13

Berdasarkan fakta fakta hukum tersebut maka TergugatIl berkenaan mengotentikasi kehendak Penggugat dan Tergugat sesuaidengan isi Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak yang diberi Nomoroleh Tergugat Il adalah Nomor13 tanggal 11/11/2011. Berdasarkanalasan alasan tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyaipersona standing in judicio (legal standing) mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum kepada Tergugat Il;2.

untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat melalui PETITA SUBSIDER; Menyatakan sah Akta Nomor 13, tanggal 11 November 2011tentang Jual Beli dan Pengoperan Hak; Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi; Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kekurangan kepadaPenggugat sebesar Rp285.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima jutarupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi sebesar 1,5 % setiapbulan dari Re285.000.000,00 = Rp4.275.000,00 terhitung sejak Akta Nomor13

PENETAPANNomor 13/Pdt.P/2018/PN CrpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalampermohonan :ROHAYATI, Umur 34 Tahun, Lahir di Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 1983bertempat tinggal di Desa Taba Tinggi Il RT. 1 RW. 1,Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong,sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor13

/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 8 Maret 2018, tentang Penunjukan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor13/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan harisidang;Telah membaca surat permohonan Pemohon dan suratsurat buktiyang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksisaksiyang diajukan kepersidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal8 Maret 2018