Ditemukan 360 data
103 — 52
Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding Haji Mulia Harahap tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidanakorupsi, sebagaimana daitur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1), JoPasal 15, Jo Pasal 18 ayat (1) , (2), dan (3) UU RI No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiama telah diubah menjadi UURI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagimana dalam dakwaanKesatu subsidair
121 — 118
PP 45 Tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil yang tertuang dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2),menyebutkan :Ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS Priamaka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untukpenghidupan bekas istrinya dan anak atau anakanaknyaAyat (2) Pembagian gaji sebagaiama dimaksud dalam ayat(1) ialah sepertiga untuk PNS Pria yang bersangkutansepertiga untuk bekas istrinva dan sepertiga untuk anak atauanakanaknya.Bahwa Pembagian gaji sepertiga
Terbanding/Terdakwa : UMBU NJAKA ATA alias NAI LU
171 — 46
Marumata selaku Camat Pinupahar.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD ISA ARIFIANTO, S.ST,Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ahli menggunakan teorikriteria, dalam tata cara pengalokasian Dana Desa diatur dalam PMK(Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata carapengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DanaDesa.Pasal 101) Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa ditetapkandengan peraturan Bupati/Walikota2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaiama
Sukardi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.ASHARI
1.ARTUTI KUSUMANINGRUM.SE
262 — 242
SMGArtuti kemudian saksi memberikan copi sertipikat kepada Ashari(Penggugat Intervensi) namun sampai dengan diajukan gugatanPenggugat, Penggugat Intervensi dari sejak ia mengetahui belummenempuh upaya keberatan kepada Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang untuk menempuh upaya administratif;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian MajelisHakim berpendapat oleh karena Penggugat Intervensi belum menempuhupaya administratif sebagaiama diwajibkan dalam Perma Nomor 6 Tahun2018 maka terhadap
ACHMAD ALIKAN,S.H.
Terdakwa:
1.FATIMAH
2.SYARIFAH AMINAH
3.Sarah
4.MUHAMMAD AL HAMID
5.SYARIFAH KHODIJAH
6.ABDUL QODIR, S.T.
75 — 23
yang mana TERDAKWA I mengakui telah menerimauang sejumlah Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) sebagai kompensasipengurusan peralihan tanah yang terletak di Jalan Kembang Jepun Nomor 117tersebut, akan tetapi yang PARA TERDAKWA terima adalah Rp 600.000.000,(enam ratus juta rupiah) dikarenakan uang sejumlah Rp 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) telah TERDAKWA I berikan kepada saksi RACHMAN SULAIMANsebagai fee; Bahwa TERDAKWA I menerangkan tanah yang terletak di Jalan KembangJepun Nomor 117 sebagaiama
JULI ANTORO HUTAPEA, SH
Terdakwa:
ROBY ROY FRANDANA, S.Sos
753 — 1656
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos.tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaiama dakwaan subsidair tetapi perbuatannya bukan merupakan tindak pidana
107 — 139
tersebut yang dituangkan dalam bentuk suratpernyataan yang ditanda tangani oleh seluruh Pemilik;Bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) UndangUndang No 2 Tahun2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum menyatakan Dalam hal tidak terjadi tidak terjadikesepatan mengenai bentuk dan /atau besarnya ganti kerugian, pihakyang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negerisetempat dalam waktu paling lama 14 ( empat belas) hari kerjasetelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaiama
76 — 26
muka 20 % dan nomor : 03 / BLKBB /BAP / KPKPTK / XI / 2009 untuk termin 35 % yang menjadi dasar terbitnyaSPM, sekalipun dalam perjalannya ditunjuk PPK dan pembayaran termin 20 % dan8435 % dilakukan oleh KPA yang suratnya kemudian diganti dimana sebagai yangbertandatangan bukan lagi KPA melainkan PPK sehingga dalam hal ini saksiberpedoman pada SPMnya sebagai dasar terbitnya SP2D.Menimbang, bahwa dengan demikian pelaksanaan pembayaran uang mukabaik untuk kontrak fisik maupun kontrak jasa konsultasi sebagaiama
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ENGGAR DIAN RUHURI, SH
92 — 29
perpanjangan waktu penyelesaianpekerjaan, sehingga terhadap pekerjaan tersebut seharusnya tidak bisadibayarkan dan harus diputus kontrak;Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengadakan addendum waktuterhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayuopenangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GTpada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun2012, tetapi pada kenyataannya saksi IRWAN SUYANTO UMARmenyelesaikan pekerjaan setelah lewat jangka waktu pelaksanaanpekerjaan sebagaiama
80 — 46
Menyatakan terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN, S.Sos, terbuktisecara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaiama di atur dan diancam pidana dalamdakwaan Kesatu Subsidair pasal 3 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang RI No. 20 tahunHalaman 3 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;.
120 — 53
waktupenyelesaian pekerjaan, sehingga terhadap pekerjaan tersebut seharusnya tidakbisa dibayarkan dan harus diputus kontrak;Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengadakan addendum waktu terhadappelaksanaan pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayu openangkap ikan 15 GT dan3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012, tetapi pada kenyataannya saksi IRWANSUYANTO UMAR menyelesaikan pekerjaan setelah lewat jangka waktupelaksanaan pekerjaan sebagaiama
185 — 88
a bilamana pada saat delivery Kapal terdapat cacat yang terselubungbaik tampak maupun tidak tampak, wajib dilakukan perbaikan dengan biaya olehLessee", dan ketentuan pasal 10 ayat 10.1 yang selengkapnya berbunyi"Lessee dengan ini menerima dan menanggung segala resiko kehilangandan/atau kerusakan atas Kapal, atau suatu bagian dan padanya yang timbulkarena apapun sejak tanggal penerimaan kapal dari Lessor" maka sudahmenjadi tanggung jawab PENGGUGAT II untuk membayar biaya perbaikan KMFIRST KASIH sebagaiama
78 — 16
kKeuangan daerahsebesar Rp.131.650.272,(seratus tiga puluh satu juta enam ratus limapuluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakimberpendapat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Buku PerpustakaanSebagai Sarana Penunjang Mutu Pendidikan Jenjang SD dan SMP padaDinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 telahterjadi kerugian keuangan daerah dimana pada saat uang negaradikeluarkan, negara tidak memperoleh prestasi kerja sebagaiama
82 — 60
daerah sebesar Rp. 131.650.272, (seratus tigapuluh satu juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapatdalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Sebagai SaranaPenunjang Mutu Pendidikan Jenjang SD dan SMP pada Dinas PendidikanKabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 telah terjadi kerugian keuangandaerah di mana pada saat uang negara dikeluarkan, negara tidak memperolehprestasi kerja sebagaiama
111 — 29
pekerjaan setidaktidaknya pabulan Juni 2013 pada saat 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kapenangkap ikan 7 GT diserahkan secara simbolis kepada kelompok nelayan, yang mauntuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut tidak dibuatkan addendtperpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, sehingga terhadap pekerjaantersetseharusnya tidak bisa dibayarkan dan harus diputus kontrak;Bahwa perbuatan terdakwa yang menyelesaikan pekerjaan setelah lewat jangka walpelaksanaan pekerjaan sebagaiama
ANDREW P. KEYA, SH
Terdakwa:
1.MATHEUS ANOIT
2.KRISTIANUS ATITUS
281 — 149
itu terdakwa bertindak seolaholah sebagai kontraktor ataupemborong yang langsung melaksanakan pekerjaan pekerjaan tersebut;3. mengambil keuntungan dari kegiatankegiatan yang bersumber dari APBdes,dengan menggunakan kendaraan dump truck, dan alat pencetak batako milikterdakwa, dan hasil keuntungan tersebut, digunakan antara lain untukmembayar angsuran dump truck; membeli mobil, alat cetak batako, dankendaraan roda dua;Menimbang, bahwa oleh karena unsur keturutsertaan yang demikiantersebut, adalah sebagaiama
92 — 23
tangani oleh seluruh personil PPHP;Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPHP telahdituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Administrasi nomor:174/01/03/27.02.2012/PPHP DCKTK/ 2014 tanggal 21 Juli 2014 yangmenerangkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi serta BeritaAcara Teknis Visual nomor: 174/02/03/27.05.2012/PPHPDCKTK/ 2014 tanggal 21Juli 2014 yang menerangkan ketidaksesuai antara dokumen yang disajikandengan fisik yang ada dilapangan dengan uraian sebagaiama
211 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
pelaku keduahanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yangsifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapatdikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanyasebagai orang yang membantu melakukan sebagaimana dimaksudoleh Pasal 56 KUHPidana;Bahwa berdasarkan pada dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, apabiladikaitkan dengan fakta persidangan, maka Judex Juris telah keliruatau khilaf dalam menafsirkan kualifikasi Pemohon PK dalam TindakPidana Korupsi dan Pencucian Uang sebagaiama
74 — 19
Bahwa sebagaiama diketahui dalam pengelolaan APBD Kota CimahiT.A 2011 tersebut menggunakan system perfanggungjawaban AdCos, maka oleh karena kegiatan paket perjalanan dinas AlatAlatPelengkapan DPEDtersebut diperoleh Terdakwa melalui kolusi danpenunjukan CV.
233 — 149
Prosedure pelaksanaan 60 60 2.40 Tidak ada(Construction uraianProsedure) singkatProsedure pelaksanaan sebagaiama(Construction na dimaksudProsedure), semua dalam BabProsedrue Konstruksi XI QA/ QCdari masingmasing jenis Programpekerjaan yangmencerminkan lingkuppekerjaan sesuai denganpersyaratan teknisMekanikal, Electrikal,Instrumen/ SCADA, Sipil,Struktur dan Arsitekturserta Dokumen Kontrol,Keselamatan Kerja,masingmasing aktivitaspekerjaan sebagaimanadimaksud dalam Bab XIQA/ QC Program.C.