Ditemukan 3598 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-07-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 09/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA Tanggal 12 Juli 2016 — Drs. RAMLI RASYID, M.si, Mpd
104 — 22
104 — 22
(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).8) Keputusan walikota banda Aceh Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010tentang Penunjukan pejabat yang diserahi tugas, wewenang dan tanggungjawab untukpengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahkota Bnada Aceh tahun anggaran 2011.
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG. Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
140 — 43
140 — 43
Alpindo Mitra Baja sebanyak 56 (lima puluh enam)orang, pencairan telah direalisasikan pada tanggal 20 Juli 2012.Bahwabenarsaksi mengetahui tentang Koperasi Bina Usaha Sukabumi setelahberada di BUB Kantor Cabang Sukabumi yang saat itu diberitahu oleh saksi DANISHATMAJI bahwa KBU Sukabumi akan mengajukan pinjaman kredit kepada BJBCabang Sukabumi, namun pada saat itu saksi belum diserahi dokumen pengajuankreditnya.Bahwabenarpada saat pengajuan kredit (pengajuan awal) KBU, tanpa dilampiridengan dokumen
Register : 24-02-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 4/PDT.G/2014/PN.LLG Tanggal 11 September 2014 — Penggugat:
Darnawati binti (alm) Nazir Ganie
Tergugat:
alpian Bin (Alm) Mustap, Dkk
66 — 11
Darnawati binti (alm) Nazir Ganie
Tergugat:
alpian Bin (Alm) Mustap, Dkk
66 — 11
Muntap yang dulunya tanah tersebut diserahi oleh alm. Nazir Ganie untuk menggarapnya, Ketua RT tersebut berjanji untuk menindaklanjuti permintaan desman tersebut ;
VIII.
Register : 05-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35./Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg.. Tanggal 24 Juni 2015 — H. ANNAS MAAMUN
612 — 331
612 — 331
bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurterbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang , bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut ketentuanUndangUndang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian , dalamketentuan Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut :397 Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi
Register : 04-07-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 20-08-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst Tanggal 15 Nopember 2017 — -Pidana khusus
MUSA ZAINUDDIN
239 — 100
239 — 100
Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian, yang dimaksud PegawaiNegeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi
Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto Tanggal 19 April 2017 — - RUDDY TONNY LASUT, SE
127 — 21
127 — 21
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana dibah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, dalamPasal 1 angka 1 Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dandiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 5 Maret 2018 — HENRY JASMEN P. SITOHANG
404 — 144
404 — 144
BdgPengertian Pegawai Negeri yang diatur dalam Undangundang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarattertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) secaraTetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki pemerintahan.Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah PNS dan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan diserahi
Putus : 08-07-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/PID.TPK/2014/PN.TK. Tanggal 8 Juli 2014 — SUBAGIYO.
121 — 30
121 — 30
SUTARNOsedangkan mengenai benih kedelai tidak pernah mengetahui dan hanyamenandatangani saja yang diserahi oleh Sdr. DANANG, HENDRI,SUTARNO, dan cuma akan di kasih komisi dari hasil penjualan tetapisampai sekarang tidak pernah di kasih, dan tidaknya ada penjualan tidakmengetahui.e Bahwa dokumen penjualan benih padi dan kedelai tahun 2011 yangdiperlihatkan penyidik, yaitu :Putusan No. 15/PID/TPK/2014/PN.Tjk Halaman 251 dari491a.
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Taryudi
214 — 66
214 — 66
DaerahPengertian Pegawai Negeri yang diatur dalam Undangundang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarattertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) secaraTetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki pemerintahan.Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah PNS dan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan diserahi
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1514 — 1230
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1514 — 1230
Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang, bahwa dalam pasal 1 Undangundang No. 43 tahun 1999,Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelan memenuhi syarat yangditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku diangkat olehPejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkanberdasarkan peraturan perundangundangan yang belaku;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri berdasarkanPasal 1 angka 3 Undangundang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara
Register : 06-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terdakwa:
ABDUL ROZAQ MUSLIM
342 — 106
TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terdakwa:
ABDUL ROZAQ MUSLIM
342 — 106
Pasal 1 angka 1 UU no.8 tahun 1974 jo UU no.43 tahun 1999 tentangpokokpokok kepegawaian : yang dimaksud dengan Pegawai NegeriHalaman 452 dari 529 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgadalah mereka yang setelah memenuhi syarat syarat yang ditentutkandalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabatyang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri ataudiserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;.
Putus : 07-12-2007 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 380K/PIDSUS/2007 Tanggal 7 Desember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Vs. H. SUWARNA ABDUL FATAH
89 — 138
89 — 138
Jika areal yang dimohon IPK di luar kKawasan hutan menurut PetaPenunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi yang telahditetapkan Menteri Kehutanan dan trdak dibebani izin / hak dibidang kehutanan, maka permohonan dapat diproses lebih lanjutdan menjadi kKewenangan daerah di bawah koordinasi Gubernurcq Dinas Propinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab dlbidang kehutanan setelah mendapat verifikasi dari DirektoratJenderal Bina Produksi Kehutanan dan Badan PlanologiKehutanan."
Putus : 16-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 08/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg Tanggal 16 Mei 2011 — WIYANTI (TERDAKWA)
64 — 26
64 — 26
Saat itu KMW buka stand di DPUKlaten;381Bahwa yang dibicarakan oleh saksi dan Respati kami sampaikan juga ke Fasrum, karnasaksi adalah Fasrum yang berkecimpung di Desa Jambu Kidul ;Bahwa saat pencairan dana BLMP RR Susulan itu warga didampingi oleh Fasrum, karenamemang harus didampingi ;Bahwa saat penyerahan potongan di rumah pak Respati saat itu Fasrum yang menerimacuma bertiga, yang lainnya tidak diikutkan, karena ada pembagian tugas dari Fasrum,yang lakilaki dilapangan sedangkan yang perempuan diserahi
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
441 — 341
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
441 — 341
kerugian ;b Ayat (2) mengatur bahwa kepala gudang atau pengusaha gudangwajid melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatanpenerimaan / pemasukan, penyimpanan, perawatan, penyerahan /pengeluaran dan penimbangan ;Hal. 456 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.c Keputusan Direksi Perum BULOG No KD 576/ DS300/12/2008tentang pembebanan Ganti rugi di lingkungan Perum Bulog ;3 Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Tuntutan ganti rugi pergudangan adalahganti rugi yang ditujukan kepada pegawai yang diserahi
Register : 23-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt PST Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi
- YOYO SURYANTO
78 — 11
78 — 11
Pengertian Jabatan umumadalah orang yang bukan Pegawai Negeri akan tetapi diserahi untukmenjalankan Jabatan atau pekerjaan sebagai Pegawai Negeri atau orang yangmelakukan sebagian dari tugas Negara ataupun dari alat perlengkapannyasedangkan yang dimaksud terus menerus atau untuk sementara waktu adalahmenunjuk pada lamanya atau suatu periode;Menimbang, bahwa terdakwa YOYO SURYANTO BIN SUTARYA,berkedudukan sebagai staff pada Seksi Pemeliharaan Suku Dinas PekerjaanUmum Tata Air Jakarta Barat yang mempunyai
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
184 — 68
184 — 68
Pasal 22A ayat (1) KeputusanMenteri Kehutanan Nomor: SK.45/MenhutlV2004 tanggal 23 Januari 2004mensyaratkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi melakukan penilaian RKTUPHHKHT berdasarkan RKLUPHHKHT dan Pertimbangan Teknis Kepala DinasKabupaten/Kota; wnnnenena= Menimbang bahwa dipertegas lagi dalam Kepmenhut nomor 6652/ptsIV2002 tanggal 4 Juli 2002 tentang Penugasa Penilaiann dan Pengesahan RKTINPHHKHT pada bagian PERTAMA huruf b berbunyi menugaskan kepadaKepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan
Putus : 30-05-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 30 Mei 2013 — ZULKARNAEN DJABAR (terdakwa)
247 — 107
247 — 107
.04/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PSTyang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini harus mempunyai kualitas sebagai PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara berdasarkan Pasal angka 1 UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 tahun 1999tentang pokokpokok kepegawaian "Pegawai Negeri" adalah setiap warga Negara RI yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
111 — 22
111 — 22
tengah, setelah ruang tamu kalau akan masuk kedalam ada ruang tengah, ya disitu tempat penyerahan uangnya;keterangan saksi ke14 RUSDIYANTI Terdakwa 1 Arroyan dan Terdakwa 3Superiyo, tidak memberikan tanggapan atau pendapat, karena keterangan saksi tersebutbenar dan tidak berkeberatanSedangkan Terdakwa 2 Jeffry, terhadap keterangan saksi ke14 RUSDIYANTI,memberikan tanggapan/pendapat sebagai berikut :Bahwa tidak benar jika dikatakan Fasrum terima uang untuk 5 orang anggotafiktf KSMP Keplok, karena diserahi