TIMAH (Persero) Tbk dibelitung sebanyaklebin kurang 245.125 Kg atau sebanyak 9.805 Zak (Berita acarapemeriksaa barang di tempat terlampir)Dirampas untuk dimusnahkan ;e Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(Lima Ribu Rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 02/PID.TPK/2013/PT.BABEL tanggal 07Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa dan JaksaPenuntut

SR6/34/PW07/5/201 1;e Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sangatbanyak;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 02/PID.TPK/2013/PT.BABEL tanggal 07 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenaitu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut, seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa

No. 1116 K/PID.SUS/2013Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutanMENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 02/PID.TPK/2013PT.BABELtanggal

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayarbiaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkansebesarnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta Pid.TPK K/2015/PN.TK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal14 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana

Bukti T1: Fotokopi Putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor : 46/PID.TPK/2014/PTMdn, tanggal 01Desember 2014. ;2. Bukti T2 : Fotokopi Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor : B/50.M.SM.00.00/2019, tanggal 28Pebruari 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan PenjatuhanPTDH oleh PKK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukumanberdasarkan hukum tetap.;3.

., tanggal 06Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 02Desember 2011 Nomor : 07/Pid.TPK/2011/PN.TK. sekedar mengenailamanya penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :e Menyatakan Terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM BIN MAS IRHAM. AR.

FERDRICKA NNGEBOE, SH.MH, NURHASAN, SH.MH, BERNARD EPANDI HS, SH, dan YUDHASAPUTRA, SH, masingmasing Advokat / Pengacara pada kantor BiroBantuan Hukum Universitas Batanghari yang beralamat di Jalan Slamet RiyadiBroni Jambi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2015 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Jambi pada Hari Selasa7 Desember 2015, dengan register Nomor 69/SK/Pid.Tpk/2015/PN.Jmb.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;annnn== Setelah membaca Penetapan Ketua

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:1 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjung Karang, tanggal 03 Januari 2013, Nomor. 36/PID.TPK/2012/PN.TK sejaktanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 01 Pebruari 2013 ;2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjung Karang, tanggal 23 Januari 2013, Nomor 36/PID.TPK/2012/PN.TK sejaktanggal 02 Pebruari 2013 s/d tanggal 02 April 2013.3 Perpanjangan penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 11/PID.TPK/2016/PT TTE, tanggal14 Juli 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor11/PID.TPK/2016/PT TTE, tanggal 18 Juli 2016, tentang Penetapan HariSidang untuk Musyawarah Majelis;3.

Ketua Pengadilan Tinggi SULTENG, sejak tanggal18 Juli 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014 (Tahanan Kota);Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SUFYAN LAHABI, SH, MH,Advokat/Pengacara dan Konsultan hokum pada Kantor Hukum SUFYANLAHABI, SH, MH & PARTNERS, beralamat di Jalan Kalibata Timur No.17Lantai 2, Pancoran Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18Februari 2014;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor 5/PID.TPK

TPK/2013/ PN.TK sejak tanggal. 06 Februari 2013 s/d tanggal O07 Maret2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tanggal 28 Februari 2013Nomor.06/Pid.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 06 Mei2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tersebut tanggal 30 April 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05Juni 2013 ;7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tanggal 24 Mei 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal

Kuasa khusus tanggal 13 Februari 2013 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No: 138/SK/2013/PNTK tanggal 15Februari 2013.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I ATanjungkarang tersebut ;Setelah membaca :a Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda No.TAR07/N.8.11/Ft. 1/02/2013 tanggal 06 Februari 2013 berkas perkara atas nama Terdakwa Isnai Haisa,SH Bin M.Chaer Ismail;b Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 06/ Pid.TPK

;Fotokopi sesual fotokopl, Surat PengadilanNegeri/PHI/TIPIKOR Samarinda, Nomor: W18Halaman 33 Putusan Perkara No.46/G/2019/PTUN.SMD.U1/13261/PID.TPK.01.6/XII/2018, Perihal: PenjelasanStatus Hukum, tertanggal 20 Desember 2018;Bukti T4 : Fotokopi sesuai fotokopi, Daftar PNS Aktif yang telahdijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan pada pemerintah provinsiKalimantan

Hakim Ad Hoc masingmasing selaku Hakim Anggota, yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 26 Januari2012 Nomor : 03/Pid.Tpk/2012/PTKT.Smda, putusan mana pada hari Kamistanggal 23 Pebruari 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumoleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotadibantuoleh HALIFAH, SH.

Surat pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanTinggi Samarinda tertanggal 06 Januari 2015 Nomor : W18U/07/PID.TPK.01.6/1/2015, perihal kontra memori banding perkara pidanaTipikor No.36/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr agar kontra memori bandingtersebut untuk diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa PenuntutUmum ;7.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10Desember 2014 Nomor W18U1/2853/PID.TPK.01.06/XII/2014kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatanuntuk mempelajari berkas perkara tersebut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi/MajelisHakim Tinggi Tindak pidana korupsi, setelah mempelajari secaraseksama,cermat,dan teliti berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan mengacu

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon Nomor 5/PID.TPK/2016/PT.AMB tanggal 28 April 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa:; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb, tanggal 16 Desember2015 yang dimohonkan banding

., MH. bin Ismail Afta(almarhum) membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas IA Tanjungkarang No.22/Pid.Tpk/2012/PN.TK. tanggal 11 Februari2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa WENDY MELFA, SH.

lainyang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa : WENDYMELFA, SH., MH. bin ISMAIL AFTA tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KALIANDA tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 03/Pid/TPK/2013/PT.TK. tanggal 25April 2013 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 22/Pid.Tpk

Umum tanggal 24 Juni 2015, telah diberitahukankepada Terdakwa / Penasihat Hukumnya tanggal 27 Agustus 2015 sertamengingat pula keduanya baik Jaksa/Penuntut Umum maupun penasihatHalaman 41 dari 44 Halaman Putusan No.17/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMRhukum/ terdakwa, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terkait,masingmasing pada hari dan tanggal yang sama sebagaimana tertera dalamSurat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda ; tanggal 12 Oktober 2015,seperti tertera pada Surat No : W18U1/2440/PID.TPK

No. 1938 K/PID.SUS/2013501.itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jakarta No. 15/PID.TPK/2013/PT.DKI. yang menguatkan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 57/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. harus dibatalkan ;Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun dalambentuk dakwaan Alternatif Subsidairitas, yaitu dakwaanKesatu Primair, Kesatu Subsidair, atau dakwaan KeduaPrimair, Kedua Subsidair ;Bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair Terdakwadidakwa

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu) Nomor13/Pid.TPK/2020/PN. Pal atas nama Pemohon Banding ( Terdakwa II) ASRUL ABD. RAHIM dengan segala akibat hukumnya ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Pemohon Banding Dahulu ( Terdakwa Il) , secara sahdan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18Ayat (2) (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No. 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.

TPK/2013/ PN.TK sejak tanggal. 06 Februari 2013 s/d tanggal O7 Maret2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tanggal 28 Februari 2013Nomor.06/Pid.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 06 Mei2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tersebut tanggal 30 April 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05Juni 2013 ;7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tanggal 24 Mei 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal

Kuasa khusus tanggal 13 Februari 2013 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No: 138/SK/2013/PNTK tanggal 15Februari 2013.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I ATanjungkarang tersebut ;Setelah membaca :a Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda No.TAR07/N.8.11/Ft.1/02/2013 tanggal 06 Februari 2013 berkas perkara atas nama Terdakwa Isnai Haisa,SH Bin M.Chaer Ismail;b Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 06/ Pid.TPK

Way Semangka No. 20 pahoman Bandar Lampung, berdasarkan suratPerpanjangan Penahanan Oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor tanggal 06 Mei 2013Nomor : 27 / Pid.Tpk / 2013 / PN.Tk sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan 04Juni 2013;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarangtanggal 20 Mei 2013 Nomor : 27/Pid.Tpk/2013/PN.Tk sejak tanggal O5 Juni sampaidengan 03 Agustus 2013;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan

Surat pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TinggiSamarinda tertanggal O6 Januari 2015 Nomor : W418U/07/PID.TPK.01.6/I/2015, perihal kontra memori banding perkarapidana Tipikor No.36/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr agar kontra memoribanding tersebut untuk diberitahukan/disampaikan kepada JaksaPenuntut Umum ;7.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Desember2014 Nomor W18U1/2853/PID.TPK.01.06/XII/2014 kepada JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara tersebut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi/MajelisHakim Tinggi Tindak pidana korupsi, setelan mempelajari secaraseksama,cermat,dan teliti berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan mengacu