Ditemukan 219274 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : materai materil matari majeri mameri matori maseri maderi
Pengadilan PA MAGETAN Perdata Agama
Register : 01-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PA MAGETAN Nomor 0951/Pdt.G/2020/PA.Mgt
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 5
  • Putusan No.0951/Padt.G/2020/PA.Mgt.unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkaraCerai Gugat antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Magetandengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yangdiberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebutdapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakantelah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yangberhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi
    khusus yang dibuatoleh Penggugat dan Tergugat, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsurunsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkaraCerai Gugat antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Magetandengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yangdiberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebutdapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakantelah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek
    Putusan No.0951/Pdt.G/2020/PA.Mgt.tentang surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta kedudukanPenerima Kuasa sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuatoleh Penggugat dan Tergugat, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsurunsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkaraCerai Gugat antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Magetandengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yangdiberikan
    memeriksa surat kuasa khusus yang dibuatoleh Penggugat dan Tergugat, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsurunsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkaraCerai Gugat antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Magetandengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yangdiberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebutHIm.8 dari 16 hlm.
    dibuatoleh Penggugat, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsurunsur keabsahansurat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugatantara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Magetan denganmemuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan,maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapatdinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telahmempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhakmelakukan
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 08-10-2014 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 51-K/PM.I-05/AD/X/2014
Tanggal 16 Oktober 2014 — 1. Supriyadi Serka NRP 21010179410281 2. Akhmad Tarmidi Serka NRP 21010183860981 3. Mariadi Serka NRP 3930297801073
85 — 36
  • Bahwa selanjutnya Saksi mendengar siswa 001 (FlorenciusAgato) telah meninggal dunia kemudian latihan materi IC dihentikansemuanya, dan sekira pukul 09.00 Wib para siswa Dukmaba melanjutkanpelajaran materi HTF dan Saksi diperintahkan Saksi2 untuk mengawasipada pos peluncur dan sekira pukul 1500 Wib materi HTF tersebutselesai, kemudian berkumpul di lapangan IC untuk mengevaluasi materiHTF oleh Kadep Jas (Mayor Inf.
    Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 pukul 13.30 Wibdilaksankana paparan Renlat oleh Saksi1 selaku Danlat kepadaWadanrindam XIl/Tpr (Letkol Inf Andrianus Bulo) karena saat ituDanrindam XIl/Tpr (Kolonel Inf Fajar Budiman) sedang ada kegiatanDinas lain, dilanjutkan paparan Renlap masingmasing materi untukberganda Dikmaba TNIAD tahap TA 2013, materi IC dipaparkan olehSaksi2, Materi HTF dipaparkan oleh (Sertu Zaiuri) dan dilanjutkandengan materi yang lain bertempat di Aula Rindam XII/Tpr, saat
    Dikmaba melanjutkanpelajaran materi HTF.12.
    Bahwa Terdakwa2 mengakui adanya kelalain/kesalahan yaitupara petembak menggunakan senjata FNC berkaliber 5.56 MM sertasudah kebiasan dari latinan sebelumnya saat latihan berganda materi ICuntuk menembak walaupun tidak ada abaaba setelah terdengar bunyiTNT sedangkan kelalain/kesalahan Prosedur Koordinator materi yaitudidalam renlap tercantum penggunaan senjata FNC berkaliber 5,56 mmsedangkan seharusnya latihnan berganda materi IC tersebut parapetembak direnlap harus menggunakan senjata mesin ( Minimi
    Bahwa benar didalam Renpam dari Renlap Materi IC telahditentukan bahwa petembak IC didalam melaksanakan tembakan atasperintah dari Koordinator Materi (Kormat) sehingga para petembak ICtidak diperkenankan melakukan tembakan tanpa perintah dari KoordinatorMateri (Kormat).7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 05-01-2012 — Upload : 08-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 5 Januari 2012 — THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL UVING, INC.; DIDIK MULATO DAN PT. INTI FINANCE SYNERGY ATAU INFIGY GROUP
373 — 272 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat sebagai pencipta maupun pemegang hak ciptaatas materi ciptaan tersebut juga telah melakukan upaya deklaratifdengan mengumumkan materi ciptaan di wilayah Republik Indonesiamelalui surat kabar harian Kompas tertanggal 3 Desember 2009untuk dapat diketahui khalayak ramai. Pengumuman ini pada intinyabertujuan untuk menegaskan bahwa Penggugat adalah penciptamaupun pemegang hak cipta atas materi yang dilindungi oleh hukumyang berlaku di Indonesia.
    nama Penggugat sebagai penciptamaupun pemegang hak cipta atas materi ciptaan tersebut.
    ciptaan Penggugat sama sekali tidakmencantumkan nama Penggugat sebagai pencipta dan/ataupemegang hak cipta atas materi ciptaan, dengan demikian terkesanbahwa hak cipta atas bahanbahan yang secara substansialmerupakan materi ciptaan Penggugat tersebut, dipegang secaraeksklusif oleh para Tergugat.
    Apakah dengan menyatakanpara Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran hak cipta dapatdiartikan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menikmati manfaatekonomi dari materi ciptaannya? Manfaat ekonomi tersebut seharusnyadapat dinikmati oleh Pemohon Kasasi sebagai pencipta dan/ataupemegang hak cipta atas materi ciptaan.
    Hal ini, sehingga para Termohon Kasasimengumumkan dan mendistriobusikan materi ciptaan PemohonKasasi tanpa izin; dan,d.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 21-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN PALU Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Pal
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
I MADE SUKERTA, SP.d., SH.
Terdakwa:
FENNIE YULIEN POLII
87 — 10
  • 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.
  • 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauan kepada partai Perindo;

Barang bukti tersebut diatas

SulawesiTengah nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materilainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korbanterdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencanaalam di Provinsi Sulawesi Tengah.10. 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor :0291/K.ST/PM.00.02/X1/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi
(Pemilu)Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, atau setidaknya di tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, selaku pelaksana,peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu, yang dengan sengaja, menjanjikanatau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepadapeserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j; yang dilakukan olehterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya ia terdakwa
himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentukbantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencanasetelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi SulawesiTengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauankepada partai Perindo.
Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyasebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung maupun tidaklangsung;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;Menimbang, bahwa dari uraian unsur kesatu pasal ini terdapat kata setiapyang menunjuk pada orang, yaitu Ssiapa orangnya yang diduga melakukan tindakpidana.
Menyatakan FENNIE YULIEN POLII tersebut di atas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peserta pemilu yang dengansengaja memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada pesertakampanye secara langsung sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 21-12-2012 — Putus : 11-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-54005/PP/M.VIB/15/2014
Tanggal 11 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
194 — 73
  • Penghasilan dari Luar Usaha Rpo742.516.685.00Jumlah Rp 3.504.678.184,00;Menimbang : bahwa hasil pemeriksaan atas materi sengketa dalam persiangan adalah sebagaiberikut:1.
    ;bahwa berdasarkan Uji Kebenaran Materi yang dilakukan, diperolah fakta, data dan keterangan sebagaiberikut:1.
    Berdasarkan hasil uji kebenaran materi a quo maka koreksi Terbanding tidakdapat dipertahankan.3.
    Berdasarkan hasil uji kKebenaran materi a quo maka koreksiTerbanding tidak dapat dipertahankan7.
    Berdasarkan hasil uji kebenaran materi a quo maka koreksi Terbanding tidakdapat dipertahankan.8.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Blb
Tanggal 6 Oktober 2021 — Penggugat:
1.Tiara Soemawilaga
2.Akbar Soemawilaga
3.Hary Rasyad Soemawilaga
Tergugat:
PT. Sisfo Indonesia
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
66 — 32
  • Sisfo Indonesia/Penggugat Rekonvensi atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 2 Juni 2006;
  • Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi untuk melaksanakan pembuatan dan menandatangani akte jual beli atas 2 (dua) bidang tanah dimaksud dengan PT Sisfo Indonesia/Penggugat Rekonvensi dihadapan Notaris/PPAT;
  • Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materi
Pengadilan PN JAKARTA BARAT
Putus : 28-05-2009 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 013/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR
Tanggal 28 Mei 2009 —
35 — 5
  • - Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materi! kepada Penggugat sebesar Rp. 12.712.250.607 (Dua belas milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh rupiah).- Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum semua perbuatan hukum Tegugat I yang telah mengalihkan hak atas ketiga bidang tanah Hak Milik aquo yang semuanya terletak di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Jakarta Barat, Kec. Kebon Jeruk Kel. Kebon Jeruk, setempat dikenal sebagai J L. H.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 22-05-2023 — Putus : 23-05-2023 — Upload : 23-05-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sby
Tanggal 23 Mei 2023 — Penggugat:
PT Gunung Kelud Wisesa
Tergugat:
LORIS YULITA
48 — 9

  • Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat a quo, menurut Hakim Pemeriksa bukanlah termasuk dalam materi gugatan sederhana akan tetapi termasuk dalam ranah Perdata Khusus (PHI), maka dengan memperhatikan Pasal 3 ayat (2) a Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Tidak termasuk dalarn gugatan sederhana adalah : perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus

Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 07-09-2023 — Putus : 08-09-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Pbr
Tanggal 8 September 2023 — Penggugat:
Risman
Tergugat:
1.irwanto
2.Elmidi Tanjung
32 — 21

  • Menimbang , bahwa sebelum hakim memeriksa materi gugatan sedernana sebagaimana yang diajukan penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan yang diajukan penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sebagaimana yang telah dipersyarakan dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 Jo.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — H. ARTHA HANIF., DK VS 1. PRESIDEN RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
196 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • harus secara tegas dijadikan materi muatanPeraturan Pemerintah;Bahwa, sebagaimana materi muatan ketentuanundangundang tersebut di atas, jika dilinat dari bentukpendelegasiannya, sebagaimana dipersyaratkan dalamLampiran Il Bab Il poin 201 halaman 60 UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan PeraturanPerundangundangan, halaman 14 (empat belas) menetapkan:Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudahdiatur pokokpokoknya di dalam peraturanperundangundangan yang mendelegasikan tetapi
    Bahwa, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 menganut asaskesesuaian materi muatan. Artinya, perancang harus tahu normatertentu adalah materi muatan undangundang atau PeraturanPemerintah.
    bahwaPPIU wajib diakreditasi bukanlah materi baru yang berbedadari materi muatan Peraturan Perundangundangan di atasnya.Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengawasan, pengendalian, akreditasi, dan pengenaan sanksiPPIU diatur dengan Peraturan Menteri;Termohon berpandangan bahwa ketentuan materi muatanPeraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 telahmempertimbangkan efektivitas pelaksanaan umrah di dalammasyarakat, baik bagi calon
    Putusan Nomor 6 P/HUM/20192)pelindungan jemaah umrah dan petugas umrah, sertaadministrasi dan dokumen umrah;c) Materi muatan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PMANomor 8 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa PPIU wajibdiakreditasi bukanlah materi baru yang berbeda dari materimuatan Peraturan Perundangundangan di atasnya.
    materi yangdiatur dalam UndangUndang yang bersangkutan;Bahwa apakah kemudian diperlukan pengaturan PenyelenggaraanIlbadah Umrah oleh Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah ataucukup dengan Peraturan Menteri sebagaimana amanat Pasal 45 ayat (2)UU Nomor 13 Tahun 2008, maka materi muatan Peraturan Pemerintahitu harus diuji dengan 2 batasan yang telah diberikan UU, yaknisepanjang diperlukan dan tidak menyimpang dari materi yang diaturdalam UndangUndang in casu UU Nomor 13 Tahun 2008;Bahwa dengan mengacu
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 25-08-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 951/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
BUCHARI TUASIKAL, S.H.
Terdakwa:
DEASY ARYANTINA ALS ECI
136 — 49
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tanda terima pengiriman materi dari sdr. DEASY ARYANTINA kepada sdr. ARIF.
  • 4 (empat) lembar Fotocopy berlegalisir Invoice pembayaran materi.
  • 1 (satu) bundle Fotocopy berlegalisir Perjanjian kerja sama Operasional (KSO) antara PT. SIMTO LESTARI dengan PT. BAGUS KREASI MEDIA.
  • 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir aplikasi setoran bank Mandiri.
  • 1 (satu) bundle Fotocopy berlegalisir legalitas PT.

    1. 1 (satu) bundle kwitansi pembayaran materi program TV dari PT. BAGUS KREASI MEDIA kepada TELAGA KREATIV PRODUCTION.

    Dikembalikan kepada saksi Hadis Candra Dipta.

    1. 1 (satu) lembar contoh Surat Pertanggungan Pembayaran anggaran dengan nominal dibawah Rp. 25.000.000,- (dua) puluh lima juta rupiah.
    2. 13 (tiga) belas lembar contoh Perjanjian Pekerjaan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

    Dikembalikan kepada saksi Dwinda Andriansyah.

    Bagus Kreasi Media menyerahkansebanyak 20 materi dalam 1 (satu) buah hard disk ukuran 500 GB kepada sar. Arif(salah satu staff bagian Library Indinome PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk) denganmenggunakan kop surat PT. Simto Lestari.Pada tanggal 13 Nopember 2017, pihak PT. Bagus Kreasi Media menyerahkansebanyak 40 materi dalam 2 (dua) buah hard disk ukuran 500 GB berikut denganinvoice nomor: 021SL0917 kepada sdr.
    Tbk) perihal klarifikasipengerjaan materi sebanyak 80 episode dan mendapat jawaban pada tanggal 20September 2018 dari salah satu karyawan PT. Telkom bernama Jonas Pasaribumelalui telepon kepada saksi Adhi Heryadi Wibowo bahwa keberadaanpengerjaan materi sebanyak 500 episode sesuai dengan Surat Perintah KerjaNo.spk116/SJ.02/2017 tanggal 10 Februari 2017 PT.
    Telkom terkaitpembayaran pekerjaan pembuatan materi PROGRAM TV dan di duga juga Palsu.Bahwa saksi menerangkan total kKerugian dari pekerjan pembuatan dari Program TVyang harus dibayarkan kepada PT.
    BAGUS KREASIMEDIA terkait produksi materi program TV sebanyak 80 episode selain untukpembayaran kepada pihak TELAGA KREATIV production. Uang tersebut diberikankepada Sdr.
    BAGUS KREASI MEDIA dengan PT.SIMTO LESTARI bahwa pembuatan materi program TV dengan nama program"BUKA MATA BUKA TELINGA sebanyak 40 (empat puluh) episode dengan nilaipekerjaan sebesar Rp.3.800.000.000.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 P/PAP/2018
Tanggal 20 Agustus 2018 — Dr. H. JAINUDDIN DAMOPOLII, DK VS KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU RI;
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang tujuan mempengaruhi pemilih;Menimbang berdasarkan pemeriksaan persidangan, diperoleh faktabahwa sebagian besar saksi menerangkan bahwa dalam pemberian uangatau materi lainnya tersebut, tidak ada unsur mempengaruhi pemilih.
    Putusan Nomor 7 P/PAP/2018bukti bukti lainnya yang telah Pemohon masukan dalam pemeriksaan diBawaslu Provinsi Sulawesi Utara:Bahwa dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu RI bila disesuaikandengan fakta persidangan pemberian uang atau materi lainnya sebagaimanaditerangkan para saksi, adalah bertujuan untuk pembayaran zakat yangbersifat pribadi dari Ir. Hj. Tatong Bara. Hal ini diketahui dari keteranganyang setiap tahun Ir. Hj.
    unsurmemberikan uang atau materi lainnya dalam perkara a quo.
    Namun denganadanya keterangan saksi Terlapor yang mengetahui langsung dan bahkanmenerima uang dan/atau materi lain, berupa beras, minuman cocacola/fanta, daster, dan kain sarung, maka dapat disimpulkan adanyakejadian pemberian uang atau materi lainnya menurut ketentuan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Pemeriksa Bawaslu RIberdasarkan fakta hukum di atas menilai maka unsur memberikan uang ataumateri lainnya terpenuhi menurut hukum;Bahwa dalam pertimbangannya
    Pemberian uang atau materi lainnya tersebutHalaman 15 dari 24 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 26-10-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 19-02-2023
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 765/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim
Tanggal 1 Februari 2023 — Penuntut Umum:
TEDDY IRAWAN , SH., MH.
Terdakwa:
SUPARMAN als EDI als ABDUL HADI als MUKTI als GENDUT BIN DARSO PAWIRO
148 — 38
  • Suparman

    • Nomor 1 dikembalikan kepada terdakwa SUPARMAN als EDI als ABDUL HADI als MUKTI als GENDUT BIN DARSO PAWIRO

    1. 1 (satu) buah buku materi pengajian setahun warna hijau karangan Dr.
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Register : 05-06-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN WATAMPONE Nomor 146/Pid/B/2015/PN.WTP
Tanggal 3 Agustus 2015 — H. ANDI JAWILLE PETTA AWE bin A. PAPPELAWA PETTA RINRING
133 — 39
  • ./ KAMBENG.....Putusan Nomor : 146/Pid.B/2015/PN.WTP halaman 15 dari 21 halamanKAMBENG tersebut, oleh karena berdasarkan materi keterangan saksi H.M.MANIR,S.Sos bin JAMMADE dan saksi H.
    KAMBENG danhanya mengatakan aga muasse artinya apa kamu bilang ; wenn n nee nene Menimbang, bahwa materi keterangan saksi H.M. MANIR,S.Sos binJAMMADE dan saksi H. AMMASE, S.Pd bin ABDUL RAHMAN yang memperkuatbantahan Terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan materi keterangan saksiBAKHTIAR bin A. MUH.
    keterangan saksisaksiataupun alat bukti yang sah lainnya yang mendukung materi keterangan saksiNGATTA bin H.
    KAMBENGsebagaimana dimaksud dalam uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehinggaoleh karena hanya materi keterangan saksi NGATTA bin H.
    oleh Jaksa Penuntut Umum dalam materi SuratDakwaannya dan oleh sebab itulah maka Majelis Hakim berpendapat perbuatanTerdakwa sebagaimana dimaksud oleh saksi NGATTA bin H.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pilkada
Putus : 10-02-2016 — Upload : 17-02-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 04/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Februari 2016 — MOHAMAD IKHSAN MOJO; LI CLAUDIA CHANDRA; KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.
555 — 524
  • Pada kesempatantersebut Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Benyamin Davnie memberikansambutan yang berbau materi materi kampanye .8. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 28 September 2015, di Graha WidyaBhakti Puspiptek, Kecamatan Setu. Airin Rachmi Diany dalamsambutan resmi di acara Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi. Pada kesempatan9.10.11.12.13.14.tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materikampanye.
    Pada kesempatan tersebut Airin RachmiDiany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 30 September 2015, di Aula Rumah Sakit OmniAlam Sutera Kecamatan Serpong Utara. Airin Rachmi Diany memberikanpenghargaan kepada pengusaha. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Dianymemberikan sambutan yang berbau materi kampanye.Bahwa pada hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2015, di Serpong. Airin RachmiDiany memberikan sambutan pada acara pelantikan DPC Iwapi TangerangSelatan.
    Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutanyang berbau materi kampanye.Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 11 September 2015, di KampungCipeucang di Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan,Airin Rachmi Diany hadir dalam pembagian bantuan dan MOU dengan BNI.Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yangberbau materi kampanye.Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 11 September 2015, di Student Center kampusSekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), Kecamatan
    Pada kesempatan tersebutAirin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 22 September 2015, di Saung MerdesaKecamatan Pamulang, Airin Rachmi Diany hadir dan memberikan sambutan.Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yangberbau materi kampanye.Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 04 September 2015, di SMA Negeri 7Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Airin Rachmi Diany Melepaskankontingen.Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi
    Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Dianymemberikan sambutan yang berbau materi kampanye.Hari Selasa, Tanggal 29 September 2015, di Tangerang Selatan, Airin RachmiDiany akan berencana membuat perda untuk rakyat miskin mendapatkanperlindungan hukum. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Dianymemberikan statement yang berbau materi kampanye.Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2015, di Taman Kota I, KecamatanSerpong.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penggelapan
Register : 18-09-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Dps
Tanggal 16 April 2015 — NJOO DANIEL DINO DINATA
96 — 58
  • pasal 156 ayat (1)KUHAP ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini makasegala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasukdan dipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa ruang lingkup eksepsi sebagaimana yang disebutkandalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP adalah meliputi pengadilan tidakberwenang mengadili perkaranya atau surat dakwaan tidak dapat diterima atau suratdakwaan harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi
    Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum sangat bertentangan dengan azasTiada pidana tanpa kesalahanMenimbang, bahwa tentang materi eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwatersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa materi eksepsi yang menyangkut dakwaan PenuntutUmum disusun secara tidak lengkap,jelas dan cermat, sehingga dakwaan tersebutmenjadi kabur (obscuurlibel), dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati isi surat dakwaan PenuntutUmum dalam
    lainnya,dakwaan Penuntut Umum adalah rumusan surat dakwaan terdakwa tidak sinkrondengan hasil pemeriksaan penyidikan dan surat dakwaan jaksa penuntut umum sangatbertentangan dengan azas Tiada pidana tanpa kesalahan, dipertimbangkan sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi eksepsi tentang halini, maka Majelis berpendapat bahwa materi eksepsi ini telah menyangkut dan masukdalam materi pokok perkara, sehingga tentang materi ekepsi ini pula tidak termasukdalam ruang lingkup
    eksepsi karena untuk dapat mengetahui benar tidaknya perbuatantersebut haruslah melalui proses pembuktian dan akan dipertimbangkan bersamasamadengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya materi eksepsi ini haruslah puladikesampingkan untuk kemudian dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Majelisberpendapat bahwa seluruh materi eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebutsudah sepantasnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa
    tentang pendapat Penuntut Umum atas materi eksepsiPenasehat Hukum Terdakwa, setelah Majelis mencermati pendapat Penuntut Umumtersebut, bahwa pada prinsipnya pendapat dari Penuntut Umum tersebut sejalandengan pertimbangan Majelis Hakim, sehingga untuk itu tidak perlu untukdipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwadinyatakan tidak dapat diterima, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untukmelanjutkan pemeriksaan dalam perkara nomor : 678/Pid.B
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 10-01-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2915 K/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — SUWANDI, S.H., dk vs. NENDEN MULYANI, S.H., M.Kn.,
136 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan apabila dicermati gugatanPenggugat sangat jelas dalam perubahan gugatan baik dalamperubahan pertama maupun dalam perubahan kedua adalahPenggugat telah merubah materi pokok gugatan dan materi pokoktuntutan.
    Perubahan materi pokok gugatan yang merupakan materigugatan dapat diketahui dari dalil Penggugat tentang objek SuratPerjanjian Kerja Sama tanggal 7 Desember 2012 dengan objek SuratPerjanjian Kerja Sama tanggal 8 Desember 2012 yang berbeda,sehingga hal ini menyebabkan materi pokok gugatan menjadiberubah.
    materi pokok gugatan dari 21 sertifikat menjaditidak disebutkan jumlah sertifikat, dalam hal ini Penggugat telahmerubah materi pokok gugatan dengan mengurangi pokok gugatanyang dapat merugikan para Tergugat dengan merubah materi pokokgugatan;Adapun perubahan materi pokok gugatan ini dilarang menurutputusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 547 K/Sip/1973,dan melanggar ketentuan Pasal 127 Rv, serta bertentangan denganPutusan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember
    Bahwa Penggugat telah merubah materi gugatan sebagaimana padaposita angka 12.2 gugatan (diajukan tanggal 18 Juni 2014) danangka 14.2 gugatan perubahan (diajukan tanggal 3 Juli 2014)terdapat perbedaan materi gugatan dengan gugatan perubahan Il(diajukan tanggal 6 Agustus 2014) pada posita angka 14.2.
    pokok perkara adalah perubahantentang pokok gugatan oleh karena itu harus ditolak, artinya MahkamahAgung RI melarang pihak Penggugat untuk mengubah materi pokok perkaradan tidak boleh merubah atau menambah pokok gugatan, sedangkanapabila dicermati, gugatan Penggugat sangat jelas dalam perubahangugatan pertama maupun dalam perubahan gugatan kedua adalahPenggugat telah merubah materi pokok gugatan (Posita) dan materi pokoktuntutan (Petitum), maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang cacatformil
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 02-12-2009 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49900/PP/M.V/16/2014
Tanggal 15 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
195 — 43
  • Pemohon Banding dan Terbanding secara bersamasamatelah melakukan Uji Bukti/Materi atas keseluruhan buktibukti tersebut. Danternyata tidak terdapat, ketidaksesuaian dan oleh karenanya Uji Bukti/Materiyang telah dilakukan hasilnya mendukung alasanalasan Pemohon Bandingsebagaimana tersaji dalam materi yang disampaikan sebelumnya.
    Pemohon Banding telah menyerahkan danmemperlihatkan buktibukti kepada Terbanding, Pemohon Banding danTerbanding secara bersamasama telah melakukan pengujian bukti/materi ataskeseluruhan buktibukti/materi tersebut.bahwa dalam pengujian bukti/materi tersebut tidak terdapat ketidaksesuaianoleh karena Uji Bukti/Materi yang hasilnya sebagaimana disebutkan terdahulumerupakan bukti bahwa alasanalasan banding terhadap koreksikoreksiTerbanding adalah benar sebagaimana telah disampaikan dalam bentuk matriksebelumnya.bahwa
    dengan demikian, arus hutang dagang adalah sebagai berikut: Saldo Akhir USD 27,050,968.60Pelunasan Hutang USD 177.998.164.63Jumlah Dagang USD 205,049, 133.23Saldo Awal USD22.481.479.75Pembelian USD 182,597,653.48bahwa mengingat arus hutang dagang menurut Pemohon Banding telahdilakukan Uji Bukti/Materi bersama antara Terbanding dan PemohonBanding, dan hasilnya menunjukan tidak ditemukan koreksi atas HPP makadengan sendirinya tidak ada koreksi HPP yang di Gross Up untuk mengoreksijumlah Peredaran
    Penerimaan melalui Bank ekonomi IDR yang bukan penerimaan Piutang PPN Keluaran,tetapi diperhitungkan oleh Terbanding sebagai penerimaan Piutang PPN Keluaran denganjumlah sebesar Rp 19.445.277.367 (terdiri dari banyak transaksi sebagaimana PemohonBanding rincikan dalam materi yang telah disampaikan sebelumnya,. Pemindahbukuan dari BCA Wisma Asia ke Bank Mega IDR yang diperhitungkan olehTerbanding sebagai penerimaan piutang PPN keluaran dengan jumlah Rp 3.700.000.000,.
    Adapun saldo awal piutang PPNkeluaran menurut Pemohon Banding yakni sebesar Rp 17.236.688.301 telahsesuai dengan neraca/saldo akhir tahun 2005.bahwa Pemohon Banding telah memperlihatkan buktibukti yang disampaikanatas sengketa angka 3,4,5 kepada Terbanding, Pemohon Banding danTerbanding secara bersamasama telah melakukan Uji Bukti/Materi ataskeseluruhan buktibukti materi tersebut.bahwa dalam pengujian bukti/materi tersebut tidak terdapat ketidaksesuaiandan oleh karenanya hasil Uji bukti/materi telah
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-07-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 10-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 48/PID.SUS/2017/PT JAP
Tanggal 7 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : JOICE E. MARIARI,SH
Terbanding/Terdakwa : ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLYALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY
81 — 19
  • rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
  • 6 (enam) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
  • 1 (satu) berkas modul materi
    Menetapkan barang bukti berupa:e 6 (enam) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikannarkotika jenis daun ganja kering;e 1 (Satu) berkas modul materi perkuliahan kuliah;e 1(satu) lembar amplop besar berwarna cokelat bertuliskan alamatpengiriman ALEX RUM;e 1 (Satu) lembar plastik berwarna merah berlogo JNE;e 1 (Satu) unit handphone merek Samsungberwarna hitam type GT$7270 dengan nomor sim card 082239468911;Putusan perkara pidana khusus No 48/Pid.Sus/2017/PT JAP.
    Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5, Menetapkan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikannarkotika jenis daun ganja kering; 1 (Satu) berkas modul materi perkuliahan kuliah; 1 (Satu) lembar amplop besar berwarna cokelat bertuliskan alamatpengiriman ALEX RUM; 1 (Satu) lembar plastik berwarna merah berlogo JNE; 1 (Satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam type GT$7270 dengan nomor sim card 082239468911;Dirampas untuk dimusnahkan;6.
    selama 5 (lima)tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa:> 6 (enam) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikanNarkotika jenis daun ganja kering;> 1 (Satu) berkas modul materi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS MENTERI DALAM NEGERI
108 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 26 P/HUM/2015merupakan daerah yang berbatasan dengan wilayah Kota Balikpapanberkurang dari luas wilayah 3.333,06 km2 menjadi 3.301,06 km2.Bahwa adapun kesalahankesalahan Termohon menetapkan penentuanbatas PABU (Pilar Acuan Batas Utama) tersebut didalam materi muatanobjek uji materiil pada Pasal 1 angka 4 yang mengakibatkan terjadinyakesalahan lanjutan pada materi muatan Pasal 2 angka 1 sampai denganangka 17 yaitu antara lain :(1) Disebutkan Penegasan Batas PABU dimulai dari Kelurahan
    Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;d. Dapat dilaksanakan;e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. Kejelasan rumusan; dang. Keterbukaan.Halaman 17 dari 50 halaman.
    sederajat) jadibukan dengan Peraturan Menteri (obyek uji materiil).Bahwa oleh karena itu materi muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2angka 1 sampai dengan angka 17 Telah Bertentangan Dengan MaksudHalaman 18 dari 50 halaman.
    muatan Pasal 1 angka 4 obyek ujimateriil yang ditindak lanjuti ke dalam materi muatan Pasal 2 angka 1sampai dengan angka 17 menimbulkan terjadi kesalahan materi muatanobjek uji materiil karena tidak menentukan titik batas acuan dimulai dariSungai Tempadung sehingga bertentangan dengan PeraturanPemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas WilayahHalaman 24 dari 50 halaman.
    (vide bukti P4 yang didukung dengan bukti P9a dan P9b); Bahwa disamping itu kesalahan Materi Muatan Pasal 1 angka 4Termohon menggunakan Pilar Batas hasil Rekonstruksi oleh BadanPertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1992mengakibatkan terjadi kesalahan di dalam materi Pasal 2 angka 1sampai dengan angka 10 dalam penyebutan Kelurahan Semoi II telahbertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.