Maybank Syariah Cabang BandaAceh, dimana pemegang hak kebendaan tersebut berdasarkan ketentuanhukum memegang hak privilege (Hak Istimewa) sebagai Kreditur Preferen,yang harus diutamakan haknya atas harta yang dijadikan jaminan tersebut ;Menimbang, bahwa untuk memutuskan sengketa pembagian hartadengan keadaan sebagaimana tersebut, haruslan melibatkan pihak ketigasebagai pemegang hak kebendaan di atas, yaitu PT. Bank InternasionalIndonesia (Tbk) sekarang PT.

Sumber, telah dibebani dengan Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 76/2013 tanggal 13 September 2013 yang dibuatdihadapan PPAT Sanur Kusmastutf, SH. dan telah terbit Sertifikat HakTanggungan Peringkat Pertama Nomor : 02930/2013 tanggai 30September 2013 atas nama KSP Intidana Kantor Cabang Kartosuroberkedudukan di Sukoharjo yang berkepala "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa", sehingga karenanya Tergugat memiliki hakdidahulukan atau diutamakan (hak preferen) apabila Penggugat selakuDebitur

Nomor: 6/Pdt.G/2018/PTA.GtloTergugat V / Turut Perbanding III), sedangkan pemberian hutang/ pinjaman/kredit yang dilakukan Turut Tergugat V / Turut Terbanding III pada Tergugat/Pembanding tersebut dengan iktikad baik, maka hak Turut Tergugat V /Turut Terbanding Ill sebagai Kreditur Preferen haruslah dilindungi dandidahulukan;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dengan tidakmengurangi hak Para Penggugat/ Para Terbanding untuk menggugat halhalyang terkait dengan Akta Hibah maupun perubahan

sebagaimana SHT No.01633/2013tanggal 10/06/2013.Halaman 7 Putusan Nomor 324/Pdt/2019/PT.SMGBahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud pada JAWABAN angka 4 diatas telah sesuai denganprosedur yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atasSertifikat sehingga dapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dandibuktikan dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminantersebut pada JAWABAN angka 4 diatas maka Tergugat mempunyalhak preferen

Berdasarkan ketentuan tersebut makapemegang Hak Tanggungan peringkat (pertama) memiliki sifat preferen, droit desuite, specialitetdan publisitas. Oleh karena itu petitum ini dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum angka 9 meminta agar putusan dapatdijalankan terlebih dahulu (u/tvoorbaar bij voorraad). Bahwa untuk menyatakanputusan serta merta harus dipenuhi syaratsyarat sebagaimana disebutkan dalamPasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000.

Sehingga secara hukum, bila Debitur (PENGGUGAT)melakukan Wanprestasi atau lalai membayar kewajibannya (lalaimembayar hutang), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 danPasal 20 ayat (1) huruf a UndangUndang Hak Tanggungan,TERGUGAT (selaku Pemegang Hak Tanggungan) memiliki hak yangdiutamakan/didahulukan (kreditur preferen) untuk menjual Tanah ObjekSengketa (Objek Jaminan Hak Tanggungan) melalui pelelangan umumserta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelangtersebut.Sehingga tindakan

No. 508 K/Pdt.Sus/2011mengusakan pembayaran atas tagihan masingmasing terhadap debitor,dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya;Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa sungguhpun pemohon adalah kreditor yang mempunyai hak tagihdan harus dibayar terlebin dahulu (kreditor preferen), namun Majelis Hakimberpendapat bahwa dalam penerapan pembayaran utang, asas keadilansebagaimana maksud dari UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepaliltan danPKPU harus diterapkan dalam permasalahan

Nomor TITIK39/PdtPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 IKIRANAWATINovember 2017; SOEBAGJO. 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui jpada tanggal 30Kreditur Preferen Khusus Karyawan; Juli 2018. 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Piutang DiakuiKreditur Khusus Leasing;. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Piutang DiakuiKreditur Separatis;. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Daftar PiutangDiakui Konkuren;. 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Piutang SementaraDiakui Kreditur Preferen.28. 1(satu) bidang tanah

Insinyur Supriyadi (in casu Penggugat I) yangtelah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan(SHT) Nomor 4214/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dan oleh karenanyamemiliki hak preferen/ hak untuk mendapatkan pelunasan terlebihdahulu dari hasil penjualan obyek hak tanggungan dan memiliki hakuntuk melakukan eksekusi sendiri berdasarkan parate exekutie yangdemi hukum melekat pemegang hak tanggungan;.

Insinyur Supriyadi (in casuPenggugat I) dan oleh karenanya memiliki hak preferen / hak untukmendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan obyek haktanggungan dan memiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiriberdasarkan parate eksekusi yang demi hukum melekat padapemegang hak tanggungan;.

Bahwa fakta yang ada, Tergugat II adalah pemegang hak tanggunganyang sah atas sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor 352 seluas + 3.520 M* yang terletak di Desapelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen atasnama Insinyur Supriyadi (Para Penggugat) yang telah diikat denganSertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 4214/2012 tanggal 08 Oktober2012 oleh karenanya memiliki hak preferen / hak untuk mendapatkanpelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan obyek hak tanggungandan

Terhadap petitum angka 4 tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 (Surat Keterangan No.89/DS/III/2015) dan Bukti P8 (Surat Keterangan 72/DS/III/2014) sertamemperhatikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata jo PP No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaraan Tanah, oleh karena jaminan hutang yangdisertakan dalam perjanjian tersebut masih berupa Letter C dan pastinya tidakdibebankan Hak Tanggungan di atasnya, maka kedudukan kreditur tidakdilindungi hak preferen

200 sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus jutarupiah) berdasarkanPerjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000052/ PPPK/ 03770/0510 tertanggal 18 Mei 2010 yang untuk menjamin hutangnya dahulu diserahkanAgunan Kredit yang terhadapnya telah dibebani hak tanggungan sehingga olehkarenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiriatas Agunan Kredit dimaksud senyatanya telah dibebani hak tanggungan yangterhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakan "hak preferen

Bahwa merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri jika karena atas Agunan kredit telah dibebani hak tanggungan makaterhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakan "hak preferen" kepadaPenggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konpensisebagai pihak yang beritikad baik // te goeder trouw" yang secara hukum harusdilindungi dan atau didahulukan hakhak dan kepentingannya;5.

Uitvoerbar bij voorad ) walaupunada verzet, bandingmaupun kasasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi IVmohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusansebagai berikut:1.Menerima Gugatan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakanKreditur beritikad baik;Menyatakan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensimerupakan Kreditur Preferen

Menyatakan Penggugat merupakan Kreditur Preferen atas obyek sengketasesual undangundang;4. Menyatakan Pelaksanaan Rencana Lelang atas Hak Tanggungan terhadapObyek Sengketa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum:;5.

Bahwa kedudukan Penggugat adalah selaku pemegang sita persamaan ataukreditur konkuren, sedangkan kreditur preferen (utama) adalah PT. BankBNI Tbk sekaligus pemegang sertipikat Hak Tanggungan No. 756/2009dengan pemegang Hak peringkat pertama atas Sertifikat Hak Milik No.1406/Pandeyan dan No. 1407/Pandeyan, Grogol, Sukoharjo.

Bahwa kedudukan Penggugat adalah selaku pemegang sita persamaan ataukreditur konkuren, sedangkan kreditur preferen (utama) adalah PT. Bank BNITbk sekaligus pemegang sertipikat Hak Tanggungan No. 756/2009 denganpemegang Hak peringkat pertama atas Sertifikat Hak Milik No. 1406/Pandeyandan No. 1407/Pandeyan, Grogol, Sukoharjo.

Penggugat berkalikali mengatakan bahwa SHM No.123/karombasan utara/2010 dan SHM No. 177/karombasan utara/2014 memintadikembalikan dengan dasar Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 21 Desember 2012,namun pada faktanya SHM No. 177/karombasan utara/2014 dijadikan jaminanberdasar pada Addendum Perjanjian Kredit dan Suplesi Kredit No. 7 tanggal 4Desember 2014 bukan dari Perjanjian Kredit No 91 tangal 21 Desember 2012.Apakah Penggugat berniat dengan sengaja untuk mengaburkan fakta danBahwa untuk memberikan hak preferen

Tendean (almh) juga menandatanganiperjanjian tersebut.Didalam gugatan Terbanding berkalikali mengatakan bahwa SHMNo. 123/karombasan utara/2010 dan SHM No. 177/karombasanutara/2014 meminta dikembalikan dengan dasar Perjanjian KreditNo. 91 tanggal 21 Desember 2012, namun pada faktanya SHM No.177/karombasan utara/2014 dijadikan jaminan berdasar padaAddendum Perjanjian Kredit dan Suplesi Kredit No. 7 tanggal 4Desember 2014 bukan dari Perjanjian Kredit No. 91 tangal 21Desember 2012.untuk memberikan hak preferen

tanggal 21Desember 2012 yang menerima fasilitas Kredit Modal Kerja sebesarRp.700.000.000, sesuai Akta No.91 tanggal 21 Desember 2012 dengan jaminanSHM No.123/Karombasan a.n Debby Janty Tendean dan selanjutnya dilakukanSuplesi Kredit berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit dan Suplesi KreditNo.7 tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp.250.000.000, dengan jaminan SHMNo.177/Karombasan a.n.Debby Janty Tendean, sehingga total plafon kredit yangdiperoleh adalah Rp.850.000.000,Bahwa untuk memberikan hak preferen

tanah obyek sengketa yang dijadikan agunan untuk menjaminpengembalian hutang PT Gigantica Trigano adalah milik dari Terlawan I.Dengan demikian Terlawan adalah sebagai penjamin hutang PT GiganticaTrigano kepada Terlawan Il;Bahwa, dalam perkara a quo Pelawan merasa memiliki hak atas tanahobyek sengketa tersebut walaupun tidak merupakan jaminan yang diserahkankepada Pelawan dan belum diikat secara hak tanggungan/hipotik;Bahwa, Terlawan Il adalah sebagai pemegang hak tanggungan dansebagai kreditur preferen

Sertifikat HakTanggungan No. 2232/2016, tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat di hadapanBABY KUSTANTI WANANTARA, SH, Notaris / PPAT di Malang, makasesuai dengan pasal 6 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan kedudukan hukum TERLAWAN II sebagai Kreditur Preferen,maka konsekwensi dari berlakunya prinsip hukum ini adalah jika eksekusipenjualan atau ekseskusi lelang atas obyek lelang, maka Kreditur Preferenlah yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusinyaHalaman 8 dari 17 Perkara

Bank Lippo sendiri sebagai pemohon lelang atas objekjaminan Nomor : 78 yang terletak di Desa/Kelurahan Kadilangu,Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo dalam kapasitasnya sebagaikreditur pemenang Hak Konkuren dan Preferen sebagai pemenangHak Tanggungan (HT) tunggal atas pemohonan lelangnya menurutSaya juga sudah melalui persyaratan hukum.4. Secara de facto obyek sengketa SHM No 78 sejak duludulusekali sampai sekarang masih dikuasai dan didayagunakan olehprinsipal.

Bank Lippo dalam kapasitasnyasebagai kreditur pemenang Hak Konkuren dan Preferen sebagaipemenang Hak Tanggungan (HT) ketika itu penyelenggaraannya sesuaidengan payung hukum yang berlaku; Bahwa secara de facto SHM No. 78 sejak dulu sampai sekarangmasih dikuasai dan didayagunakan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IImembantah secara tegas yang pada pokoknya bahwa : Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surakarta baru berdiri pada tahun

Bahwa dengan telah dilekatkannya hak tangungan maka sesuai UUNo. 4 tahun 1996 TERLAWAN mempunyai hak preferen jika SriRahmawatun dan PELAWAN dikemudian hari terbukti wanprestasi.5.

DalamKonvensi/Terlawan Dalam Rekonvensi beserta istrinya selaku Debiturtelah tidak dapat memenuhi kewajibannya selaku Debitur terhadapTerlawan Dalam Konvensi/Pelawan Dalam Rekonvensi selaku Kreditursesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga jaminanatas sebidang tanah dan bangunan pada Sertifikat Hak Milik No. 7772 atasnama Pelawan Dalam Konvensi/Terlawan Dalam Rekonvensi danSertifikat Hak Milik No. 742 atas nama istri Pelawan DalamKonvensi/Terlawan Dalam Rekonvensi menjadi hak preferen

Nomor 39/Pdt-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 November 2017;
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui Kreditur Preferen Khusus Karyawan;
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui Kreditur Khusus Leasing;
2 (dua) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui Kreditur Separatis;
13 (tiga belas) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui Konkuren;
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Piutang Sementara Diakui Kreditur Preferen.

Nomor TITIK39/PdtPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 IKIRANAWATINovember 2017; SOEBAGJO. 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui jpada tanggal 30Kreditur Preferen Khusus Karyawan; Juli 2018. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Piutang DiakuiKreditur Khusus Leasing;. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Piutang DiakuiKreditur Separatis;. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Daftar PiutangDiakui Konkuren;. 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Piutang SementaraDiakui Kreditur Preferen.28. 1(satu) bidang tanah

Sertipikat Hak Tanggungan ( SHT) No. 1671/2013 tanggal10 Juni 2013.Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan, maka TERGUGAT1 menurut hukum memiliki hak preferen untuk memperoleh pelunasanatas hutang PENGGUGAT, jika PENGGUGAT dikemudian hari terbuktiWanprestasi.4.

Sertipikat Hak Tanggungan ( SHT) No.1671/2013 tanggal 10 Juni 2013.Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut, makaPENGGUGAT REKONPENSI memiliki hak preferen untuk memperolehpelunasan atas hutang TERGUGAT REKONPENSI, jika TERGUGATREKONPENSI dikemudian hari terbukti Wanprestasi.Hal. 20 Putusan No.266 /Pdt/2017/PT SMG5.