Ditemukan 468 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tinring tinting trining thening tinding thingking thinsing thining trinsing trunking
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Perusakan
Putus : 28-06-2011 — Upload : 11-04-2014
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 582/Pid.B/2011/PN.BB
Tanggal 28 Juni 2011 — -DEDI Alias ABAH Bin IIM
67 — 8
  • Bahwa saksi menanggapl1..............Bahwa saksi menanggapi surat ancaman tersebut saksi biarkan saja, karenasaksi selalu postif thinking sampai saksi sudah minta maaf sama Terdakwa,hanya saksi tidak mengerti mengapa Terdakwa berbuat demikian kepadasaksi.Bahwa kehidupan sehari hari Terdakwa yang saksi tahu dia berkebun, dansaksi tidak tahu mengapa Terdakwa meminta uang Rp. 750.000, kepadasaksi padahal Terdakwa tidak bekerja pada saksi.Bahwa yang saksi tahu Terdakwa sudah berumah tangga dan jarak
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 12-06-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 73/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 23 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : JAMES SULAIMAN Diwakili Oleh : ROMA D.H PASARIBU,SH.,MH
Terbanding/Penggugat : CV. SHAKA
81 — 52
  • Bahwa memori banding dari Pembanding tersebut berulangulangpenjelasannya tidak menggambarkan adanya distinctive thinking, sehinggatidak membuat terang bagi pembacanya, dan isinya hanyalah merupakanpemutarbalikan fakta serta merupakan ilusi dari kuasa Pembanding sendiri,yang sangat jauh dari faktafakta yang terungkap dalam persidangan, olehkarenanya haruslah dikesampingkan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat/Terbanding, mohon agar KetuaPengadilanTinggi Kalimantan Timur menolak seluruh keberatankeberatan
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Tdn
Tanggal 26 Februari 2014 — ZULKIFLI Bin ABDUL RACHMAN lawan ANGKI LIONARDI Dkk
63 — 7
  • Oleh karena ituuntuk menuntaskan mengenai format gugatan, sistem pendekatan hukum yang digunakan tidakboleh bersifat kaku (stricht law) dan formalistik (formalistic legal thinking).
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 10-06-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr
Tanggal 10 Juni 2013 — CHANDRA SOEGIANTO dkk
melawan
. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KEDIRi
338 — 154
  • Ganti rugi Dan Rehabilitasi, GhaliaIndoneis, Jakarta, Cetakan I, Tahun 1982, hal 29), disamping itu sesuai Pasal 6 RV gugatanterhadap organ negara haruslahlah ditujukan kepada Negara RI cq Pemerintah RI;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, makapenyebutan identitas Tergugat IV yang menyebutkan identitas diri Tergugat IV sepertidalam gugatan Para Penggugat memang tidak tepat menurut hukum, namummemperhatikan sistem pendekatan yang jauh dari sikap formalistic legal thinking
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 03-01-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN STABAT Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Stb
Tanggal 20 Februari 2019 — Pemohon:
Budi Gunawan
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Langkat Cq. Penyidik Kepolisian Resort Langkat
2.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Langkat
95 — 1467
  • itu penerapanhukum acara yang terlampau teknis bisa mengingkari keadilan (justice deniedon a technicality) ataupun penuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpakebijaksanaan (descrition) sering mendatangkan akibat yang tidak adil (unjustresult);Menimbang, bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukumacara pidana (hukum formil), guna menegakkan ketentuan hukum pidana(hukum materiil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkansistem pendekatan strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-06-2008 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 PK/Pdt/2007
Tanggal 12 Juni 2008 —
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau KekeliruanNyata berdasarkan Pasal 67 Huruf (f) Undang UndangMahkamah Agung, karena putusan tersebut terlampauformalistik;Selain dari pada putusan a quo melanggar asas hukumacara perdataseperti yang dijelaskan pada angka 3.1 di atas,Putusan Mahkamah Agung No. 845 K/Pdt/2005 tanggal 27Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.08/Pdt/2004/PTR tanggal 13 April 2004 +=jugamengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyataatas alasan putusan tersebut terlampau formalistikatau formalistic legal thinking
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-07-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 123/PDT.G/2013/PN.SLMN
Tanggal 11 Maret 2014 — PERDATA: KENARIS WAHYU TRI UTAMI X 1.PT BPRMATARAM MITRA MANUNGGAL 2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA 3.RISAH ARIJANI
43 — 8
  • Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty,Yogyakarta, 1998, halaman 115) :Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuaidengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biayaringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifatterlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking), karenanyaMajelis Hakim harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwadan fakta kejadian yang
Pengadilan PN SOE Pidana Umum Pemalsuan
Register : 07-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN SOE Nomor -133/Pid.B/2018/PN Soe
Tanggal 8 April 2019 — -WELHELMUS PINGAKH (TERDAKWA)
134 — 41
  • Hakim disini tidak melakukan serial thinking, melainkan berpikirtrasformatif (Santjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritistentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2008, Hal.95) ;Menimbang, bahwa putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelumada putusan pengadilan yang diatasnya untuk membatalkan putusan tersebut(res judicata pro veritate habitur);Memperhatikan akan, pasal 78, pasal 79, pasal 263 ayat (2) KUHP,pasal 195, pasal 199 Undangundang No 8 Tahun 1981 (Kitab Undangundang
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 22-08-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 3/PID.PRA/2016/PN.KPG
Tanggal 5 September 2016 — SEFRIADI SAFRONI SINLAELOE Melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
216 — 115
  • Penetapan tersangkaterhadap diri PEMOHON dan selanjutnya melakukan tindakan PENANGKAPAN danPENAHANAN dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga PEMOHONadalah sebagai SALAH SATU PELAKUNYA dan atau mempunyai keterkaitan denganTURUT SERTA dalam terjadinya tindak pidana dimaksud telah berjalan sesuai hukum,kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menilai danmempertimbangkan permohonan praperadilan ini haruslah pendekatan yang bersikapformalistic legal thinking
Pengadilan PN Ngabang Pidana Khusus
Register : 12-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Nba
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pemohon:
Januardo Anak Jupianus Loto
Termohon:
Kepolisian Resort Landak
67 — 32
  • patut dijaga, karena penegakan hukum formilberdasarkan sistem pendekatan strict law atau formalistic legal thinking, adalahsesuai dengan deklarasi hak asasi manusia dan miranda rule atau mirandaprinciple.
Pengadilan PN TUAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2014 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN TUAL Nomor 23/PDT.G/2014/PN Tul
Tanggal 29 Juli 2015 — JOSEPH E. SAVSAVUBUN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk di Jakarta Cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Wilayah Makassar Cq. Team Leader Business Banking Floor Ambon Pantai Mardika) PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk DI Jakarta, Cq. PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Wilayah Makassar Cq. PIMPINAN PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kepala Cabang Pembantu Tual) PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk di Jakarta Cq. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Wilayah Makassar AHMAD YANI Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Ambon
179 — 89
  • Khusus yang diajukanoleh Kuasa Penggugat tersebut diatas, maka kuasa menjadi tidak sah karena tidakmenyebut Kompetensi Relatif sekalipun Penggugat prinsipalnya hadir dipersidangan; 22+ n= 29+ nn nnn enn nn nn nnn nen nnn cae ne ree nee nn ee nenmao Menimbang, bahwa walaupun dengan tidak dicantumkannya kekhususan untukberperkara di Pegadilan Negeri Tual (kompetensi relatif) sebagaimana dimaksud dalameksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill, Majelis tidaklah bersifat terlaluformalistik legal thinking
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 27-07-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Pbr
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
MUSLIM ISMAIL
Tergugat:
1.PURNIMA
2.ANDI SUGRAHA PUTRA
3.MUHAMMAD ARIE SUGANDI
4.PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk Cabang Utama Pekanbaru
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
6.EKA META RAHAYU, SH
Turut Tergugat:
1.PURNAWAN PUTRA
2.JUNAIDI MUSLIM
3.ANDRY MUSLIM
4.ABRAHAM MUSLIM
5.IZATI MUSLIM
6.NOOR KAMALA
122 — 20
  • Hukum Acara Perdata Indonesia, PenerbitLiberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili Suatu perkarasesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana,cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan,tidaklan boleh bersifat terlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik(formalistic legal thinking), kKarenanya Majelis Hakim harus dengan arif danbijakSana memperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yangsebenarnya
Pengadilan PA AMBON Perdata Agama Perceraian
Register : 15-04-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 04-04-2016
Putusan PA AMBON Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab
Tanggal 27 Oktober 2015 — - Penggugat - Tergugat
67 — 48
  • Lumrah dan alamiah kalau Termohon berharap demikian, tetapi setelahTermohon merenung dan menyadari serta positive thinking bahwa rejeki iturahasia Allah SWT serta semua kejadian ada hikmahnya. Di sisi lain temanteman Termohon mengatakan bahwa tidak dipromosikan Termohon, ini adalahHal 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.AbImbas dari keterlibatan Pemohon sebagai Ketua Tim Sukses DAMAI padaPemilinan Cagub dan Cawagup Provinsi Maluku Tahun 2013.Duplik Termohon terhadap poin 15 :a.
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama Perceraian
Register : 24-02-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 57/Pdt. G/2014/MS.Bna
Tanggal 21 Oktober 2014 — Penggugat Tergugat
47 — 13
  • Namun sekali lagi,Tergugat memiliki positif thinking dan tidak mempermasalahkan.Target Tergugat akan merobah semua kepemilikan itu padasaat semua uang pinjaman yang dipakai untuk pembelian asetitu dan pengembangnya ;Dalam memulai dan menjalankan bisnis tersebut di atasTergugat sendiri terlibat mengambil kebijakan dan mengoniroltetapi Tergugat tidak terlibat dalam kepengurusan Perusahaankarena sewaktu merintis bisnis yang penuh dengan hutangdimaksud Tergugat masih menjabat sebagai Xxxxx dansekaligus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-10-2010 — Putus : 20-01-2011 — Upload : 11-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1841 K/Pdt/2010
Tanggal 20 Januari 2011 — ADI SUTIKNA (LIM SOEI TEK), dkk vs. KARTIKA WAHYUNI SUTIKNA (LIM IE HWA), dkk
57 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena itu, terhadap permasalahan tersebut di atas, haruslahdipertimbangkan dengan berpedoman bahwa dalam memeriksa danmengadili suatu. perkara maka system pendekatan hukum yangdipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (siricht law) dan bersifatformalistik (formalistic legal thinking), karenanya Majelis Hakim harusdengan arif lagi biiaksana memperhatikan dengan baik peristiwa dan faktahukum kejadian yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk kepentinganlain dari pemberian kekuasaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2702 K/PID.SUS/2016
Tanggal 31 Juli 2017 — MAWARDI, S.T
687 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak. Judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan ... [Selengkapnya]
  • Bahwa putusan Judex Facti telah menyimpang dari ketentuanhukum positif, oleh karena di dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil;Oleh karena itu dalam memutuskan perkara Tindak PidanaKorupsi harus dihindari jalan pikiran dan penelaahan secaraFormalistic Legal Thinking, sehingga Judex Facti dalammemberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran, yangtidak saja didapat dalam persidangan saja, tetapi harus menggalidan menemukan rasiorasio yang
    Pid.SusTPK/2016/PT.TPK telahkeliru dan banyaknya pertimbangan hukum yang tidak relevansatu diatara yang lain, melainkan kontradiktif, disisi lainmenyebutkan agar menjaga tidak terjadi Disparitas;Bahwa putusan Judex Facti telah menyimpang dari ketentuanhukum positif, oleh karena di dalam perkara Tindak PidanaKorupsi yang dicari adalah kebenaran materiil bukankebenaran formil;Oleh karena itu dalam memutuskan perkara Tindak PidanaKorupsi harus dihindari jalan pikiran dan penelaahan secaraFormalistic Legal Thinking
Pengadilan PA KUALA KAPUAS Perdata Agama
Register : 26-09-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA KUALA KAPUAS Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.K.Kps
Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 18
  • Sifat posesif tergugat (terlalu mudahcuriga/cemburu/negative thinking) terhadap penggugat (Ssemasa menjadiistri tergugat) menurut penggugat sudah tidak wajar dan tidak bisapenggugat redam lagi.2. Sudah tidak adanya komunikasi/pemikiran yangsepaham/sejalan lagi antara penggugat dan tergugat dalam halkehidupan berumah tangga. Hal ini tentunya mengakibatkanpermasalahan yang tak kunjung usai antara penggugat dan tergugat.3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-02-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid. Sus/TPK/2013/PN.Dps.
Tanggal 25 Februari 2014 — I WAYAN BUDRA
65 — 59
  • Ternyata dalam surat dakwaan yang didakwakankepadanya hal tersebut telah diuraikan oleh Penuntut Umum ; 40Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka denganmemperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UUNo. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sistem pendekatan yang jauh darisikap formalistic legal thinking secara sempit dan kaku, maka walaupun perumusan caracara tindak pidana yang dilakukan terdakwa, baik dalam dakwaan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pid.Sus -TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 14 September 2015 — I. Said Mardha Abbas, ST Bin Alm Said Abbas Hasyim. II. Munzir, S.Pd Bin Alm. Abdul Jabar III. Samsul Gani Bin Alm. Ansari IV. Oka Farizal, SE Bin T. Anwar V. Remi Gustina, SS Bin Alm Rukman VI. Faisal, ST Bin Nyak Nan VII. Ardiansyah Bin Alm. Razali
102 — 35
  • 216.000128 Perempuan Feminisme & Islam 27.000 8 216.000129 /Perjanjian Internasinal 27.000 8 216.000 130 = Piagam Umat Islam 10.000 8 80.000131 Pengantar Ekonomi Islam 70.000 8 560.000132 PesanPesan Menggugah 28.000 8 224.000133 Politik Partai 40.000 8 320.000134 /Reideologi Islam 46.000 8 368.000135 Risalah Khitbah 45.000 8 360.000136 Siroh Nabawiyah 70.000 8 560.000137 Sistem Ekonomi Islam 65.000 8 520.000138 Politik Ekonomi Islam 60.000 8 480.000139 Hukum Seputar Asuransi 5.000 8 40.000140 Spiritual Thinking
    Perempuan Feminisme & Islam 27.000 8 216.000129 /Perjanjian Internasinal 27.000 8 216.000130 = Piagam Umat Islam 10.000 8 80.000131 Pengantar Ekonomi Islam 70.000 8 560.000132 PesanPesan Menggugah 28.000 8 224.000 133 Politik Partai 40.000 8 320.000134 /Reideologi Islam 46.000 8 368.000135 Risalah Khitbah 45.000 8 360.000136 = Siroh Nabawiyah 70.000 8 560.000137 Sistem Ekonomi Islam 65.000 8 520.000138 Politik Ekonomi Islam 60.000 8 480.000139 Hukum Seputar Asuransi 5.000 8 40.000140 Spiritual Thinking
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Tanah
Putus : 05-03-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Gtlo
Tanggal 5 Maret 2015 — - FAROUK NIODE, DKK Lawan BUDIONO NIODE, DKK
42 — 9
  • Sebagai manusia jangan Cuma negatif thinking pada orang lain tapicoba kita melihat tujuan dan maksud apa sampai surat kuasa penjualan itudiberikan mandatnya pada Tergugat Il (SURYANI) jadi dari surat kuasamenjual sampai pada pembuatan AKTA JUAL BELI NO. VAJB/7/2013 terussampai ke balik nama SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 305 dari (alm) LARMA D.MOODUTO ke BUDIONO NIODE (Tergugat !)