Sarana Doa Bersama tidak melaksanakannyasesuai dengan Spesifikasi Tekhnis, perouatan mana bertentangandengan Pasal 6 dan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SpesifikasiTekhnik Pekerjaan Konstruksi Tahun 2006 (Departemen PekerjaanUmum) Pasal 6.3.4.3) b) Pasal 6.3.4.3) c) dan Pasal 6.3.5.1) bBahwa perbuatan terdakwa Widyo Tjahyono selaku Direktur CV.

Sarana Doa Bersama tidak melaksanakannyasesuai dengan Spesifikasi Tekhnis, perobuatan mana bertentangandengan Pasal 6 dan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SpesifikasiPekerjaan Konstruksi Tahun 2006 (Departemen Pekerjaan Umum) Pasal6.3.4.3) b), Pasal 6.3.4.3) c) dan Pasal 6.3.5.1) b).Bahwa akibat perouatan terdakwa Widyo Tjahyono, SE yang telahmengalihkan pekerjaan/mensubkontrakkan

Sarana Doa Bersama tidak melaksanakannyasesuai dengan Spesifikasi Tekhnis, perobuatan mana bertentangandengan Pasal 6 dan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SpesifikasiPekerjaan Konstruksi Tahun 2006 (Departemen Pekerjaan Umum) Pasal6.3.4.3) b), Pasal 6.3.4.3) c) dan Pasal 6.3.5.1) b).Bahwa akibat perouatan terdakwa Widyo Tjahyono yang telahmengalihkan pekerjaan/mensubkontrakkan

Sarana Doa Bersama tidak melaksanakannyasesuai dengan Spesifikasi Tekhnis Pekerjaan, perbuatan manabertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danSpesifikasi Pekerjaan Konstruksi Tahun 2006 (Departemen PekerjaanUmum) Pasal 6.3.4.3) b), Pasal 6.3.4.3) c) dan Pasal 6.3.5.1) b).Bahwa akibat perouatan terdakwa Widyo Tjahyono yang telahmengalihkan pekerjaan

;Jawab : Termasuk pekerjaan ringan;Siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan apabila di dalaampersyaratan tender dipersyaratkan tenaga tekhnis dari Kontraktor, apakahini merupakan persyaratan administrasi saja ?

;Jawab: Harus dikunci di dalam Kontrak, tenaga tekhnis tersebut yangharus ada setiap saat di lapangan apalagi sudah ada KonsultanPengawas, PPK juga harus ke lapangan untuk mengawasiKonsultan Pengawas;Kalau PPK sudah melakukan pengawasn ke lapangan, Konsultan Tekhnissudah ada siapa yang bertanggungjawab ?;Jawab : Kalau begitu Bapak yang bertanggungjawab;Ir.

Demikian juga denganpekerjaan Pemadam Kebakaran untuk pekerjaan Hidrant dan pekerjaanSplinker memakai pipa merek Galvanis sedangkan di dalam Kontrakseharusnya memakai pipa merek Black Steel;Bahwa perubahan Spesifikasi Tekhnis Kontrak dengan Pelaksanaan dilapangan yaitu merek kabel (Eterna) dan pipa (Galvanis) tersebut tidakpernah diusulkan oleh RELIS RUSLI sebagai Pelaksana Pekerjaandilapangan ataupun H. RUSLI PATRA selaku Direktur PT.

RELIS SAPINDO UTAMA agar dilakukan perubahan Kontrak tentangtentang perubahan Spesifikasi Tekhnis untuk merek kabel dan pipa tersebut,padahal hal tersebut dapat dilakukan sebagaimana Pasal 87 ayat (1) huruf cPerpres Nomor : 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan perubahan keduaHall 251Putusan No. 18/Pid.SusTPK/PN GtoNomor : 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangmenyatakan :Ayat (1) : Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan, dengan gambar dan/

atau spesifikasi yang ditentukandalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapatmelakukan perubahan dalam Kontrak yang meliputi :c: Mengubah spesifikasi tekhnis pekerjaan sesuai dengan kebutuhanlapangan; atauPerubahan spesifikasi tekhnis tersebut dapat dilakukan sesuai dengan KeteranganAhli dari Dinas Pekerjaan Umum Proponsi Gorontalo RICHIE Z.

dalampenyalurannya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2),Pasal 29, Pasal 30 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang PengelolaanKeuangan Desa dan bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 danPasal 30 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 tahun 2015 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Kabupaten Aceh Tengah, denganmelakukan pembayaran anggaran/kegiatan tidak ada dilakukan verifikasi dariPelaksana Tekhnis

Rustiati, SE dan bukan diserahkankepada Ketua Rombongan Perjalanan Dinas tersebut ataulangsung kepada Anggota DPRD Kabupaten Asahansebagaimana yang tercantum dalam SPPD dan SPT tersebut,sementara sesuai dengan ketentuan yang seharusnya bahwa uangbaik untuk biaya perjalanan dinas maupun untuk kegiatanPelaksanaan Bimbingan Tekhnis yang telah dicairkan melaluiSP2D seharusnya diserahkan langsung kepada Anggota DPRDsebagaimana nama yang tertera dalam SPPD dan SPT, dansebagai pertanggung jawabannya kepada

Bahwa dalam Akta Perjanjian Bagi Bangun Nomor 18 tanggal 14November 2012 tersebut dijelaskan secara rinci mengenai tekhnis,pembagian bangunan, jangka waktu pelaksanaan danpenyerahan,administrasi, jaminanan, berlakunya perjanjian, sanksi, penyelesaianperselisihan dan penutup;3.

petitum ini tidak didukung dengan posita, karena Penggugat hanya 1 (satu)orang;HIm 18 dari 30 hlm Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas dan tegas sehingga gugatanPenggugat menjadi kabur dan tidak Jelas;Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak seluruh eksepsi Tergugatdengan alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa dalam petitum Penggugat menyadari adanya kekeliruan dimana kekeliruantersebut dikategorikan sebagai kesalahan tekhnis

Kdi Halaman 9 dari 94 Halaman10.Bahwa untuk melakukan hal tersebut, Penggugat telah mendatangkantenaga tekhnik dari luar daerah yang mempunyai keahlian tentangpertambangan, yang mana pihak Penggugat telah melakukan kontrakkerja dengan tenaga tekhnis tersebut dan sudah mengeluarkan biayayang tidak sedikit. ; 9220 22522 enonBahwa Penggugat juga telah melakukan pengurusan dan pembayarantentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan (UPL), yang mana UKL dan UPL ini diberlakukan

PROV.JBI/2014;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 8, Penggugat sudahmemahami bahwa tidak ada standar yang baku untuk mengatur tentang tata caraataupun hal tekhnis dalam pelaksanaan tes wawancara, baik terhadapkaryawan/anggota dalam suatu organisasi atau instansi sekalipun dibawahnaungan pemerintah.

fi7201i0ri0s1360slmult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid2648770 rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24langOlangfe2057langnp0langfenp2057insrsid2648770charrsid8605788Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;tabpar Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon IJ telah diumumkan padapapan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal 20 November 2014 dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman tekhnisadministrasi dan tekhnis

Penggugat telah memberikan informasi bahwa gedung sekolah empat lantai telah dibangunsesuail dengan ijin dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat termasuk dan tidakterbatas pada bestek gambar dan IMB, persyaratan tekhnis serta elemen struktur bangunan yang telahdirekomendasikan oleh pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan Prinsip Asuransi Goodwill (itikadbaik) dianggap informasi tersebut adalah benar;13.

Terdakwa,keterangannya dalam BAP penyidik dibacakan dipersidangan yang padapokonya sebagai berikut: Bahwa riwayat pendidikan Ahli antara lain : SDN Tanon SragenJawa Tengah tamat tahun 1993, SMPN 2 Sragen Jawa Tengah tamattahun 1996, STM Rakarsa Kota Bengkulu tamat tahun 2000;Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bhn Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Kehutanan Provinsi Bengkulu; Bahwa Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti antara lain: Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tenaga Tekhnis

kayu dan perumahan pekerja sejak tahun 1983 dan1992 adalah milik Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P19;20.Fotocopy Surat pernyataan yang dibuat oleh Asmawi merupakan buruh/ pekerjasawmil yang pernah bekerja dengan Penggugat dan menempati perumahanpekerja, yang menyatakan yang membangun Gudang Padi, panglong sawmill/panglong kayu dan perumahan pekerja sejak tahun 1983 dan 1992 adalah milikPenggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P20;21.Fotocopy 1(satu) set Dokumen berupa Gambar Tekhnis

kerja ULP Pejabatpengadaan sebagaimana bunyi pasal 17 ayat 2 H Perpres 70 tahun 2012 tentangperubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barangdan jasa, tugas saksi adalah:menyusun rencana pemilihan penyediaan barang atau jasa.Menetapkan dokumen pengadaanMenetapkan besaran nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke LPSEMenilai kualifikasi penyediaan barang dan jasa melalui pro kualifikasi ataupasca kualifikasiMelakukan evaluasi administrasi, tekhnis

kerja ULP Pejabatpengadaan sebagaimana bunyi pasal 17 ayat 2 H Perpres 70 tahun 2012 tentangperubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barangdan jasa, tugas saksi adalah:1)menyusun rencana pemilihan penyediaan barang atau jasa.Menetapkan dokumen pengadaanMenetapkan besaran nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke LPSEMenilai kualifikasi penyediaan barang dan jasa melalui pro kualifikasi ataupasca kualifikasiMelakukan evaluasi administrasi, tekhnis

TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis dan hanya berdasar pada hasil diskusi antaraTerdakwa, PPK dan Pelaksana Pekerjaan, dan perubahan waktu dalamHalaman 12 dari 147 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN.TteCCO tersebut telah melebihi Tahun Anggaran 2015, padahal kontrakyang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakan kontraktahun tunggal.Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Ahli Konstruksi dariLaboratorium

TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis dan hanya berdasar pada hasil diskusi antaraTerdakwa, PPK dan Pelaksana Pekerjaan, dan perubahan waktu dalamCCO tersebut telah melebihi Tahun Anggaran 2015, padahal kontrak yangdisepakati olen kedua belah pihak tersebut merupakan kontrak tahuntunggal.Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Ahli Konstruksi dariLaboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Sipil Universitas MuslimIndonesia

TS, selaku pihak Pertama dan saksi HENGKYPELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis danhanya berdasar pada hasil diskusi antara Terdakwa, PPK dan PelaksanaPekerjaan, dan perubahan waktu dalam CCO tersebut telah melebihi TahunAnggaran 2015, padahal kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihaktersebut merupakan kontrak tahun tunggal.Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Ahli Konstruksi dariLaboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Sipil Universitas MuslimIndonesia

TS, selaku pihak Pertamadan saksi HENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis dan hanya berdasarkan pada hasil diskusi antara Terdakwa,PPK dan Pelaksana Pekerjaan, dan perubahan waktu dalam CCO tersebut telahmelebihi Tahun Anggaran 2015, padahal kontrak yang disepakati oleh kKedua belahpihak tersebut merupakan kontrak tahun tunggal ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan AhliKonstruksi dari Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Sipil

tersebut masuk ke rekening masingmasing kelompok tani pada tanggal 29 Nopemebr 2012;Bahwa kemudian ada 39 kelompok tani lain yang mengalami puso sehinggabergabung menjadi 48 kelompok dari kecamatan Simpang tiga yang disatukan didalam satu rekening saja;Bahwa jumlah uang bantuan yang diterima sebesar Rp 1 295.000.000, dibagikanuntuk 48 kelompok tani;Bahwa setelah diterima oleh kelompok tani, kelompok tani ada memberikanuang sebesar Rp 85.000.000, (delapan puluh lima juta) untuk diserahkan kepadatim tekhnis

pengamatan dan peramalan hamapenyakit Keumala Pidie dibawah UPTD BPTPH;Bahwa pada bulan September 2012 saksi diberitahu oleh Ir Suardi dan PerwariSP tentang akan adanya bantuan kompensasi untuk bencana alam gagal panendan meminta dana tersebut dari kecamatan Pidie kepada saksi selaku PHP Pidiedan saksi kemudian menyampaikan kabar tersebut melalui sms kepada petugasPHP di masingmasing kecamatan;Bahwa sebagai koordinator PHP Kab Pidie saksi tidak pernah menerima SK Bupatiyang menunjuk saksi sebagai tim tekhnis

Kecamatn Muara Tiga dan Kec Padang Tiji adalah memangwilayah pengawasan saksi sebagai POPT PHP , sehingga ketika kedua kecamatantersebut mendapatkan bantuan puso saksi tidak tahu apa dasarnya;Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil pelatihan dan buku pedoman bencanaalam , yang dimaksud dengan kreteria puso adalah kekeringanan pada tanamanpadi yang mengalami kehilangan hasil panen sekitar 85% pada masa generatifdengan umur tanam minimla 30 hasil setelah tanam;Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi adalah tim tekhnis

Pidie seluas1175 ha, Aceh Besar seluas 2152 ha, Bireun 850 ha dan Subulussalam seluas 211ha jumlah total 6194 ha;Bahwa kuota tersebut diperoleh berdasarkan hasil rapat tanggal 2 Oktober 2012yang berdasarkan perintah Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman pangan PropinsiHalaman 51 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bna.Aceh yang dihadiri oleh Kepala Bidang produksi tanaman Pangan dari ke limakabupaten tersebut;Bahwa untuk kegiatan tersebut tim Pembina BP3 propinsi ada menerima bukupetunjuk tekhnis

Proposal di verifikasi oleh tim verifikasi Kecamatan yang di tunjukoleh masyarakat sesuai petunjuk Tekhnis Operasional PNPMMandiri Pedesaan.d.

Fasilitator Keuangan Kab.HST atas nama SUPIANI,SE (Saksi sendiri).Fasilitator Kab.HST atas nama Ir.KASMIATI.Fasilitator tekhnis Kab. HST atas nama YENDRIIDRUS,ST. Spesialis pengaduan dan penanganan masalah PNPMMandiri Perdesaan Provinsi Kalimantan Selatan atas namaFADLAN KHODORI,SH. Tim Koordinasi PNPM dari Kab. HST atas namaSYAIFUL,S.Sos. Yang di fasilitasi olen Camat Batang Alai Utara atas namaDrs.MURSIDI.

Termuat dalam Buku Petunjuk Tekhnis Operasional PNPM MandiriPedesaan Pada bagian PENJELASAN V mengenai pelaku PNPMMandiri pedesaan. Bahwasaksi menerima gaji atau tunjangan dalam setiap bulannya dariKantor BPMPD Prov Kalsel Bahwa Struktur Fasilitator Kab. HST adalah :a. Fasilitaor pemberdayaan dijabat oleh atas nama Ir. KASMIATI.b. Fasilitator Teknis dijabat oleh atas nama YENDRIIDERUS,ST.c. Fasilitator Keuangan dijabat oleh SUPIANI, SE.

Proposal di verifikasi oleh tim verifikasi Kecamatan yang di tunjuk olehmasyarakat sesuai petunjuk Tekhnis Operasional PNPM MandiriPedesaan.d.

Pinjaman danatersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkan ke Bank untukselanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepada kelompok usahalainnya sebagai tambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagai danabergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dari KementerianDalam Negeri R.l tertanggal 5 Nopember 2008, yang menjalankan tugaspengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran adalah UnitPengelola Kegiatan (UPK) secara bersamasama/ kolektif

Pinjamandana tersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkan ke Bankuntuk selanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepada kelompokusaha lainnya sebagai tambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagaidana bergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dari KementerianDalam Negeri R.l tertanggal 5 Nopember 2008, yang menjalankan tugaspengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran adalah UnitPengelola Kegiatan (UPK) secara bersamasama / kolektif

Pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, olehUPK kemudian disetorkan ke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkansebagai pinjaman kepada kelompok usaha lainnya sebagai tambahan modal usahadan begitu seterusnya sebagai dana bergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dari KementerianDalam Negeri Rl. tertanggal 5 Nopember 2008, yang menjalankan tugaspengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran adalah UnitPengelola Kegiatan (UPK) secara bersamasama / kolektif

Putusan Nomor : 12/Pid.SusT'PK/2017/PN.Kpg.maka kelompok Simpan Pinjam akan diberikan dana dengan perjanjian pengembalian pokokditambah bunga selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga per bulannya sebesar 1,5% (satukoma lima persen); pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudiandisetorkan ke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepadakelompok usaha lainnya sebagai tambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagai danabergulir; dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

Juni 2010 ;Bahwa penunjukan Kelompok Sejahtera Tani dan kelompok Baringinuntuk mendapatkan modal usaha masingmasing sebesar Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah) dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan MenteriPertanian Nomor : 25 / Permentan / OT.140 / 2010 tanggal 25 Februari2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan PanganLingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 dan Peraturan KepalaBadan Ketahanan Pangan Nomor : 10 / Kpts / OT.140 / K/ 03 / 2010 tanggal23 Maret 2010 tentang Pedoman Tekhnis

No. 1920 K/Pid.Sus/2015Bahwa seharusnya penunjukan Kelompok Tani yang menerima bantuankegiatan penguatan modal usaha Kelompok Tani sesuai dengan PeraturanMenteri Pertanian Nomor : 25 / Permentan / OT.140 / 2010 tanggal 25Februari 2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan KetahananPangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 dan PeraturanKepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 10 / Kpts / OT.140 / K/ 03 / 2010tanggal 23 Maret 2010 tentang Pedoman Tekhnis PengembanganKetersediaan Pangan dan Penanganan

Bahwa penunjukan Kelompok Sejahtera Tani dan kelompok BaringinmPa RONuntuk mendapatkan modal usaha masingmasing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan tidak sesuai denganPeraturan Menteri Pertanian Nomor : 25 / Permentan / OT.140 / 2010tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Umum Program PembangunanKetahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 danPeraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 10 / Kpts / OT.140 / K/03 / 2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Pedoman Tekhnis

Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 tanpa dilakukan surveyterlebih dahulu ;Bahwa seharusnya penunjukan Kelompok Tani yang menerima bantuankegiatan penguatan modal usaha Kelompok Tani sesuai dengan PeraturanMenteri Pertanian Nomor : 25 / Permentan / OT.140 / 2010 tanggal 25Februari 2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan KetahananPangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 dan PeraturanKepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 10 / Kpts / OT.140 /K/ 03/2010tanggal 23 Maret 2010 tentang Pedoman Tekhnis

Juang KONI PropinsiJambi APBN TA 2012; Bahwa hubungan yang bersangkutan dengan pekerjaan proyekPembangunan Lintasan Atletik Stadion Tri Lomba Juang KONI PropinsiJambi APBD TA 2012 adalah sebagai Tim Teknis Pemeriksaan HasilPekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Tri Lomba Juang KONIPropinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan dariKetua Komite Pembangunan Lintasan Atletik Nomor : 03/komite/XV/2013ter tanggal 6 Nopember 2013; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tim Tekhnis

lintasan lari ;Bahwa saksi Baharuddin bilang kepada saksi tidak ada konsekuensihukum terkait tandatangan saksi;Bahwa saksi ada tanda tangan lebih dari 2 dokumen dan tandatangantersebut dilakukan pada waktu bersamaan/sekaligus;Bahwa selain tanda tangan saksi ada juga tandatangan orang lain;Bahwa saksi tidak ada dikasih uang untuk tandatangan tersebut;Bahwa saksi tanda tangan karena selaku atlet saksi berpikir lintasantersebut akan berguna bagi para atlet yang ada di Jambi;Bahwa saksi selaku Tim Tekhnis

Adapunketerkaitan saksi secara langsung terhadap pembangunan lintasan atletiktidak ada namun berdasarkan data yang tersedia di APBD Provinsi Jambitahun 2012 Dispora menganggarkan alokasi dana sering untuk biayaperencanaan dan pengawasan pekerjaan lintasan atletik dan lapangansepakbola sebagai dana pendamping sebesar Rp.200.000.000, dankedudukan saksi dalam pekerjaan tersebut adalah sebagai PPTK;Bahwa yang menjadi tugas pokok Penjabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) adalah : mengendalikan pelaksanaan

Penghitungan Aritmatik: yaitu penghitungan dengan rumus aritmatik.Bahwa yang menjadi pedoman ahli dalam melakukan pemeriksaanataupun penelitian terhadap Proyek Pembangunan Lintasan Atletik PadaStadion Tri Juang Koni Propinsi Jambi Tahun 2012 yaitu:Berupa Kontrak, Spesifikasi Tekhnis yang tercantum dalam LampiranKontrak, Gambar Rencana, Shop Drawing, Asbuilt Drawing, Back UpData;Bahwa Pemeriksaan Lapangan pertama kali ahli lakukan pada tanggalyang tidak dapat ahli ingat lagi namun sekira akhir bulan

Bahwa penunjukan Kelompok Sejahtera Tani dan kelompok Baringinoar WO NH >untuk mendapatkan modal usaha masingmasing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan tidak sesuai denganPeraturan Menteri Pertanian Nomor : 25 / Permentan / OT.140 / 2010tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Umum Program PembangunanKetahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 danPeraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 10 / Kpts / OT.140 / K/03 / 2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Pedoman Tekhnis

Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 tanpa dilakukan surveyterlebih dahulu ;Bahwa seharusnya penunjukan Kelompok Tani yang menerima bantuankegiatan penguatan modal usaha Kelompok Tani sesuai dengan PeraturanMenteri Pertanian Nomor : 25 / Permentan / OT.140 / 2010 tanggal 25Februari 2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan KetahananPangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 dan PeraturanKepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 10 / Kpts / OT.140 /K/ 03/2010tanggal 23 Maret 2010 tentang Pedoman Tekhnis

Bahwa penunjukan Kelompok Sejahtera Tani dan kelompok Baringinou Fe Pp =untuk mendapatkan modal usaha masingmasing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan tidak sesuai denganPeraturan Menteri Pertanian Nomor : 25 / Permentan / OT.140 / 2010tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Umum Program PembangunanKetahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 danPeraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 10 / Kpts / OT.140 / K/03 / 2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Pedoman Tekhnis