yangtidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulan Agustus 2015 atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaktidaknya dalam tahun 2015, bertempatdilokasi penambangan pasir di Banjar Bukit Paon, Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem,Kabupaten Karangasematau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa telah Melakukan UsahaPenambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (jin Pertambangan Rakyat)atau (IUPK

Dan Pasal 74 ayat (2)menyebutkan : Pemegang IUPK sewaktuwaktu dapatmengajukan Permohonan kepada Menteri untuk menciutkansebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK. Yang artinya,setiap penciutan areal pertambangan batubara harus didahuluidengan Surat Permohonan yang diajukan oleh pemilik Izin UsahaPertambangan batubara. Sedangkan, Penggugat tidak pernahHalaman 20 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/P TUN.

sehingga tindakan Tergugat menciutkanwilayah pertambangan batubara milik Penggugat tanpadidahului adanya Permohonan yang diajukan oleh Penggugattelah melanggar ketentuan Pasal 74 (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;Bahwa, selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara, dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) telah mengaturbahwa : Pemegang IUP atau IUPK

Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;Pendidikan dan pelatihan;Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasipelaksanaan penyelengggaraan usaha pertambangan dibidang Mineraldan batu bara;Pasal 13 ayat (2): Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuaikewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usahapertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK;Bahwa dengan demikian jelas dan terang, tidak ada satu klausul pun dalamPeraturan Pemerintah Nomor

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD LEKSON AL RIDHA ALIAS LEKSON sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak melakukan pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Made Igung Sardjitha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memberikan Kesempatan Atau Sarana Untuk Melakukan Kejahatan Usaha Penambangan Tanpa IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK

Bahwaketentuan Pasal 7 ayatl Peraturan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral RI No. 07 Tahun 2012, disebutkan bahwaPemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan didalam negeri untuk komoditas tambangan mineral logam tertentu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3. c.

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayati Peraturan Menteri Energi Dan SumberDaya Mineral RI No. 07 Tahun 2012, disebutkan bahwa Pemegang IUPOperasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logamwajid melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangandidalam negeri untuk komoditas tambangan mineral logam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.c.

Pasal 19 ayat (1), dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat KopolisianNegara Republik Indonesia senantiasa bertindakberdasarkan norma hukum dan mengindahkana norma Agama,kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak AsasiManusia ;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu bara, sebagaimana"Setiap orang yang melakukan usaha penanmbangan tanpaIUP, IPR atau IUPK sebagaimana dalam Pasal 37, Pasal 40ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74

ayat(1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara palinglama 10 (sepulu) tahun dan denda paling banyak Rp.10,000.000.000,00 (sepulu milyar) ;~~Pasal 161 ;3 37555 5 n"Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atauIUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batu bara yang bukan daripemegang IUP,IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal48, pasal 67 ayat (1), Pasal

Pasal 108 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara menekankan bahwa PemegangIUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan danpemberdayaan masyarakatJo.

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yangmenyatakan bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakanoleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelahmendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengananggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturanperundangundangan vide Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineraldan Batubara yang menyatakan bahwa Setiap pemegang IUP OperasiProduksi dan IUPK

Bintang Barito Jaya (PT BBJ) yangberlokasi di Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggauprovinsi Kalimantan Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yangberwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2)KUHAP, sebagai orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPRatau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal18, Pasal 67 ayat (Il), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan

5KepMenTamBen (KepMen) no 555 K/26/MPE/1995 Kegiataneksplorasi atau eksploitasi baru dapat dimulai setelah pemegangKuasa Pertambangan memiliki Kepala Teknik Tambang, makakegiatan eksplorasi atau eksploitasi tidak dapat dilakukan apabilaperusahaan belum menunjuk Kepala Teknik Tambang.Tindakan yang dilakukan terdakwaMARTIN SUBEKTISUNGGONOtelah memenuhi unsur tindak pidana pertambangansesuai dengan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 dijelaskan bahwasetiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPRatau IUPK

Leuwiliang KabupatenBogor, (sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempatkediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempatpengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dalamhal ini pengadilan negeri Pandeglang) atau setidaktidaknya masih termasuk Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Peal.dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, Setiap Orang ataupemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yangmenampung

, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat(2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1), yang manaperbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya Saksi MUHALI Bin (Alm) ROMLI (dilakukanpenuntutan secara

Internasional Prima CoalNomor SK : 503/2253/IUPOP/BPPMDPTSP/XI/2016Lokasi IUP : Kalimantan TimurJumlah Tonase : 180.000 MT/tahunBaahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ljin di IUPK Pengangkutan danPenjualan Batu Bara Sumber komditasnya dari CV Cinta Puri Pratama danPT. Intemasional Prima CoalBahwa Terdakwa menerangkanTidak ada yang menyuruh hanya inisiatifterdakwa sendiri Prosesnya saya hanya meminjam Bendara CV. PODOJOYO. Melalui sdr.

pertambangannya, lebih dahulu diperlukanpersetujuan dari pemegang hak atas tanah dalam hal ini Para Penggugatsebagai Pemilik Lahan dan persetujuan Menteri Kehutanan RI yangsebelumnya harus mendapatkan Rekomendasi Bupati Minahasa Utara danRekomendasi Gubernur Sulawesi Utara tentang Izin Pinjam Pakai Hutan, olehkarena di lokasi objek gugatan a quo di Pulau Bangka terdapat pula hutanlindung PRA BUKTI08 : Peta Hutan Lindung di Pulau Bangka ;Pasal 135 UU No 4/2009 tentang PMB :Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK

Akan tetapi tanoa didukung dengandokumen Wilayah Pertambangan (WP), Tergugat telah menerbitkanObjek Gugatan ;Bahwa tanpa adanya dokumen Wilayah Pertambangan (WP), Tergugatdilarang oleh Pasal 165 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPMB untuk menerbitkan Objek Gugatan, sebagaimana kutipan berikut :Pasal 165 :Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yangbertentangan dengan undangundang ini dan menyalahgunakankewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahunpenjara dan denda paling

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) , diberikan kepadaBadan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dan Badan Usaha Milik Swasta, namun untuk Badan Usaha Milik Negara(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih diprioritaskan sertadilakukan dengan cara lelang untuk mendapatkan Wilayah IUPK (Pasal 75ayat ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang RI Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Untuk kegiatan IUPK ,yakni IUPK Operasi Produksi yang meliputi : kegiatan kontruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian , serta pengangkutan danpenjualan, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 UndangUndang RINomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang dimaksud dengan Wilayah Pertambangan (WP) ialah wilayah yangmemiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat denganbatasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruangnasional.

: PDM22 / Btl.Epp.2 / 04 / 2016 tertanggal 5 April 2016, sebagaiberikut : PENGADILAN NEGERI BANTUL 2DAKWAAN: Bahwa terdakwa, Wadiyo Bin Pawiro pada hari kamis tanggal 5 Nopember 2015 atau setidaktidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember dalam tahun 2015, bertempat di SungaiOpakDsn Poyaan Rt 04, Desa Seloharjo, Kec Pundong, Kab Bantul, atau setidak tidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri bantul,telah melakukanusaha penambangan tanpa UP, IPR atau IUPK

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei, tanggal 10 Agustus 2022, Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PN Tub yang dimintakan banding, kecuali sekedar amar putusan tentang penjatuhan pidana denda sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1) Menyatakan Terdakwa Harizon als Son Bin Ahmad Maidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSYANDI alias ERU bin SUHERDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengolahan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah

Bbstelahmengemukakan halhal sebagai berikut :Pada hari Kamis 10 November 2016 dilokasi pekerjaan, telah kami alami tindakanupaya paksa oleh unit IV Reskrim Polres Brebes yang dipimpin IPTU Sutiknoberupa tindakan Penghentian kegiatan dan perampasan barang dari lokasipekerjaan berupa 2 (dua) unit truk, 1(Satu) unit alat berat excavator KOMATSU PC200 tahun 2005, buku dan beberapa batu dengan dugaan melanggar pasal 158UU no 4 tahun 2009 tentang MINERBA yaitu melakukan kegiatan penggalianbatuan tanpa dilengkapi IUP/IUPK