Ditemukan 3924 data
232 — 75
diganti rugi olehPemprop Riau tersebut dan pada saat itu saksi sarankan untukpengembalian batas ke BPN Kota Pekanbaru yang hasil pengembalianbatas tersebut akan di overlay dengan sertifikat milik Pemprop dan Petapersil milik Pemprop selanjutnya BPN tidak bisa mengembalikan bataskarena yang bersangkutan tidak bisa menghadirkan sepadan tanahnya,maka peta tersebut tidak dikeluarkan oleh BPN ;Bahwa pada bulan Desember 2014 pengacara Marlinis menyampaikansomasi yang pada pokoknya mengakui bahwa tanah kliennya
TPK/2016/PN.Pbrselanjutnya BPN tidak bisa mengembalikan batas karena yangbersangkutan tidak bisa menghadirkan sepadan tanahnya maka petatersebut tidak keluar di BPN selanjutnya pada bulan Desember 2014pengacara marlinis menyampaikan somasi yang pada pokoknyamengakui bahwa tanah kliennya termasuk yang dibebaskan oleh PempropRiau tepatnya tanah atas nama Murtadi seluas 14.500 M2 yangbersangkutan mengakui memiliki sertifikat hak milik atas nama MarlinisSyafar;Benar tanah tersebut sudah beralih menjadi
133 — 27
Tiza Monestizawati, SH, dkksebagai kuasa dari Henry Tanjung dahulu Lie Keng Soey, cs, tanpamenyebutkan kliennya satu per satu, tidak jelas mengenai siapa sajayang memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mengajukangugatan dalam perkara a quo. Sebagai contoh pemegang SertipikatHGB No.379/Kelurahan Braga, PT.
1.MAKAWI
2.Sadullah
3.Fachrul Rozy
4.Didin Zainudin
5.Shaiful Bahri
6.Maktub Efendi
7.Titin Suhartini
8.Neneng Yulyanah
9.Haji Mochamad Zen
10.Rana
11.MUHAMAD YASIN
12.MASPUPAH
Tergugat:
1.Haji Asikin
2.H. Nasri
3.H. Nasuki
4.Hj. Maanih
5.Hj. Asmanih
6.Hj. Asmaroh
7.Hj. Noamih
8.PT. Nusa Kirana Real Estate
9.PT. Summarecon Agung, Tbk
10.Notaris Willy Silitonga, SH
11.Notaris Handoyo, SH
12.Notaris Dewi Himijati Tandika, SH
13.Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat
14.Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua
15.Kantor Kecamatan Koja
16.Kantor Kecamatan Kelapa Gading
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
18.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Ahmad Yusuf
20.Ahmad Sanwani
21.PT. Bursa Efek Indonesia
455 — 510
Bahwa perlu dipahami bahwa sesuai dengan tugas danwewenangnya sebagaimana ketentuan UU jabatan Notaris makanotaris harus bersikap tidak memihak dalam hal antara pihak terdapatpermasalahan diantara Para kliennya.9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notarisdiangkat oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HakAsasi Manusia yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14UUJN.10.
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
383 — 184
., M.Sc tidakdapat mewakili kepentingan kliennya langsung dalampersidangan di PTUN Banjarmasin ; Bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (1) UU Advokat menyatakan :Advokat, penasehat hukum, pengacara praktik dan konsultanhukum yang telah diangkat pada saat UndangUndang ini mulaiberlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalamUndangUndang Ini ; 222002 22n 2 nnn ne nen en nnn nnn n eneBahwa surat pernyataan pribadi Prof. Dr.
PT.SEBUKU SEJAKA COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
408 — 492
., M.Sc tidak dapat mewakili kepentingan kliennya langsungdalam persidangan di PTUN Banjarmasin.Bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (1) UU Advokat menyatakan:Advokat, penasehat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yangtelah diangkat pada saat UndangUndang ini mulai berlaku, dinyatakansebagai Advokat sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Bahwa surat pernyataan pribadi Prof. Dr.
225 — 76
Pada dasarnya penasehat hukum telahmemahami bahwa unsurunsur dalam pasal yang Penuntut Umum Dakwakantersebut bersifat alternatif sehingga salah satu Inti Delik (delictsbestanddelen)telah terbukti maka tidak ada kewajiban unsur lain untuk dibuktikan, namunsepertinya penasehat hukum sangat menggebuhgebuh terkesan membabibuta membela kliennya sehingga menyampaikan hal yang bertentangan denganpendapatnya sendiripun dilakukannya.Menimbang uraian unsur sudah kami sampaikan secara gamblang dantegas bahwa
408 — 336 — Berkekuatan Hukum Tetap
PN.SBY kepada kuasa hukumPara Pemohon Kasasi di Indonesia, jelas terbukti Pengadilan NegeriSurabaya telah melanggar Pasal 17 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat (UndangUndang Nomor 18), sebagaimana terkutipsebagai berikut :Kutipan Pasal 17 UndangUndang Nomor 18:Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi,data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lainyang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untukpembelaan kepentingan Kliennya
1.HASTUTI RAHAYU
2.DWI HARTONO
3.TRI JOKO NUGROHO
4.Hastu Rahayu
Tergugat:
1.SRI SUWARNI
2.G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
3.EKO PRASETYO, SE
4.DWIYOGI RIKATANI
5.SUYATNA, SH
6.SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
7.HERU PRAYITNO,SH
8.ADI HENDRO PRASETYO,SH
9.Sri Mulayani Rahayuningsih SH
10.Adi Hendro Prasetyo
Turut Tergugat:
1.EDY NUGROHO
2.MUH ALIF
3.Y BENY TRI CAHYONO
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
5.Edi Nugroho
6.Y Beny Cahyono
7.Kepala Kantor Pertnahan Kabupaten Klaten
251 — 55
Menuruthemat Tergugat yang awam hukum, adalahtidak berperikeadilan apabila kesalahan terhadap Jual Beli antara suamiistri hanya dibebankan kepada pembeli atau penjualnya saja, ataupunkepada pemberi jasa layanan pembuatan Akta (Notaris PPAT), walaupunNotaris PPAT dalam peristiwa tersebut mempunyai kedudukan yang lebihtinggi dalam memahami hukum, karena Notaris PPAT yang biasanyaSarjana/Magister Kenotariatan tentu lebin menguasai pengetahuan hukumdaripada kliennya, yaitu pembeli dan penjual.
96 — 19
Pandangan Hakim/Majelis Hakim, digambarkan sebagaipandangan objektif dari posisi yang objektif pula;Menimbang, bahwa terhadap hal demikian, Majelis Hakim sangatmemahami jika pendapat Penasihat Hukum Terdakwa hampir seluruhuraian pembelaannya hanya konsentrasi pada hal yang bersifat subjektifdan hanya bertumpu kepada kepentingan Penasihat Hukum Terdakwasendiri demi membela kepentingan hukum kliennya, dan hal tersebutadalah sangat wajar dengan posisinya sebagai Penasihat Hukum.
Supartiningsih
Tergugat:
1.Triska Damayanti, SH
2.Rina Fachrudin, SE
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
106 — 90
Pangabean ,1992:41) :1 ) persyaratan persyaratan untuk penyalahgunaan keadaan ekonomiis ; Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yanglain ; Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian ;2) persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif , sepertihubungan kepercayaan Notaris dengan Kliennya.
MUSTOFA
Terdakwa:
YOGA SUARDANA Als. MASWADI Als. MASWADY.
272 — 145
04/12/2012 ITR DB 9,630,000 2773138851 IDR IDA TRISNAWAFI Halaman 40 dari 151 Halaman Putusan Nomor : 1480/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR. 05/09/2013 ITR DB 6,730,000 2773138851 IDR IDA TRISNAWATI JUMLAH 227,796,753 Bahwa IDA TRISNAWATI adalah istri dari HATTA, saksi biasa memanggilnyaibu AIDHA, pemilik PT TRANS BORNEO dan Transaksi CR dan DB denganIDA TRISNAWATI adalah terkait pekerjaan pengiriman barang yang dilakukanoleh PT TRANS BORNEO yang kliennya dari saksi.
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
275 — 194
Bahwa setelah mengetahui pada Bulan Juni 2015 terdapat kegiatan pembangunan GedungKantor Dinas Provinsi Papua Barat di tanah milik PONIMAN orang tua dari KARTIKA NINGSIH,WINARSIH dan SARJONO maka kemudian JOHANIS BALUBUN, SH alias AIS mendatangi HENDRYWAILAN KOLONDAM, SH dan AMUS YANTO WIE, ST menginformasikan di atas tanah yang dibangunGedung Kantor Dinas Provinsi Papua Barat yang merupakan tanah yang sudah disepakatipembeliannya dengan LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK terdapat tanah milik kliennya seluas
218 — 199
bahwa pemberian Kuasa baik dari Penggugat maupunTergugat kepada Kuasa Hukumnya masingmasing telah memenuhi ketentuanSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai dan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat sehingga Kuasa Hukum baik Penggugat maupun Tergugat mempunyaihak (persona standi in judicio) untuk mewakili kliennya
140 — 389
inidan terhadap kumulasi penyelesaian perkara harta bawaan bersamaan dengantuntutan harta bersama yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkanselama masih ada keterkaitan yang erat, hal tersebut sejalan memahami Pasal35 dan Pasal 36 ayat 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 66 danPasal 86 undangundang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat dalam berpekara initelah diwakili oleh kuasa hukumnya, terhadap kuasa hukum tersebut telahmelengkapi administrasi untuk mewakili kliennya
302 — 67
obyekperkara gono gini Perkara Perdata No : 2748/ Pdt.G/ 2013/ PA.Bwi antaraTergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dengan suaminya yang menjadihak dan bagian Pihak Pertama, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 777 K/Ag/2015 yang merupakan obyek dari perjanjian tersebut ;Menimbang , bahwa hal tersebut sebagaimana hukum kebiasaan yangtumbuh dalam masyarakat dan apalagi telah dibuat dalam suatu perjanjiantertulis, sebagaimana diterangkan dalam bukti P34 tentang advokad yangberhas il memenangkan perkara kliennya
207 — 681
melakukan tindak pidana penipuan dan/ataupenggelapan dengan menjual tanahtanah dan ruko milik Tergugat Illberdasarkan Akte Kuasa untuk Menjual tersebut yang cacat hukum, untukselanjutnya Kuasa Hukum Penggugat datang ke Kantor Tergugat untukmeminta Akte Perjanjian Kerjasama dan Akte Kuasa Menjual karenaPenggugatselama ini belum pernah diberikan oleh Tergugat.Bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada saat itu juga menanyakan kepadakaryawan kantor Tergugat (saat itu Tergugat tidak ada di kantornya),apakah kliennya
237 — 141
Karenahasil dari Pemeriksaan Setempat terdapat kesalahan yang nyatadimana termohon banding/ semula penggugat tdak dapat menunjukanbatasbatas tanah yang dikatakan miliknya kliennya tersebut hal yangsangat signifikan dimana tanah letak objek sengketa telah tumpangtindih, HAL TERSEBUT DITARMGAKN OLEH BADAN PERTANAHANKOTA PALEMBANG DAN BERSESUAIAN DENGAN ALAT BUKTISURAT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHONBANDING /SEMULATERGUGAT yaitu bukti TI.4 berupa surat keterangan SURATPEMBERITAHUAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
74 — 9
Pengacara berusaha agar hokum diterapkansecara tepat kepada kliennya. Singkatnya Pengacara berkewajiban membela hak dankepentingan terdakwa dalam batas batas yang dibenarkan hukum. Pengacara tidak bertugasmemutar balikan hokum, justeru Pengacara wajib menggunakan keahliannya agar hokumditegakan, hanya saja Pengacara berada di pihak Terdakwa, sehingga Pengacara selalumenonjolkan segala sesuatu yang menguntungkan Terdakwa, namun demikian tujuannyaadalah untuk mencari kebenaran dan keadilan.
369 — 489
Pajakdan memungut PPN dari lawan transaksinya (Pasal 18 UU PPN), kewajibanperpajakan seperti tersebut di atas memang seharusnya dilakukan olehPT.Unggul Citra Sejati sebagai PKP;Bahwa, Terdakwa menyadari Faktur Pajak PT.Unggul Citra Sejati inibermasalah karena tidak pernah ada penyerahan barangnya dan tidak adapembayaran kepada PT.Unggul Citra Sejati ;Bahwa, terdakwa pertama kali bertemu dengan Budhimin karena yangbersangkutan ingin memperoleh faktur pajak PT.Unggul Citra Sejati untukkepentingan kliennya
225 — 290
Copy Aplikasi kredit/surat keterangan kredit/summary atausejenisnya;f. coppy kontrakg. pengalaman debitur melakukan transaksi sejenis denganbeberapa pelanggan/kliennya minimal dua tahun terakhir;h. coppy laporan keuangan debitur untuk dua tahu terakhirsesuai dengan peraturan yang berlaku.ePT. ASEI memberikan Surat Keputusan LimitPertanggungan/KLP untuk setiap debitur yang telah diajukanaplikasinya oleh Bank;eSetelahn PT.
Copy Aplikasi kredit/surat keterangan kredit/summary atausejenisnya;c. coppy kontrakd. pengalaman debitur melakukan transaksi sejenis denganbeberapa pelanggan/kliennya minimal dua tahun terakhir;e. coppy laporan keuangan debitur untuk dua tahu terakhirsesuai dengan peraturan yang berlaku.ePT. ASEI memberikan Surat Keputusan LimitPertanggungan/KLP untuk setiap debitur yang telah diajukanaplikasinya oleh Bank;esetelah PT.