Ditemukan 3924 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — NIMRON VARASIAN
23275
  • diganti rugi olehPemprop Riau tersebut dan pada saat itu saksi sarankan untukpengembalian batas ke BPN Kota Pekanbaru yang hasil pengembalianbatas tersebut akan di overlay dengan sertifikat milik Pemprop dan Petapersil milik Pemprop selanjutnya BPN tidak bisa mengembalikan bataskarena yang bersangkutan tidak bisa menghadirkan sepadan tanahnya,maka peta tersebut tidak dikeluarkan oleh BPN ;Bahwa pada bulan Desember 2014 pengacara Marlinis menyampaikansomasi yang pada pokoknya mengakui bahwa tanah kliennya
    TPK/2016/PN.Pbrselanjutnya BPN tidak bisa mengembalikan batas karena yangbersangkutan tidak bisa menghadirkan sepadan tanahnya maka petatersebut tidak keluar di BPN selanjutnya pada bulan Desember 2014pengacara marlinis menyampaikan somasi yang pada pokoknyamengakui bahwa tanah kliennya termasuk yang dibebaskan oleh PempropRiau tepatnya tanah atas nama Murtadi seluas 14.500 M2 yangbersangkutan mengakui memiliki sertifikat hak milik atas nama MarlinisSyafar;Benar tanah tersebut sudah beralih menjadi
Register : 19-11-2014 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 533/Pdt.G/2014/PN.Bdg,.,
Tanggal 13 Agustus 2015 — HENRY TANJUNG dahulu LIE KENG SOEY LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, DKK
13327
  • Tiza Monestizawati, SH, dkksebagai kuasa dari Henry Tanjung dahulu Lie Keng Soey, cs, tanpamenyebutkan kliennya satu per satu, tidak jelas mengenai siapa sajayang memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mengajukangugatan dalam perkara a quo. Sebagai contoh pemegang SertipikatHGB No.379/Kelurahan Braga, PT.
Register : 28-03-2019 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat:
1.MAKAWI
2.Sadullah
3.Fachrul Rozy
4.Didin Zainudin
5.Shaiful Bahri
6.Maktub Efendi
7.Titin Suhartini
8.Neneng Yulyanah
9.Haji Mochamad Zen
10.Rana
11.MUHAMAD YASIN
12.MASPUPAH
Tergugat:
1.Haji Asikin
2.H. Nasri
3.H. Nasuki
4.Hj. Maanih
5.Hj. Asmanih
6.Hj. Asmaroh
7.Hj. Noamih
8.PT. Nusa Kirana Real Estate
9.PT. Summarecon Agung, Tbk
10.Notaris Willy Silitonga, SH
11.Notaris Handoyo, SH
12.Notaris Dewi Himijati Tandika, SH
13.Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat
14.Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua
15.Kantor Kecamatan Koja
16.Kantor Kecamatan Kelapa Gading
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
18.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Ahmad Yusuf
20.Ahmad Sanwani
21.PT. Bursa Efek Indonesia
455510
  • Bahwa perlu dipahami bahwa sesuai dengan tugas danwewenangnya sebagaimana ketentuan UU jabatan Notaris makanotaris harus bersikap tidak memihak dalam hal antara pihak terdapatpermasalahan diantara Para kliennya.9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notarisdiangkat oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HakAsasi Manusia yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14UUJN.10.
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 5/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
383184
  • ., M.Sc tidakdapat mewakili kepentingan kliennya langsung dalampersidangan di PTUN Banjarmasin ; Bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (1) UU Advokat menyatakan :Advokat, penasehat hukum, pengacara praktik dan konsultanhukum yang telah diangkat pada saat UndangUndang ini mulaiberlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalamUndangUndang Ini ; 222002 22n 2 nnn ne nen en nnn nnn n eneBahwa surat pernyataan pribadi Prof. Dr.
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 4/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU SEJAKA COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
408492
  • ., M.Sc tidak dapat mewakili kepentingan kliennya langsungdalam persidangan di PTUN Banjarmasin.Bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (1) UU Advokat menyatakan:Advokat, penasehat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yangtelah diangkat pada saat UndangUndang ini mulai berlaku, dinyatakansebagai Advokat sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Bahwa surat pernyataan pribadi Prof. Dr.
Register : 03-06-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Pkb
Tanggal 21 Oktober 2021 — Terdakwa : Syahrir als Musa Bin Makarakah (Alm) Jaksa : Apdiansyah Topani,SH.,MH
22576
  • Pada dasarnya penasehat hukum telahmemahami bahwa unsurunsur dalam pasal yang Penuntut Umum Dakwakantersebut bersifat alternatif sehingga salah satu Inti Delik (delictsbestanddelen)telah terbukti maka tidak ada kewajiban unsur lain untuk dibuktikan, namunsepertinya penasehat hukum sangat menggebuhgebuh terkesan membabibuta membela kliennya sehingga menyampaikan hal yang bertentangan denganpendapatnya sendiripun dilakukannya.Menimbang uraian unsur sudah kami sampaikan secara gamblang dantegas bahwa
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
408336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PN.SBY kepada kuasa hukumPara Pemohon Kasasi di Indonesia, jelas terbukti Pengadilan NegeriSurabaya telah melanggar Pasal 17 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat (UndangUndang Nomor 18), sebagaimana terkutipsebagai berikut :Kutipan Pasal 17 UndangUndang Nomor 18:Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi,data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lainyang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untukpembelaan kepentingan Kliennya
Register : 04-02-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kln
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.HASTUTI RAHAYU
2.DWI HARTONO
3.TRI JOKO NUGROHO
4.Hastu Rahayu
Tergugat:
1.SRI SUWARNI
2.G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
3.EKO PRASETYO, SE
4.DWIYOGI RIKATANI
5.SUYATNA, SH
6.SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
7.HERU PRAYITNO,SH
8.ADI HENDRO PRASETYO,SH
9.Sri Mulayani Rahayuningsih SH
10.Adi Hendro Prasetyo
Turut Tergugat:
1.EDY NUGROHO
2.MUH ALIF
3.Y BENY TRI CAHYONO
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
5.Edi Nugroho
6.Y Beny Cahyono
7.Kepala Kantor Pertnahan Kabupaten Klaten
25155
  • Menuruthemat Tergugat yang awam hukum, adalahtidak berperikeadilan apabila kesalahan terhadap Jual Beli antara suamiistri hanya dibebankan kepada pembeli atau penjualnya saja, ataupunkepada pemberi jasa layanan pembuatan Akta (Notaris PPAT), walaupunNotaris PPAT dalam peristiwa tersebut mempunyai kedudukan yang lebihtinggi dalam memahami hukum, karena Notaris PPAT yang biasanyaSarjana/Magister Kenotariatan tentu lebin menguasai pengetahuan hukumdaripada kliennya, yaitu pembeli dan penjual.
Putus : 24-07-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 201/Pid.B/2012/PN-PSP
Tanggal 24 Juli 2012 — Harry Jusman
9619
  • Pandangan Hakim/Majelis Hakim, digambarkan sebagaipandangan objektif dari posisi yang objektif pula;Menimbang, bahwa terhadap hal demikian, Majelis Hakim sangatmemahami jika pendapat Penasihat Hukum Terdakwa hampir seluruhuraian pembelaannya hanya konsentrasi pada hal yang bersifat subjektifdan hanya bertumpu kepada kepentingan Penasihat Hukum Terdakwasendiri demi membela kepentingan hukum kliennya, dan hal tersebutadalah sangat wajar dengan posisinya sebagai Penasihat Hukum.
Register : 06-05-2019 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
Supartiningsih
Tergugat:
1.Triska Damayanti, SH
2.Rina Fachrudin, SE
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
10690
  • Pangabean ,1992:41) :1 ) persyaratan persyaratan untuk penyalahgunaan keadaan ekonomiis ; Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yanglain ; Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian ;2) persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif , sepertihubungan kepercayaan Notaris dengan Kliennya.
Register : 30-11-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1480/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
YOGA SUARDANA Als. MASWADI Als. MASWADY.
272145
  • 04/12/2012 ITR DB 9,630,000 2773138851 IDR IDA TRISNAWAFI Halaman 40 dari 151 Halaman Putusan Nomor : 1480/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR. 05/09/2013 ITR DB 6,730,000 2773138851 IDR IDA TRISNAWATI JUMLAH 227,796,753 Bahwa IDA TRISNAWATI adalah istri dari HATTA, saksi biasa memanggilnyaibu AIDHA, pemilik PT TRANS BORNEO dan Transaksi CR dan DB denganIDA TRISNAWATI adalah terkait pekerjaan pengiriman barang yang dilakukanoleh PT TRANS BORNEO yang kliennya dari saksi.
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
275194
  • Bahwa setelah mengetahui pada Bulan Juni 2015 terdapat kegiatan pembangunan GedungKantor Dinas Provinsi Papua Barat di tanah milik PONIMAN orang tua dari KARTIKA NINGSIH,WINARSIH dan SARJONO maka kemudian JOHANIS BALUBUN, SH alias AIS mendatangi HENDRYWAILAN KOLONDAM, SH dan AMUS YANTO WIE, ST menginformasikan di atas tanah yang dibangunGedung Kantor Dinas Provinsi Papua Barat yang merupakan tanah yang sudah disepakatipembeliannya dengan LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK terdapat tanah milik kliennya seluas
Register : 17-11-2020 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
218199
  • bahwa pemberian Kuasa baik dari Penggugat maupunTergugat kepada Kuasa Hukumnya masingmasing telah memenuhi ketentuanSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai dan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat sehingga Kuasa Hukum baik Penggugat maupun Tergugat mempunyaihak (persona standi in judicio) untuk mewakili kliennya
Register : 15-02-2018 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0273/Pdt.G/2018/PA.Tgm
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
140389
  • inidan terhadap kumulasi penyelesaian perkara harta bawaan bersamaan dengantuntutan harta bersama yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkanselama masih ada keterkaitan yang erat, hal tersebut sejalan memahami Pasal35 dan Pasal 36 ayat 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 66 danPasal 86 undangundang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat dalam berpekara initelah diwakili oleh kuasa hukumnya, terhadap kuasa hukum tersebut telahmelengkapi administrasi untuk mewakili kliennya
Register : 03-05-2017 — Putus : 16-11-0207 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Byw
Tanggal 16 Nopember 0207 — SRI WURYANTI, S.H lawan Hj. NURUL KHOTIMAH Binti SUPARDI
30267
  • obyekperkara gono gini Perkara Perdata No : 2748/ Pdt.G/ 2013/ PA.Bwi antaraTergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dengan suaminya yang menjadihak dan bagian Pihak Pertama, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 777 K/Ag/2015 yang merupakan obyek dari perjanjian tersebut ;Menimbang , bahwa hal tersebut sebagaimana hukum kebiasaan yangtumbuh dalam masyarakat dan apalagi telah dibuat dalam suatu perjanjiantertulis, sebagaimana diterangkan dalam bukti P34 tentang advokad yangberhas il memenangkan perkara kliennya
Register : 17-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 200/PDT.G/2014/PN DPK
Tanggal 1 Oktober 2015 — NY. RATNA PARAPAT Melawan 1. BETTY SUPARTINI,SH 2. SREVANUS SUNARYO dalam perkara ini digantikan oleh ahli warisnya SRI WAHYUNINGSIN, DORA KUSUMA ASTUTI, CHRISTIANTO CHANDRA KUSAUMA., Dkk
207681
  • melakukan tindak pidana penipuan dan/ataupenggelapan dengan menjual tanahtanah dan ruko milik Tergugat Illberdasarkan Akte Kuasa untuk Menjual tersebut yang cacat hukum, untukselanjutnya Kuasa Hukum Penggugat datang ke Kantor Tergugat untukmeminta Akte Perjanjian Kerjasama dan Akte Kuasa Menjual karenaPenggugatselama ini belum pernah diberikan oleh Tergugat.Bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada saat itu juga menanyakan kepadakaryawan kantor Tergugat (saat itu Tergugat tidak ada di kantornya),apakah kliennya
Register : 21-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 122/PDT/2018/PT PLG
Tanggal 17 Januari 2019 — 1. KOKO GUNAWAN THAMRIN; 2.JUNAIDI, ST; HAYATUDIN; Ny. LAMTANA; YUANA; Ny.ANI; SOPIAN MARLIUS; LIBERTY SEMBIRING; RUSMIDI; 3.SULAIMAN SALIM; 4.HERMAN SANTOSO; LAWAN 1. SUPRI; 2. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Wilayah Sumatera Selatan 3.ROYIS; 4.JAMINAH; 5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
237141
  • Karenahasil dari Pemeriksaan Setempat terdapat kesalahan yang nyatadimana termohon banding/ semula penggugat tdak dapat menunjukanbatasbatas tanah yang dikatakan miliknya kliennya tersebut hal yangsangat signifikan dimana tanah letak objek sengketa telah tumpangtindih, HAL TERSEBUT DITARMGAKN OLEH BADAN PERTANAHANKOTA PALEMBANG DAN BERSESUAIAN DENGAN ALAT BUKTISURAT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHONBANDING /SEMULATERGUGAT yaitu bukti TI.4 berupa surat keterangan SURATPEMBERITAHUAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Register : 22-03-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 12 Juli 2013 — Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma
749
  • Pengacara berusaha agar hokum diterapkansecara tepat kepada kliennya. Singkatnya Pengacara berkewajiban membela hak dankepentingan terdakwa dalam batas batas yang dibenarkan hukum. Pengacara tidak bertugasmemutar balikan hokum, justeru Pengacara wajib menggunakan keahliannya agar hokumditegakan, hanya saja Pengacara berada di pihak Terdakwa, sehingga Pengacara selalumenonjolkan segala sesuatu yang menguntungkan Terdakwa, namun demikian tujuannyaadalah untuk mencari kebenaran dan keadilan.
Register : 06-03-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 262/Pid.B/2018/PN Bdg
Tanggal 24 Mei 2018 — KANIASARI
369489
  • Pajakdan memungut PPN dari lawan transaksinya (Pasal 18 UU PPN), kewajibanperpajakan seperti tersebut di atas memang seharusnya dilakukan olehPT.Unggul Citra Sejati sebagai PKP;Bahwa, Terdakwa menyadari Faktur Pajak PT.Unggul Citra Sejati inibermasalah karena tidak pernah ada penyerahan barangnya dan tidak adapembayaran kepada PT.Unggul Citra Sejati ;Bahwa, terdakwa pertama kali bertemu dengan Budhimin karena yangbersangkutan ingin memperoleh faktur pajak PT.Unggul Citra Sejati untukkepentingan kliennya
Putus : 20-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 20 Januari 2015 — HADY MULYAWAN, SE, MM
225290
  • Copy Aplikasi kredit/surat keterangan kredit/summary atausejenisnya;f. coppy kontrakg. pengalaman debitur melakukan transaksi sejenis denganbeberapa pelanggan/kliennya minimal dua tahun terakhir;h. coppy laporan keuangan debitur untuk dua tahu terakhirsesuai dengan peraturan yang berlaku.ePT. ASEI memberikan Surat Keputusan LimitPertanggungan/KLP untuk setiap debitur yang telah diajukanaplikasinya oleh Bank;eSetelahn PT.
    Copy Aplikasi kredit/surat keterangan kredit/summary atausejenisnya;c. coppy kontrakd. pengalaman debitur melakukan transaksi sejenis denganbeberapa pelanggan/kliennya minimal dua tahun terakhir;e. coppy laporan keuangan debitur untuk dua tahu terakhirsesuai dengan peraturan yang berlaku.ePT. ASEI memberikan Surat Keputusan LimitPertanggungan/KLP untuk setiap debitur yang telah diajukanaplikasinya oleh Bank;esetelah PT.