Ditemukan 3979 data
83 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Voni Bintang Nusantara, apalagi pendapat BadanPemeriksa Keuangan yang seolah menyimpulkan bilaTerdakwa/Pembanding yang telah melangar Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;Bahwa meskipun demikian mencermati bukti yang terlampir dalamberkas perkara yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umim berupa Hasil Auditternyata Badan Pemeriksa Keuangan tidak satu) pun yangmenerangkan/menyatakan ataupun menyimpulkan bahwa Terdakwa jugaikut bertanggungjawab terkait dengan adanya kelebihan
549 — 477
Jadi di dalam asasatau prinsip syariah pun juga mengenal asas kebebasan berkonitrak jadipara pihak itu punya hak sepenuhnya untuk menyusun kontrak selamatidak melangar tadi kalau dalam konteks Hukum Positif selama tidak adaundangundang yang dilanggar.
Jadi di dalam asas atau prinsip syariah pun juga mengenal asaskebebasan berkontrak jadi para pihak itu punya hak sepenuhnya untukmenyusun kontrak selama tidak melangar tadi kalau dalam konteks HukumPositif selama tidak ada undangundang yang dilanggar.
100 — 157
Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja/ouruh dan pengurus serikat pekerja/oburuh selama dan sesudahmelakukan mogok kerja.Bahwa, berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun2003, Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan :Barang siapa melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Pasal 67 ayat (1), Pasal71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2).
101 — 34
35/KPU.Kota.006.435501/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan CalonWalikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa bakti20132018 yang Tidak Dibatalkan Majelis Hakim MahkamahKonstitusi atau masih sah dan berlaku, sehingga Tergugat telahmelanggar Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1)pasal angka 3 hurup d jo pasal 10 ayat (1) huruf d UndangUndang Republik Indonesia No. 8 tahun 2011 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 24 tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi dan atau melangar
172 — 45
Majelis Hakim maka perbuatan Tergugat I yang telah menguasaiobjek sengketa tanpa hak, dan perbuatan Tergugat II yang tidak dapat menyelesaikanproses pendistribusian lahan bagi warga peserta TSM sejumlah 61 (enam puluh satu) KKdan perbuatan Tergugat III yang memberikan izin usaha perkebunan kepada Tergugat Itanpa terlebih dahulu berkordinasi dengan Tergugat II kesemuanya dapat dipandang telahmelanggar hak subjektif orang lain (dalam hal ini hak Para Penggugat) dan perbuatantersebut pun telah pula melangar
191 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) karena telah melangar asasasas dan ketentuan yangdiatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang merugikan Para Penggugat sebagai konsumen Tergugat;5.
Terbanding/Terdakwa : PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU
153 — 86
ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentukSubsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair melangar
131 — 14
,menetapkan dan menyetujui pembayaran honorarium kepada anggota panitia yangditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 188.453522007, tanggal 28November 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi adalah perbuatan melawanhukum melangar :1.
,menetapkan dan menyetujui pembayaran honorarium kepada anggota panitia yangditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 188.453522007, tanggal 28November 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi adalah perbuatan melawanhukum melangar Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, melanggar Ketentuan berdasarkan SuratEdaran Menteri Keuangan Ub Dirjen Anggaran Nomor : SE132/A/63
ALI MUSTOFA, SH.
Terdakwa:
JOHAN, S.Pd.K Anak Dari PUDING
101 — 33
Foto coppy Rekening Koran/Buku Tabungan Penerimaan AnggaranDesaBahwa Kepala Desa Pasire harus mempertanggung jawabkanpengunaan dan anggaran desa yang tidak selesai dan mengakibatkankerugian negara setalah adanya hasil audit inpektorat Kabupaten Nunukansebesar Rp.584.929.918,00, sehingga kegiatan tersebut melangar Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yangbersumber dari APBN yang menyebutkan bahwa :Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturanperudangundangan
135 — 17
) dan ayat (3) UUNo. 31 Tahun 1999yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20Tahun 2001 yo Pasal 65 ayat (1) KUHP.Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun~ secarasubsidaritas, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaanPrimer terlebih dahulu) dan apabila dakwaan primer tidakterobukti maka akan dibuktikan dakwaan lainya, demikian pulasebalikbnya apabila dakwaan primer telah dapat dibuktikan makamajelis hakim tidak perlu) membuktikan dakwaan lainya ;Menimbang bahwa terhadap dakwaan primer melangar
Runi Widiastuti
Tergugat:
1.PT. IMSS
2.PT. INKA Persero
3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
191 — 65
orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.Bahwa mengingat diri TergugatIl tidak pernah melakukan perbuatanmelanggar hukum (onrechmatigedaad) terhadap Penggugat, yang haldemikian juga tidak pernah dikualifikasi oleh Penggugat dalamfondamentum petendi gugatannya, maka terhadap point 10 petitumgugatan Penggugat dimaksud, haruslah dinyatakan ditolak saja.Bahwa apabila dalam petitum gugatan, diri TergugatIl dikualifikasi olehPenggugat sebagai telan melakukan perbuatan melangar
1.EDWIN B. TUMUNDO, S.H., M.H.
2.FENY ALVIONITA, S.H.
Terdakwa:
JAMES ADOLF MAMANGKEY
108 — 74
tujuh ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagaiberikut:( Saldo buku System SAP Stock fisik) x Harga pasaran stock (di bulanterjadinya Selisih )TABEL PERHITUNGAN KERUGIAN Stock SALDO Stock Selisih Harga Jumlah KerugianBUKU FisikSYSTEM (MT) (Rp/Mt) (Rp)SAP (MT) (MT) RCNO 1,904.900 1,697.790 (207.112) 9,429,750 (1,953,013,336) CNO 2,818.850 297.727 (2,521.123) 8,612,219 (21,712,466,512) CPO 966.255 942.256 (23.999) 6,498,182 (155,949,870) TOTAL (23,821,429,718) Perbuatan terdakwa telah melangar
SAUT TARULITUA SIMAMORA,
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEJAGUNG R.I. Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
132 — 21
Pemohon yang Berprofesi Sebagai Wartawan dan Menjalankan TugasJurnalis Ditetapkan Sebagai Tersangka Melangar Prosedur UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 199 Tentang Pers.1.Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berprofesi sebagaiWartawan di Media Online yang bernama : MEDIAMETROTODAY.COMdengan Kartu Anggota Pers Nomor : 01/KP/Metro/III/2020 ;Media Online yang bernama MEDIAMETROTODAY.COM, telahberbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan telah mendapatpengsehan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak
Terbanding/Tergugat : FATMAH
70 — 46
JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN PENAFSIRAN SUATU NORMA YANGSECARA JELAS MELANGAR KEHENDAK PEMBENTUK UNDANGUNDANG MENGENAI MAKSUD DIBENTUKNYA NORMA TERSEBUT1)2)3)4)Bahwa PEMOHON BANDING (semula PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI) sangat keberatan atas Putuban JUDEXFACTI TINGKAT PERTAMA yang menyatakan Gugatan PEMOHONBANDING (semula PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI)tidak dapat diterima;Bahwa JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA membuat pertimbanganhukum yang menyatakan Gugatan PEMOHON BANDING (semulaPENGGUGAT
117 — 49
Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif,maka hal tersebut memberikan kekuasaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkandakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasal dalamdakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar
66 — 17
Wahyu Aji Persadaserta menyerahkan barang tidak sesuai spresifikasi jelas telah melangar aturandalam Dokumen Pengadaan tersebut.Bahwa serangkaian tindakan / perbuatan Terdakwa Terdakwa selaku Penyedia Barangdalam proyek Bantuan Subsidi Harwdware dan Software Pembelajaran SMP tahun 2011 diKabupaten Wonogiri baik atas nama perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. Permata Tujuhatau mengatasnamakan 4 (empat) perusahaan lain yaitu CV. Karyo Mejo, CV. Wahyu AjiPersada, CV. Wahyu Santoso, dan CV.
35 — 18
Menyatakan terdakwa TIOPAN SITOHANG, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Menyalagunakan Niaga BBM yangdisubsidi pemerintahsebagaimana yangdidakwakan dalam Dakwaan melangar Pasal 55Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi.2.
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ODE FIRMAN Als LA PIMA Bin LA MANDIA
2.LA ODE RISWAN Bin LA ODE ISARA
3.LA ODE UNTU Als BA UNTU Bin LA ODE SIARA
4.LA JAHALI Bin LA DENCI
5.LA ODE ADIMAN Als GERI Bin LA ODE RAMLI
6.YATMIKO, S.Pd Bin LASMIN
7.LA ODE AMIR Als AMIR Bin LA ODE SAANI
103 — 50
adalah tidak sah karena pemeriksan saksisaksi, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapantersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, walaupun kamimemahami bahwa sudah tidak relevan lagi kami membahas masalah penetapanTersangka dalam tahap persidangan pokok perkara tetapi setidaknya kamiingin menunjukan kepada Majelis Hakim bahwa ada yang salah dalampenyelidikan dan penyidikan kasus ini dan memang sengaja dipaksakanoleh penyidik dan JPU walaupun jelasjelas melangar
896 — 526
tidak tidakdapat dilanjutkan pemboran, dan pemboran hanya dilaksanakan dengan rig baru);Dan sesuai ketentuan Pasal 2 Amandemen untuk mengganti rig yang baru sampaidengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pada tanggal 31 Agustus 2014,namun faktanya Pemohon pailit meninggalkan lokasi proyek dengan membawaseluruh peralatan pemboran, padahal pekerjaan belum selesai;Tagihan standby rate (Tarif Harian Siaga) di dalihkan sebagai m akibat Pemohon Pailittelah memperbaiki rig lama, dan secara nyata telah melangar
158 — 46
Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melangar pasal 163 ayat (2)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada ParaPenggugat masingmasing: Halaman 27 dari 108 halaman, Putusan Nomor: 9/Padt.SusPHI /2017/PN.