Ditemukan 4004 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-03-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 106/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 29 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Diwakili Oleh : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
Pembanding/Tergugat IV : PT. BANK MAYBANK INDONESIA CABANG MEDAN Diwakili Oleh : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
Terbanding/Penggugat : Ir. DJOESIANTO LAW
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA MEDAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. BALAI LELANG SUKSES MANDIRI
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
452130
  • Pasal 20ayat (1) huruf (a), pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukanoleh pemegang hak tanggungan atas kekuasan sendiri dan harusdidasarkan pada janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (pasal 1178ayat (2) KUHPerdata), sehingga merupakan suatu pelaksanaan dari suatuperjanjian dan dengan dilengkapi grosse akta yang berirahirah "DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga sudahsepatutnya pelaksanaan lelang ini dibawah pimpinan Ketua PengadilanNegeri yang kemudian akan bertindak
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
252153
  • atas nama MAHMUD NIP berupa datayuridis di Kelurahan Labuan Bajo dan Kecamatan Komodo, ALFANDRI aliasAndi mendapat uang dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yangditerima oleh ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp. 280.000.000, (dua ratusdelapan puluh juta rupiah).Bahwa terhadap alas hak tanah DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sebelumditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa melaporkan keAGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA selaku Pemegang Kekuasan
    Atas laporandari Terdakwa tersebut, AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA yang mempunyaikewenangan sebagai Pemegang Kekuasan Barang Milik Daerah menyetujulagar ditandatangani, padahal AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA mengetahuisecara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat diKarangan/Torro Lemma Batu Kallo adalah luasnya kurang lebih 30 Hasebagaimana hasil rapat FORKOMPINDA dan GASPAR PARANG EHOK, H.RAMANG ISHAKA dan MARTHEN NDEO.
    ADAM DJUDJE di bawahpengawasan Pengacara/Advocad GABRIEL MAHAL dan MUHAMMADACHYAR sedangkan MUHAMMAD ACHYAR mengetahui pasti tanah tersebutmilik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai orang yang melakukan dan turutserta melakukan yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan secaraberlanjut yang dilakukan oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA sebagaiPemegang Kekuasan Barang Milik Daerah pada tahun 2013 sampai dengantahun 2015, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA menyetujui data
    puluh lima juta rupiah), MARTHEN NDEO sebesar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah), MUHAMMAD ACHYAR sebesar Rp. 500.000.000, (limaratus juta rupiah), DAVID ANDRE PRATAMA menguasai tanah seluas 5 ha,ADAM DJUDJE penguasaan tanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapuramenuju lokasi tanah tersebut.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai orang yang melakukan dan turutserta melakukan yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan secaraberlanjut yang dilakukan oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA sebagaiPemegang Kekuasan
Register : 27-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 26/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : VERONIKA SYUKUR. Diwakili Oleh : Dr. Hendrik Jehaman, S.H.,M.H
4491605
  • SUKRI, dan tanah tersebut kemudian dijual kepada RUDYANTO SULIAWANmelalui BURHANUDIN dan ARMANSYAH dan NIZZARDO FABIO sebagai orangyang melakukan dan turut serta melakukan yaitu perbuatan menyalahgunakankewenangan secara berlanjut yang dilakukan oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUSDULA selaku Pemegang Kekuasan Barang Milik Daerah pada tahun 2013 sampaldengan tahun 2015, dimana AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA telah menyetujuidata yuridis dan data fisik untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (GHM) atasnama
    sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah),MUHAMMAD ACHYAR sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), DAVIDANDRE PRATAMA menguasai tanah seluas 5 Ha, ADAM DJUDJE penguasaantanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanah tersebutBahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai orang yang melakukan dan turut sertamelakukan yaitu perbuatan menyalangunakan kewenangan secara berlanjut yangdilakukan oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA selaku Bupati Manggarai Baratdan juga sebagai Pemegang Kekuasan
Register : 10-11-2011 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel
Tanggal 7 Agustus 2012 —
10264
  • terutang, menurut diasebenarnya tidak ada terjemahan pengertian novasi dalam UndangUndang tetapihal 119 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT SelProf.Subekti menterjemahkannya sebagai pembaruan hutang, tetapi kalau menurutSatrio pembaruan hutang hanya obyeknya yaitu prestasi hutang yang lama dihapusmenjadi prestasi yang baru; Bahwa biasanya terkait dengan Force Major kalau kita baca 1444 dan dalam doktrinForce Major itu bukan hanya bencana alam tetapi termasuk juga peraturanpemerintah, karena diluar kekuasan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
27421792
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Yang akibatnya bisa saja koruptornya dipenjara tetapihasil korupsinya tidak bisa dikembalikan kenegara karena kekayaanyang dikorupsi tidak berada dalam kekuasan diri koruptor.V.
Register : 26-01-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
1.HASOLOAN SITORUS
2.DENNI HENDARTO SITORUS
3.BRONSEN SITORUS
4.DESMON SITORUS
5.SIMON SAMPE SITORUS
6.RUDI HARTONO SITORUS
7.IRWANTO KRISMAN KASIANUS SITORUS
8.LAMBOK SITORUS
9.VANNY LAMRAYANI SITORUS
10.LISMER SITORUS
11.DORI UNTUNG LAMHOT SITORUS
12.BAGIOT BANGUN SITORUS
13.LANDO SITORUS
14.SURUNG SITORUS
15.FERDINAN SITORUS
16.CHANDRA SITORUS
17.ROBERTO KOKO GUNAWAN SITORUS
Tergugat:
1.Rahman Sitorus
2.Polmer Sitorus
3.Toga Maruli Sitorus
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir
9796
  • ., UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakimandan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:. DALAM KONVENSIA. DALAM PROVISI Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat Konvensi / Para TergugatRekonvensi;Halaman 112 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN BigB. DALAM EKSEPSI Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para PenggugatRekonvensi;Cc.
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Kpg
Tanggal 30 Mei 2017 — BENEDIKTUS SANI BABU Als. BENI
454319
  • Juli 2016 atas biaya keluargasendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebutdiatas Majelis Hakim tidak menemukan adanya keterkaitan / hubungankerjasama pihak yang bertugas sebagai perekrut dan pengurusan Passportmilik korban YUFRINDA SELAN dengan Terdakwa sebagai penyelenggaraHalaman 109 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kognegara yang ditugaskan untuk menyerahkan Pasport yang sudah selesaidicetak oleh saksi SUSANA LAKY ;Menimbang, bahwa dimana letak penyalahgunaan kekuasan
Register : 22-11-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 11-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492 K/TUN/2013
Tanggal 13 Februari 2014 — I. ALPIUS G., DKK., II. RUBEN KAMANDA., DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR., II. PT. SINAR INDONESIA MERDEKA (PT. SINDOKA);
159148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman (UUKekuasaan KeHakiman) yang menyatakan sebagai berikut:Pasal 23 UU Kekuasan Kehakiman;Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepadaMahkamah Agung oleh pihakpihak yang bersangkutan, kecuali undangundangmenentukan lain.3.
Register : 06-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL
Tanggal 14 April 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Dalam hal ini diwakili kuasanya : Dr.Dodi.S.Abdulkadir. Bsc,SE,SH.MH, Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Asep B Hermanto,SH.MH, Muhammad Ridwaan SH, Andreas Dony Kurniawan.SH, Merry.Ch Manurung,SH,MH Samuel Goklas,SH, Sri Hadimas Widajanto.SH.MH, Dr. Tommy Sihotang, SH.LLM , M.Taufan Eprom, SH,MH Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam MR & Partner Law Office berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 5 Maret 2015 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEMOHON ; M e l a w a n KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPK”), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-16/01-55/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 diwakili/dikuasakan kepada Chatarina Muliana Girsang. SH.SE.MH, Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Suryawulan, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Wawan Yunarwanto, S.H., M.H. dan Andi Suharlis, S.H., M.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------------- ”TERMOHON”;
254500
  • artikatakatanya secara dramatika kalo arti katakatanya tidak tidak memberimakna yang cukup takdirkanlah menurut tujuan jadi ada penafsiransecara telelogis dan kalo ternyata penafsiran tujuan nya pun tidakmemberikan gambaran yang jelas bisa ditafsirkan secara historis ataumulanya kententuan ini seperti apa tetapi juga penafsiran yangdilakukan tadi bahwa ini boleh adalah penafsiran secara sistematis karnahukum melihat sebagai sebuah sistem kuhak tidak berdiri sendiri kuhakpada hukumnya dengan undangundang kekuasan
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 502/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
9154
  • Bahwa dalam asasilmu hukum, suatu putusan pengadilan tidak boleh merugikan suatu pihakdiluar perkara.Berdasarkan hal tersebut diatas, Pelawan mengupayakan unit kendaraanobjek perkara kembali berada dalam kekuasan Pelawan sebagai pemeganghak milik secara fidusia, sebagaimana diatur dalam:Pasal 574 KUHPerdata yang menyatakan:Tiaptiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun jugayang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaanberadanyaBahwa dasar hukum tersebut telah
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Maret 2021 — Pemohon:
TITI SUMAWIJAYA EMPEL
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
230798
  • Andrew Darwis melakukan perbuatan memiliki Suatubarang milik orang lain yang ada dalam kekuasan bukan karenakejahatan sebagaimana inti delik dari Pasal 372 KUHP, sertaperbuatan Sdr.
Register : 19-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 643/Pid.B/2018/PN Smn
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
SANI GOENAWAN
1008
  • adalah suatu namayang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabiladitanyakan kepada orangorang yang secara nyata mengenal si petindak, tidakmengetahui nama tersebut;Menimbang, bahwa dikatakan memakai keadaan palsu, apabila sipetindak itu bersikap Seakanakan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan,martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya ataumengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatukedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu) kekuasan
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 50/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E.,M.M.
223180
  • ,M.H. yang berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasan Kehakiman Juncto UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung pada Pasal 30 ayat (2) dan (3), maka pendapat hukumtersebut wajib dimuat dalam putusan.Adapun pendapat hukum Hakim Anggota II tersebut disampaikan dalam pointerpointer sebagai berikut :Pertama, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
439150
  • Cherng Tay Indonesia (berkas perkara penuntutan terpisah),padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebutada hubungan dengan jabatannya, yakni Terdakwa Sofia Hartati Ringoringo,SE.
Register : 20-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.ADI BAYU KUSUMA,SH
2.R.ANDRA KURNIAWAN,SH.MH
3.ABDULLAH TAUHID,SH
4.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
5.WENDHY ANGGRAINI,SH
Terdakwa:
BENNY SUDRAJAT,S.Sos.M.Si Bin HARDIO
11046
  • tentuHalaman 95 dari 117 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN Plgjawabannya adalah tidak akan menyerahkan, sehingga kekuasan yang adapada Terdakwa adalah dikarenankan kedudukan Terdakwa sebagai ASN padaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten OKI, bukankarena jabatan Terdakwa sebagai kepala seksi Pendistribusian Alat kontrasepsi,dan atas pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan Penasihat Hukumterdakwa sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepatutnya dinyatakan ditolakdalam
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
301166
  • memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan a quo (HakimPraperadilan) akan memutus Permohonan Praperadilan a quo dengan arif danberani menegakkan keadilan, putuslah Permohonan Praperadilan a quo sesuaidengan buktibukti yang ada serta keyakinan yang dimiliki oleh Hakim Pemeriksa,tanpa terpengaruh dengan faktorfaktor lain diluar faktor yuridis.Menyadari bahwa Pemohon, yang tidak lain adalah sebagai rakyat pencarikeadilan dan Pengadilan yang tidak lain adalah sebagai suatu lembaga yangmenjalankan kekuasan
Register : 15-07-2013 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 296/Pdt.G/2013/PN.Bks.-
Tanggal 11 Februari 2015 — H. REMIN BIN PUNGUT sebagai Penggugat Melawan 1.SYAHRONI sebagai Tergugat I 2.H.NAMAN Bin PUNGUT sebagai Tergugat II 3. ABDULAH JUMAN BIN MADI sebagai Tergugat III 4. SUBUR Bin NEMON sebagai Tergugat IV 5. .T O L I B sebagai Tergugat V 6. WAWAN BURHANUDIN sebagai Tergugat VI 7. PARA AHLI WARIS Almarhum SAIMAN , yaitu SUPANDI, SANAN, AGUS dan ANI sebagai Turut Tergugat I 8. PARA AHLI WARIS Almarhum NIMAN , yaitu AMIR, POPON, MISNAN, MADI , INIK dan RAHMAT sebagai Turut Tergugat II 9. PARA AHLI WARIS dan AHLI WARIS PENGGANTI Almarhum H. AMAD SALIPIN alias AHMAD Bin SALIPIN selain dari SUBUR Bin NEMON sebagai Turut Tergugat III 10. PARA AHLIWARIS dan AHLIWARIS PENGGANTI Almarhum DJANUN bin ONTEL selain dari H.NAMAN bin PUNGUT dan ABDULAH DJUMAN sebagai Turut Tergugat IV
18862
  • obyeksengketa dengan tanpa seijin Para Penggugat Intervensi ;41.Bahwa demikian pula karena adanya kekhawatiran bagi Para Penggugat jikadikemudian hari meskipun dengan adanya putusan dalam perkara ini tanahyang menjadi obyek sengketa dinyatakan sebagai hak garapan ParaPenggugat Intervensi, maka patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hukuman bagi ParaTergugat Intervensi atau siapa saja yang setelah putusan ini merebut tanahobyek sengketa dari kekuasan
Register : 10-11-2015 — Putus : 20-05-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 20 Mei 2016 — Drs. H. Elwizar Barus
20086
  • Implikasi transparansidan akuntabilitas berpendapat bagi hakim yang diatur dalam UndangUndang Nomor. 48 Tahun2009 tentang Kekuasan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (2) yaitu Dalam sidangpermusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulisterhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, kemudian dalam ayat (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dipakai mufakatbulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
Putus : 29-06-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 0193/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 29 Juni 2015 — PIDANA - MUHAMMAD ARIES RAHARJO alias AFIEF ABDUL MADJID alias AFIEF alias ABU RIDHWAN
258121
  • cukup layak untuk dipakai kemudiansenjata api untuk laras panjang saksi lepas popornya kemudiandibungkus dengan menggunakan koran dan kemudian saksi lakban danmenyerahkannya kepada pemesan yaitu kepada Saudara Sutrisno;Bahwa untuk mendapatkan senjata api dari dalam Gudang Hapusmaupun Gudang Balkir tersebut saksi tidak meminta ijin kepadapimpinan, karena ketiga gudang yaitu Gudang Hapus, gudang Balkir danGudang Bengkel Perbaikan Senjata Api ringgan tersabut kuncinyatersimpan di Bengkel Senri dalam kekuasan
Upload : 29-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/PDT.SUS/2011
PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA ( PERSERO ) CQ. ERDIJANTO WAHYJOEDI, SH.; WASIRUN, DKK.
6558 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan sesuai dengan pasal 1 ayat (13) UndangundangNomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yangmenyatakan "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebutRUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasan tertinggidalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidakdiserahkan kepada Direksidan Komisaris"; Bahwa oleh karena itu penerapan pasal 72 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1)serta pasal 74 ayat (1) tidak dapat serta merta dilaksanakan karena adanyaketentuan pasal 80 ayat (2),