Ditemukan 3890 data
110 — 119
UndangUndang No.9 Tahun 2004, kKewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tatausaha negara secara absolut berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara.Hal ini dapat dipedomani Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.91/Pdt/2016/PT.Dps tanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya dalampertimbangannya menyebutkan :bevteeeeeaee Memerintahkan Turut Tergugat BPN Kota Denpasar untuk mencoretdari Register yang diperuntukkan untuk itu, atas Sertipikat Hak Milik Nomor :9183/Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689
85 — 40
,M.H. masing masingsebagai Hakim Anggota , untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar No.2/ Pen.Pdt /2019/PT.DPS tanggal 3 Januari 2019, putusan mana diucapkan dalam suatusidang yang terbuka untuk untuk umum pada hari : Senin tanggal 25 Maret 2019oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota ,Halaman. 177 dari 178 Putusan Nomor 2 / Pat /2019/PT DPSserta dibantu oleh WAYAN RAHADIAN,S.H.Panitera Pengganti, tanpa dihadirioleh
24 — 10
M E N G A D I L I;
Dalam Eksepsi;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
Dalam pokok Perkara;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat merupakan ahli waris sah dari almarhum Jero Padmawati;
- Menyatakan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 103/Pdt/ 2021/PT.Dps, tanggal 26 Agustus 2021
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
261 — 134
Fotocopy dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Bali, No.80/Pdt/2015/PT.Dps. tertanggal 12 Agustus 2015, lalu diberi tanda bukti P3;Halaman 261 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Padt.G/2019/PN Dps10.11.12.13.14.Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.92K/Pdt/2016, tertanggal 2 November 2016, lalu diberi tanda bukti P4;Fotocopy dari fotocopy Putusan No:482PK/Pdt/2018, tertanggal 6 Agustus2018 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Antara Kornelius WayanMega,
pada saatpembagian tanah dimaksud masih beragama Hindu ;Halaman 295 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Padt.G/2019/PN Dpse Tanah dengan luas 900 M2 (9 are) telah ditempati sebagai tempattinggal oleh Jero Mangku Wayan Medri bersama ayahnya yangbernama Ketut Narwi (alm);Menimbang, bahwa selanjutnya didalam putusan Pengadilan NegeriDenpasar Nomor : 383/Pt.G/2014/PN.Dps tertanggal 22 Januari 2015 (videbukti bertanda P2, T.I/II/III/IV27), Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor : 80/PDT/2015/PT.Dps
202 — 347
,sejak tgl. 19 Juni 2015 sd. tgl. 17 Agustus 2015;Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Denpasar (untuk tahap I), tanggal 4 Agustus2015, No. 78/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT.Dps., sejak tgl. 18 Agustus2015 sd. tgl. 16 September 2015;Hal 1 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.7.
Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Denpasar (untuk tahap Il), tanggal 9September 2015, No. 85/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT.Dps., sejak tgl.17 September 2015 sd. tgl. 16 Oktober 2015;Di depan persidangan Terdakwa di dampingi Team PenasihatHukum, Dr.
377 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Peninjauan Kembali perkara Praperadilan Nomor: 98PK/Pid/2007, tanggal 21 Januari 2008 (Bukti PPK5) yangmengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusanPraperadilan yang dalam pertimbangan halaman 18 menyatakan:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, permohonan Peninjauan Kembaliharus dinyatakan dapat dibenarkan dan terdapat cukup alasanuntuk membatalkan Putusan Pengadilan TlInggi No.35/Pid/PRAP/PT.DPS., tanggal 29 Mei 2007 dan MahkamahAgung akan mengadili
Terbanding/Terdakwa : Drs. I NYOMAN SEMPIDEN
132 — 41
HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan Benyamin Naramessakh, S.H.Hakim Ad Hoc PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiDenpasar, sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Nopember 2021, Nomor6/PID.SUSTPK/2021/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untukHalaman 190 dari 191 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2021/PT DPSmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan terbuka
Terbanding/Terdakwa : PUTU BUDIANI, S.E
149 — 97
Hakim Ad Hoc Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1Nopember 2021, Nomor 4/PID.SUSTPK/2021/PT.DPS tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumpada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2021, oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota serta Dewa Ketut Putra
162 — 125
,sejak tgl. 23122015 sd. 2022016 (dalam tahanan Kota Klungkung diSemarapura);5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 222016, No. 23/Hal. dari 480 hal putusan No. 46/Pid.SusTPK/2015/PN Dps .Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS., sejak tanggal 2122016 sd. tanggal2132016 (dalam tahanan Kota Klungkung di Semarapura);6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar
, tanggal 4 Maret 2016,No. 50/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS., sejak tanggal 22 Maret 2016 sd.tanggal 20 April 2016 (dalam tahanan Kota Klungkung di Semarapura);Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum masingmasing,bernama : Agus Sujoko, SH., I Ketut Suasana Nira Saputra, SH., Ika Nedy Wahyudi,SH., dan Pande Made Sugiartha, SH., semuanya Advokat, berkantor dan beralamat dikantor Biro Bantuan Hukum Yudistira Association, di Jalan Veteran No. 29Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal
69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1379 K/PID.SUS/2009Dilampirkan didalam berkas perkara ini ;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Ni Made Karnasihsebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 21/Pid.B/2009/PT.Dps. tanggal 8 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut umum tersebut ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 27 November2008 No. 77/Pid.B/2008/PN.SP. yang dimohonkan banding ;3.
maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batasminimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbanganyang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Factitelah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yangmemberatkan dan meringankan pemidanaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNo. 21/Pid.B/2009/PT.Dps
No. 1379 K/PID.SUS/2009Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 21/Pid.B/2009/PT.Dps. tanggal 8 Januari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriSemarapura