Ditemukan 4032 data
82 — 123
ROCHYAT NATAJOEDA telah bertentangan denganprinsipprinsip dasar dari GCG yang tertuang dalam Keputusan Menteri BUMNNomor : Kep117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek GoodCorporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara jo Keputusan Direksi PerumBulog Nomor : KD 64/DS2000/03/2005 tanggal 18 Maret 2008 tentang PedomanCorporate Governance di Lingkungan Perusahaan Umum Bulog khususnya prinsipprinsipe = Transparansi, ( Transparency)Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
95 — 40
DjenRumatumia adalah Kepala Sekolah MTS NEGERI Geser;Bahwa berdasarkan Juknis pengelolaan Dana Bos harus melaluipembentukan Tim Pengelola Dana BOS;Bahwa Tim Pengelola Dana BOS di SK kan oleh Kepala Sekolah;Bahwa Tim Pengelola Dana BOS harus diangkat berdasarkan SK Kepsek;Bahwa didalam Tim Pengelola Dana BOS harus ada Bendahara danPenanggungjawab Dana BOS;Bahwa Penanggungjawab Dana BOS didalam Juknis adalah KepalaSekolah;Bahwa dalam rangka untuk Transparansi Kepala Sekolah mengangkatKomite Sekolah
GEDE MAULANA, SH
Terdakwa:
IR. DEDI HERDIANSAH SUJAYA BIN H. ODJO SUDJADJA
107 — 24
olehTerdakwa dalam keterangannya Bahwa jumlah total uang yang Terdakwaterima adalah Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk honor monevstase 5 s/d 9, Rp.225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untukdibagikan ke Rektorat dan Yayasan dan Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah) untuk honor monev stase 1 s/d 4;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalampersidangan, Terdakwa menjelaskan bahwasanya Terdakwa menerima uangtersebut tanpa sepengetahuan Yayasan dan tidak ada transparansi
141 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sucofindo tidak puas atas transparansi penilaian terkaitpengalaman perusahaan, usulan teknis dan tenaga ahli sebagaibukti tidak ada verifikasi terhadap tenaga ahli maupun status kantorcabang PT. Sucofindo; PT. Sucofindo keberatan atas pengumuman lelang oleh Panitiakarena berdasarkan Keppres 80 untuk pengadaan di atasHal. 76 dari 443 hal. Put. Nomor 167 PK/PID.SUS/20178)Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) harus denganpersetujuan Menteri.
Sucofindopengalaman perusahaan, usulan teknis dan tenaga ahli sebagai buktitidak puas atas transparansi penilaian terkaittidak ada verifikasi terhadap tenaga ahli maupun status kantor cabangPT. Sucofindo ; PT. Sucofindo keberatan atas pengumuman lelang oleh Panitia karenaberdasarkan Keppres 80 untuk pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah) harus dengan persetujuan Menteri. Padakenyataannya tidak persetujuan Menteri sesuai dokumen PengumumanLelang;Hal. 134 dari 443 hal.
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
153 — 46
SUTARYA, S.Pd, MM.Pd selakuKepala SMPN 28 Kota Bekasi dan juga selaku Penanggungjawab DanaBOS adalah sebagai berikut :UMengisi, mengirim dan mengupdate data pokok pendidikan (Dapodik)secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ;Memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi rilldi sekolah;Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan datapeserta didik yang ada ;Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap ;Memenuhi ketentuan transparansi
terdakwa ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd selakuKepala SMPN 28 Kota Bekasi dan juga selaku Penanggungjawab DanaBOS adalah sebagai berikut :Mengisi, mengirim dan mengupdate data pokok pendidikan secaralengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ;Memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riildi sekolah ;Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan datapeserta didik yang ada ;Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap ;Memenuhi ketentuan transparansi
THERESIA MINARSIH.Bahwa Tugas dan kewenangan Terdakwa selaku penganggung jawab danaBOS Pusat adalah sebagai berikut:1)2)3)4)))6)7)8)9)mengisi, mengirim dan mengupdate data pokok pendidikan secaralengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil disekolah;memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan datapeserta didik yang ada;menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;memenuhi ketentuan transparansi
122 — 39
.:114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PS TBahwa keputusan MK Nomor: 48 Tahun 2013 dalam pertimbanganhukumnya menyatakan status keuangan BUMN merupakan KeuanganNegara tetapi kapan dikatakan kerugian negara harus diikuti pada bussinesjustment rush;Bahwa kerugian dalam BUMN tidak otomatis merupakan kerugian negarasejaun mengikuti bussines justment rush, misalnya ada resiko bisnis,perubahan kurs mata uang, sepanjang keputusan yang diambil sudahmemenuhi prinsipprinsip kehatihatian, kecermatan, transparansi danpelaporan
121 — 42
Arus Mediaada perusahaan yang tidak masukdalam untuk kegiatan ini penerbitnya yaitu Darul Hikmah, Kata HatiJavalitera Nusa Creative dan Transparansi Ideal yang bersatu payungdengan arus media.Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari BPAD Prov SumateraUtara tentang perihal permintaan catalog.Bahwa benar yang memesan buku kepada saksi bukan perusahaansesuai dengan surat dukungan yang saksi terbitkan namun kepada yangmemesan itu saudara Heri SulistyantoBahw sesuai dengan data saksi perlihatkan ada
1.ARDIANITA FEBRINIARTY
2.UCUP SUPRIATNA
Terdakwa:
Drs. SUNARYO
172 — 52
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehatc. Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan,d. Mendukung proses monitoring dan audit, dane.
EDDOWAN, SH.MH.
Terdakwa:
1.BAMBANG KRISYONO Bin SUYATNO
2.YONI OKTARIO SUNARTO Bin SUNYOTO
3.ARIF HIMAWAN Bin M. SUTRISNO
4.AGUS MUSHOFA Bin M. MAHRUS
183 — 114
2015 tentang ketentuanlelang agunan, surat edaran direksi nomor 037/DIRBMS/16 tanggal 1 juni 2016ketentuan lelang agunan revisi 1 dan memo dinas nomor MD.137/OPSDEV/X/14tanggal 15 Oktober 2014 tentang ketentuan penggunaan perkiraan tagihanlainnya yang setelah diperlihatkan ahli menerangkan merujuk pada pasal 34undang undang nomor 21 tahun 2008 disebutkan bank syariah dan UUS wajibmenyusun prosedur internal untuk menerapkan tata kelola yang baik yangmencakup mengenai pelaksanaan prinsip prinsip transparansi
473 — 369
Dengan demikian Penggugat selaku pemegangsaham publik minoritas menilai bahwa transaksi tersebutmengandung ketertutupan informasi, di mana tindakan tersebut tidakmenjalankan asas transparansi/keteroukaan transaksi padaperusahaan publik atau Tok maupun asas tanggung jawab tindakanTergugat 1, Tergugat 2 s/d Tergugat 4 kepada organ tertinggi yaituRUPS yang mana Penggugat adalah pemegang sahamnyaBahwa fakta adanya transaksi pengalihan/penjualan hak tagih ZCBtersebut sangatlah aneh dan diluar kKewajaran
830 — 1069 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 66 PK/Pid.Sus/2008244C.4.Bahwa tidak jelasnya putusan Judex Facti a quo adalah dalam haleksekusi putusan tentang 5 (lima) sertifikat tersebut yangbersangkut paut dengan penentuan harga 5 (lima) sertifikat tanahtersebut untuk pengembalian kerugian Negara ;Bahwa apabila putusan Judex Facti tentang 5 (lima) sertifikat tanahtersebut dilaksanakan "begitu saja" tanpa transparansi dankejelasan bentuk pelaksanaannya sematamata hanya dengancara menyerahkan 5 (lima) sertifikat tanah tersebut kepada PT.Bank
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
7.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
8.ENDANG ANAKODA.SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOHANA RACHEL SOPLANIT
173 — 155
Bahwa tidak ada penjelasan dari terdakwa pada saat pembayarantersebut dan tidak ada transparansi dari Pemerintahan Negeri Tawiri yangpada saat dipimpin Oleh Terdakwa Ir.
120 — 56
jasakepada PA atau KPA dengan Berita Acara Penyerahan;Halaman 206 dari 258 Putusan nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Srgh) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarandan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiaptriwulan;i) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang atau jasa;Sehingga dapat ditingkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaankeuangan negara/daerah yang dibelanjakan melalui prosespengadaan barang/jasa, dan dapat diciptakan keterbukaan,transparansi
1.LEUNARD TUANAKOTTA,SH
2.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
SALMON NOYA
78 — 81
barulah kami tahu karena adannya Infografiyang dipasang di tempat umum seperti di Kantor desa dan Pasar .Bahwa untuk upah kerja saksi pernah menandatangani kwintansiPernah menandatangani kwitansi saksi menerima langsung daribendahara bapa salmon Noya alias Mon secara langsung .Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bantuan pemberdayaan DanaDesa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto KecamatanSaparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d2017 Kabupaten Maluku Tengah karena tidak ada transparansi
178 — 66
PatraJasa yang mengangkat waktu itu adalah saksi sendiri, dan benar terjadi pada saatsaksi menjabat Dirut Pertamina, jadi pada waktu itu ada terjadi pergantian Direksidan sesuai dengan semangat Reformasi dan transparansi, dari sekian orang calondari luar dan dari dalam diseleksi kemudian diajukan didalam Rapat Pertamina danmereka dipanggil satusatu dan dia memberikan presentasi, dan pada waktu itulahsaksi kenal dengan TONY PRABOWO, dan setelah melalui tes dan disidangpresentasi dan TONY PRABOWO inilah
ALFIAN,SH
Terdakwa:
M. Rizaldy bin Hasyimi Amin
144 — 107
Memberikan keterangan ahli di Peradilan Tata Usaha Negara dalamperkara pemberian izin terhadap kasus Koprasi dengan PemerintahDaerah Ogan Komering Ilir Tahun 2010.Memberikan keterangan ahli dalam perkara Transparansi Surat TugasNomor : E2/25/ST/FH.UMP/III/2015 tertanggal Maret 2016.Memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana Korupsi SuratTugas Nomor : E2/55/ST/FH.UMP/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus2016..
I MADE SANTIAWAN, SH
Terdakwa:
NI KETUT WARTINI Als GEBROD
93 — 64
BPUPK dan Tim Pendanaan melakukan pemeriksaandokumen realisasi penyaluran setiap bulan dan melaporkankepada BKAD.UPK wajid menempelkan daftar seluruhnama kelompok penerima manfaat pada papan informasisebagai bentuk transparansi dan meminimalisir terjadinyakelompok fiktif.Hal.109 dari 231 halaman putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN Dpsj.BPUPK diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan secarasampling terhadap kelompok yang didanai.Bahwa Persyaratan Kelompok PNPM Mandiri:a)b)Cc)d)Umur kelompok sekurangkurangnya
237 — 135
.* Advokad Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UniversitasMuhammadiyah Jember 19921998* Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)Kabupaten Jember 20042007* Konsultan Hukum dan Kebijakan Program Transparansi danPartisipasi Kementrian Dalam NegeriBank Dunia 20062010* Komisioner Komnas Perempuan Periode 20072009 dan20102014 Staf Ahli Hukum dan Kebijakan Kantor ASAHI, 2015.* Direktur Eksekutif Institute Pemberdayaan Perempuan danAnak Indonesia (IPPAI),2015.* Konsultan Independent UNFPA, Program
665 — 1528
Itu adalah salah satu wujud untukmenghindari transparansi dan tidak ingin ketahuan adanyakemampuan finansial yang lebih dari pendapatan yang ia perolehdari tindak pidana. Ini adalah salah satu bentuk menyembunyikanatau menyamarkan; Bahwa dalam tindak pidana Pencucian Uang dikenal adanyapelaku aktif dan pasif. pendapat ahli terkait dengan penempatanuang hasil tindak pidana perpajakan menyamarkan denganHal.111 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.
80 — 35
Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaanpinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melaluipapan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihakyang membutuhkanq.
Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan,pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan menmfasilitasipengembangan usaha kelompok atau pemanfaatMembantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatinan,bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPMMandiri PerdesaanMendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaanpinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papaninformasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yangmembutuhkanMelakukan