dalamputusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat danbenar, oleh karena itu pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diambil alih dandijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkaraini di tingkat banding, karena dari keterangan saksisaksi, barang bukti danketerangan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengantepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telahterbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;Menimbang, perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebuttelah mencerminkan rasa keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 17 September 2015, Nomor :184/Pid.Sus/2015/PN.Pdl. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankandan oleh karenanya harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, makaberdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatperadilan;Mengingat Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.

No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal53(1) KUHP;Subsidair :Bahwa 1a terdakwa AKBAR Bin H. Dg.

No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isidari surat dakwaan tersebut, dan dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukankeberatan/Ekseps! ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukansaksisaksi :1. IRHAM Bin MUH.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusanPengadilan Negeri Tarakan Nomor : 69/Pid.Sus/2011/PN.Trk tanggal 9 Juni 2011,9haruslah diperbaiki mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untukselebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pidana, maka kepadanya dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan; Mengingat akan Pasal 100 C Jo Pasal 7 ayat 2 huruf a Undangundang No. 45Tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UUNo. 8 tahun 1981 (KUHAP) dan PeraturanPeraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 Juni 2010 Nomor :69/Pid.Sus/2011/PN Trk sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyisebagai berikut : 1 (satu) unit kapal KMN.

melakukan, turut melakukan atau yang menyuruhmelakukan perbuatan itu yaitu mereka terdakwa dengan sengaja memiliki, menguasai,membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikanyang menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalampasal 9 ayat (1).Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 jo pasal 9UU No. 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jopasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPMenimbang , bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telahmengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan## tidak akanmengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barangbukti berupa : Barang bukti di titipkan di Kejaksaan Negeri JemberMenimbang , bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksisaksi

pertimbangan hukumnyatelah mempertimbangkan segala hal yang terjadi dipersidangan dari bukti suratketerangan saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa akhirnya menarikkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pelanggaran terhadapkewajiban ia harus memiliki surat bukti perintah pelayaran kapal perikanan sehinggadikualifikasi sebagai nakoda berlayar tidak memiliki ijin berlayar (SPB) yangdikeluarkan oleh syahbandar berdasarkan ketentuan pasal 98 jo pasal 42 ayat (2) UUNo 42 tahun 2009 tentang

perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbanganhukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwaberupa pelanggaran administratif, karena tidak melengkapi pelayarannya denganSurat Bukti Laporan Kapal mengalami kerusakan akibat pelanggaran tersebut tidakmenimbulkan kerugian sekedar tidak tertib berlalu lintas dalam pelayaran sehinggapatut dan adil bila barang bukti berupa kapal Perikanan tidak dirampas

Pasal 100B UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ATAU dakwaanKEDUA: Pasal 86 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo.

Pasal 100B UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif,maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umumyang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan faktafakta hukum dipersidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebutmemilih langsung dakwaan PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Utara Provinsi Kalimantan Barat sebanyak kuranglebih belasan ekor berupa ikan pari dan ikan hiu kemejan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU No. 31Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c UU No. 45 Tahun2009 tentang

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan,dengan unsurunsur sebagai berikut :1.

maka unsurunsurnya terdiri dari dua bagian yaitu :I Unsur dakwaan pokok yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang;2 Dengan sengaja;3 Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;4 Memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkapan ikanyang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yangtidak sesuai dengan persyaratan atau alat tertentu dan/ atau alat penangkapanikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU No. 45 Tahun2009 tentang

perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;II Unsur dakwaan pendamping yaitu pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;15I.

status para terdakwatergolong bagian yang mana dari ketiga golongan diatas;Dalam hukum pidana untuk menyatakan seorang masuk dalam katagori pelaku makaperbuatan orang tersebut harus memenuhi syaratsyarat sebagai syarat seorang pelaku yakniperbuatannya harus meliputi seluruh unsur atau anasir dari suatu delik yang didakwakan;Menimbang, bahwa dari uraianuraian pertimbangan unsurunsur pada dakwaan pokokdiatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari pasal 85 UU No. 45tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhioleh perbuatan para terdakwa, karenanya status para terdakwa dalam perkara ini adalah orangyang telah melakukan seluruh unsur statusnya adalah sebagai pelaku, dengan demikian cukupberalasan bagi Majelis untuk menyatakan para terdakwa dikatakorikan sebagai orang yangmelakukan/ pelaku dari tindak pidana ini;Menimbang, bahwa dari uraianuraian pertimbangan diatas jelas telihat seluruh unsurbaik dakawaan pokok maupun dakwaan pendamping

ASII GT. 5 No. 3066 / DPKI /S.5 yang bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi diatas kapalserta barang bukti lainnya untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukumyang berlaku berikut,on Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100C UU RINo.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (Requisitoir) dari JaksaPenuntut Umum tertanggal 07 Mei 2013 Nomor.Reg.Perkara : PDM11/Rp.9/Ft.2

putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 17 September 2015, Nomor :186/Pid.Sus/2015/PN.Pdl. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankandan oleh karenanya harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, makaberdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatperadilan;Mengingat Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Bahwa Ia terdakwa LE VAN VUONG telah melakukan penangkapan ikantidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 45tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. n Selanjutnya kapal KM.

Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu mengatur tentang; Kewajiban untukmemiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) bagi setiap orang yang melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 102 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo.

Undang Undang No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitumengatur : Tentang pidana penjara dalam UndangUndang ini tidak berlaku bagitindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan40Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecualitelah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negarayang bersangkutan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsurnya

terdakwa DARWIS SIREGAR pada hari Senin, tanggal 25Januari 2021, sekitar pukul 05.34 WIB atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2021 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi03 16.353 N 100 31.726 E atau setidak tidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medanberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2)KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan sengaja di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidakmemenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat(1).

Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dengan sengaja memiliki, Menguasal,membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber dayaIkan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

DARWIS SIREGAR pada hari Senin, tanggal 25Januari 2021, sekitar pukul 05.34 WIB atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2021 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi03 16.353 N 100 31.726 E atau setidak tidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medanberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Ssesuai pasal 84 ayat (2)KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Nakhoda Kapal perikanan yang tidakmemiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42ayat (3).

trawl, jaring catrang atau pukat harimau, dan/atau kompressor ;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikandimaksud, Terdakwa menggunakan satu unit kapal yang bernama KMN NUSAINDAH 02 yang dilengkapi dengan alat untuk menangkap ikan, wadah penyimpananhasil tangkapan serta kompas sebagai petunjuk arah sehingga kapal yangdipergunakan oleh Terdakwa tersebut telah pula memenuhi kriteria dari kapalperikanan sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 No. 45Tahun 2009 tentang

Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, halmana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis pada bagian lain pertimbanganputusan ini ;Menimbang, bahwa di atas kapal Terdakwa turut ditemukan satu unit alat yangberdasarkan keterangan para saksi dan diterangkan juga oleh Terdakwa sendiriadalah berjenis jaring centrang atau lebih dikenal dengan pukat harimau, sedangkanpukat harimau sebagaimana ketentuan dan penjelasan Pasal 9 UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004

tentang Perikanan adalahtermasuk ke dalam jenis alat penangkap ikan yang dilarang untuk dipergunakan,oleh karena sebagaimana keterangan ahli Zulkarnain, S.st.Pi, mekanisme kerja daripukat harimau dapat merusak habitat lingkungan laut, termasuk merusak terumbukarang sebagai habitat tempat tinggal ikan dan mematikan beragam jenis kehidupanbiota air tidak hanya ikan yang secara tak sengaja turut tertangkap oleh alat yangmemiliki mata atau lubang jaring kurang dari 1 cm tersebut padahal sebenarnya biotaair

2004Tentang Perikanan dan Keputusan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun1980 Tentang Pelarangan Penggunaan TJrawls serta Peraturan MentriKelautan dan Perikanan Nomor :71/PERMENKP/2016 tentangpenempatan alat tangkap dan alat bantu penangkap ikan di wilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dalam PERMENKP Nomor:71/PERMENKP/2016 pelarangan tersebut diatur dalam pasal 21 Ayat (1),(2) dan (3)Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85Jo Pasal 9 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang

Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaandipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakanSurat Tuntutan Pidana tertanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.MenyatakanTerdakwa SYAIFUL AMRI NASUTION Als IFUL terbuktibersalah melakukan tindak pidana PerikananDengan sengaja memiliki,menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikandan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu

Pasal 42 Ayat (3) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsurunsur dari pasal dakwaanpertama dan pasal dakwaan kedua sebagaimana telah diuraikan diatas, hingga akhirnyaTerdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana

Pasal 42 ayat (3)UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 atas perubahanUU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

27 ayat 3, pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 3, pasal 35 ayat1, pasal 36 ayat 1, pasal 38, pasal 42 ayat 3, atau pasal 55 ayat 1 yangdilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil dipidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratuslima puluh juta rupiah), padahal dalam putusan hakim berdasarkan 100 B UU No.Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 1050/Pid.SusPrk/2018/PT MDN.45 tahun 2009 tentang perikanan tidak ada tercantum pasal 85 UU No 45 tahun2009 tentang

perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan yangdituntut oleh Penuntut Umum.3.

Pasal 7 ayat (2)butir c UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo.UU RI No. 45 tahun2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianakyang memerlksa pada tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnyatelah mengakatan bahwa terdakwa Mr.

yangdidakwakan kepada terdakwa; nanan Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi halhalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini,yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap20telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagianyang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini; ~~~~~a Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telahmenyusun surat dakwaan secara ALTERNATIF KOMULATIF, yakni : KESATU +: ~~~ rr rrr rrPERTAMA : Pasal 93 Ayat (1) UndangUndang No.45 Tahun 2009 Tentang

perubahan atas UU No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1l KUHPidana; KEDUA BI III IIIS I IIE EESPERTAMA : Pasal 93 Ayat (3) UndangUndang No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, DAN;KEDUA : Pasal 85 UndangUndang No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 Tentang perikananJo.

Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 84 ayat (1)Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN BikJo.

Unsur Setiap orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang", dalam unsurmenurut pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalahSetiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkandengan faktafakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi,keterangan terdakwa dan petunjuk maka jelas terungkap bahwa rumusan"Setiap orang", dalam