• M E N G A D I L I :

  • Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;---------
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 43/G/2018/PTUN.SMD tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
  • Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

• M E N G A D I L I :

  1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----------------------------------------------------
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/G/2018/PTUN-BDG tanggal 7 November 2018 yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------------------------------------------------------

  MENGADILI SENDIRI :

• strong>E N G A D I L I :

  • Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 43

  /G/2018/PTUN-MDN tanggal 10 Oktober 2018 yang dimohon banding;

• Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:43/G/2018/PTUNMDN tanggal 10 Oktober 2018, yang dimohonkanbanding;4. Berkas perkara serta suratsurat bukti dan surat lain yang diajukan parapihak dalam persidangan;5.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 239/PEN.HS/2018/PT.TUNMDNtanggal 3 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acarapembacaan putusan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alin duduk sengketa seperti yang terurai dalam SalinanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 43/G/2018/PTUNMDNtanggal 10 Oktober 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut :halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 239/B/2018/PT TUNMDNFORMUL02

/G/2018/PTUNMDN masingmasing tanggal 24 Oktober 2018;Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukanMemori Banding tertanggal 24 Oktober 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Nopember 2018 dantelah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding,Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi2/Terbandingdengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:43/G/2018/PTUNMDN masingmasing tanggal 1 Nopember

/G/2018/PTUNMDNmasingmasing tanggal 8 Nopember 2018;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehpihak Para Penggugat/Pembanding, Pihak Tergugat II Intervensi/Terbandingmelalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal15 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan pada tanggal 16 Nopember 2018 dan telah diberitahukan secarahalaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 239/B/2018/PT TUNMDNFORMUL02/PROKSIO1/KIMseksama kepada pihak

Para Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding danPara Tergugat II Intervensi2/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 43/G/2018/PTUNMDN masingmasing tanggal 16 Nopember 2018;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telahdiberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, Sesuai SuratPemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 43/G/2018/PTUNMDNmasingmasing

• Karena itu Majelis Hakim menyatakan Putusan No. 43/G/2018/PA.Lwk.

  /G/2018/PA.Lwk.

• ., juncto Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 43/G/2018/PTUN.SBY.:Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/20194. Mengadili Sendiri Perkara Tata Usaha Negara Nomor 226/B/2018/PTUN.SBY., juncto Nomor 43/G/2018/ PTUN.SBY.:5.

• Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 26/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Februari 2019 Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/G/2018/PTUNBDG,tanggal 7 November 2018;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat dan Para Termohon KasasiIl Intervensi/Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara.1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Surat Keputusan berupa:2.1.

• jabatan;14.Bahwa Obyek Gugatan bertentangan dengan UUD 1945sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yangmenyatakan pada pokoknya : hak untuk tidak dituntut atas dasarHalaman 16 Putusan Perkara No.187 / G/ 2019 / PTUNMDN15.hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidakdapat dikurangi dalam keadaan apapun (Putusan PTUN BandaAcehNo.35/G/2018/PTUNKPG,No.12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN KupangNo.36/G/2018/PTUNKPG,No.37/G/2018/PTUNKPG, No.38/G/2018/PTUNKPG, No.40/G/2018/PTUNKPG,No.43

  /G/2018/PTUNKPG,No.42/G/2018/PTUNKPG,No.44/G/2018/PTUNKPG,No.45/G/2018/PTUNKPG ; No 46/G/2018/PTUNKPG,No.49/G/2018/PTUNKPG).

  /G/2018/PTUNKPG, No.44/G/2018/PTUNKPG,No.45/G/2018/PTUNKPG, No.46/G/2018/PTUNKPG,No.49/G/2018/PTUNKPG).

  /G/2018/PTUNKPG,No.44/G/2018/PTUNKPG, No.45/G/2018/PTUNKPG,No.46/G/2018/PTUNKPG, No.49/G/2018/PTUNKPG).Halaman 30 Putusan Perkara No.187 / G/ 2019 / PTUNMDNBahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikeluarkan olehPPK yang notabene adalah Pejabat Publik yang disumpahdan dalam sumpahnya mengatakan antara lain setia dantaat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasidengan Pasal 281 UUD 1945 telah dilanggar maka PPK/Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan;.

• Bahwa sehingga demikian Obyek Gugatan bertentangandengan UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal28 UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : hak untuk tidakdituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasimanusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (PutusanPTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN KupangNo 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/PTUNKPG, No 43/G/2018/

  hidup,hak untuk tidak disiksa,hakuntuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama,hak untuktidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapanhukum ,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlakusurut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun(Putusan PTUN Banda Aceh No12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No 37/G/2018/PTUNKPG, No38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/PTUNKPG, No 43

  /G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No 49/G/2018/PTUNKPG) .

  Penggugat telah keliru memahami dantidak ada relevansinya mengkaitkan objek sengketa dengan mengutip danmemperbandingkan pertimbangan dan Putusan hukum Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh Nomor 12/G/2018.BNA dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Kupang Nomor 35/G/2018/PTUNKPG, No. 36/G/2018/PTUNKPG, Nomor 36/G/2018/PTUNKPG, Nomor 37/G/2018/PTUNKPG, No38/G/2018/PTUNKPG, Nomor 40/G/2018/PTUNKPG, Nomor42/G/2018/PTUNKPG, Nomor 43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, Nomor 45/G/2018/PTUNKPG, Nomor

• mengadiliperkara perdata Nomor . 04 /Pdt.G/2020/ PN.Sbw .tidak berwenang secaraabsolute, karena dalil gugatan Penggugat poin 6,7,8, 9, dan poin 10sebagaimana tersebut di atas jelas jelas menunjuk pada obyek sengketayang telah memiliki Sertifikat NO. 3457 dengan surat KeputusanKakantah Kabupaten Sumbawa NO. 825 / HM / BPN 52. 04 / 2016tertanggal 23 November 2016 seluas 5253 M2, yang menjadi milik Tergugatyang jelas jelas menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Jo perkara NO. 43

  / G / 2018 / PTUN.

  NO.1 Tahun 1991, sebagaimana tersebutdalam pokok pokok pikiran tersebut di atas, maka berdasarkan fakta hukum dilapangan dimana gugatan Penggugat ini secara keseluruhannya bersifat erorin obyekto / ne bis in idem dan eror in persona serta gugatanPenggugat tidak jelas alias kabur (obscuur Libel) Jo perkara perdataNO.08/Pdt.G/2019/ PN.Sbw Jo.perkara NO.43/G/2018/PTUN.MTR. dan masukwilayah hukum Tata Usaha Negara, maka dengan demikian halnyaPengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 24 Oktober 2019 No. 43/G/2018/PTUN.SBY. ;3. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; 4.

• 2011 ;Bahwa sehingga demikian obyek Gugatan bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 VUD NRI 1945yang menyatakan pada pokoknya : hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apapun (Putusan PTUN Banda Aceh No12/G/2018/PTUN.BNA , Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No 37/G/2018/PTUNKPG, No38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/PTUNKPG, No 43

  /G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No 49/G/2018/PTUNHalaman 17 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUNMDN.28.29.30.KPG) .

  /G/2018/PTUNKPG, No44/G/2018/PTUNKPG, No 45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No 49/G/2018/PTUNKPG) .

  quoyang ada sesudah Tindak Pidana In Casu terjadi dan bebas dariRumah Tahanan pada 2011 juga sebelum Peraturan PemerintahNo 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terbit.Sehingga UU dan PP tersebut diatas dapat dikatagorikan sebagairetroaktif (Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA ,Putusan PTUN Kpang No 35/G/2018/PTUNKPG, No36/G/2018/PTUNKPG, No 37/G/2018/PTUNKPG, NoHalaman 31 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUNMDN.38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No42/G/2018/PTUNKPG, No 43

  /G/2018/PTUNKPG, No44/G/2018/PTUNKPG, No 45/G/2018/PTUNKPG, No46/G/2018/PTUNKPG, No 49/G/2018/PTUNKPG).

• bertentangandengan UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalamPasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalahhak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun (Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA ,Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUNKPG, No36/G/2018/PTUNKPG, No. 37/G/2018/PTUNKPG, No.38/G/2018/PTUNKPG, No. 40/G/ 2018/PTUNKPG, No.Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 215/G/2019/PTUNMDN42/G/2018/PTUNKPG, No 43

  /G/2018/PTUNKPG, No.44/G/2018/PTUNKPG, No. 45/G/2018/PTUNKPG, No.46/G/2018/PTUNKPG, No. 49/G/2018/PTUNKPG).

  dan hati nurani,jhak beragama,hakuntuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadidihadapan hukum ,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukumyang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apapun(Putusan PTUN Banda Aceh No.12/G/2018/ PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No.35/G/2018/PTUNKPG, No. 36/G/2018/PTUNKPG, No.Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 215/G/2019/PTUNMDN37/G/2018/PTUNKPG, No. 38/G/ 2018/PTUNKPG, No.40/G/2018/PTUNKPG, No. 42/G/2018/PTUNKPG, No.43

  /G/2018/PTUNKPG, No. 44/G/2018/PTUNKPG, No.45/G/2018/PTUNKPG, No. 46/G/2018/PTUNKPG, No. 49/G/2018/PTUNKPG).

  Sehingga UUdan PP tersebut diatas dapat dikatagorikan sebagai retroaktifHalaman 33 Putusan Perkara Nomor 215/G/2019/PTUNMDN(Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA , PutusanPTUN Kpang No 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No. 37/G/2018/PTUNKPG, No. 38/G/2018/PTUNKPG, No.40/G/2018/PTUNKPG, No. 42/G/2018/PTUNKPG, No. 43/G/2018/PTUNKPG, No. 44/G/2018/PTUNKPG, No. 45/G/2018/PTUNKPG, No. 46/G/2018/PTUNKPG, No. 49/G/2018/PTUNKPG).

• tertanggal 21 Februari 2006 ; Fotokopi sesuai legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.231 501, tertanggal 20 Februari 2006 ; Fotokopi sesuai Legalisir Surat Pernyataan Menduduki JabatanNomor: 821.23/502, tertanggal 20 Februari 2006 ;Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor: 42/G/2018/PTUNKPG antara KRISTOFURUSMENJULANG, S.M sebagai Penggugat melawan Bupati ManggaraiTimur sebagai Tergu gat ; Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor: 43

  /G/2018/PTUNKPG antara Ir.

• tahun 2008;20.Bahwa sehingga demikian Obyek Gugatan bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : hak untuktidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hakasasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun (Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA,Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUNKPG, No36/G/2018/PTUNKPG, No 37/G/2018/PTUNKPG, No38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No42/G/2018/PTUNKPG, No 43

  /G/2018/PTUNKPG, No44/G/2018/PTUNKPG, No 45/G/2018/PTUNKPG, No46/G/2018/PTUNKPG, No 49/G/2018/PTUNKPG).

• KPG, 44/G/2018/PTUN.KPGdan 43/G/2018/PTUN.KPG (bukti Sesuai denganprint Out) ;Foto copy print out putusan Nomor : 46/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 28 Februari 2019 (bukti sesuai dengan print out) ;Foto copy print out putusan Nomor38/G/2018/PTUN.PDG, tanggal 10 Januari 2019(bukti sesuai dengan print out) ;untuk menguatkan dalildalil jawabannya Kuasa HukumTergugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy suratsurat yang telahdilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli ataufotocopynya

• ., tanggal 17 Februari 2016;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Direktorat Jenderal HakAsasi Manusia Kementerian Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: HAM.2HA.01.04325, Hal:Undangan Diskusi Penyusunan Rekomendasi, yang ditujukanKepada Daftar Terlampir, dan ditandatangani oleh DirekturPelayanan Komunikasi Masyarakat, tanggal 10 Oktober 2019beserta Lampirannya;Fotokopi dari print out, Putusan Nomor: 14/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 25 Juli 2019;Fotokopi dari print out, Putusan Nomor: 43/G/2018/PTUN.KPG

• Putusan Perkara Nomor: 201/G/2019/PTUN.MDNdiperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ,danhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalahhak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun(Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA,Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUNKPG, No36/G/2018/PTUNKPG, No 37/G/2018/PTUNKPG, No38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No42/G/2018/PTUNKPG, No 43/G/2018/PTUNKPG, No44/G/2018/PTUNKPG, No 45/G/2018/PTUNKPG, No46

• TAMBANGMINERAL MAJU (gugatan Nomor : 43/G/2018/PTUN.KDI);Bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah KEPUTUSANBUPATI KOLAKA UTARA Nomor: 540/205 tahun 2014 tentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KasmarTiar Raya tanggal 12 Juni 2014 dan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKAUTARA Nomor: 540/203 tentang Pencabutan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT.

• Usaha Negara , bahwa Pasal 2huruf (a) yang secara tegas dan nyata disebutkan bahwa Tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negaramenurut UndangUndang ini adalah Keputusan Tata UsahaNegara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; JunctoYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 252 K/TUN/Tahun 2000Tanggal 13 November 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor245 K/TUN/1999 Tanggal 30 Agustus 2001, Jo Putusan MahkamahAgung Nomor 189 K/TUN/2008 Tanggal 3 Desember 2008, JoPutusan Perkara TUN Nomor 43

  /G/2018 PTUNBNA Tanggal 03Januari 2019 di Pengadilan TUN Banda Aceh yang menegaskanbahwa Perbuatan Tender / Lelang merupakan suatu rangkaianperbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakanobjek Sengketa Tata Usaha Negara.2.