masih melakukanpembayaran cicilan dan tidak dalam keadaan insolvensi (tidak mampumembayar);. Bahwapada tanggal 18 Juni 2013 didalam surat kabar Analisa TermohonKasasi/Para Tergugat bersamasama dengan Turut Termohon Kasasitelah membuat iklan lelang atas objek yang dijaminkan oleh PemohonKasasi I/Pengugat , dimana assetaset tersebut juga telah dijaminkankepada pihak lain sebagaimana isi putusan Pengesahan PerdamaianNomor 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tangal 29 Agustus 2012.

Niaga Medan juncto Putusan Kasasi Nomor 728K/PDT.SUS/2012 bahwa ternyata Permohonan Pengakhiran PKPU yangdiajukan oleh Termohon Kasasi ditolak karena tidak memenuhi Pasal 285ayat (2) a, b, c, dan d UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 dan ternyataPemohon PKPU (Pemohon Kasasi ) masih melakukan pembayaran cicilandan tidak dalam keadaan insolvensi (tidak mampu membayar);.

juncto UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangMahkamah Agung;Adapun tindakantindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yangsalah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlakuadalah sebagai berikut:7.1 Kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan adalah tidakmenerapkan ketentuan Pasal 285 ayat (2) a, b, c, dan d UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 sebab ternyata Pemohon PKPU(Pemohon Kasasi I) masih melakukan pembayaran cicilan dan tidakdalam keadaan

insolvensi (tidak mampu membayar), Hal ini terungkapHalaman 12 dari 18 hal.Put.

Loka Rahayu PlywoodIndustries telah berada dalam keadaan "insolvensi", Juncto Pasal 142 ayat (2)huruf b Undangundang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang berlaku saat ini, maka PT. Loka Rahayu Plywood Industries tidak dapatlagi melakukan perbuatan hukum sebagaimana mestinya.

Loka Rahayu Plywood Industriestelah berada dalam keadaan "insolvensi", Juncto Pasal 142 ayat (2) huruf bUndangundang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberlaku saat ini, maka PT. Loka Rahayu Plywood Industries tidak dapatlagi melakukan perbuatan hukum sebagaimana mestinya.

Insolvensi"6 Bahwa dengan demikian, Debitor atau PT.

No. 29/PAILIT/PN.Niaga.Jkt.Pst adalahpenolakan perdamaian, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 292 Undangundang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepallitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang, demi hukum debitor langsung dalam keadaan insolvensi";b Bahwa dalam angka 4 pada suratnya, Tim Kurator PT.

Loka RahayuPlywood Industries (dalam Pailit) menyatakan "Bahwa dengan demikian debltor/PTLoka Rahayu Plywood Industries langsung berada dalam keadaan insolvensi sejakhari Selasa, tanggal 18 September 2012, dan oleh karenanya bagi Kreditur Separatisyang mempunyai jaminan hak kebendaan diberi kesempatan untuk melakukaneksekusl haknya dengan memperhatikan Pasal 55 ayat (1) jo.

insolvensi. ;5 Bahwa dimana kemudian, keadaan Insolvensi (tidak mampu membayar) ditetapkan olehHakim Pengawas melalui Penetapan No. 01/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby., tertanggal 14 Mei2013 yang amarnya menetapkan sebagai berikut:MENETAPKAN: Menyatakan bahwa harta pailit PT.

(Dalam Pailit) demi hukum berada dalam keadaan INSOLVENSI dengan segalaakibat hukumnya ; ==" ==" === Menyatakan bahwa keadaan insolvensi tersebut berlaku sejak tanggal RapatVerifikasi dan Pencocokan Piutang yaitu tanggal 14 Mei 2013 ;6 Bahwa setelah ditetapkan Turut Tergugat dalam keadaan insolvensi (tidak mampumembayar berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) UUK menyatakan:Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, KreditorPemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (

insolvensi (tidak mampuIMEI BAYA) eee ee eee eee eee ee eee en eee eeeBahwa dengan dinyatakan Turut Tergugat dalam keadaan insolvensi (tidak mampumembayar) sejak 14 Mei 2013, maka konsekuensi hukumnya Penggugat maupunkrediturkreditur yang merupakan pemegang hak jaminan kebendaan, mempunyai hakuntuk melakukan penjualan/eksekusi sendiri atas bendabenda yang menjadi agunan yangharus dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Juli 2013 atau 2 (dua) bulan sejak insolvensidan jika tidak berhasil maka jaminan

insolvensi (tidak mampu membayar) sebagaimanaketentuan pasal 178 ayat (1) UUK;Bahwa keadaan insolvensi Turut Tergugat (Dalam pailit)ditetapkan oleh Hakim Pengawas melalui Penetapan No. 01/PKPU/2013/PN.NAGA.Sby, tertangggal 14 Mei 2013 yangamarnya menetapkan sebagai berikut: MENETAPKANMenyatakan bahwa harta pailit PT.

(Dalam pailit) demi hukum berada dalam keadaan INSOLVENSI dengan segalaakibat hukumnya ;Meyatakan bahwa keadaan insolvensi tersebut berlaku sejak tanggal RapatVerifikasi dan Pencocokan Piutang yaitu tanggai 14 Mei 2013 ;Bahwa bedasarkan Pasal 59 ayat (1) UUK:; Dengan Tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasat 57, dan Pasal 58, Kreditor Pemeganghak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalamjangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan

Bahwa oleh karena dalam rapat pencocokan piutang, rencanaperdamaian yang diajukan oleh Debitor Pailit tidak diterima, makaberdasarkan ketentuan pasal 178 UU Kepailitan, harta pailit demihukum berada dalam keadaan Insolvensi;1.13. Bahwa keadaan Insolvensi atas harga pailit tersebut selanjutnyadipertegaskan dalam Penetapan Hakim Pengawas No.02/PKPU/2013/PN.Niaga.Mks. tanggal 11 April 2014;1.14.

Insolvensi;Bahwa keadaan Insolvensi atas harga pailit tersebut selanjutnyadipertegaskan dalam Penetapan Hakim Pengawas No.02/PKPU/2013/PN.Niaga.Mks. tanggal 11 April 2014;.

Bahwa Ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat(2) UU Kepailitan, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal hartapailit telah berada dalam keadaan Insolvensi, maka Kurator harusmemulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlumendapat persetujuan atau bantuan Debitor.

Rioka Ruru(Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi sehingga tugas Tim KuratorFirma Litha Brent & Co. Litha Brent, S.E. dan Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru(Dalam Pailit) melakukan pemberesan harta pailit Firma Litha Brent & Co.Litha Brent, S.E. dan Ahli Waris (Alm.)

Mks tanggal IlApril 2014 ; Bahwa Ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2)UU Kepailitan, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal harta pailittelah berada dalam keadaan Insolvensi, maka Kurator harus memulaipemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu mendapatpersetujuaan atau bantuan Debitor.

JAPELKOM) ditangguhkan sejak tanggal putusan pernyataan pailitdiucapkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari atau diakhiri lebin cepatpada saat dimulainya keadaan insolvensi, yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 56 ayat (1):Hak eksekusi Kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) danpihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaandebitur Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama90(sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan

Hal ini terobukti bahwaJudex Facti sendiri dalam pertimbangannya telah mengamini danmenyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan Termohon adalahsalah, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan putusannya padahalaman 20 Paragraf 3 yang menyebutkan :"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Termohon telahmenjual barang jaminan dalam masa stay atau sebelum Debitor PTJapelkom (dalam Pailit) dinyatakan dalam keadaan insolvensi, dengandemikian Maielis Hakim berpendapat Termohon telah melakukan

Judex Facti sebenamya telah menyadari terhadap PelaksanaanLelang yang dilakukan Termohon adalah telah menyalahi ketentuan hukumdan peraturan yang berlaku sebagai bentuk penyalahgunaan pranata(abuse) khususnya dalam Kepailitan, hal ini terbukti sebagaimana termaktubdalam Pertimbangan Putusannya (halaman 20 Paragraf 3) yangmenyatakan :"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Termohon telahmenjual barang jaminan dalam masa stay atau sebelum Debitor PTJapelkom (dalam Pailit) dinyatakan dalam keadaan

insolvensi, dengandemikian Maielis Hakim berpendapat Termohon telah melakukan perbuatanHal.14 dari 19 hal.

Menyatakan harta pailit dari Termohon PKPU/Debitor PT APOTIK NUSANTARA berada dalam keadaan Insolvensi sejak putusan ini dibacakan ;

5. Menghukum Termohon PKPU/Debitor PT APOTIK NUSANTARA untuk membayar imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri ;

6.

Kreditor sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untukmenuntut hartanya yang ~berada dalampenguasaan Debitor Pailit atau Kurator,ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90(sembilan puluh) hari sejak tanggal putusanpernyataan pailit diucapkan.e Pasal 57 ayat (1)Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saatkepailitan diakhiri lebin cepat atau pada saatHalaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2021/PN Tmgdimulainya keadaan

insolvensi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).e Pasal 178 ayat (1)Jika dalam rapat pencocokan piutang tidakditawarkan rencana perdamaian, rencanaperdamaian yang ditawarkan tidak diterima, ataupengesahan perdamaian ditolak berdasarkanputusan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, demi hukum harta pailit berada dalamkeadaan insolvensi.11.

Namun demikian, sesuaiPasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU masapenangguhan tersebut berakhir demi hukum pada saatdimulainya keadaan insolvensi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).Keadaan insolvensi sendiri berdasarkan Pasal 178ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU terjadi dalam halrencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima.Sebagaimana fakta hukum yang disampaikan dalamPutusan Pailit halaman 21 dan Surat Keterangantertanggal 04 Januari 2021 dari Hakim Pengawas yangdiangkat dalam kepailitan

Terkait pada Pasal 59 ayat (1), Pasal 178 ayat (1) mengaturmengenai masa insolvensi yaitu:Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencanaperdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima,atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit beradadalam keadaan insolvensi.5.

Omega Primawood (Dalam Pailit) beradadalam keadaan INSOLVENSI sejak tanggal 02 November 2009;3. Menyatakan PT. Omega Primawood (Dalam Pailit) dalam proses pembubaran sebagai perseroan;4. Menunjuk dan mengangkat Kurator PT. Omega Primawood (DalamPailit) sebagai LIKUIDATOR PT. Omega Primawood (Dalam Pailit).5. Menentukan biaya LIKUIDASI dan jasa LIKUIDATOR dibebankankepada harta (boedel) pailit;6.

No. 33/Pdt/2019/PT.DKI(1) Pembubaran Perseroan terjadi:e. karenaharta pailit Perseroanyang telah dinyatakan pailitberada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalamUndangUndang tentang Kepailitandan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang; atauKURATOR CUM LIKUIDATOR PT. OMEGA PRIMAWOOD pada tanggal 28Desember 2009, telah melakukan pembubaran PT. OMEGAPRIMAWOOD, antara lain dengan mengirimkan Surat No.245/KURATOR/MEGA/XII/2009 kepada Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia (BUKTI P8), Hal:1.

Omega Primawood(Dalam Pailit) di dalam surat kabar harian Kompas dan Pikiran Rakyat(BUKTI P9, P10) tertanggal 03 Desember 2009, antara lain jugadidapatkan keterangan bahwa,Sebagai konsekuensi hukum dari dimulainya keadaan insolvensi danakibat adanya Penetapan pembubaran PT. Omega Primawood (Dalam Pailit) (Debitur Pailit) sebagai perseroan, maka Kami akan melikuidasiDebitor Pailit sesuai ketentuan hukum yang berlaku mengenaipembubaran dan pelikuidasian sebuah perseroan.

OMEGAPRIMAWOOD telah Pailit sejak 15 September 2009 bahkan telah bubarsejak ditetapbkan dalam keadaan insolvensi berdasarkan PENETAPAN No.03/HP/X1/200944/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST;Menyatakan TERGUGAT tidak mempunyai hak, wewenang dan dasarhukum untuk meminta pertanggungjawaban atas tagihan bea masukdan/atau cukai dan/atau bentuk pajak atau pungutan atau kewajibanlainnya atas PT.

Omega Primawood yang telah dinyatakan Pailitdengan segala akibat hukumnya, dalam keadaan Insolvensi sehingga demihukum harus dinyatakan bubar dan likuidasi. Dengan demikian,pembubaran dan likuidasi PT.

Kasih Industri Indonesia dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) berada dalam keadaan insolvensi;

Kasih Industri Indonesia dan EkaWahyu Kasih (Dalam Pailit) berada dalam keadaan insolvensi;4. Menetapkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan imbalanjasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;5.

Kasih Industri Indonesia dan Eka WahyuKasih (Dalam Pailit) berada dalam keadaan insolvensi;Menghukum TERMOHON PKPU I/ PT.

Bahwa selanjutnya Tergugat dinyatakan dalam keadaan Insolvensi sejaktanggal 11 Januari 2016.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakandalam keadaan Insolvensi, maka Tergugat Il mengajukan penjualan di mukaumum berdasarkan Surat Nomor 013/ARR/PAPD/BLD/I/2016, tanggal 26Januari 2016 kepada Turut Tergugat I, dan telah dilakukan penjualan dimuka umum pada tanggal 26 Januari 2016 melalui Turut Tergugat atasjaminan atau agunan dari Tergugat yang telah dibebani dengan HakTanggungan dan Jaminan Fidusia oleh Tergugat II, berupa:1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03112, atas nama Tergugat ,seluas

berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga PadaPengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.SusPailit/2015/PN NiagaSmg, tanggal 22 Oktober 2015; dan dalam putusan tersebut telah ditunjukdan diangkat Hakim Pengawas dan Kurator, masingmasing adalah: Saudara Siti Jamzanah, S.H., M.H. selaku Hakim Pengawas; Saudara Agung Pribadi, S.H., selaku Kurator;Dalam dalil gugatannya, Para Penggugat pun secara tegas telahmenyatakan bahwa sejak tanggal 11 Januari 2016 PT Mitra SentosaPlastik Industri telah dinyatakan dalam keadaan

insolvensi;Memperhatikan dalil pengakuan Para Penggugat yang telah didukungdengan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri SemarangNomor 12/Pdt.SusPailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015dan adanya pernyataan bahwa PT Mitra Sentosa Plastik Industri sejaktanggal 11 Januari 2016 dalam keadaan Insolvensi, maka seharusnyaPara Penggugat sadar dan paham betul bahwa dengan dinyatakan Pailitdan dalam keadaan Insolvensi, maka konsekuensi yuridisnya adalahbahwa PT Mitra Sentosa Plastik Industri

Insolvensi sejak tanggal 11 Januari 2016;2.

Menyatakan demi hukum Harta Pailit Termohon PT Hotel Bahtera Jaya Abadi berada dalam keadaan insolvensi;6. Menunjuk sdr. Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon PT Hotel Bahtera Jaya Abadi;7. Mengangkat sdr. Antoni, S.H., M.H., Michael Pradipta Napitupulu, S.H., dan Abdusy Syakir, S.H., CLA. sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan Termohon/PT Hotel Bahtera Jaya Abadi;8.

Jermias Elias Daniel Abaruauntuk menguruskan segala sesuatu yang menyangkut kepentingannya kepadatergugatasli tetapi tidak berhasil; bahwa setelah Demianus Akihary meninggaldunia pada tanggal 6 Mei 1969 maka penggugatpenggugatasli telah berusahauntuk menghubungi pimpinan/Direktur perusahaan tergugatasli guna membicarakan soal saham No. 0233 tersebut namun juga tidak membawa hasil; bahwatergugatasli kini sudah berada dalam keadaan insolvensi dimana ia tidak sangguplagi untuk melinasi hutanghutangnya

Bahwa pengalihnan Piutang tersebut telah diberitahukan olehTERGUGAT kepada TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 harta pailit TURUT TERGUGAT telahdinyatakan berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana Berita AcaraRapat Pencocokan Piutang PT.

Adapun dengan dinyatakannya harta paailitTURUT TERGUGAT berada dalam keadaan insolvensi, makaberdasarkan Pasal 59 ayat (1) Jo. Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan danPKPU Jo. Pasal 6 Jo.

insolvensi sebagaimana Berita AcaraRapat Pencocokan Piutang PT.

Bahwa pengalihan Piutang tersebut telah diberitahukan olehTERGUGAT kepada TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 harta pailit TURUT TERGUGAT telahdinyatakan berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana Berita AcaraRapat Pencocokan Piutang PT.

Menyatakan demi hukum Harta Pailit Termohon PT Hotel Bahtera Jaya Abadi berada dalam keadaan insolvensi;6. Menunjuk sdr. Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon PT Hotel Bahtera Jaya Abadi;7. Mengangkat sdr. Antoni, S.H., M.H., Michael Pradipta Napitupulu, S.H., dan Abdusy Syakir, S.H., CLA. sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan Termohon/PT Hotel Bahtera Jaya Abadi;8.

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 292 UUK dengandibatalkannya Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalamPutusan Pengesahan Perdamaian, maka harta pailit Para Termohonharuslah langsung berada dalam keadaan insolvensi. Oleh karenanyaPemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara a quo untuk menyatakan demi hukum harta pailitPara Termohon berada dalam keadaan insolvensi;E. Penunjukan dan pengangkatan Hakim Pengawas dan kKurator;21.

Menyatakan harta pailit dari Para Termohon PKPU/PT Rendamas Realtydan Jane Christina Tjandra berada dalam keadaan insolvensi sejakputusan ini dibacakan;5. Menghukum Para Termohon PKPU/PT Rendamas Realty dan JaneChristina Tjandra untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus dan BiayaKepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;6.

.; Konkuren sebesar Rp. 64.902.312.146,; Konkuren USD 153.543 atau sebesar Rp. 2.123.960.319,;Bahwa selanjutnya TERGUGAT dinyatakan dalam keadaan Insolvensi sejaktanggal 11 Januari 2016.

MITRA SENTOSAPLASTIK INDUSTRI telah dinyatakan dalam keadaan INSOLVENSI ;. Memperhatikan dalil pengakuan PARA PENGGUGAT yang telah didukungdengan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No.12/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga.Smg. tanggal 22 Oktober 2015 danadanya pernyataan bahwa PT.

MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRIsejak tanggal 11 Januari 2016 dalam keadaan INSOLVENSI, makaseharusnya PARA PENGGUGAT sadar dan paham betul bahwa dengandinyatakan PAILITdan dalam keadaan INSOLVENSI, maka konsekuensiyuridisnya adalah bahwa PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI(Dalam Pailit) dapat dikatakan sebagai perseroan yang telah BUBAR; danbukan lagi sebagai Badan Hukum yang menyandang hak dan kewajiban ;Jika PT.

MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI telahdinyatakan PAILITdan dalam keadaan INSOLVENSI sejak tanggal 11Januari 2016 ;2. Ketentuan dalam UndangUndang RI.

MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI ketika dinyatakanPAILIT dan dalam keadaan INSOLVENSI, maka PT. MITRA SENTOSAPLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) tidak lagi menyandang dan memiliki HAKdan KEWAJIBAN untuk berindak baik di luar maupun di dalam pengadilan ;Halaman 32 dari 77 Putusan No. 09/Pdt.SusPLL/2016/PN. Niaga.Smg.Gugatan PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada SRI MUGAARTININGRUM, SE. sebagai TURUT TERGUGAT II adalah keliru (Error inPersona).1.

Menyatakan harta pailit Reni Kristiyani Setyawan, (Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi sejak putusan ini dibacakan ;6. Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses PKPU dan membebankannya kepada Reni Kristiyani Setyawan (Dalam Pailit) ;7. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya ;8.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal57 dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) harusmelaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktupaling lambat 2 (dua bulan) setelah dimulainya keadaaninsolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayatyeBerdasarkan UU No. 37/2004 Pasal 59 ayat 1 Tergugat mempunyai hak dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejakdimulainya keadaan insolvensi yaitu tanggal 13 September 2016untuk melaksanakan eksekusi jaminan

Putusan Sela No. 65/Pdt.G/2017/PN.Bag.dimulainya keadaan insolvensi yaitu tanggal 13 September 2016untuk melaksanakan eksekusi jaminan Hak Tanggungan.Berdasarkan hal tersebut di atas maka segala hal yang berkaitandengan tuntutan terhadap PENGGUGAT, terlebih lagi sudahditetapkan adanya putusan Pailit No.68/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 September 2016 olehPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, makagugatan a quo masuk dalam kewenangan Pengadilan Niaga JakartaPusat dan

insolvensi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 178 ayat (1)d.

Tanggapan Mengenai Pengadilan Negeri Kelas IA KhususBandung Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili danMemutuskan Perkara Gugatan (Eksepsi Kompetensi Absolut).Bahwa sebagaimana dalil Tergugat pada angka V, dimanadinyatakan bahwa Penggugat dalam keadaan insolvensi. Dimanasebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undangundang Nomor37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan PembayaranUtang yang berbunyi sebagai berikut:Halaman 74 dari 101.

insolvensi.

IBATKAN HARTA PAILIT DEBITOR LANGSUNGBERADA DALAM KEADAAN INSOLVENSI;24.Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 292 UUK, dengandibatalkannya Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalamPutusan Pengesahan Perdamaian, maka harta pailit Para Termohonharuslah langsung berada dalam keadaan insolvensi.

IVKARENA TERMOHON TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANTERMOHON SESUAI PERJANJIAN HOMOLOGASI MAKA PERMOHONPEMOHON TERKAIT KEADAAN INSOLVENSI DAN PENUNJUKAN Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor 06/Padt.SusPembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst. KURATOR SUDAH SELAYAKNYA DITOLAK OLEH YANG MULIA MAJELISHAKIM21.

Oleh karenanya seluruh dalildalil Pemohonlenmasux dalil menegenai permohonan keadaan Insolvensi danarnt ttOe ey 24:5. lapel faktafakta hukum tersebut di atas, Termohon memohona) shepdda 'Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat itikad baik Termohon iY Signy elaksanakan kewajiban Termohon kepada Para Kreditur sebagai: es fMmbangan hukum dalam memberikan Putusan dalam perkara a quo,sehingga Majelis Hakim memberikan kesimpulan dan Putusan untuk menyatakan menolak permohonan pembatalan Perjanjian Pembatalan