Bahwa Mahkamah Agung R.I. melaluiSEMA nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum HasilPleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan, dimana pada bagian Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno KamarPerdata merumuskan Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditursendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyeklelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri tanpa melalui gugatan;Menimbang, bahwa maksud

permohananbanding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama salinan resmiputusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, memori banding,kontra memori banding , berkas perkara dan suratsurat lain yang berkaitan,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan TingkatPertama telah tepat dan benar tentang terbuktinya bahwa pelelangan yangdilakukan oleh Tergugat II telah memenuhi syarat dan telah dilakukan sesuaidengan ketentuan hukum pelelangan

hak tanggungan, oleh karena itupertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alin sebagaipertimbangan hukum pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini padatingkat banding;Menimbang, bahwa mengenai alasan Pembanding/Penggugat yangdikemukakan dalam memori bandingnya menurut pengadilan tinggi tidak dapatdibenarkan oleh karena selain telah dipertimbangkan secara tepat dan benar olehPengadilan Tingkat Pertama, juga Penggugat/Pembanding tidak dapatmembuktikan bahwa pengalihan

ingin menyampaikan bahwa dalamrisalah lelang terdapat klausula pada lembar kelima dari Salinan Risalahlelang nomor : 222/2013 tanggal 31 Oktober 2013 alinea kedua betasyang berbunyi bahwa: "Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukandalam Risalah Lelang ini, maka penawar/pembeli tunduk pada hukumperdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia"; Selainitu dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 7 Tahun2012 angka XII dari Sub Kamar Perdata Umum, dinyatakan bahwa :"Pelelangan

Hak Tanggungan yang dilakukan oleh creditor sendirimelaluikantor lelang, apabilaterlelang tidak mau mengosongkan objekyang dilelang, tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan pasal200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan.

Karenaeksekusiitu adalah eksekusi perdata. apalagi menurut kami,lelang pasal 6 UUHT bukan lelang eksekusi akan tetapi lelang sukarela; Terkait dengan pasal 6 UUHT tersebut, telah kamijelaskan dalam pembelaankami sebelumnya bahwa dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)Nomor 7 Tahun 2012 angka XIII dari Sub Kamar Perdata Umum, dinyatakan"Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh /creditor sendirimelalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objekyang dilelang, tidak dapat dilakukan

sudah tiga kaliditegur oleh H ABD RAHIM RAUF untuk meninggalkan tanah tersebut danterdakwa tidak mau meninggalkan lokasi tersebut karena terdakwa belummengakui lelang tanah milik terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungSebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 12 September2012 pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum pada poin XIIIyang menyatakan bahwa pelelangan

hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur23sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objekyang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11)HIR melainkan harus diajukan gugatan, karena pelelangantersebut diatas bukanlelang eksekusi melainkan lelang sukarela; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dandihubungkan dengan fakta hukum diatas, maka menurut Hemat Majelis Hakimdalam perkara ini haruslah diselesaikan dengan gugatan

./2021/PT.SMGPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yangmenyatakan Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendirimelalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyeklelang, eksekusi lelang dapat langsung diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri tanpa melalui gugatan.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis tingkat bandingberkesimpulan, bahwa status kepemilikan tanah tersebut masih dalamsengketa

Menyatakan bahwa pelelangan Hak Tanggungan atas SertipikatHak Milik No. 73/Limbangan, seluas + 20.300 M2 (kurang lebih duapuluh ribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi JawaTengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Karanganyar, DesaLimbangan, sebagaimana dalam GS tanggal 06 Juni 1979, No.73/N/1979, tercatat atas nama DWI SAPTO (Tergugat I) yang akandilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2014 adalah batal demihukum karena masih ada proses sengketa di Pengadilan ;.

Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill secara tanggungrenteng untuk mengganti dana investasi milik Penggugat yang telahHalaman 16, Putusan No. 553/Pdt/2015/PT SMGdiinvestasikan diatas objek sengketa sebesar Rp.555.500.000, (limaratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sampai denganperkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;Menyatakan bahwa pelelangan Hak Tanggungan atas Sertipikat HakMilik No. 73/Limbangan, seluas + 20.300 M2 (kurang lebih dua puluhribu tiga ratus meter

./2021/PT.SMGPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yangmenyatakan Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendirimelalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyeklelang, eksekusi lelang dapat langsung diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri tanpa melalui gugatan.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis tingkat bandingberkesimpulan, bahwa status kepemilikan tanah tersebut masih dalamsengketa

./2021/PT.SMGPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yangmenyatakan Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendirimelalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyeklelang, eksekusi lelang dapat langsung diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri tanpa melalui gugatan.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis tingkat bandingberkesimpulan, bahwa status kepemilikan tanah tersebut masih dalamsengketa

tanggal lelang dan suratpengantar SKPT yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Bogor ;T16cT16dT16eT17aT17bT17cT17dT18surat tergugat No. 50/DivSam/BYB/1/2014 tanggal 10 Januari2014 perihal Rincian Hutang yang ditujukan kepada KepalaKPKNL Bogor ;laporan penilaian property KJPP Kampianus No. 003/KJPPKR/LRYB/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 yang diberikan kepadaTergugat ;surat pernyataan nilai limit No. 127/divSam/BYB/II/2014tanggal 3 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani olehTergugat untuk kepentingan pelelangan

Hak tanggungan a/nJhony Mallato ;surat kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang bogorNomor Spen86/WKN.08/KNL.03/2014 tanggal 14 Februari2014 perihal : Penetapan jadwal lelang yang ditujukan ke T1;surat kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang BogorNomor PEM196/WKN.08/KNL.03/2014 tanggal 18 februari2014 perihal : pemberitahuan lelang yang ditujukan kepadaJhony Mallato ;surat Tergugat No. 198/divSam/BYB/II/2014 tanggal 26februari 2014 perihal pemberitahuan lelang dan pengosonganyang ditujukan

/2011/Pn dpk untukpembayaran panjar anmaning sebesar Rp. 300.000 yangdisetorkan Tergugat kepada Pengadailan Negeri depoktanggal 21 maret 2011 ;Kwitansi Nomor 04/Pen.Pdt/Penc.sita Eks.HT/2011/PN Dpkuntuk pembayaran biaya pencabutan sita eksekusi sebesar Rp.1.000.000, (satu Juta rupiah ) yang disetorkan oleh Trgugat kepada Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 Oktober2013 ;kwitansi yang diterbitkan oleh kantor Hartono Tanuwidjaya &Partners pada tanggal 1 Desember 2010 untuk pembayaran feeOpsnal pelelangan

Hak Tanggungan Yang terdaftar a/n JhoniMallto sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yangdisetorkan oleh Penggugat ;surat Tergugat No. 078/Set/BYB/!

Hak Tanggungan yangdilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku, maka Tegugat dan Tergugat II telah terbukti tidak melakukanPerbuatan Melawan Hukum ( On rechtsmatige daad) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyataPenggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya, oleh karena itu petitum ketigaharuslah ditolak ;Menimbang, bahwa bukti bukti lain yang diajukan Penggugatternyata tidak bisa mendukung dalilnya , oleh karenanya haruslahdikesampingkan ;Menimbang

Sertifikat HakTanggungan II Nomor 01146/2010 juncto Akta Pemberian Hak TanggunganNomor 108/Banjarsari/2010, tanggal 28 April 2010, yang masingmasingsertifikat Hak Tanggungannya berkepala "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa" tersebut, telah dilaksanakan pelelangannyapada tanggal 30 Maret 2015 akan tetapi tidak ada peminatnya, makaprosedur tuntutan yang berkenaan dengan eksekusi pelelangan HakTanggungan tersebut dan segala sesuatunya adalah melalui bentukperlawanan (verzet) terhadap eksekusi pelelangan

Hak Tanggungan a quo,dan bukan dalam bentuk gugatan biasa.

tanah dan menurutMajelis Hakim terhadap tanah obyek sengketa dapat dilakukan eksekusi riil berupapengosongan, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) mengenaipembayaran uang paksa (dwangsom) harus ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada saat masihberlakunya Hasil Rumusan Kamar Perdata pada Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 14 s/d 16 Maret 2011 pada angka XIII tentang pelelangan

hak tanggungan yangdilakukan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak maumengosongkan obyek yang dilelang maka tidak dapat dilakukan pengosonganberdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR melainkan harus diajukan gugatan, tetapi kemudianpada tanggal 28 Maret 2014, saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, terbit SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakukan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman PelaksanaanTugas Bagi

Pengadilan yang salah satu isinya mengenai Pengosongan Eksekusi ObyekHak Tanggungan yang telah merevisi Hasil Rumusan Kamar Perdata tersebut di atassehinggga menjadi bahwa terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendirimelalui kantor lelang apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang makaeksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpamelalui gugatan ;Menimbang, bahwa selain hal di atas ternyata petitum Penggugat angka 7 jugatelah memenuhi Surat

Rumusan Hukum Sub Kamar Perdata Umum, butir 4, disebutkanbahwa:Permasalahan : Pengosongan Eksekusi Obyek Hak Tanggungan;Pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditor sendiri melalui Kantor Lelang,apabila Terlelang tidak mau mengosongkan objek lelang, apakahpemenang lelang dapat mengajukan eksekusi pengosongan secaralangsung kepada Ketua Pengadilan Negeri secara langsung atau harusmelalui gugatan;Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar:Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditor sendiri melaluikantor lelang

Menyatakan Proses Pelelangan Hak Tanggungan Nomor 232/2014Peringkat Pertama 30 April 2014 adalah bersifat melawan hukum dantidak dapat dilaksanakan;14. Menyatakan Pelaksanaan Eksekusi terhadap objek perkara dalamperkara 0001/PDT.G/Eks.HT/2016/PA.BKT adalah bersifat melawanhukum dan tidak dapat dilaksanakan;15.

pertama) berkewajiban melaksanakan haknya yaitumelakukan penjualan umum (lelang) guna memenuhi pasal 6 UndangUndang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaBendaBenda yang berkaitan dengan Tanah Junto Pasal 2 AktaPemberian Hak Tanggungan No. 211/2007 tertanggal 28 Mei 2007 yangdibuat oleh dan dihadapan HAJI ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH,Noteris di Kabupaten Jepara, sebagaimana tertuang dalam SertipikatHak Tanggungan Peringkat (pertama) No.679/07 tertanggal 14 Juni2007; Dan Pelaksanaan Pelelangan

Hak Tanggungan Tersebut telahsesual dengan Peraturan Hukum yang berlaku ;.

tujuhmeter perseg));Menyatakan cacat hukum yang berakibat tidak sah dan tidak mengikatakad kredit AlMurabahah Nomor 150.008660/MRH/LX/26032014tanggal 26 Maret 2014 antara Tergugat dan Tergugat Il denganTergugat IV;Menyatakan cacat hukum yang berakibat tidak sah dan tidak mengikatAkta Pemberian Hak Tanggungan (APTH) Nomor 82/2014 tertanggal 23April 2014;Menyatakan cacat hukum yang berakibat tidak sah dan tidak mengikatHak Tanggungan Nomor 232/2014 Peringkat Pertama 30 April 2014:Menyatakan Proses Pelelangan

Hak Tanggungan Nomor 232/2014Peringkat Pertama 30 April 2014 adalah bersifat melawan hukum dantidak dapat dilaksanakan;Menyatakan pelaksanaan eksekusi terhadap objek perkara dalamperkara 0001/PDT.G/Eks.HT/2016/PA.BKT adalah bersifat melawanhukum dan tidak dapat dilaksanakan;Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVmembayar Kerugian Materil Rp474.200.000,00 (empat ratus tujuh puluhempat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan kerugian immaterilsecara tunai dengan tanggung

Untuk itu sebagai instansi yangberwenang dibidang pelaksanaan pelelangan hak tanggungan, TergugatIl seharusnya menolak permohonan lelang dalam hal objek haktanggungan masih dikuasai dan ditempati oleh Debitur atau pihak lainyang menolak untuk mengosongkan objek hak tanggungan;Bahwa dengan demikian, ketentuan pasal 6 UU No 4 tahu 1996 tersebutselain harus ditafsirkan secara arif dan bijaksana juga harus ditafsirkansecara sistematis dengan mengacu pada Surat Edaran DepartemenKeuangan Republik Indonesia

SE23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang Hak Tanggungan.Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengadangada,tidak berdasar hukum dan hanya merupakan asumsiasumsi sepihak dariPenggugat dalam mengartikan peraturan perundangundangan terkaitpelelangan.Bahwa dapat dipahami, pelelangan dalam permasalahan a quomerupakan pelelangan Hak Tanggungan, dimana sesuai denganSertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Bogor yang berkepala

Karenanya pelaksanaan lelang Hak Tanggunganterhadap agunan kredit Obyek Gugatan yang dilakukan melaluiperantaraan KPKNL Bogor sudah sah secara hukum dan mengikat.Menimbang, bahwa Tergugat Il mengajukan dalildalil dan untukmembuktikan dalilnya, Tergugat Il mengajukukan Bukti T.ll1 sampaidengan bukti T.Il14, yang mana pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa dapat dipahami, pelelangan dalam permasalahan a quomerupakan pelelangan Hak Tanggungan, dimana sesuai denganSertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan

hak tanggungan saat inimengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PMK No. 27 tahun2016, disebutkan bahwa: Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelanghak tanggungan dari pihak lain selain debitor/suami atau istridebitor/jtereksekusi, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titeleksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusidan berdasarkan Pasal 14 ayat

hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantorlelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek lelang, eksekusiHalaman 62 dari 65 Putusan Perkara Perdata No.46.Pdt.G.2019.PN Cbipengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpamelalui gugatan.Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada prinsipnya jugamerupakan gugatan dan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tersebut,terkait pengosongan objek hak tanggungan yang mana terlelang (Debitor) tidakmau mengosongkan objek lelang

Rumusan Hukum Sub Kamar Perdata Umum, butir 4, disebutkan bahwa:Permasalahan: Pengosongan Eksekusi Objek Hak Tanggungan,;Pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditor sendiri melalui KantorLelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkan objek lelang,apakah pemenang lelang dapat mengajukan eksekusi pengosonganHalaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1080 K/Pdt/2017secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri secara langsung atauharus melalui gugatan?

;Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar:Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditor sendiri melaluikantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek lelang,eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri tanpa melalui gugatan;Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdatatanggal 14 s.d 16 Maret 2011 pada angka XIll tentang pelelangan haktanggungan yang dilakukan oleh kreditor sendiri melalui kantor lelang,apabila terlelang tidak mau mengosongkan

Kamar Perdata Angka 4 dinyatakanbahwa "Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiriHal 17 dari 58 Put No 9/Pdt.G/2019/PTA.Gtlomelalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkanobyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepadaKetua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan." sehingga gugatanpenggugat pada Angka 19 sampai dengan 23 yang menyatakanbahwa pengosongan objek Lelang perkara a quo bukan kewenanganPengadilan Negeri Gorontalo tidak berdasar hukum, tidak

dan menilai telah tepat apa apa yangtelah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnyadiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding danselanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangansebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang PemberlakuanRumusan Hukum Hasil Pleno Mahkamah Agung sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya kamar Perdata,merumuskan mengenai pelelangan

hak tanggungan oleh kreditur sendirimelalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkan obyeklelang, apakah pemenang lelang dapat mengajukan eksekusi pengosongankepada Ketua Pengadilan Negeri secara langsung atau harus melaluigugatan.?

Yang jawabannya dalam rumusan tersebut adalah bahwaterhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantorlelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusipengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeritanpa melalui gugatan.

Rumusan ini merupakan revisi terhadap HasilRumusan Kamar Perdata tanggal 14 s.d 16 Maret 2011 pada angka XiIllHal 44 dari 58 Put No 9/Pdt.G/2019/PTA.Gtlotentang pelelangan hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur sendirimelalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objekyang dilelang, tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan, karena pelelangantersebut di atas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela , tentuuntuk

Oleh karena itu pelelanganhak tanggungan harus dilaksanakan sama halnya seperti pelelanganhypotek yaitu dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan KetuaPengadilan Negeri;Bahwa pelelangan hak tanggungan atas perintah dan di bawahPimpinan Ketua Pengadilan Negeri dipertegas pula dalam penjelasan Pasal14 ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 4 Tahun 1996 yang menyebutkan:"lrahirah yang dicantumkan pada sertifikat hak tanggungan dan dalamketentuan ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuataneksekutorial

Bahwa Selain nya hal tersebut diatas pada dasarnya pasal 6 UUdan Pasal 20 ayat 1 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,bahwa pelelangan Hak Tanggungan adalah janjisukarela, maka masihmemerlukanpersetujuan dan harga limit dari Pemberi Hak Tanggungan.16.

Tindakan Terlawan untuk melakukanpenagihan kepada pihak para Pelawan dan akhirnya ditindaklanjutidengan pelaksanaan lelang hak tanggungan atas SHM No. 4362Desa Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atasnama Sakti Tigawati, bukanlah suatu tindakan yang melanggarketentuan hukum yang berlaku.7) Tanggapan Terhadap Posita No. 11,13,dan 14Bahwa perlu Terlawan tegaskan bahwa tindakan untukmelakukan proses pelelangan hak tanggungan atas SHM No.4362 Desa Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta