Nampak jelas sekali bahwa tindakan Para Pemohon yang setelah perkawinankemudian membuat suatu Perjanjian Pisah Harta sebagaimana tertuangdalam Akta Perjanjian Perkawinan Untuk Pisah Harta No. 03 tanggal 15Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Monica Puspa Dewi SugandaPutri, SH.

Bahwa oleh karena pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta Perkawinan yangdibuat oleh Para Pemohon adalah didasarkan pada IKTIKAD BURUK yangsematamatahanya untuk mengakali / menyiasati agar dalam perkara inidiperoleh dua atau lebih Kreditor sehingga akan merugikan pihak lain, makadapat dikatakan bahwa Perjanjian Pisah Harta sebagaimana tertuang dalamAkta Perjanjian Perkawinan Untuk Pisah Harta No. 03 tanggal 15 Oktober2018 yang dibuat dihadapan Notaris Monica Puspa Dewi Suganda Putri,SH.

,M.Kn. telah dibuat secara sah dantidak melanggar hukum, maka Perjanjian Pisah Harta tersebut merupakanUndangUndang bagi Para Pemohon.Jika Perjanjian Pemisahan Harta a quo merupakan undangundang, makatidak dapat berlaku surut (retro aktif) karena jika berlaku Surut maka akanmerugikan Termohon.d.

Harta salamperkawinan No: 03, Tanggal 15 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan NotarisMONICA PUSPA DEW!

harta dilakukan selama perkawinan tidak bisadiubah atau dicabut kecuali dengan persetujuan pada kedua belah pihakyang membuat perjanjian tersebut dan tidak merugikan pihak ketiga.Contoh mau di pailitkan maka suami istri membuat perjanjian pisah harta ,itu tidak boleh ;Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUXIII/2015 tanggal27 Oktober 2016 dapat dijalankan sebagai norma hukum dalamperkawinan ( UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan );Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berderajat UndangUndang

telah membuatnya;Bahwa karena telah berulangkali ditagih oleh Penggugat, Tergugat tetaptidak mengindahkan tagihan tersebut, maka karenanya Tergugat telahmelakukan ingkar janji terhadap Penggugat, sehingga karenanya, sesuaidengan Perjanjian Kawin (bukti P2) Tergugat wajib membayarhutangnya sejumlah Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga jutarupiah) kepada Penggugat, yang harus dibayar dengan seketika lunaspada saat Tergugat ingkar janji tersebut;Bahwa karenanya sesuai dengan perjanjian kawin pisah

harta yang dibuat dihadapanEddy Subroto, S.H, Notaris di kota Bekasi pada tanggal 22 Mei 2004 Nomor 1;3 Bahwa perjanjian pisah harta tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri JakartaSelatan dan juga Kantor Urusan Agama Setiabudi;4 Bahwa dalam persidanganpersidangan di tingkat pertama di Pengadilan NegeriJakarta Selatan Majelis Hakim Judex Facti baik pada Pengadilan Negeri JakartaSelatan maupun pada Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memahami persoalan a quodengan tepat dalam memahami makna dari

Perjanjian Pisah Harta tersebut yangmana hal tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi, sehingga mohon MajelisAgung untuk memahami makna dari perjanjian Pisah Harta tersebut;Bahwa menurut Pemohon Kasasi diterimanya eksepsi Termohon Kasasi dalamperkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Judex Facti adalah tidak tepat danbertentangan dengan hukum yang berlaku, sebab pertimbanganpertimbangan hukumdalam amar putusan tersebut tidak sesuai dengan tegas menolak keputusan tersebutdengan alasanalasan sebagai

Harta berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Perdatadan UndangUndang Perkawinan khususnya mengenai Perjanjian Perkawinan sehinggaHal. 11 dari 16 hal.

Putusan Nomor 797 K/Pdt/201314Bahwa dengan adanya perjanjian pernikahan tersebut maka Termohon Kasasiharus bertanggung jawab atas janji atau prestasi yang telah Termohon Kasasi nyatakandalam perjanjian pisah harta yang dibuat dihadapan Eddy Subroto, S.H, Notaris di KotaBekasi pada tanggal 22 Mei 2004 Nomor khususnya Pasal ayat 3 yang berbunyisegala utang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan mereka, yangdiatur oleh mereka selama perkawinan, tetap menjadi tanggung (dipikul) oleh suamiatau

Adalah Milik Pemohon ;Menyatakan pemisahan harta Pemohon dan Pemohon Il juga terhadaphartaharta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satudengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;Menetapkan izin pembuatan perjanjian kawin pisah harta;Menetapkan untuk melakukan pendaftaran perjanjian kawin pisah harta diKUA Kecamatan Palmerah;Halaman 3 dari 14 halaman,penetapan nomor 73/Pdt.P/2017/PA.JB.6.

Menetapkan perjanjian kawin pisah harta berlaku sejak tanggaldilangsungkannya pernikahan;7. Menetapkan Notaris Alang, SH. untuk membuat perjanjian kawin pisahharta;8.

UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015,dan oleh karena faktafakta yuridis di persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan,maka permohonan Pemohon dan Pemohon II pada petitum angka 2 danpetitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan permohonan agar Pemohon dan Pemohon II dapat melakukanpendaftaran perjanjian kawin pisah

harta, di Kantor Urusan Agama KecamatanPalmerah, sebagaimana pada petitum angka 5, maka berdasarkan pasal 50ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon dan Pemohon II untuk mendaftarkan penetapan ini pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon dan PemohonIl, mengajukan permohonan agar perjanjian kawin pisah harta berlaku sejaktanggal perkawinan, sebagaimana pada petitum angka 6, oleh karena faktanyaperjanjian

ini dibuat setelah berlangsungnya perkawinan, maka Majelis Hakimberpendapat permohonan Pemohon dan Pemohon Il tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima, dan Majelis Hakim menyatakan perjanjianberlaku sejak tanggal penetapan ini;Halaman 11 dari 14 halaman,penetapan nomor 73/Pdt.P/2017/PA.JB.Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon dan Pemohon IImengajukan permohonan agar Majelis Hakim menetapkan Notaris Alang, SHuntuk membuat perjanjian kawin pisah harta, sebagaimana petitum angka 7,oleh

Hatta No 11, Kelurahan Pasar Ambacang,Kecamatan Kuranji, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3November 2018 yang telah didaftarkan dalam Register Surat KuasaPengadilan Agama Bukittinggi nomor 76/K.Kh/11/2018 tanggal 08 November2018;Yang menerangkan bahwa mereka telah membuat Perjanjian Pisah Harta DalamPerkawinan dan telah dilegalisasi oleh Notaris Hakbar, SH, MKn pada tanggal 01Agustus 2018.

Perjanjian Pisah Harta Dalam Perkawinan tersebut adalah sebagaiberikut:PERJANJIAN PISAH HARTA DALAM PERKAWINANKami yang bertanda tangan dibawah ini: PENGGUGAT ASLI, lahir di Bukittinggi, pada tanggal 01071977 (satu Juli seriou Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Pedagang, bertempat tinggal di Kota Hal 1 dari 19 Akta Perdamaian No. 0644/Pdt.G/2018/PA.BktBukittinggi, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor NO KTP) 0n nce nn nnn cnn n nena nc nn nano enn selanjutnya disebut : PIHAK

tinggaldi Bekasi; Bahwa Pemohon kuliah di Binus sedangkan Pemohon Il membuka usaha diIndonesia, ke Singapura hanya sekalikali untuk bisnis ; Bahwa Pemohon (Nimas Nur Cahya Utama) adalah Warga Negara Indonesia,sedangkan Pemohon II (Bachar Jazmati) berkewarganegaraan Perancis ; Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon belum dibuat Perjanjian Kawin ; Bahwakehidupan rumah tangga Para Pemohon berjalan rukun dan baik ; Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untukmendapatkan Penetapan Pisah

Harta ;2.Saksi RAHMADDANI Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ( Nimas Nur Cahya Utama) dansuaminya/Pemohon II (Bachar Jazmati) karena saksi adalah teman baik dari ParaPemohon ; Bahwa Pemohon (Nimas Nur Cahya Utama) dan Pemohon Il (Bachar Jazmati)adalah pasangan suami isteri, yang saksi dengar Para Pemohon menikah secaraagama Islam di Bali pada tanggal 12 Mei 2017 ; Bahwa pernikahan para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sesuai Kutipan

harta ; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pisah harta, denganmembuat perjanjian setelah ada penetapan ini ;Atas keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Para Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupasuratsurat dan saksisaksi;Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menyampaikan Kesimpulantertanggal 16 Juli 2019;Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan apa apa lagi danmohon penetapan;Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam

Harta, karena Para Pemohon berbedakewarganegaraan dan untuk menjaga segala kemungkinan dikemudian hari ; Bahwa dalam mengajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang keberatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, apakahpermohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas yaitu Para Pemohon bermaksud untuk mengajukanpenetapan pisah harta atas

pasal 29 ayat 1 Undang undang Perkawinanpasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUUXIII/2015, bahwa PerjanjianPerkawinan dapat dilakukan sebelum, pada waktu dan selama masih dalam ikatanperkawinan atas persetujuan bersama kedua belah pihak, dan jika dikaitkan denganpermohonan a quo Para Pemohon yang menikah pada tanggal 12 Mei 2017 selama itupula, Para Pemohon belum pernah membuat Perjanjian Perkawinan;Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo Para Pemohon bermaksud untukmengajukan permohonan pisah

Lahir : Jakarta, 9 September 1987;Bahwa sewaktu melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Pemohon Iltidak sempat membuat perjanjian pranikah/perjanjian pisah harta berhubungtidak paham mengenai hal tersebut;Bahwa saat ini Pemohon dan Pemohon II tinggal bersama di Perum SaungGintung A.7/38 RT 002 RW 005, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan CiputatTimur, Kota Tangerang Selatan dan masingmasing bekerja danmempunyai penghasilan sendiri yang cukup untuk membiayai kebutuhanpribadi maupun keluarga, meskipun demikian

Nomor 2995 K/Pdt/2015ketentuan yang melarang pasangan suami istri yang sah untuk membuatkesepakatan mengenai pisah harta bersama di dalam perkawinan, terlebihdalam hal ini suami (Pemohon Kasasi II) berkewarga negaraan asing yangada pembatasan hukum dalam kepemilikan harta benda di Indonesia;Dalam Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan diatur bahwa masingmasing pihak berhak untuk melakukanperbuatan hukum.

harta benda;Bahwa demikian permohonan a quo untuk melakukan pisahhartabersama (bubarnya persatuan harta) pada prinsipnya sudah adaketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 126 butir ke 5 KitabUndang Undang Hukum Perdata di atas;Bahwa fakta Para Pemohon Kasasi adalah pasangan suami istri yang hidupbahagia dengan perkawinan campur beda kewarganegaraan dimanaPemohon Kasasi berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan PemohonKasasi I berkewarganegaraan Amerika Serikat tidak paham untuk membuatperjanjian pisah

harta saat menikah di Singapore dan akhirnya tinggal diIndonesia terjadi persatuan harta (harta bersama);Halaman 7 dari 10 hal.

Untuk itu Pemohon Kasasi IIsetuju untuk mengalihkan bagian hak dari harta bersamanya kepadaistrinya, yaitu Pemohon Kasasi I;Bahwa diajukannya permohonan a quo didasari keinginan bersama ParaPemohon yang sudah saling setuju, dimana Pemohon II melepaskanhaknya kepada Pemohon Kasasi atas harta bersama yang sudah ada danjuga berlaku pisah harta untuk harta yang mungkin ada di kemudian hari,terlebih adanya ketentuan larangan kepemilikan tanah hak milik oleh warganegara asing di Indonesia;.

Menyatakan Sah Perjanjian Perkawinan Untuk Pisah Harta yang dibuat ParaPihak tanggal 1 Februari 2018;3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi olehpenasehat hukumnya Dody Zulfan, SH., MH., Kartika Sari, SH., M.Kn, UmmiHabsyah Hasibuan, SH., Advokat dan Asst. Advokat, berkantor di AlexandriaResidence No.98 Rt.05/Rw.08, Klp.

Bahwa Pemohon tidak bisa mengajukan KPR kepada Bank Indo Suryadikarenakan pihak Bank meminta pengesahan perjanjian pisah harta olehPengadilan Negeri kepada pemohon.Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukansesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini,maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuatdalam Berita Acara Persidangan Perkara

ini dianggap telah termuat danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agarperjanjian perkawinan pisah harta antara Pemohon dan FRANK GUNTERHACHMEIR sah.Menimbang, bahwa dari buktibukti Surat yang diajukan dipersidanganberupa bukti P1 s/d P7 dihubungkan dengan keterangan saksisaksi, yangtelah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu faktahukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah

Berting yang sampai saatini tidak pernah hidup terpisah serta mengetahui adanya alat bukti yangdiajukan oleh Pemohon Penjinjauan Kembali (semula Pemohon Banding)berupa: Akta Nikah yang menyatakan bahwa antara Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak ada pisah harta;Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 367/B/PK/PJK/201214 Pernyataan tidak hidup terpisah, tidak pisah harta, tidakmenghendaki perhitungan pajak tersendiri;3.3.

Berting yang sampai saat ini tidak pisah harta serta mengetahui alatbukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) berupa:e Akta Nikah yang menyatakan bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak ada pisah harta;15Pernyataan tidak hidup terpisah, tidak pisah harta, tidak menghendakiperhitungan pajak tersendiri;Surat Pernyataan Fransiscus JA.

pailit sepanjang yang menyangkut hartaatas nama Julia Supardi sampai perkara ini memperoleh Putusan yangberkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukanPenggugat dalam perkara ini;Menyatakan sah menurut hukum Pernikahan antara Untung Sastrawijayadan Julia Supardi adalah pernikahan pisah harta sesuai denganketentuan Pasal 29 UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan;Menyatakan tidak

sengketa selama ini dilakukan atas persetujuan atau mengikutsertakanPenggugat sebagai isteri;Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang menolakgugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan buktbukti yangdiajukan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokokgugatannya bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Turut Tergugat (Untung Sastrawijaya) didasarkan pada pemisahan harta atau pisah hartadikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Turut Tergugat Il tidakternyata terjadi pisah

harta, maka beralasan untuk menolak gugatanPenggugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatPutusan Nomor 17/Pdt.SusGLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto Nomor04/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2019, dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehinggapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JULIA SUPARDItersebut harus ditolak;Menimbang

Saksi RAHMAH MULYANI menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, dimana Pemohon datang ke kantorsaksi;e Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 April 2008 ;e Bahwa para Pemohon sebelum menikah tidak membuat perjanjian pisah harta; Bahwa para Pemohon tidak tahu tentang perjanjian perkawinan yangseharusnya dibuat sebelum menikah dihadapan notaris ;e Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pemisahan harta diPengadilan;2.

Saksi VERA GABRIANA memberikan keterangan sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;e Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 April 2008 ;e Bahwa para Pemohon sebelum menikah tidak membuat perjanjian pisah harta;e Bahwa para Pemohon tidak tahu tentang perjanjian perkawinan yangseharusnya dibuat sebelum menikah dihadapan notaris ;e Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pemisahan harta diPengadilan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, di persidangan KuasaHukum

Bahwa pemohon telah mencatatkan perkawinannya di luar negeri padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana SuratPelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor : 31/2016 tertanggal 19 Mei 2016.Bahwa pemohon bersepakat agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSurabaya mencatatkan Perjanjian Kawin Pisah Harta pada Akta Nikah.Maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Agar DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Mencatatkan Perjanjian Kawin Pisah Harta diAkta

Bahwa di dalam salinan akte nikah sesuai artikel 108 DPR 3Nopember 2002, n, 396 terdapat catatan yang penting dan perlutergugat sampaikan bahwa antara Tergugat dan Penggugattelahmemilih untuk pisah harta kekayaan sesuai dengan artikel 162C.C. tanggal 26 Juni 2004 (ketentuan yang berlaku di Italia) ;Sehubungan hal tersebut diatas, maka Tergugat menyatakanbahwa objek gugatan yang terdiri dari: Tanah dan bangunan berasarkan SHM No. 31 dengan luas500 M2 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta

harta denganTerbanding; Bahwa ketentuan pasal 35 ayat (2) Pasal 36 dan Pasal 37Undangundang Perkawinan adalah sangatberkaitan denganperkara aquo, karena ketentuan tersebut mengatur tentangHarta Benda dalam Perkawinan; Bahwa Terbanding menolak kebenaran bukti P20 denganalasan, bukti tersebut tidak relevan dengan gugatan hartabersama, dan Terbanding tidak pernah membuat dan tidakpernah mengetahui bukti P20 tersebut;Dalam Rekonpensi Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salahmenerapkan hukum, yang

harta kekayaan sesuai artikel 162C.C (ketentuan yang berlaku di Italia); Bahwa seluruh objek sengketa yang digugat tersebut,merupakan pemberian Ibu Kandung Tergugat, bukan hasilusaha Tergugat dan Penggugat selama dalam perkawinan,karenanya bukan harta bersama;Halaman 24 dari34 Putusan Nomor 67/Pdt/2019/PT DPSMenimbang, fakta hukum yang terbukti di persidanganberdasarkan bukti T1, T2 berupa salinan akte nikah dan kutipan akteperkawinan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota

Modena (Italia) dinubungkan dengan bukti P2 (kutipan AktaPerceraian), P1 (putusan Nomor 329K/PDT/2017), P9 (putusan Nomor407/Pdt.G/2015/PN Dps), P10 (putusan Nomor 60/Pdt/2016/PT DPS),telah terbukti bahwa Penggugat / Pembanding dan Tergugat /Terbanding telah melangsungkan perkawinan secara sah di kotaMedina (ltalia) pada tanggal 29 Juni 2004 dan dalam perkawinantersebut keduanya telah memilih untuk pisah harta kekayaan sesuaidengan artikel 162 C.C tanggal 26 Juni 2004;Menimbang, bahwa sebagaimana

harta yangtelah ada sebelumnya;Bahwa sebaliknya, sanggahan Tergugat / Terbanding atas keberatantersebut tidak cukup untuk mematahkan keberatan Penggugat /Pembanding.

Nawi tidak adaperjanjian pisah harta sehingga memperoleh Harta Bersama yaitu berupa : Rumah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 521tanggal 14 Desember 2010 dengan luas 72 m?

Nawi tidak adaperjanjian pisah harta sehingga memperoleh Harta Bersama yaituberupa: Rumah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.521 tanggal 14 Desember 2010 dengan luas 72 m?* atas namaHamidah Binti Ibrahim selaku Pemohon yang terletak di SungaiHarapan, Komplek Perumahan Pondok Pratiwi Blok G No. 03,Batam, yang diperoleh dengan cara Pembelian berdasarkan AktaJual Beli No. 508/2010 tanggal 14 Desember 2010;Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Teuku M.

Nawi tidak adaperjanjian pisah harta sehingga memperoleh Harta Bersama yaituberupa:Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Btm. Rumah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.521 tanggal 14 Desember 2010 dengan luas 72 m?

memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untukmencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebuttidak membuahkan hasil.Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yangdiuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yangsakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatuperkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat telah mendatanganiPerjanjian pisah

harta sebagaimana termaktub dalam Akta NO.6 tanggal 7 Januari2008 dibuat dihadapan Notaris Henny Singgih, S.H (Akta Pisah Harta terlampir)10.

Harta sesuai denganHukum Italia, jadi antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki penghasilansendirisendiri sehingga tidak ada campur tangan terhadap penghasilanPenggugat dan Tergugat maupun sebaliknya, tetapi walaupun antaraPenggugat dan Tergugat telah memiliki perjanjian pisah harta, Tergugat tetapbertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhanPenggugat dan anakanak Penggugat dan Tergugat ;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah tidak benar dan dapatditanggapi sebagai berikut :

Harta yang dicatatkan padaAkta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tunduk pada hukum negaraItalia.

Harta yang tunduk pada hukum Negara Italia, sehingga antaraPenggugat dan Tergugat tidak memiliki Harta Bersama, semua benda tidakbergerak, rekening bank dan harta bergerak atas nama Tergugat mutlakmerupakan harta milik Tergugat dan apabila Penggugat mengingkariPerjanjian Pisah Harta ini, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukangugatan di Negara Italia bukan di Indonesia dan menurut hukum IndonesiaHarta Bersama baru timbul apabila kedua belah pihak sudah bercerai, dimanasaat ini antara Penggugat

harta yang menurut HukumNegara Italia dan dicatatkan pada Akta perkawinan dan setelah pindah keIndonesia tepatnya di Bali Penggugat Rekonpensi dan Tegugat Rekonpensimelakukan pemberkatan nikah dilakukan menurut Hukum Gereja Katolik,tanggal 16 Agustus 2006 di ST Fransiskus Xaverius Juta, dihadapan RomoHubert Hady Setiawan,Pr, sesuai dengan Sakramen Perkawinan/TestimoniumMatrimobi Reg.Lib.

I No. 1123/2006 yang dikeluarkan oleh KeuskupanDenpasar, Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius adalah sah dan putuskarena perceraian ;Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga telah memilikiperjanjian pisah harta yang tunduk pada hukum Negara Italia ;Bahwa mengingat Penggugat Rekonpensi sebagai kepala keluarga, tetap akanbertanggung jawab atas keperluan dan kebutuhan anakanak PenggugatRekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, serta Penggugat Rekonpensi juga akanikut menanggung biaya hidup

salah, maka haruslah dinyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan(noneksekutabel);Bahwa oleh karena Pelawan adalah isteri dari Termohon Eksekusi, makabarang barang milik Termohon Eksekusi merupakan hak milik dari Pemohonyang harus dilindungi oleh Hukum;Bahwa Pelawan merupakan isteri dari Termohon Eksekusi, maka Pelawanadalah juga sebagai pemilik dari barang barang sebagaimana yang akandisita, karena pada awal melakukan pernikahan antara Pelawan denganTermohon Eksekusi tidak mengadakan perjanjian pisah

harta, maka berakibatpada pencampuran harta kekayaan Pelawan dengan Termohon Eksekusimenjadi satu harta kekayaan milik bersama.Hal ini sejalan dengan Pendapat Ahli Hukum, MR.

Martiman Prodjohamidjojo,MM.MA dalam Bukunya Hukum Perkawinan Indonesia, penerbit IndonesiaLegal Center Publishing, 2011, hal. 36, sebagaimana kami kutip:Sedangkan dalam Hukum BW, sebaliknya menganggap sebagai pokokpangkal bahwa apabila suami isteri pada waktu akan melakukan pernikahantidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dariperkawinan itu ialah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satukekayaan milik orang berdua bersama sama dan bagian masing masingdalam kekayaan

GERMANUS GRASSAjauh sebelum Pelawan menikah dengan DENNY KISSINGER GRASSA.Bidang tanah tersebut bukan usaha dari Suami Pelawan sebelum menikahdengan Pelawan.Sebelum menikah dengan Pelawan, tidak ada satu pun bidang tanah yangdibeli oleh Suami Pelawan, maka pada awal pernikahan Pelawan tidakperlu ada perjanjian pisah harta seperti yang didalilkan oleh Pelawan,maka Pendapat Ahli Hukum yang dikutip oleh Pelawan/Kuasanyadinyatakan ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.6.

Bahwa oleh karena dalam perkawinanantara Pelawan dengan suami Pelawan atas nama Denny KrissingerGrassa tidak diadakan perjanjian PISAH HARTA maka telah terjadipencampuran harta kekayaan antara Pelawan dengan suamiPelawan atas nama Denny Krissinger Grassa. Hal mana telah sesuaidengan pendapat ahli Hukum MR.

Jkt.Pst Bahwa pada waktu itu saksi yang mengatur persiapan pernikahan ParaPemohon di Gereja Presbyterian Indonesia, Jakarta tersebut, dan saksihadir pada waktu Para Pemohon menikah tersebut; Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon sebelum perkawinan dilakukanantara Pemohon (Suami) dengan Pemohon II (istri) membuat PerjanjianPerkawinan untuk pisah harta; Bahwa sampai sekarang ini Para Pemohon masih pasangan suamiistri;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohonmenyatakan benar;Menimbang

bertempat di Gereja Presbyterian Indonesia,Jakarta; Bahwa perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan dan tercatat dalamKutipan Akta Perkawinan tanggal 23 Juli 2009 tersebut; Bahwa pada waktu itu saksi yang mengatur persiapan pernikahan ParaPemohon di Gereja Presbyterian Indonesia, Jakarta tersebut, dan saksihadir pada waktu Para Pemohon menikah tersebut; Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon sebelum perkawinan dilakukanantara Pemohon (Suami) dengan Pemohon II (istri) membuat PerjanjianPerkawinan untuk pisah

harta; Bahwa sampai sekarang ini Para Pemohon masih pasangan suamiistri;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P5 dan dihubungkan denganketerangan saksi Permadi Kusuma tersebut diatas, maka terbukti bahwa ParaPemohon adalah pasangan suamiistri yang telah membuat PerjanjianPerkawinan sebagaimana Akta Perjanjian Harta Perkawinan Nomor 16, tanggalHalaman 6 dari 9 PENETAPAN Nomor 403/Pdt.P/2019/PN.

berstatus itstri Terdakwa sesuai dengan akta perkawinan dariPencatatan Sipil Nomor 1949/1/2013 tanggal 30 Juni 2013, menanyakankepada Terdakwa mengenai maksud dibuatnya surat perjanjian pisah hartayang telah ditandatangani oleh saksi namun Terdakwa selalu mengelak danmarah bila ditanya mengenai hal tersebut; Pada hari Rabu tanggal 15 April2015 ketika Terdakwa sedang main komputer sambil memangku anakmereka yang bernama, saksi kembali menanyakan kepada Terdakwamengenai maksud dibuatnya surat perjanjian pisah

harta tersebut karenaselama ini masih belum ada solusi sambil mengambil dan menggendonganaknya yang sedang dipangku oleh Terdakwa tersebut, namun tibatibaTerdakwa langsung mendorong saksi sampai saksi jatun keatas tempattidur bersama dengan anaknya;Pada saat saksi masih dalam posisi terlentang diatas tempat tidur setelahdidorong oleh Terdakwa, tubuh saksi ditindin oleh Terdakwa sambilmengatakan awas si keke jangan sampai kenapa kenapa, lo samakeluarga loe yang disentul juga gw bunuh;Setelah itu

berstatus itstri Terdakwa sesuai dengan akta perkawinan dariPencatatan Sipil Nomor 1949/1/2013 tanggal 30 Juni 2013, menanyakankepada Terdakwa mengenai maksud dibuatnya surat perjanjian pisah hartayang telah ditandatangani oleh saksi namun Terdakwa selalu mengelak danmarah bila ditanya mengenai hal tersebut; Pada hari Rabu tanggal 15 April2015 ketika Terdakwa sedang main komputer sambil memangku anakmereka yang bernama , kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenaimaksud dibuatnya surat perjanjian pisah

harta tersebut karena selama inimasih belum ada solusi sambil mengambil dan menggendong anaknyayang sedang dipangku oleh Terdakwa tersebut, namun tibatiba Terdakwalangsung mendorong saksi sampai saksi jatuh keatas tempat tidur bersamadengan anaknya;Pada saat saksi masih dalam posisi terlentang diatas tempat tidur setelahdidorong oleh Terdakwa, tubuh saksi ditindin oleh Terdakwa sambilmengatakan awas si keke jangan sampai kenapa kenapa, lo samakeluarga loe yang disentul juga gw bunuh:Setelah itu

PENETAPANNomor 388/Pdt.P/2020/PA.CbnSSSS2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dalam perkara Perjanjian Pisah Harta antara:Farida Ratnawati Boerhanudin binti Boerhanoedin, tempat/tangal lahirYogyakarta/28 Maret 1959, umur 60 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempattinggal di JI.

Bahwa, tujuan dari permohonan penetapan tersebut adalah untukmenjamin kepastian hukum atas pisah harta benda dalam perkawinanantara Pemohonl dan Pemohon Il.Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 388/Pat.P/2020/PA.CbnMaka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon dengan hormatsudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong menetapkan halhal sebagaiberikut:1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;2.

Dan karenanya,Calon istri kedua menyatakan untuk tidak akan mengganggu gugat HartaGono Gini tersebut atau termasuk meminta atau menyatakan harta bendayang telah diperoleh dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon,untuk menjadi bagian dari harta bersama antara Pemohon dengan Calonistri Kedua;24.Masih terkait dengan keberadaan Bukti P14, karenanya antara Pemohondengan Calon istri kedua juga telan membuat dan menandatanganiPerjanjian Pisah Harta tertanggal 2 Maret 2019 (Bukti P15), yangHalaman

Karenanyamelalui Permohonan ini, Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakimuntuk dapat menetapkan Perjanjian Pisah Harta tertanggal 2 Maret 2019(Bukti P15) sebagai komitmen antara Pemohon dan Calon istri kedua untuktidak melakukan pencampuran harta tersebut;25.

Menetapkan bahwa Perjanjian Pisah Harta tertanggal 2 Maret 2019 yangtelah ditandatangani Pemohon dan Calon istri kedua, adalah Sah danMengikat Bagi Pemohon, Calon istri kedua dan Termohon;5.

Fotokopi Perjanjian Pisah Harta tertanggal 29 Mei 2019 yang ditandatanganoleh Pemohon dan Calon istri kKedua, bukti surat tersebut telah bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudiandiberi tanda P18:Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orangsaksi ke persidangan, hal mana saksisaksi tersebut di bawah sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan secara formaldan materiil telan memenuhi syarat serta memiliki Kekuatan pembuktian yangbebas;Menimbung, bahwa untuk meneguhkan bukti P17 tersebut, Pemohonmengajukan bukti P18 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Pisah Harta yangmerupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pihak Pertama (Pemohon)dan Pihak Kedua (Calon Istri Kedua) telah membuat kesepakatan pisah hartayang menerangkan