Ditemukan 1139 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2290 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK sekarang PT. MAYBANK INDONESIA, TBK (MAYBANK);
14333 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANKINTERNASIONAL INDONESIA, TBK), NPWP 01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral Senayan Ill, Lantai 26, JalanAsia Afrika Nomor 8, Gelora, Jakarta Pusat 10270, yangdiwakili oleh Thilagavathy Nadason dan Irvandi Ferizalselaku Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:Darneliwita, S.H., M.Hum., dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada KantorHukum Gani Djemat & Partners, Advocates/Solicitors,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Desember
    Asia Afrika No.8, Gelora Jakarta Pusat 10270, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 11.882.915.058,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.188.291.505,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 545.929.719,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 642.361.786,003 Kelebinan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004
    Asia Afrika No. 8,Gelora Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008Nomor 00057/207/08/091/13 tanggal 30 Juli 2013, atas nama: PTBank International Indonesia, Tbk., NPWP 01.309.323.2091.000,beralamat di Sentral Senayan Ill, Lantai 26 JI.
    Asia Afrika No. 8,Gelora Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Putus : 24-04-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/Pdt/2018
Tanggal 24 April 2018 — RAYMOND TEDDY VS PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (PT. RCTI), dkk
13276 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Palmerah SelatanNomor 2628 Jakarta 10270 PT. Kompas Cyber Media;b. Mobilmobil perusahaan ataupun mobil operasional dari PT. KompasCyber Media;c. Termasuk semua saham di berbagai perusahaan PT. Kompas CyberMedia di wilayanh hukum Republik Indonesia, rekening bank, semuataginan kepada pihak ketiga dan semua peralatan kantor;Tergugat VI dan VIIa. Tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Palmerah SelatanNomor 2628 Jakarta 10270 PT.
    Tanah dan bangunan gedung Warta Kota yang terletak di GedungKompas Gramedia Unit Lantai Il sampai III Jalan Palmerah BaratNomor 3337 10270, Jakarta Barat;b. Mobilmobil perusahaan ataupun mobil operasional dari Warta Kota;c. Termasuk semua saham di berbagai perusahaan Warta Kota diwilayah hukum Republik Indonesia, rekening bank, semua tagihankepada pihak ketiga dan semua peralatan kantor;.
    Tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Palmerah SelatanNomor 1628, Jakarta 10270 PT. Kompas Cyber Media;b. Mobilmobil perusahaan ataupun mobil operasional dari PT. KompasCyber Media;c. Termasuk semua saham di berbagai perusahaan PT. Kompas CyberMedia di wilayanh hukum Republik Indonesia, rekening bank, semuataginan kepada pihak ketiga dan semua peralatan kantor;Termohon PK VI dan VII (yang semula adalah Tergugat VIVII/TerbandingViVII/Termohon Kasasi VIVII)a.
    Tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Palmerah SelatanNomor 1628, Jakarta 10270 PT. Kompas Media Nusantara;b. Mobilmobil perusahaan ataupun mobil operasional dari PT. KompasMedia Nusantara:c. Termasuk semua saham di berbagai perusahaan PT. Kompas MediaNusantara di wilayanh hukum Republik Indonesia, rekening bank,semua tagihan kepada pihak ketiga dan semua peralatan kantor;Termohon PK VIII, IX, dan X (yang semula Tergugat VIIIIXX/TerbandingVIIIIXX/Termohon Kasasi VIIIIXX)a.
    Warta Kota, GedungKompas Gramedia Unit Lantai sampai III Jalan Palmerah BaratNomor 3337, Jakarta Barat 10270;Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt/2018be10.11,b. Mobilmobil perusahaan ataupun mobil operasional dari PT. WartaKota:c. Termasuk semua saham di berbagai perusahaan PT.
Register : 27-07-2010 — Putus : 08-11-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 153/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Nopember 2010 — YOSEF B. BADEODA, S.H.,M.H, DKK ( 22 ORANG ); PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ; H. MARTRI AGOENG ; Drs. H. MOHAMMAD SYAFAN B.S.; H. ROFI MUNAWAR, L.C
18472
  • Gatot Subroto,Jakarta, 10270 ; Dalam hal ini member kuasa kepada: 1. Zainudin Paru, S.H. ;2. Aldefri, S.H.; Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaanAdvokat, Pengacara dan Penasehat Hukum padaZainudin Paru & Partners Law Office, beralamat diMenara Salemba Lt. 5 Jalan Salemba Raya No.5Jakarta Pusat 10440, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 19 Maret 2010 ;won nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen n nena ee Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT IiINTERVENSI /TERBANDING ; Nama : Drs.H.
    GatotSubroto, Jakarta, 10270 ;Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :1. Zainudin Paru, S.H ;Hal. 7 dari 22 hal. Put.No.153/B/2010/PT.TUNJKTV.NamaKewarganegaraanPekerjaanAlamatNama2.
    GatotSubroto, Jakarta, 10270 ;Dalam hal ini memberi kuasakhusus kepada :1. Zainudin Paru, S.H ;2.
    Aldetri, S.H;Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaanAdvokat, Pengacara dan Penasehat Hukum padaZainudin Paru & Partners Law Office, alamat diMenara Salemba Lt. 5 Jalan Salemba Raya No.5Jakarta Pusat 10440, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 19 Maret 2010, Selanjutnyadisebut Sebagal TERGUGAT IIINTERVENSI Ill/TERBANDING; Ip NRO < neccce aes nccsneerenennnceeesecreseeeSubroto, Jakarta, 10270 ;Vi.KewarganegaraanPekerjaanAlamatNamaKewarganegaraanPekerjaanAlamatINdONCSIA ; 222222 n enn n nnnAnggota
    GatotSubroto, Jakarta, 10270 ;Dalam hal ini memberi kuasakhusus kepada :1. Zainudin Paru, S.H ;2. Aldetri, S.H;Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaanAdvokat, Pengacara dan Penasehat Hukum padaZainudin Paru & Partners Law Office, beralamat diHal. 9 dari 22 hal.
Putus : 15-07-2019 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2458/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALIMANTAN ENERGI LESTAR
15257 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,beralamat di Sentral Senayan Ill, Lantai 26 Jalan Asia AfrikaNomor 8, Gelora Jakarta Pusat 10270, yang diwakili olehThilagavathy Nadason, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Darneliwita,S.H., M.Hum., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Gani Djemat & Partners,beralamat di Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 19 Desember 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan
    Asia Afrika No.8,Gelora Jakarta Pusat 10270, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: (Rupiah1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 6.281.288.506,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 1.270.159.091,00 Jumlah Penyerahan 7.551.447.597,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 628.128.850,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 628.128.848 00Jumlah Perhitungan PPN Kurang
    Asia Afrika No. 8,Gelora Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang danJasa Nomor 00022/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013 MasaPajak Agustus 2009, atas nama: PT Bank International Indonesia,Tbk., NPWP 01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral SenayanIll, Lantai 26 JI.
    Asia Afrika No. 8, Gelora Jakarta Pusat 10270,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.
Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2289 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK sekarang PT. MAYBANK INDONESIA, TBK (MAYBANK);
13332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANKINTERNASIONAL INDONESIA, TBK), NPWP 01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral Senayan Ill, Lantai 26, JalanAsia Afrika Nomor 8, Gelora, Jakarta Pusat 10270, yang olehdiwakili oleh Thilagavathy Nadason dan Irvandi Ferizalselaku Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:Darneliwita, S.H., M.Hum., dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada KantorHukum Gani Djemat & Partners, Advocates/Solicitors,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Desember
    Asia Afrika No.8, Gelora Jakarta Pusat 10270, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 6.954.512.044, 002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 695.451.204,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 658.521.632,00Lainlain 4.251.803,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 32.677.769,003 Kelebinan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak
    Asia Afrika No. 8,Gelora Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008Nomor 00055/207/08/091/13 tanggal 30 Juli 2013, atas nama: PTBank International Indonesia, Tok., NPWP 01.309.323.2091.000,beralamat di Sentral Senayan Ill, Lantai 26 JI.
    Asia Afrika No. 8,Gelora Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali
Register : 19-01-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS B.V;
2214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,beralamat di Sentral Senayan II Lt.17 Floor Unit, Nomor217F, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.78344/PP/M.IVB/36/2016, tanggal 1 Desember 2016, yang telahberkekuatan
    Putusan Nomor 383/B/PK/Pjk/20188, Jakarta Pusat 10270 sehingga besarnya Penghasilan Final Pasal 23/26dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Penghasilan Kena Pajak 45.774.797.250PPh Terutang 4.577.479.725Kredit Pajak 4.572.492.225PPh Yang Kurang/(Lebih) Dibayar 4.987.500Sanksi Adm.
    Putusan Nomor 383/B/PK/Pjk/2018Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal23/26 Masa Pajak Desember 2010 Nomor00005/245/10/ 081/14 tanggal 21 Juli 2014, atas nama BUTDiamond Offshore Netherlands B.V, NPWP 02.058.461.1081.000beralamat di Sentral Senayan II Lt.17 Floor Unit Nomor 217F,Jalan Asia Afrika, Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan
Register : 05-05-2015 — Putus : 10-07-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Juli 2015 — I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.; II.Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T.; III.PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (FPPP DPR-RI).; IV.PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP).; V.PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP).; I.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP).; II.H. MOHAMAD ARIS, S.H.; III.BOYAMIN.;
217106
  • JKTMPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270;Dra. Hj. ERMALENA, Mhs., warga negaraIndonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPPDPRRI Periode 20142019, beralamat di KomplekMPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; H.M. ANDI MUHAMMAD GHALIB, S.H., M.H.
    Kes., warga negaraIndonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPPDPRRI Periode 20142019, beralamat di KomplekMPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; H. ISKANDAR D. SYAICHU, S.E., warga negaraIndonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPPDPRRI Periode 20142019, beralamat di KomplekMPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; H.
    ., warga negaraIndonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPRRI Periode 20142019, beralamat di KomplekMPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI, warga negaraHim. 4 dari 62 him. Put. No. 120/B/2015/PT. TUN. JKT10.11.12.Indonesia, pekerjaan Sekretaris Fraksi PPP DPRRI Periode 20142019, beralamat di KomplekMPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; H.
    ., warga negaraIndonesia, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPPDPRRI Periode 20142019, beralamat di KomplekMPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; H. FADLY NURZAL, S.Ag., warga negaraIndonesia, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPPDPRRI Periode 20142019, beralamat di KomplekMPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; Sy.
    ANAS THAHIR, warga negara Indonesia,pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPRRIPeriode 20142019, beralamat di KomplekMPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270;H. MUKHLISIN., warga negara Indonesia,pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPRRIPeriode 20142019, beralamat di KomplekMPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270;H. DONI AHMAD MUNIR, S.T.
Register : 01-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PA Bintuhan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Bhn
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7317
  • Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah tinggal, yangterletak di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan SertifikatHak Milik Nomor 10270 atas nama Hardiyanto, dengan taksiran hargasekarang sekitar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) tanah tersebutberbatasan dengan:Barat : berbatasan dengan Jalan.Hal. 3 dari 9 halamanTimur : berbatasan dengan Jalan Raya.Utara : berbatasan dengan Sapuan.Selatan : berbatasan dengan tanah Pur.3.
    juta rupiah).5. 3 (tiga) ekor sapi yang saat ini dipelinara dan dirawat oleh Ujang yangberalamat di Desa Penyimpangan, XxXxXXXXXX XXXX XXXXXxXx, KabupatenKaur dengan taksiran harga sejumlah Rp. 16.000.000.00 (enam belas jutarupiah).adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini beradadalam penguasaan Tergugat dan Penggugat.Pasal 5Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama di Bank BRICabang Manna, Unit Pasar Bintuhan, Nomor Rekening 569001006467dengan agunan SHM Nomor 10270
    BAGIAN UNTUK PENGGUGAT:Hal. 4 dari 9 halamanSebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah tinggal, yang terletakdi Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan Sertifikat HakMilik Nomor 10270 atas nama Hardiyanto, dengan taksiran harga sekarangsekitar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) tanah tersebutberbatasan dengan:Barat : berbatasan dengan Jalan.Timur : berbatasan dengan Jalan Raya.Utara : berbatasan dengan tanah Sapuan.Selatan : berbatasan dengan Tanah Pur.B.
Register : 24-08-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4064 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT REPRESENTATIVE OF MITSUBISHI CORPORATION;
3918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01372/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 7Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Desember2011 Nomor 00001/241/11/053/16, tanggal 16 Mei 2016, atas nama BUTRepresentative of Mitsubishi Corporation, NPWP 01.001.179.9053.000,beralamat di Sentral Senayan Il Lt.18 & 19, Jalan Asia Afrika, Nomor 8Tanah Abang Jakarta Pusat 10270
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01372/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 7 Agustus 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa PajakDesember 2011 Nomor 00001/241/11/053/16, tanggal 16 Mei2016, atas nama BUT Representative Of Mitsubishi Corporation,NPWP 01.001.179.9053.000, beralamat di Sentral Senayan IlLt.18 & 19, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Tanah Abang, JakartaPusat 10270, adalah telah sesuai dengan ketentuan
    Putusan Nomor 4064/B/PK/Pjk/2020053.000, beralamat di Sentral Senayan II Lt.18 & 19, Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, adalah telahsesuai dengan ketentuan' peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
Register : 13-04-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2319 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK sekarang PT. BANK MAYBANK INDONSIA, TBK (MAYBANK);
14838 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,beralamat di Sentral Senayan Ill, Lantai 26 Jalan Asia AfrikaNomor 8, Gelora Jakarta Pusat 10270, yang diwakili olehThilagavathy Nadason, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Darneliwita,S.H., M.Hum., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Gani Djemat& Partners, beralamat di Jakarta Pusat 10320, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tanggal 19 Desember 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan
    Asia Afrika No.8, GeloraJakarta Pusat 10270, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: (Rupiah)1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 6.493.977.415,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 649.397.7441 ,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 612.244.933,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 37.152.808,00 Halaman 3 dari 9 halaman.
    Asia Afrika No. 8,Gelora Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang danJasa Nomor 00020/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013 MasaPajak Juni 2009, atas nama: PT Bank International Indonesia, Tbk.,NPWP. 01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral Senayan Ill,Lantai 26 JI.
    Asia Afrika No. 8, Gelora Jakarta Pusat 10270, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
Register : 13-04-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2318 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK sekarang PT. BANK MAYBANK INDONSIA, TBK (MAYBANK);
17139 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,beralamat di Sentral Senayan Ill, Lantai 26 Jalan Asia AfrikaNomor 8, Gelora Jakarta Pusat 10270, yang diwakili olehThilagavathy Nadason, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Darneliwita,S.H., M.Hum., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Gani Djemat& Partners, beralamat di Jakarta Pusat 10320, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tanggal 19 Desember 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan
    Asia Afrika No.8,Gelora Jakarta Pusat 10270, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: (Rupiah)1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.622.268.588,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 462.226.858,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 460.674.856,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 1.552.002,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004
    Asia Afrika No.8, Gelora Jakarta Pusat 10270, adalahtelah sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00023/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013 Masa PajakSeptember 2009, atas nama PT Bank Internasional Indonesia, Tbk,NPWP. 01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral Senayan Ill,Lantai 26 JI.
    Asia Afrika No.8, Gelora Jakarta Pusat 10270, adalahtelah sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.
Register : 06-04-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2268 B/PK/PJK/2020
Tanggal 25 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK sekarang PT. MAYBANK INDONESIA, TBK (MAYBANK);
14128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 4316/PJ/2019, tanggal 4 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, TBK, beralamatdi Sentral Senayan III, Lantai 26 Jalan Asia Afrika Nomor 8,Gelora Jakarta Pusat 10270
    berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1853/WPJ.19/2014, tanggal18 September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00019/207/09/091/13, tanggal 19 Agustus 2013 Masa Pajak Mei2009, atas nama PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, NPWP01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral Senayan III, Lantai 26 Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Gelora Jakarta Pusat 10270
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1853/WPJ.19/2014, tanggal 18 September 2014tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00019/207/09/091/13, tanggal 19 Agustus 2013, atas namaPT Bank International Indonesia, Tbk., NPWP 01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral Senayan Ill, Lantai 26 Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Gelora Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan
    Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00019/207/09/091/13, tanggal 19 Agustus 2013, atas namaPT Bank International Indonesia, Tbk., NPWP 01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral Senayan Ill, Lantai 26 Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Gelora Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.
Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2622/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA
16332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU307/PJ/2019,tanggal 25 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON PACIFIC INDONESIA, beralamat di TaxTeam Finance Main Office Rumbai, Rumbai Bukit, KotaPekanbaru, Riau, dengan alamat korespondensi di SentralSenayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, JakartaPusat 10270
    Putusan Nomor 2622/B/PK/Pjk/2019Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9218.001, beralamat di TaxTeamFinance Main Office Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau,dengan alamat korespondensi di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 7.149.772.930.834,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 714.977.293.083,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 714.732.248.755,00PPN
    Desember 2011, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia,NPWP 01.308.508.9218.001, beralamat di Tax TeamFinanceMain Office Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, denganalamat korespondensi di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang
Register : 19-01-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA (MINAS SBU);
2518 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2016, tanggal 8 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (MINAS SBU),beralamat di PT CPI Minas SBU, Rantau Bertuah, Minas Siak, (alamat korespondensi di Gedung Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta, 10270), yangdiwakili oleh Albert B. M. Simanjuntak, jabatan PresidenDirektur PT Chevron Pacific Indonesia (Minas SBU);Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.D.
    terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1459/WPJ.02/2014 tanggal 4 Desember2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 (SKPKB PPh Pasal 21) Masa Pajak Desember 2010Nomor 00005/201/10/222/13 tanggal 10 September 2013, atas nama PT ChevronPacific Indonesia (Minas SBU), NPWP 01.308.508.9222.002, alamat di PT CPIMinas SBU, Rantau Bertuah, Minas Siak, (alamat korespondensi di GedungSentral Senayan Lt.11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta, 10270
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1459/WPJ.02/2014 tanggal 4 Desember 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 (SKPKB PPh Pasal 21) Masa PajakDesember 2010 Nomor 00005/201/10/222/13 tanggal 10September 2013, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia (MinasSBU), NPWP 01.308.508.9222.002, alamat di PT CPI Minas SBU,Rantau Bertuah, MinasSiak, (alamat korespondensi di GedungSentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta,10270
Putus : 15-07-2019 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2459/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk. (SEKARANG PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk.)
13248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,beralamat di Sentral Senayan Ill, Lantai 26 Jalan Asia AfrikaNomor 8, Gelora Jakarta Pusat 10270, yang diwakili olehThilagavathy Nadason, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Darneliwita,S.H., M.Hum., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Gani Djemat & Partners,beralamat di Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 19 Desember 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan
    Asia Afrika No.8,Gelora Jakarta Pusat 10270, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: (Rupiah1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 6.281.288.506,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 1.270.159.091,00 Jumlah Penyerahan 7.551.447.597,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 628.128.850,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 628.128.848 00Jumlah Perhitungan PPN Kurang
    Asia Afrika No. 8,Gelora Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang danJasa Nomor 00022/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013 MasaPajak Agustus 2009, atas nama: PT Bank International Indonesia,Tbk., NPWP 01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral SenayanIll, Lantai 26 JI.
    Asia Afrika No. 8, Gelora Jakarta Pusat 10270,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3073 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AGUNG BHAKTI PERSADA
2110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1509/PJ/2018, tanggal 16 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT AGUNG BHAKTI PERSADA, beralamat di Gedung BankPanin Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Gelora, TanahAbang, Jakarta Pusat 10270
    sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan selurun banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00255/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 26September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor00013/206/11/077/15 tanggal 13 Agustus 2015 Karena Permohonan WajibPajak atas PT Agung Bhakti Persada, NPWP 02.626.656.9077.000,beralamat di Gedung Bank Panin Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Gelora,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00255/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 26 September 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00013/206/11/077/15tanggal 13 Agustus 2015 Karena Permohonan Wajib Pajak atas PTAgung Bhakti Persada, NPWP 02.626.656.9077.000, beralamat diGedung Bank Panin Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Gelora,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, alamat korespondensi JalanMelawai Raya Nomor 10 Blok
Register : 06-04-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2271 B/PK/PJK/2020
Tanggal 25 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK sekarang PT. MAYBANK INDONESIA, TBK (MAYBANK);
15352 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 4452/PJ/2019, tanggal 15 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, TBK, beralamatdi Sentral Senayan III, Lantai 26 Jalan Asia Afrika Nomor 8,Gelora Jakarta Pusat 10270
    hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2076/WPJ.19/2014, tanggal9 Oktober 2014 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00052/207/08/091/13 tanggal 30 Juli 2013, atas nama PT Bank InternationalIndonesia, Tbk., NPWP 01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral SenayanIll, Lantai 26 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Jakarta Pusat 10270
    Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor00052/207/08/091/13, tanggal 30 Juli 2013, atas nama PT BankInternational Indonesia, Tbk., NPWP 01.309.323.2091.000,beralamat di Sentral Senayan III, Lantai 26 Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora Jakarta Pusat 10270, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Register : 06-04-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2270 B/PK/PJK/2020
Tanggal 25 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK sekarang PT. MAYBANK INDONESIA, TBK (MAYBANK);
16539 Berkekuatan Hukum Tetap
  • :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 4313/PJ/2019, tanggal 4 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, TBK, beralamatdi Sentral Senayan III, Lantai 26 Jalan Asia Afrika Nomor 8,Gelora Jakarta Pusat 10270
    tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2077/WPJ.19/2014, tanggal9 Oktober 2014 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor:00053/207/08/091/13, tanggal 30 Juli 2013, atas nama PI BankInternasional Indonesia, Tok, NPWP 01.309.323.2091.000, beralamat diSentral Senayan Ill, Lantai 26 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora JakartaPusat 10270
    Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008Nomor 00053/207/08/091/13, tanggal 30 Juli 2013, atas namaPT Bank International Indonesia, Tbk., NPWP 01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral Senayan Ill, Lantai 26 Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Gelora Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Register : 19-01-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA (MINAS SBU);
2214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2016, tanggal 8 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (MINAS SBU),beralamat di PT CPI Minas SBU, Rantau Bertuah, Minas Siak, (alamat korespondensi di Gedung Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta, 10270), yangdiwakili oleh Albert B. M. Simanjuntak, jabatan PresidenDirektur PT Chevron Pacific Indonesia (Minas SBU);Selanjutnya dalam hal ini memberi Kuasa pada Prof. Dr.D.
    terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1460/WPJ.02/2014 tanggal 4 Desember2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 (SKPKB PPh Pasal 21) Masa Pajak Desember 2011Nomor 00011/201/11/222/13 tanggal 10 September 2013, atas nama PT ChevronPacific Indonesia (Minas SBU), NPWP 01.308.508.9222.002, alamat di PT CPIMinas SBU, Rantau Bertuah, Minas Siak, (alamat korespondensi di GedungSentral Senayan Lt.11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta, 10270
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1460/WPJ.02/2014 tanggal 4 Desember 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 (SKPKB PPh Pasal 21) Masa PajakDesember 2011 Nomor 00011/201/11/222/13 tanggal 10September 2013, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia (MinasSBU), NPWP 01.308.508.9222.002, alamat di PT CPI Minas SBU,Rantau Bertuah, Minas Siak, (alamat korespondensi di GedungSentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta,10270
Register : 15-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 169/Pdt.P/2019/PN Ckr
Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon:
SUNARTI RAHAYU
2211
  • Jendral Sudirman Kav. 1 - (Senayan), Jakarta 10270, Indonesia;
  • Memberikan izin kepada pemohon untuk mengurus Peningkatan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5092/Tridaya Sakti ke Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemohon;
  • Membebankan biaya permohonan yang timbul hingga saat ini kepada Pemohon sejumlah Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);
  • Jendral Sudirman Kav. 1 (Senayan), Jakarta 10270,INDONESIA dengan jaminan dokumen surat Hak Guna Bangunan (HGB)Nomor : 5092/Tidaya Sakti, angsuran selama 10 (Sepuluh tahun) untukmodal usaha Ekspedisi;6. Bahwa pada saat Pemohonmelakukan peminjaman uang ke Panin Bank Jakarta saat itu Pemohonmenandatangani pinjaman tersebut dengan mantan suami pemohon;7.
    Jendral Sudirman Kav. 1 (Senayan), Jakarta 10270, INDONESIA;3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengurus Peningkatan Hak HGBNomor : 5092/Tidaya Sakti ke Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemohon;4.
    dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalampenetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan denganPenetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukanpenetapan memohon agar Pemohon diberi ijin untuk mengambil dokumenSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5092 di Bank Panin Jakarta yangberalamat di Jalan Jendral Sudirman Kav.1 (Senayan) Jakarta 10270
    Jendral Sudirman Kav. 1 (Senayan), Jakarta 10270,INDONESIA pada bulan April tahun 2008 dengan jaminan Sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) Nomor : 5092/Tridaya Sakti atas nama Pemohondimana angsurannya selama 10 (Sepuluh tahun) untuk modal usahaEkspedisi (tertanda bukti P6). Bahwa Pemohon melakukan peminjaman uang ke Panin Bank Jakartapada tahun 2008 saat itu Pemohon menandatangani pinjaman tersebutdengan suami pemohon.Hal. 8 dari 13 hal. PEN Nomor 169/Pdt.P/2019/PN Ckr.
    Jendral Sudirman Kav. 1 (Senayan), Jakarta 10270, Indonesia;3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengurus PeningkatanSertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5092/Tridaya Sakti keSertipikat Hak Milik (GHM) atas nama Pemohon;Hal. 12 dari 13 hal.