Ditemukan 976 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-10-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5271 B/PK/PJK/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DEUTSCHE BANK AG;
8046 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2019, tanggal 20 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, NPWP: 01.001.114.6091 .000,beralamat di Deutsche Bank Building Lantai 6, Jalan ImamBonjol Nomor 80, Menteng, Jakarta Pusat 10310, yangdiwakili oleh Anand Prabhakar Joshi jabatan Chief OperatingOfficer dan Hariyanto jabatan Country FD Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan
    Imam Bonjol Nomor 80, Menteng, JakartaPusat 10310, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Penyerahan yang Terutang PPN Rp 19.778.195.626,00Penyerahan yang Tidak Terutang PPN Rp 0,00Jumlah Penyerahan Rp 19.778.195.626,00Pajak Keluaran Rp 1.950.433.366,00Kredit PPN Rp 2.115.510.796,00PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp (165.077.430,00)Dikompensasikan ke Masa Berikutnya Rp 203.402.088,00PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp 38.324.658,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00 Kenaikan
    ImamBonjol Nomor 80, Menteng, Jakarta Pusat 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00108/207/11/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas namaBUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamatdi Deutsche Bank Building Lt. 6, JI.
    Imam Bonjol Nomor 80,Menteng, Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.
Register : 11-02-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN PADANG Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Pdg
Tanggal 2 Mei 2013 —
197
  • Thamrin No. 1,Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2012(terlampir) (selanjutnya disebut sebagai Penggugat), yang untuk perkara initelah memilih domisili hukum yang tetap di kantor kuasanya, para advokat danpengacara pada ANWARI AMMUNIZA & PARTNERS, berkantor diMenara BCA, Lantai 50, Grand Indonesia Jalan M.H. Thamrin No. 1, JakartaPusat 10310, Mengajukan gugatan Wanprestasi 1.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3489 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.MANDIRI TUNAS FINANCE;
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah memutusdalam perkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,jabatan Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU1642/PJ 2019, tanggal 12Maret 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di GrahaMandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    berikutMengabulkan selurunnya banding Pemohon' Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00379/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret 2017, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2011 Nomor 00007/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016,atas nama: PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10310
    Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam BonjolNomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sahdan berkekuatan hukum:;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2011 Nomor 00007/207/11/093/16 tanggal 19Januari 2016, atas nama : PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000
    , beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A,Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310,adalan telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) untuk membayar semua biaya perkarayang timbul dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 9 halaman.
Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3562 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jakarta 10310, yang diwakili oleh AryaSuprihadi, jabatan Direktur Utama PT Mandiri TunasFinance;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113890.16/2012/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan
    berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00382/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2012 Nomor 0001 7/207/12/093/16 tanggal 19 Januari 2016,atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00382/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012 Nomor 00017/207/12/093/16 tanggal 19Januari 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00017/207/12/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3559 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE
198 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU1653/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    Imam BonjolNo.61 Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, denganperhitungan sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 61.653.355.060c. Jumlah Seluruh Penyerahan 61.653.355.0602 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0b. Dikurangi : Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0c.
    Imam Bonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3559/B/PK/Pjk/2019November 2011 Nomor 00011/207/11/093/16 tanggal 19 Januari2016, atas nama PT.
    Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JI.Imam Bonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3570 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
208 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1527/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, JakartaPusat, 10310
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00779/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 6Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Februari 2013 Nomor 00058/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016,atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00779/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 6 Oktober2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2013 Nomor 00058/207/13/093/16, tanggal 25Oktober 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A,Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2013 Nomor 00058/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016, atasnama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3633/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MANDIRI TUNAS FINANCE
2011 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1515/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, JakartaPusat, 10310
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00771/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2013 Nomor 00059/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016,atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310
    Putusan Nomor 3633/B/PK/Pjk/2019Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00059/207/13/093/16 tanggal 25Oktober 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3. 3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00059/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3558 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
2514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU1647/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    Imam Bonjol No.61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 64.011.730.163c. Jumlah Seluruh Penyerahan 64.011.730.163)2 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0b. Dikurangi : Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0c.
    Imam Bonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3558/B/PK/Pjk/20193.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2011 Nomor 00010/207/11/093/16 tanggal 19 Januari2016, atas nama PT.
    Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JI.Imam Bonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.4.
Putus : 15-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2149/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MANDIRI TUNAS FINANCE
29073 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali telah memutus dalamperkara :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1654/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di GrahaMandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    berikut :Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00371/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2011 Nomor 00001/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016,atas nama: PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    Putusan Nomor 2149/B/PK/Pjk/2020Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3. 3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2011 Nomor 00001/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atasnama: PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3631/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MANDIRI TUNAS FINANCE
229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1638/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, JakartaPusat, 10310
    berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00374/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2011 Nomor 00004/207/11/093/16, tanggal 19 Januari 2016, atasnama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000, beralamatdi Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    Putusan Nomor 3631/B/PK/Pjk/20192017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2011 Nomor 00004/207/11/093/16, tanggal 19Januari 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011Nomor 00004/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3575 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1522/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, JakartaPusat, 10310
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00835/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 31Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2013 Nomor 00066/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016,atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310
    Putusan Nomor 3575/B/PK/Pjk/201901.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A,Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor 00066/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016, atasnama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Register : 26-01-2016 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 31 Maret 2016 — KAMLESH MOTIRAM KALWANI >< SUNESH RATTAN LADHARAM CS
170121
  • HOSCokroaminoto NO. 37, RT.01/RW.03, Kelurahan Gondangdia,Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 serta barangbarang yangterdapat di dalamnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 394 /Gondangdia atas nama Swita Motiram (Sertifikat Hak Milik No. 394)(Bukti P20) ;00 022020 20 220 0=2. Sejumlah Uang dalam Rekening Bank HSBC atas nama AlmarhumahSwita Motiram yang telah dicairkan oleh Para Tergugat (Bukti P21) ;3.
    HOS Cokroaminoto No. 37, RT.01/RW.03, KelurahanGondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 serta barangbarang yang terdapat di dalamnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.394 dimaksud dan selanjutnya menetapkan bahwa Penggugat merupakanAhli Waris Tunggal yang sah yang berhak untuk mewaris sebidang tanahberikut bangunan di atasnya yang terletak d JI.
    HOSCokroaminoto NO. 37, RT.01/RW.03, Kelurahan Gondangdia, KecamatanGondandia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 serta barangbarang yang terdapat di dalamnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.394 /Gondangdia atas nama Alm. Swita Motiram ;.
    HOSCokroaminoto No. 37, RT.01/RW.03, Kelurahan Gondangdia, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat 10310 serta barangbarang yang terdapat didalamnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 394/Gondangdia yang saatini berada dalam penguasaan Para Tergugat ;9.
    HOSCokroaminoto NO. 37, RT.01/RW.03, Kelurahan Gondangdia,Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 serta barangbarang yangterdapat di dalamnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 394 /Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 41/PDT/2016/PT DKI18Gondangdia atas nama Almarhumah SWITAMOTIRAM ;b.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3588/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MANDIRI TUNAS FINANCE
3316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1651/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLt. 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, JakartaPusat, DKI Jakarta 10310
    Imam Bonjol No.61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dengan perhitungan sebagai berikut : No Uraian Jumlah 1 Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 57.853.133a.2 Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 40.386.364b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 75.370.746.240c. Jumlah Seluruh Penyerahan 75.468.985.7372 Penghitungan PPN Kurang Bayara.
    ImamBonjol No. 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3588/B/PK/Pjk/20193. 3.
    Imam Bonjol No. 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1854/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DEUTSCHE BANK AG
16234
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3659/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Deutsche BankBuilding Lantai 6, Jalan Imam Bonjol, Nomor 80 Menteng,Jakarta Pusat 10310
    banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01037/KEB/WPJ. 19/2017tanggal 21 Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa PajakJanuari 2013 Nomor 00001/277/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016,atas nama: BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lantai 6, Jalan Imam Bonjol Nomor80, Menteng Jakarta Pusat 10310
    Putusan Nomor 1854/B/PK/Pjk/2020Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Januari 2013 Nomor 00001/277/13/091/16 tanggal 21Desember 2016, atas nama : BUT Deutsche Bank AG, NPWP01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche Bank Building Lantai6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP DariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2013 Nomor00001/277/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016, atas nama: BUTDeutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat diDeutsche Bank Building Lantai 6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80,Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan
Register : 22-11-2016 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1634/Pid.Sus/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 25 Juli 2017 — TASRIF bin MUKLIS alias ARY
12018
  • Jaksa N. 7C, Menteng, Kebon SirihJakarta 10310 Indonesia, sesuai identitas dan alamat yang tertera padadokumen paket tersebut;Halaman 15 Putusan Nomor 1634/Pid.Sus/2016/PN Pn.Jkt.
    Jaksa N. 7C,Menteng, Kebon Sirih Jakarta 10310 Indonesia tersebut, sesuai fotoyang diambil saksi M.
    Jaksa Menteng Kebon Sirih Jkp 10310, dan jenis barangsuplemen 1 pp sebanyak 1 koli, saat itu saksi sempat bertanya keterdakwa TASRIF alias ARY suplemen apaan sih ? inex ya?
    PstJakarta 10310 Indonesia, yang didalamnya berisi Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman Jenis MDMA (EKSTASI) dengan Jumlah983 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga) Butir tersebut, dengan caramenunjukan (a) 1 (satu) buah amplop coklat berstempel kantor Postertera kepada PT.
    Jaksa N. 7C, Menteng, Kebon Sirih Jakarta 10310 Indonesiaberisi Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman Jenis MDMA(EKSTASI) dengan Jumlah 983 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga)Butir tersebut karena berkas pengambilan paket dikantor Pos Pasar BaruHalaman 31 Putusan Nomor 1634/Pid.Sus/2016/PN Pn.Jkt.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3635/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MANDIRI TUNAS FINANCE
239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1520/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, JakartaPusat, 10310
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00772/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2013 Nomor 00067/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310
    Putusan Nomor 3635/B/PK/Pjk/2019Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:1.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2013 Nomor 00067/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016, atasnama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;1.4.
Register : 04-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1748 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DEUTSCHE BANK AG;
24179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3662/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasasubsititusiTutun Rahmanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatanPenelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal 25September 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Jalan ImamBonjol Nomor 80, Menteng, Jakarta Pusat 10310
    adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00983/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 13Desember 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2013 Nomor 00037/207/13/091/16, tanggal 21 Desember2016, atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80,Menteng Jakarta Pusat 10310
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00983/KEB/WPVJ.19/2017, tanggai 13 Desember 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2013 Nomor 00037/207/13/091/16, tanggai 21 Desember 2016,atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam BonjolNomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, terkait sengketa a quo,adalah telan sesuai dengan ketentuan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor00037/207/13/091/16, tanggai 21 Desember 2016, atas nama BUTDeutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat diDeutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80,Menteng Jakarta Pusat 10310, terkait sengketa a quo, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 4 dari 9 halaman.
Putus : 14-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1851/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DEUTSCHE BANK AG
12428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Imam Bonjol Nomor 80 Menteng, JakartaPusat 10310, yang diwakili oleh Siantoro Goeyardi, jabatanChief Country Officer BUT Deutsche Bank AG danHariyanto, jabatan Country FD IIndonesia BUT DeutscheBank AG Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap
    Imam Bonjol Nomor 80, Menteng JakartaPusat 10310, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 29.738.597.451,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut Rp PBR 163.556.026,00Jumlah Rp 29.902.153.477,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 2.973.859.547 ,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.973.859.547 ,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN kurang
    Imam Bonjol Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor 00040/207/13/091/16 tanggai 21 Desember 2016, atasnama: BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, JI.
    Imam Bonjol Nomor80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono )Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali
Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3629/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MANDIRI TUNAS FINANCE
2415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jakarta 10310, yang diwakili oleh AryaSuprihadi, jabatan Direktur Utama PT Mandiri TunasFinance;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113882.16/2011/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan
    berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00386/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2011 Nomor 00009/207/11/093/16 tanggal 19 Januari2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    Putusan Nomor 3629/B/PK/Pjk/201901.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10310, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2011 Nomor 00009/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atasnama: PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3573 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1525/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, JakartaPusat, 10310
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00777/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 3Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2013 Nomor 00062/207/13/093/16, tanggal 25 Oktober 2016,atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00777/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 3 Oktober2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2013 Nomor 00062/207/13/093/16, tanggal 25Oktober 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A,Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013Nomor 00062/207/13/093/16, tanggal 25 Oktober 2016, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.