.; Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,Pemerintah Propinsi Jawa Timur; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Nomor : 181.4/373/013/2012 tertanggal 8 Pebruari 2012,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; Telah membaca:1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :97/PEN/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Juli 2012 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa

., jabatan Kepala Biro Hukum Pemerintah ProvinsiJawa Timur, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 181.4/1091/013.2/2020, tanggal 20 Maret2020;ll. PENGURUS SERIKAT PEKERJA PUK SPAMKFSPMIPT SURABAYA AUTOCOMP INDONESIA beralamat diNgoro Industri Persada Kav.

Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor: 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihal: Permohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto; 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga; 6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT.

Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa TimurNomor:181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihal: Permohonanpersetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol SurabayaMojokerto; 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa TimurNomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaan JalanTol Surabaya Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga;6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Timur Nomor 12 Tahun1987 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat JawaTimur pada Pihak Ketiga; Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun 2001 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2002 ;Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa TimurNomor : 181.4/2694/013/2002 tanggal 9

Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD PropinsiJawa Timur Nomor: 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 AprilHalaman 36 dari 42 Halaman PerkaraTipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.2002 ~s perrihal: Permohonan persetujuan kerjasamapenyelenggaraan Jalan Tol Surabaya Mojokerto; 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi JawaTimur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasamapengelolaan Jalan Tol Surabaya Mojokerto antaraPemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga; 6.

;Staf Bagian Bantuan Hukum, pada BiroHadid Manggala Shofwan, S.H.Staf Bagian Bantuan Hukum, pada BiroSyailendra Wienantya, S.H;Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Birokewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil dan memilih tempat berkedudukanhukum di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, JalanPahlawan Nomor 110 Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 181.4/761/013.2/2018 tanggal 26 PebruariDO Bp enna escenario nrenee ne nmrenemenaninrenemenannrennicttHal 2 Putusan No.181/B/2018/PT.TUN.SBYSelanjutnya

Pahlawan No. 110 Surabaya,berdasarkan Surat KuaSa Khusus Nomor :181.4/611/013/2014, tertanggal 3 4MaretSelanjutnya disebut sebagai ..........TERGUGAT ; Dan:R. MOH. SYAKIR, S.Pd.i., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di DesaTambak, Kecamatan Omben, KabupatenSampang ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. YMRON FARCHAM, SH. ; 2. ACH. SYAICHUDDIN, SH. ;Kesemuanya Warganegara Indonesia,Pekerjaan Advokat / Penasehat berkantor diGedung Astranawa Jl.

., Staf BagianBantuan Hukum, Biro WHukum, PemerintahanPropinsi Jawa Timur ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukandi Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 181.4/3123/013/2013,tertanggal 4 Desember 2013, selanjutnya disebutSEDAQE) sees eeexeeeeremseeereemeeee eeeseceecuceeceene TERGUGAT / TERBANDING ; DANTONI TAMATOMPOL, SH., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSurabaya, bertempat tinggal di Pondok Benowo IndahBlok

., jabatan Kepala Biro Hukum, Pemerintah ProvinsiJawa Timur, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 181.4/1167/013.2/2019, tanggal30 Maret 2019:WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di JalanTaman Surya Nomor 1 Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yayuk Eko Agustin W.

,SH mewakili Gubernur Jawa Timur guna menghadiri persidangan diPengadilan Negeri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 181.4/3124/013/2013tertanggal 12 Desember 2013 untuk Turut Tergugat V datang menghadap kuasanyayang bernama SUPRIANTO.,SH.,MH, MAKHFUDZ.,SH.,MSi,SULISTYANINGSIH.,SH.,MH M JEMPIN MARBUN.,SH.,MH, NAWANGARDIANI.,SH.,MSi, HARYO BIMO BARMANTYO.,SH.,MKn, ADI SARONO.,SH.,MHdan SYAILENDRA WIENANTYA.

,SH mewakili Gubernur Jawa Timur gunamenghadiri persidangan di Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 181.4/38124/013/2013 tertanggal 12 Desember 2013, untuk TurutTergugat VI datang menghadap Kuasanya yang bernama ISMAN HADI.,SH.,MSi ,MASYSYARIF SOEBIDJO.,SH , EKO WIDIYANTO.,SST , HADI SUPENO.,SH .,MH ,WUNANIUS R KAYOGA.,SH , LINDA FALENTINA PURNAMA.,SSIT.,MEng , sulistyohadi nugroho.,SH , SUKO MULYON.,APtnh , SUCI RAHAYU.,SH dan DESI IKANATALIA.

:LP/34/IV/2007/Sekta tanggal 13 April2007.....dengan locus delicti Kantor Pengadilan Negeri Kota Madiun) (LampiranBahwa atas surat dari Kapolresta Madiun tersebut, Gubernur Jawa Timurmengeluarkan surat Nomor : 181.4/6690/013/2007 Tanggal 28 Mei 2008 yangmenyebutkan ..... sehubungan dengan surat saudara tanggal 14 Mei 2007Nomor : Pol. : B//7/76A//2007/Resta..... memberikan persetujan penyidikanHal. 5 dari 9 hal. Put.

Kepala Sub Bagian Bantuan danPerlindungan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro HukumPemerintah Provinsi Jawa Timur ;7 NAWANG ARDIANI, SH, M.Si, Kepala Sub Bagian Pemajuan HakAsasi Manusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;8.SYAILENDRA.......8 SYAILENDRA WIENANTYA, SH, Staf Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;9 ADISARONO, SH, MH, Staf Bagian Bantuan Hukum , Biro HukumPemerintah Provinsi Jawa Timur ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.4

181.4 SakKebutuhan Agregat halus dan kasarPasir : 4.533 m?Batu pecah: 6.582 m?Jalan Rabat Selisin kebutuhan material antara perencanaan danBeton 2 sisi realisasi :Dusun Perkiraan kebutuhan airHalahalayya : 2.309 m(JI.Karebu) Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : 6.396 m? 188.7 SakKebutuhan Agregat halus dan kasarPasir : 4,184 m?

181.4 SakKebutuhan Agregat halus dan kasar: 4.533 m?Batu pecah: 6.582 mPasir Jalan Rabat Selisin kebutuhan material antara perencanaan dan Halaman 16 dari 26 Halaman putusan No. 11/PID.TPK/2021/PT MKS. Beton 2 sisirealisasi : Dusun Perkiraan kebutuhan airHalahalayya : 2.309 m(JI.Karebu) Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : 6.396 m? 188.7 SakKebutuhan Agregat halus dan kasarPasir : 4.184 m?Batu pecah: 6.103 m?

. ; Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berkantor diJalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 181.4/1936/013/2013 tanggal29 Juli 2013. Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING ; Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.MELAWANDrh. HERBONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf(Mantan Kepala Bidang Produksi) pada Dinas Peternakandan Perikanan Kabupaten Madiun, tempat tinggal JI.

1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ;

Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi JawaTimur Nomor 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihal :Permohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan TolSurabaya Mojokerto ;5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa TimurNomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasamapengelolaan Jalan Tol Surabaya Mojokerto antara PemerintahPropinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga ;6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT.

Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi JawaTimur Nomor : 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihal :Hal 19 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.Permohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan TolSurabaya Mojokerto ;Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa TimurNomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaanJalan Tol SurabayaMojokerto antara Pemerintah Propinsi JawaTimur dengan PT.Jasa Marga ;Akta Notaris pendirian PT.

mengajukan buktiberupa :1.10.11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentangPenyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ;Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Timur Nomor 12Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi DaerahTingkat Jawa Timur pada Pihak Ketiga ;Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun 2001tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi JawaTimur Tahun Anggaran 2002 ;Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi JawaTimur Nomor : 181.4

Jatim Marga Utama dibentuk hanya berdasarkan SuratGubernur Jawa Timur No. 181.4/2694/2002 tanggal 9 April 2002dan Surat keputusan DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor : 11 Tahun2002 dan tidak ada Peraturan Daerah nya ;Bahwa Terdakwa mengaku sebagai direktur PT. Nata AnugerahMandiri dan mempunyai investor untuk menanam modal sebesarRp. 108.000.000.000, (Seratus delapan milyar rupiah) di PT.

JMU) merupakan PerusahaanDaerah berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur No. 181.4/2694/2002tanggal 9 April 2002 dan Surat Keputusan DPRD Propinsi Jawa TimurNomor 11 Tahun 2002 ;Bahwa Terdakwa setuju dan bersedia menyerahkan uang jaminanberupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan PerjanjianPendanaan untuk Investasi dan Equitas berupa uang tunai sebesarRp. 1000.000.000, (satu milyar rupiah) yang sudah harus disetor kedalam rekening bank milik PT. Jatim Marga Utama (PT.

Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi JawaTimur Nomor 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihalPermohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan TolSurabaya Mojokerto ;5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa TimurNomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaanJalan Tol Surabaya Mojokerto antara Pemerintah Propinsi JawaTimur dengan PT. Jasa Marga ;6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT.

Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi JawaTimur Nomor 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihalPermohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan TolSurabaya Mojokerto ;. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa TimurNomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaanJalan Tol Surabaya Mojokerto antara Pemerintah Propinsi JawaTimur dengan PT. Jasa Marga ;. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) tanggal 27Desember 2002 No. 25 ;.

., Jabatan Mediator HubunganIndustrial Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PemerintahProvinsi Jawa Timur; 0Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, memilih domisili hukum di Jalan Pahlawan 110 Kota Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.4/1091/013.2/2020,tanggal 20 Maret 2020 ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT $;Dan ;PENGURUS SERIKAT PEKERJA PUK SPAMKFSPMI PT.

181.4 SakoO Kebutuhan Agregat halus dan kasara. Pasir : 4.533 m?b. Batu pecah : 6.582 m? Jalan RabatBeton 2 sisiDusunHalahalayya(Jl.Karebu)Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi :O Perkiraan kebutuhan air : 2.309 m?oO Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : 6.396 m? 188.7 SakoO Kebutuhan Agregat halus dan kasara. Pasir : 4.184 m?b. Batu pecah : 6.103 m?

181.4 SakO Kebutuhan Agregat halus dan kasara. Pasir : 4.533 m?b. Batu pecah : 6.582 m? Jalan Rabat Beton2 sisi DusunHalahalayya(Jl.Karebu)Selisih kebutuhan material antara perencanaan danrealisasi :O Perkiraan kebutuhan air : 2.309 m?oO Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : 6.396 m? 188.7 SakO Kebutuhan Agregat halus dan kasara. Pasir : 4.184 m?b. Batu pecah : 6.103 m?

Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor : 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihal : Permohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya %u2013 Mojokerto;5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaan Jalan Tol Surabaya %u2013 Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga;6. Akta Notaris pendirian PT.

kurungan;Menetapkan barang bukti berupa:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentangPenyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa TimurNomor 12 Tahun 1987 tentang Penyertaan ModalDaerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Timur pada Pihak Ketiga;Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun2001 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2002;Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD PropinsiJawa Timur Nomor : 181.4

Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD PropinsiJawa Timur Nomor : 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April2002 perihal : Permohonan persetujuan kerjasamapenyelenggaraan Jalan Tol Surabaya Mojokerto;Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi JawaTimur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasamapengelolaan Jalan Tol Surabaya Mojokerto antara PemerintahPropinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga;Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT.

Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa TimurNomor 12 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah PropinsiDaerah Tingkat Jawa Timur pada Pihak Ketiga;Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun 2001tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PropinsiJawa Timur Tahun Anggaran 2002;Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD PropinsiJawa Timur Nomor : 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002perihal : Permohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraanJalan Tol Surabaya Mojokerto;.

:LP/34/IV/2007/Sekta tanggal 13 April2007.....dengan locus delicti Kantor Pengadilan Negeri Kota Madiun) (LampiranI);Bahwa atas surat dari Kapolresta Madiun tersebut, Gubernur Jawa Timurmengeluarkan surat Nomor : 181.4/6690/013/2007 Tanggal 28 Mei 2008 yangmenyebutkan ..... sehubungan dengan surat saudara tanggal 14 Mei 2007Nomor : Pol. : B/776A//2007/Resta..... memberikan persetujan penyidikanHal. 5 dari 9 hal. Put.

nMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir dengandiwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, TergugatI dan II hadir Kuasanya DianaSari W, SH.M.Hum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01Nopember 2007, untuk Tergugatlll hadir Indra Wiragana, SH,Gathot Hendro P, SH, M.Hum, Suprianto, SH, Mahfudz, SH, Msi,Indaj Wahyuni, SH, Msi, Kotot Puguh Wibowo, SH danIhsanpuro, SH berdasarkan Surat perintah TugasNo.181.4/341/013/2007 tertanggal 10 Oktober 2007

dan Surat KuasaKhusus No.181.4/1478/013/2007 tertanggal 13 September 2007.Sedangkan TergugatIV hadir KuaSanya Widodo Sigit Pudjianto, SH, MHberdasarkan Surat perintah Tugas No.094/84/SPT/BHK/2007 tertanggal31 Oktober 2007;Menimbang, bahwa pada permulaan sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak melalui jalur mediasi berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2003 TentangMediasi akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil dicapai olehkedua belah pihak yang berperkara.

90.1/35.09.1.12/2021, tanggal 02 Juli 2021;Bahwa dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undangundangPenggugat pada tanggal 16 Juli 2021 melalui kuasa hukumnyamengajukan upaya Banding administrasi atas Surat Jawaban BupatiJember Nomor 180/90.1/35.09.1.12/2021, tanggal 02 Juli 2021, ditujukankepada Gubernur Jawa Timur dan ditujukan kepada Menteri DalamNegeri;Bahwa atas Banding Administrasi tersebut, Gubernur Jawa Timur memberitanggapan sebagaimana surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor :181.4

180/90.1/35.09.1.12/2021, tanggal 02 Juli 2021;Bahwa dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undangundang pada tanggal 16 Juli 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnyamengajukan upaya Banding administrasi atas Surat Jawaban TergugatNomor 180/90.1/35.09.1.12/2021, tanggal 02 Juli 2021, ditujukankepada Gubernur Jawa Timur dan ditujukan kepada Menteri DalamNegeri;Bahwa atas Banding Administrasi tersebut, Gubernur Jawa Timurmemberi tanggapan sebagaimana surat Pemerintah Provinsi JawaTimur Nomor : 181.4

suratJawaban Bupati Jember Nomor : 180/90.1/35.1.12/2021,tanggal 02 Juli 2012 dan diterima tanggal 12 Juli 2021;: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perihal : BandingAdministrasi atas Surat Jawaban Bupati Jember Nomor :180/90.1/35.09.1.12/2021 tanggal O02 Juli 2021, PerihalJawaban atas permohonan Keberatan Administrasi;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti PengirimanBerkas Banding Administrasi Atas Jawaban Bupati Jember,ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur;Fotokopi sesual dengan Asiinya, Surat Nomor :181.4