Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor:171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang PengangkatanPengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Budi Utomo, S.Pl,yangmana surat keputusan dimaksud di buat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai KartanegaraNomor:171.4/2200/DPRDPP.II/9/2018 Prihal: Usulan Pemberhentian danPergantian antar waktu anggota DPRD

Bahwaterbitnya surat keputusan TERGUGAT nomor:171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu) AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15Oktober 2018 atas nama Budi Utomo, S.Pl,dan Surat Ketua DPRD KabupatenKutai Kartanegara Nomor:171.4/2200/DPRDPP.II/9/2018 Prihal: UsulanPemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegarasisa masa jabatan Periode Tahun 20142019, tanggal 10 September 2018atasnama Budi Utomo, S.Plyang di buat

: 38/G/2018/PTUN.SMDfells7.2.perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;Bahwa tindakan TERGUGATII dalam faktanya yang telah menerbitkan suratatau rekomendasi berupa Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai KartanegaraNomor:171.4

Menyatakan batal atau tidak sah ;a.Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal15 Oktober 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI ;Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:171.4/2200/DPRDPP.II/9/2018 Prihal: Usulan Pemberhentian dan Pergantianantar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan PeriodeTahun 20142019, tanggal 10 September 2018

Memerintahkan kepada ;a.TERGUGAT untuk mencabut surat Keputusan Gubernur KalimantanTimur Nomor:171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang PengangkatanPengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama BudiUtomo, S.PI ;Tergugat Il untuk Mencabut Surat Ketua DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Nomor:171.4/2200/DPRDPP.II/9/2018 Prihal: UsulanPemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD KutaiKartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun

dengan mengajukan gugatan partai politik terhadap PartaiPatriot di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor:1571/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL; Bahwa Penggugat juga telah memberitahukan kepada Tergugat tentang gugatanRegister Perkara Nomor: 1571/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL melalui kuasa hukumPenggugat sebagaimana Surat No.125/ISL/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009dan Surat No.131/ISL/XI/2009 tanggal 22 Nopember2009; Bahwa Tergugat juga telah mengeluarkan Surat Gubenur Kalimantan Timur No.171.4

Aidil Fitri, SH Anggota DPRD Kota Samarinda;Bahwa Walikota Samarinda melalui Surat Nomor : Pem/100/0718/XII/2009tertanggal 03 Desember 2009 yang ditujukan kepada Gubermur KalimantanTimur, yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Samarinda Perihal SuratPermohonan Penggantian Antar Waktu; Bahwa Gubernur Kalimantan Timur melalui Suratnya Nomor : 171.4/12932/Pem.Um.A/2009 tertanggal 14 Desember 2009 yang ditujukan kepada WalikotaSamarinda, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timut,Perihal

Oleh karena itu ketika dikeluarkannya suratGubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem. 171.4/157/11/201119tanggal 16 Juni 2011 dan terjadi perbedaan tentang statusyang bersangkutan dimana permintaan penyidik adalah sebagaitersangka namun dalam surat tersebut adalah sebagai saksisebagaimana dalam point nomor 1 surat tersebut sehinggakemudian Gubernur Nusa tenggara Timur mengelurakan suratNomor Pem.171.4/200/I1I/2011 tanggal 14 Juli 2011 perihalklarifikasi persetujuan izin melakukan tindakan kepolisianterhadap

Nomor 170/295/RS/DPRD tanggal 6 Desember 2011 perihalPenyampaian Nama Anggota DPRD KotaBontang yang diberhentikan dan PenggantianAntara Waktu dari Partai Patriot yang16ditujukan kepada Walikota Bontang;bahwa Walikota Bontang melalui surat Nomor131.1/178/PUM.B Tanggal 27 Pebruari 2012perihal Pemberhentian dan PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Kota BontangPeriode 20092014 dari Partai Patriot, yangditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;bahwa Surat Sekretaris Daerah ProvinsiKalimantan Timur Nomor 171.4

BontangNomor 170/295/RS/DPRD tanggal 6 Desember 2011 perihalPenyampaian Nama Anggota DPRD Kota Bontang= yangdiberhentikan dan Penggantian Antara Waktu dari Partai Patriotyang ditujukan kepada Walikota Bontang; adanya Surat Walikota Bontang Nomor 131.1/178/PUM.BTanggal 27 Pebruari 2012 perihal Pemberhentian dan PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang Periode 20092014 dariPartai Patriot, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur; adanya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan TimurNomor 171.4

Nomor : B 2867KC/XII/ADK/II/2020sesuai Bukti tanda (171.4) bahwa dalamhal iniPenggugat/Pembanding merujuk dalam ketentuan Pasal. 1180Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT MKSKUH. Perdata yang dalam Kaidah Hukumnya menyatakan, takSah adanya suatu pembukuan Hipotik yang dilakukan olehTergugat/Terbanding pada suatu saat dimana oleh karena milikatas bendanya telah berpindah tangan kepada Alm.

KetuaDPD Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur;Foto kopi dari foto kopi Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor :171.4/5262/B.PPOD.III, Perihal : Percepatan Proses PAW AnggotaDPRD Kota Samarinda yang ditujukan kepada Walikota Samarinda;Foto kopi dari foto kopi Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Samarinda Nomor : 171.3/1215/020 tanggal 01 November2018 Perihal : Laporan Proses Pemberhentian Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golongan Karya yang ditujukan kepada WalikotaSamarinda

;Foto kopi dari foto kopi Surat dari Walikota Samarinda Nomor :1713094/011 tanggal 01 November 2018 Perihal : Laporan ProsesPemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai HANURA,Partai Nasdem dan Partai Golongan Karya yang ditujukan kepadaGubernur Kalimantan Timur;Halaman 69 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMDFoto kopi dari foto kopi Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor :171.4/5605/B.PPOD.III, Perihal : Percepatan Usulan Proses PAWAnggota DPRD Kota Samarinda yang ditujukan

;T.ll Int 1.2 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Gubernur KalimantanTimur Nomor : 171.4/5605/B.PPOD.III, Perihal : PercepatanUsulan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda yangditujukan kepada Walikota Samarinda;Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMDT.lb Int 1.3T.ll Int 1.4T.lb Int 1.5T.l Int 1.6Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Gubernur KalimantanTimur Nomor : 171.4/5262/B.PPOD.III, Perihal : PercepatanProses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda yang ditujukankepada

PRINT 48/R.4.17/Epp.1/07/2016 sejak tanggal 21Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;Page of 171.4.

ZAINUDDIN ARSYAD ;4. (171.4 ) SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama :H.

tender yang lain karena memilikikesempatan untuk mengajukan dua atau lebih penawaran pada satu pakettender yang sama;Oleh karena itu, keberadaan Para Termohon Kasasi sebagai peserta tenderpada paket tender yang sama jelas bertentangan dengan prinsip dasartersebut karena telah mengurangi tingkat persaingan dalam tender danmelanggar prinsip kesetaraan dalam tender;Bahwa hal ini telah sesuai dengan Pertimbangan Hukum dari PutusanKPPU butir 1.4 pada halaman 2729 yang dapat kami kutip sebagaiberikut:171.4

Bukti T8 : Foto kopi seSuai asli SuratGubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.4/5262/B.PPOD.III,Perihal : Percepatan Proses PAW Anggota DPRD KotaSamarinda , kepada Walikota Samarinda, tertanggal 31Oktober 2018;9. Bukti T9 : Foto kopi dari foto kopi SuratSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda, Nomor : 171.3/1215/020, kepada WalikotaSamarinda, tertanggal 1 November 2018;10.

Bukti T11 Foto kopi dari foto kopi SuratGubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.4/5605/B.PPOD.III,Hal : Percepatan Usulan Proses PAW Anggota DPRD KotaSamarinda, kepada Walikota Samarinda, tertanggal 26November 2018;12.

Anggaran RumahTangga PKB pasal 11 dan pasal 12;14.Bahwa, demikian juga oleh karena pemberhentian terhadap Penggugatdari keanggotaan PKB tidak sah dan cacat hukum (Surat No.037/DPC03/IV/A.1/X/2016 tidak ada tanggalnya ), maka tindak lanjut SuratNomor : 171.4/217/DPRD/2016 dari Ketua DPRD Kabupaten Paserkepada Ketua KPUD Kabupaten Paser pun adalah tidak sah dan cacathukum, karena surat pemberhentian yang cacat hukum tersebut yangnotebene menjadi dasar syarat dari Pergantian Antar waktu (PAW),maka Pergantian

Fotokopi Nomor 171.4/217/DPRD/2016 tanggal 18Oktober 2016 dari Ketua DPRD Kabupaten PaserKepada Ketua KPU Kabupaten Paser, yang selanjutnyadisebut dan diberi tanda sebagai alat bukti P 7;Alat bukti P 7 tersebut telah dicocokan dengan aslinya, ternyata cocokdan sesuai:;9.

Sulawesi Tenggara (Kendari), (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;: Surat dari Ketua Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Buton Utara Nomor : 171.4/94/DPRD/2016, tanggal3 Agustus 2016, Perihal Penyampaian Hasil Rapat ParipurnaDPRD Kabupaten Buton Utara Tentang Peninjauan KembaliPengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton UtaraPeriode 20162021 An. Drs.

.02/1Kpts/Prov/IX/2018tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap58T.6T.7T.8T.9T.10T.11Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi KalimantanTiur Pemilinhan Umum tahun 2019;Foto copy sesuai foto copy Surat Kementrian Dalam Negeri RepublikIndonesia kepada Gubernur Kalimantan Timur Nomor:171.64/8491/OTDA Tanggal: 24 Oktober 2018 Hal Percepatan ProsesPAW Anggota DPRD Kota Samarinda;Foto copy sesuai aslinya Surat Gubernur Kalimantan Timur kepadaWalikota SamarindaNomor: 171.4

Walikota SamarindaNomo r: 171/1212/020 Tanggal: 31 Oktober 2018 Perihal: LaporanProses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda Dari PartaiHANURA dan Nasdem;Foto copy sesuai aslinya Surat Walikota Samarinda kepada GubernurKalimantan Timur Nomor: 171/3094/011.01 Tanggal: 01 November2018 Perihal: Laporan Proses Pemberhentian Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Hanura, Partai NasDem dan Partai GolonganKarya;Foto copy sesuai foto copy Surat Gubernur Kalimantan Timur kepadaWalikota Samarinda Nomor: 171.4

., Kepada PLT Ketua DPDPartai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 Oktober 2018;Foto kopi sesuai asli Surat Gubernur Kalimantan Timur,Nomor : 171.4/5262/B.PPOD.III, Perihal : PercepatanProses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda , kepadaWalikota Samarinda, tertanggal 31 Oktober 2018;Foto kopi dari foto kopi Surat Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Samarinda, Nomor : 171.3/1215/020,kepada Walikota Samarinda, tertanggal 1 November 2018:Foto kopi sesuai asli Surat Walikota Samarinda

, Nomor :171/3094/011.01, Perihal : Laporan Proses PemberhentianAnggota DPRD Kota Samarinda dari Partai HANURA,Partai NasDem dan Partai Golongan Karya, kepadaGubernur Kalimantan Timur, tertanggal 01 November 2018;Foto kopi dari foto kopi Surat Gubernur Kalimantan Timur,Nomor : 171.4/5605/B.PPOD.III, Hal : Percepatan Usulan65Bukti T12Menimbang,Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda, kepadaWalikota Samarinda, tertanggal 26 November 2018;Foto kopi sesuai asli Surat Walikota Samarinda, Nomor :171/3392

Anggaran Rumah Tangga PKB pasal11 dan pasal 12 nya;Bahwa, demikian juga oleh karena pemberhentian terhadap Penggugatdari keanggotaan PKB tidak sah dan cacat hukum (Surat No.037/DPCO3/IV/A.1/X/2016 tidak ada tanggalnya ), maka tindak lanjut Surat Nomor :171.4/217/DPRD/2016 dari Ketua DPRD Kabupaten Paser kepada KetuaKPUD Kabupaten Paser pun adalah tidak sah dan cacat hukum, karenasurat pemberhentian yang cacat hukum tersebut yang notebene menjadidasar syarat dari Pergantian Antar waktu (PAW), maka

Bahwa, demikian juga oleh karena pemberhentian terhadapPenggugat dari keanggotaan PK tidak sah dan cacat hukum(Surat No.037/DPC 03/IV/A.1/X/2016 tidak ada tanggalnya ), makatindak lanjut Surat Nomor : 171.4/217/DPRD/2016 dari Ketua DPRDKabupaten Paser kepada Ketua KPUD Kabupaten Paser pun adalahtidak sah dan cacat hukum, karena surat pemberhentian yang cacathukum tersebut yang notebene menjadi dasar syarat dari PergantianAntar waktu (PAW), maka Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPembanding juga

Putusan No. 08/ Pdt.G/ 2015/PN.Lht.Menimbang, bahwa terhadap bukti TI3. berupa Surat KeteranganKesaksian atas nama SURYA ANJAR ASMARA menurut majelis hakim tidakmempunyai nilai pembuktian sebagai bukti surat, karena hanya berisi tentangkesaksian seseorang dan saksi SURYA ANJAR ASMARA sendiri sudahdiperiksa sebagai saksi di persidangan;Menimbang, bahwa terhadap bukti 171.4 dan T.5. berupa SURATKUASA menurut majelis hakim juga bukan merupakan bukti surat tentang suatukepemilikan sehingga terhadap bukti

., (diberi tanda T1) ;Hal 18 dari 27 Putusan No. 42/Pdt.G/2018/PN.Bil10.11.12.13.14.15.16.Fotocopy Surat Tanda Penerimaan No.STP/171.4/X/2017/Satreskrim dariPenyidik Polres Pasuruan Kota, tanggal 16 Oktober 2017, (diberi tanda T2) ;Fotocopy Surat Tanda Penerimaan No.STP/171.2/X/2017/Satreskrim dariPenyidik Polres Pasuruan Kota, tanggal 16 Oktober 2017, (diberi tanda T3) ;Fotocopy Surat Pernyataan Hj. Azizah tertanggal 15 Maret 2017 yang berisibahwa Hj.Azizah telah menjual tanah kepada Nidom Cs.

AmaqSayume Bahwa setahu Saksi, Amaq Rinaman tidak bisa membacadan menulis (buta huruf) ;e Bahwa Amag Sailep adalah mertua dari Amag Tisah ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, KuasaPenggugat, Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.4 menyatakanketerangan saksi benar sedangkan Tergugat 1.2, Tergugat 1.3,Tergugat 2 dan Tergugat 3 menyatakan keterangan saksitersebut banyak yang tidak dan hal tersebut lengkapnya akandituangkan dalam Kesimpulannya ;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pengakuannyaT1.1 dan 171.4

Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 28 Tahun2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tembilahan KabupatenIndragiri Hilir, diberi tanda T3.4;Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tbh.Menimbang, bahwa buktibukti tertulis tersebut telah bermaterai cukupdiberi tanda T3.1 s/d 171.4 lalu dicocokan dengan aslinya dan sesuai denganaslinya, kecuali untuk T3.1, T3.3 dan T3.4 tidak ada aslinya hanya fotocopydari fotocopy, kKemudian surat bukti tersebut dilampirkan

., selanjutnyaMajelis Hakim menemukan kenyataan sebagai berikut :171.4.Sebidang Tanah beserta bangunan rumah menghadap ke utara, terletak diRT. 07 RW. 01 No. 216 Desa Sarirejo Gang 7 Kecamatan Pati KabupatenPati, beserta sertifikat SHM. : No. 593, seluas 185 m2, atas nama Supadidan XXXX, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara Rumah XXXX Sebelah Barat Rumah XXXX Sebelah Timur Rumah XXXX; Sebelah Selatan Rumah XXXXSekarang dikuasai oleh Penggugat ;Sebidang Tanah beserta bangunan rumah menghadap