Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma.1(satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRDSeluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani olehBundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi SetdaKab.

Seluma nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal13 Aapril 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SEselaku Sekda Seluma beserta 2 (dua) lembar lampirannya.154) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Wakil Bupati Selumakepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor :188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantardraft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku WakilBupati Seluma dengan lampiran 5 (lima)

Permai (PTPSP) yang menjadi pemenangnya.Pada tanggal 19 November 2010, MULKAN TAJUDIN selaku SekretarisDaerah(Sekda)atas nama Bupati Seluma mengirimkan 4 (empat) draftRaperda Kabupaten Seluma yang salah satunya adalah Draft Raperda MultiYears tentang Pengikatan Dana Anggaran PembangunanInfrastrukturPeningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan MelaluiPelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggarankepada ZARYANA RAITselaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma denganSurat Nomor: 188.34

Selumanomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 Aapril 2011 perihalpenundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selakuSekda Seluma beserta 2 (dua) lembar lampirannya= BB 154; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari WakilBupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melaluiSekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal25 Maret2011 tentang pengantar draft Raperda yangditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma dengan lampiran 5 (lima)

AGUSRIN NAJAMUDIN.= BB 154; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari WakilBupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melaluiSekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal25 Maret2011 tentang pengantar draft Raperda yangditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma dengan lampiran 5 (lima) fotokopi legalisir DraftPerda Kab.Seluma Nomor : ......

Selumanomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 Aapril 2011 perihalpenundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selakuSekda Seluma beserta 2 (dua) lembar lampirannyaBB 154 ; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari WakilBupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melaluiSekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal25 Maret2011 tentang pengantar draft Raperda yangditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma dengan lampiran 5 (lima)

Syaiful Anwar Dali, S.E. selakuSekda Seluma.1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada KetuaDPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar Draft Raperda yangditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan OrganisasiSetda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret2011 perihal Penyampaian Draft Akhir Raperda Perubahan AtasPerda Nomor 12 Tahun 2010 yang

2014bisa cepat karena itu bukan uang saya pribadi atau uanguang daerahtergantung siapa pemenangnya, nanti saya ambilkan dari perusahaan yangmemenangkan tender, syukursyukur kalau PT Puguk Sakti Permai (PT PSP)yang menjadi pemenangnya;Setelan RAPERDA selesai dibuat oleh Bagian Hukum dan ditandatanganioleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 19 November 2010, MULKANTAJUDIN selaku Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma mengirimkanRAPERDA tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma dengan suratNomor 188.34

hotmix dengan nilai kontrak sebesarRp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuhpuluh dua juta tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MULKANTADJUDIN selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekretaris Daerah KabupatenSeluma dengan JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama PT PSP(anak kandung Terdakwa), dengan sistem kontrak tahun jamak (Multiyears);Pada tanggal 25 Maret 2011, BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati KabupatenSeluma dengan sepengetahuan Terdakwa mengirimkan surat Nomor 188.34

tidakbisa cepat karena itu bukan uang saya pribadi atau uanguang daerahtergantung siapa pemenangnya, nanti saya ambilkan dari perusahaan yangmemenangkan tender, syukursyukur kalau PT Puguk Sakti Permai (PT PSP)yang menjadi pemenangnya;Setelan RAPERDA selesai dibuat oleh Bagian Hukum dan ditandatanganioleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 19 November 2010, MULKANTAJUDIN selaku Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma mengirimkanRAPERDA tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma dengan suratNomor 188.34

hotmix dengan nilai kontrak sebesarRp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuhpuluh dua juta tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MULKANTADJUDIN selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekretaris Daerah KabupatenSeluma dengan JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama PT PSP(anak kandung Terdakwa), dengan sistem kontrak tahun jamak (Multiyears);Pada tanggal 25 Maret 2011, BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati KabupatenSeluma dengan sepengetahuan Terdakwa mengirimkan Surat Nomor 188.34

Putusan Nomor 217 PK/PID.SUS/2014Seluma dengan JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama PT PSP(anak kandung Terdakwa), dengan sistem kontrak tahun jamak (Multiyears);Pada tanggal 25 Maret 2011, BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati KabupatenSeluma dengan sepengetahuan Terdakwa mengirimkan surat Nomor 188.34/ /B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Pengantar Draft RancanganPerubahan PERDA Nomor 12 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD KabupatenSeluma, yang mana alasan usulan perubahan PERDA sebagai berikut:" Status

Hasil klarifikast Menteri Dalam Negeri sebagaimana termuat dalamSurat Menteri Dalam Negeri No. 188.34/271/SJ tanggal 31 Januari2012 dan No. 188.3/1177/SJ tanggal 3 April 2012. Hasil klarifikasi tersebut padaintinya menyatakan agar pihak Eksekutif (Gubernur) danpihak Legislatif (DPRP) melakukan penyempurnaan Perdasus No. 6Tahun 2011 untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturanperundangundangan terkait dan yang lebih tinggi tingkatannya.8.

belum dicabut bersamaan dengan berapa kali terjadiperubahan, lewat Sidang Paripurna, DPRP menyetujui Rancangan Perdasustersebut untuk ditetapkan menjadi Perdasus oleh Gubernur;Atas dasar Pasal 68 ayat (2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 danPasal 218 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 PerdasusNomor 6 Tahun 2011 diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untukdilakukan pengkajian dan klarifikasi;Hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana termuat dalam SuratMenteri Dalam Negeri Nomor 188.34

ditetapkan menjadi Perdasus oleh Gubernur (selaku Termohon II);Atas dasar Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 dan Pasal 218 ayat (1)huruf b, UU Nomor 32 Tahun 2004, Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 diajukankepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pengkajian dan klarifikasi agardalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan mudah, lancar tepat waktu dansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana termuat dalam SuratMenteri Dalam Negeri Nomor 188.34

;Bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan SuratnyaNomor 188.34/8880/SJ tanggal 20 Desember 2013 Perihal KlarifikasiPeraturan Walikota menegaskan bahwa Peraturan Walikota Nomor 96ATahun 2012 bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi,yang pada prinsipnya Daerah dilarang menetapkan PERDA tentangpendapatan yang menyebabkan Ekonomi Biaya Tinggi.

PSP) yang menjadi pemenangnya.e Setelah RAPERDA selesai dibuat oleh Bagian Hukum dan ditandatangani olehTerdakwa, selanjutnya pada tanggal 19 November 2010, MULKAN TAJUDINselaku Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma mengirimkan RAPERDAtersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma dengan surat Nomor : 188.34/190/B.2/2010 tanggal 19 November 2010 perihal Pengantar Draft RAPERDA untukdilakukan pembahasan di DPRD Kabupaten Seluma.e Selanjutnya RAPERDA tersebut dibahas dengan pihak Eksekutif dan hasilpembahasan

Puguk Sakti Permai (PT.PSP) yang menjadi pemenangnya.Setelah RAPERDA selesai dibuat oleh Bagian Hukum dan ditandatanganioleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 19 November 2010, MULKANTAJUDIN selaku Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma mengirimkanRAPERDA tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma dengan suratNomor : 188.34/190/B.2/2010 tanggal 19 November 2010 perihal PengantarDraft RAPERDA untuk dilakukan pembahasan di DPRD KabupatenSeluma.Selanjutnya RAPERDA tersebut dibahas dengan pihak

PSP)yang menjadi pemenangnya.Setelah RAPERDA selesai dibuat oleh Bagian Hukum dan ditandatangani olehTerdakwa, selanjutnya pada tanggal 19 November 2010, MULKAN TAJUDINselaku Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma mengirimkan RAPERDAtersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma dengan surat Nomor :188.34/190/B.2/2010 tanggal 19 November 2010 perihal Pengantar DraftRAPERDA untuk dilakukan pembahasan di DPRD Kabupaten Seluma.Selanjutnya RAPERDA tersebut dibahas dengan pihak Eksekutif dan hasilpembahasan

SYAIFUL ANWAR DALIT, SE selaku SekdaSeluma.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan DanaAnggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan DenganKonstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan TahunJamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran.1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRDSeluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/ B.2/2011tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar

22Maret 2011 atas proyek Multiyears, sehingga memberikanuang dalam bentuk Cek KCU Bengkulu masingmasingsebesar Rp. 50.000.000, kepada 27 Anggota DPRDKabupaten Seluma melalui saksi ALI AMRA dan uangtunai sebesar antara Rp.1.000.000, sampai dengan Rp.1.500.000, melalui saksi ERWIN PAMAN Kepala DinasPU Kabupaten Seluma, sambil Terdakwa meminta kepadaDPRD Kabupaten Seluma untuk mensahkan DrafRancangan Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yangdiajukan melalui surat Wakil Bupati Kabupaten SelumaNomor : 188.34

Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Putusan Perkara No. 19/G/2019/PTUN Palangka Raya Halaman 22 dari 68 Halaman12.13.Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, dan Surat Kepala Badan KepegawaianNegara Kantor Regional VIII Nomor 760/SB/K/KR.VIII/X/2018 perihal Data PNSYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang TelahBerkekuatan Hukum Tetap, selanjutnya Bupati Sukamara menyampaikan kembalisurat Bupati Sukamara Nomor 188.34

Bukti T 12Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap tanggal 29 Oktober2018 (Ssesuai dengan fotocopynya) ;Foto copy Surat Bupati Sukamara Nomor 800/363/SETDAPerihal Permohonan Klarifikasi Atas Surat Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1398/99 dan SuratKepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Nomor760/SB/K/KR.VIII/2018 tanggal 26 November 2018 (sesuaidengan aslinya) ;Foto copy Surat Bupati Sukamara Nomor 188.34/34/HUK PerihalPermohonan Klarifikasi Ulang tanggal 19 Maret 2019 (sesuaidengan

Syaiful Anwar Dali, SE selaku SekdaSeluma;1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma kepada KetuaDPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/2011Hal. 29 dari 71 hal. Put.

Syaiful Anwar Dali, SE selaku SekdaSeluma;1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada KetuaDPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/2011Hal. 40 dari 71 hal. Put.

UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dandinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untukumum;PASAL 47 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASINOMOR 3 TAHUN 2016 TELAH DIMINTA OLEH GUBERNUR JAWABARAT UNTUK DIHAPUS ATAU DIRUBAHTerkait dengan keberadaan norma Pasal 47 ayat (1) Peraturan DaerahKabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang PenyelenggaraanKepariwisataan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui SuratSekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.34

SURAT TEGURAN DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI Surat Nomor: 556 / 7772 / Disparbudpora tanpa tanggal, bulan Oktober 2016P3 perihal Teguran Ke2 Surat Nomor: 556 / 8203 / Disparbudpora tanggal 22 Desember 2016 perihalPad Teguran Ke3 BUKTI SURAT DARI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MEMINTAAGAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI MENGHAPUS ATAU MEREVISIOBYEK PERMOHONAN KEBERATAN Halaman 51 dari 64 halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017 Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.34

Syaiful Anwar Dali, S.E. selaku Sekda Seluma.1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada KetuaDPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar Draft Raperda yangditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan OrganisasiSetda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret2011 perihal Penyampaian Draft Akhir Raperda Perubahan Atas PerdaNomor 12 Tahun 2010 yang

Syaiful Anwar Dali, S.E. selaku Sekda Seluma;1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada KetuaDPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/201 1tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar Draft Raperda yangditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan OrganisasiSetda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret2011 perihal Penyampaian Draft Akhir Raperda Perubahan Atas PerdaNomor 12 Tahun 2010 yang

Syaiful Anwar Dali, S.E.selaku Sekda Seluma;1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada KetuaDPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar Draft Raperdayang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma;1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan OrganisasiSetda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret2011 perihal Penyampaian Draft Akhir Raperda Perubahan AtasPerda Nomor 12 Tahun 2010 yang

Syaiful Anwar Dali, S.E. selaku SekdaSeluma;1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada KetuaDPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/201 1tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar Draft Raperda yangditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan OrganisasiSetda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret2011 perihal Penyampaian Draft Akhir Raperda Perubahan Atas PerdaNomor 12 Tahun 2010 yang

Dinas PUperihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA2010 yang ditandatangani oleh Bundra Jaya,SH selaku Wakil Bupati;1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepada DinasPU Kabupaten Seluma Nomor 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yangditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma;1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma kepada KetuaDPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34

Syaiful Anwar Dali, SE selaku Sekda Seluma;1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma kepada KetuaDPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/201 1tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yangditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan OrganisasiSetda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas PerdaNomor 12 tahun 2010 yang

MARUKAN) berdasarkan Surat Keputusan BupatiLamandau Nomor : 188.34/87/XIl/Huk/2009, tanggal 31 Desember2009 sedangkan Ketua ULPBJ adalah Drs.Badaging Handen; Bahwa tugas dan tanggungjawab ULPBJ adalah sebagai unit yangbertanggungjawab terhadap' kegiatan pelelangan/pengadaanbarang jasa pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2009/2010.Untuk laporan pertanggungjawaban ULPBUJ dibuat dan dilaporkankepada Bupati Lamandau.

Lamandau atas dasarsurat keputusan bupati Lamandau nomor: 188.34/87/XII/Huk/2009,tanggal 31 Desember 2009 yang mempunyai sertifikasi dan pernahmengikuti pelatihnan dan ujian di bidang pengadaan barang / jasa.

Lamandau atas dasarsurat keputusan bupati Lamandau nomor: 188.34/87/XII/Huk/2009,tanggal 31 Desember 2009 yang mempunyai sertifikasi dan pernahmengikuti pelatinan dan ujian di bidang pengadaan barang / jasa.

., Nomor 188.34/1850/H20, Nomor 180/2104/Hk., Nomor 180/5800/Hk.,Nomor 415.4/11/KB/Pem/2009, Nomor 269 Tahun 2009, Nomor 180/1968/Hk.

sebagaimanatertuang dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Bina ProduksiKehutananan Nomor 70/VEBPHA/Rhs/2007 tanggal 5 Maret 2007Pemohon Kasasi mendapat peringkat pertama sedangkan TermohonKasasi ll mendapat peringkat kedua ;Bahwa selain itu, Surat Rekomendasi Bupati dan Gubernur menjadisyarat diterbitkannya Surat Keputusan Termohon Kasasi tersebutjuga telah dicabut oleh Bupati Kapuas sebagaimana Surat BupatiKapuas Hulu Nomor 522/660/SETDA/EkonA tanggal 25 Juni 2009,dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 188.34

Seluma nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 Aapril 2011 perihalpenundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yangditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma.1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada KetuaDPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor :188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draftRaperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan OrganisasiSetda Kab.

Seluma nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13Aapril 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SEselaku Sekda Seluma.1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepadaKetua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor :188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentangpengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh BundraJaya selaku Wakil Bupati Seluma.1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum danOrganisasi Setda Kab.

., selaku Sekda Seluma ;1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada KetuaDPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/ 2011tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar Draft Raperda yangditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma ;1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan OrganisasiSetda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret2011 perihal Penyampaian Draft Akhir Raperda Perubahan atas PerdaNomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh

,selaku Wakil Bupati;1 (satu) lembar asli Surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepada DinasPU Kabupaten Seluma Nomor 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun 2011 yangditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali, S.E., selaku Sekda Seluma ;1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada KetuaDPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/ 2011tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar Draft Raperda yangditandatangani oleh Bundra Jaya selaku

.- 1 (satu) exsemplar foto copy keputusan Bupati Lamandau Nomor:188.34/87/XII/Huk/ 2009, tanggal 31 Desember 2009 tentang penunjukan personalia dan seketariat serta uraian tugas unit layanan pengadaan /jasa daerah Kabupaten Lamandau tahun 2010, berikut lampiran 1 (satu) dan lampiran 2 (dua).- 1 (satu) lembar foto copy surat tugas ketua ULPBJ kabupaten Lamandau Nomor: 54/ULPBJ-LMD/IX/2010, tanggal september 2010.

H.AKHMAD FAUZAN, A.Md tertanggal 05 Oktober 2010.1 (satu) exsemplar foto copy keputusan Bupati LamandauNomor:188.34/87/XIl/Huk/ 2009, tanggal 31 Desember 2009 tentangpenunjukan personalia dan seketariat serta uraian tugas unit layananpengadaan /jasa daerah Kabupaten Lamandau tahun 2010, berikutlampiran 1 (satu) dan lampiran 2 (dua).1 (satu) lembar foto copy surat tugas ketua ULPBJ kabupaten LamandauNomor: 54/ULPBJLMD/IX/2010, tanggal september 2010.3 (tiga) Iembar foto copy surat keputusan direktur

AKHMADFAUZAN, A.Md tertanggal 05 Oktober 2010.1 (satu) exsemplar foto copy keputusan Bupati LamandauNomor:188.34/87/XIl/Huk/ 2009, tanggal 31 Desember 2009 tentangpenunjukan personalia dan seketariat serta uraian tugas unit layananpengadaan /jasa daerah Kabupaten Lamandau tahun 2010, berikut lampiran1 (satu) dan lampiran 2 (dua).1 (satu) lembar foto copy surat tugas ketua ULPBJ kabupaten LamandauNomor: 54/ULPBJLMD/IX/2010, tanggal september 2010.Halaman 58 dari 113 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016

H.AKHMAD FAUZAN, A.Md tertanggal 05 Oktober 2010.1 (satu) exsemplar foto copy keputusan Bupati LamandauNomor:188.34/87/XII/Huk/ 2009, tanggal 31 Desember 2009 tentangpenunjukan personalia dan seketariat serta uraian tugas unit layananpengadaan /jasa daerah Kabupaten Lamandau tahun 2010, berikutlampiran 1 (satu) dan lampiran 2 (dua).1 (satu) lembar foto copy surat tugas ketua ULPBJ kabupaten LamandauNomor: 54/ULPBJLMD/IX/2010, tanggal september 2010.3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan direktur

Gubernur PapuaNo. 188.34/271/SJ, tanggal 31 Januari 2012, Hal : Klarifikasi Peraturan DaerahKhusus (Perdassus) (Novum 2).Bukti baru (Novum 3) ini membuktikan bahwa kewenangan penyelenggaraanpemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua harus disesuaikanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU/VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011yang telah menentukan bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) PERDASUS Nomor 6Tahun 2011 agar menyesuaikan dengan rumusan Pasal 1 huruf t UndangUndangNomor 21 Tahun 2001 tentang

(fotocopy yang dilegalisir).2 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas KehutananKabupaten Sijunjung Nomor: 188.4/38/KptsDishut2010 tanggal 15 September 2010 tentangPerubahan Keputusan Kepada Dinas Nomor: 188.34/kptsDishut2010 tentang Penetapan Lokasi PembuatanKBR di Kabupaten Sijunjung. (fotocopy yangdilegalisir).3 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:094/864/Dishut/2010 tanggal 19 Nopember 2010 selama 1(satu) hari terhitung tanggal 22 Nopember 2010 dariKepala Dinas Kehutanan (Drs.

(fotocopy yang dilegalisir).1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas KehutananKabupaten Sijunjung Nomor: 188.4/38/KptsDishut2010 tanggal 15 September 2010 tentangPerubahan Keputusan Kepada Dinas Nomor: 188.34/kptsDishut2010 tentang Penetapan Lokasi PembuatanKBR di Kabupaten Sijunjung. (fotocopy yangdilegalisir).1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:094/864/Dishut/2010 tanggal 19 Nopember 2010 selama 1(satu) hari terhitung tanggal 22 Nopember 2010 dariKepala Dinas Kehutanan (Drs.

(fotocopy yang dilegalisir).1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas KehutananKabupaten Siunjung Nomor: 188.4/38/KptsDishut2010 tanggal 15 September 2010 tentangPerubahan Keputusan Kepada Dinas Nomor: 188.34/kptsDishut2010 tentang Penetapan Lokasi PembuatanKBR di Kabupaten Siunjung. (fotocopy yangdilegalisir).1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:094/864/Dishut/2010 tanggal 19 Nopember 2010 selama 1(satu) hari terhitung tanggal 22 Nopember 2010 dariKepala Dinas Kehutanan (Drs.