Ditemukan 284 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-10-2011 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 102 /G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 23 Februari 2012 — H.Jeje Jailani, dkk VS BUPATI KABUPATEN BANDUNG, PT BILADI KARYA ABADI
10243
  • yakni Keputusan Bupati Bandung Nomor :511.2/Kep.288Diskoperindag/2011 tentangPemindahan Pedagang Pasar Cileunyi ke LokasiPasar Sehat Cileunyi Baru di Desa Cileunyi WetanKecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, tanggal18 Juli 2011, sesuai fakta telah dilaksanakan secaraprosedur yaitu setelah di keluarkan objek sengketaa quo tanggal 18 Juli 2011, secaraberkesinambungan telah di keluarkan SuratPengumuman Nomor : 511.2/1570/Diskoperindagtanggal 19 Juli 2011 tentang Pemindahan PedagangPasar Cileunyi Lama
    ke Lokasi PengembanganPasar Sehat Cileunyi di Desa Cileunyi WetanKecamatan Cileunyi kabupaten Bandung(T.1.Intv6), di keluarkan Somasi / PeringatanPertama dari Diskoperindag Kabupaten BandungNomor. 511.2/ 1609/Diskoperindag tanggal 25 Juli2011 kepada Pedagang Pasar Cileunyi (T.I.Intv7),sebulan kemudian di keluarkan Somasi / PeringatanKedua dari Diskoperindag Kabupaten BandungNomor. 511.2/ 1799/SPP tanggal 23 Agustus 2011kepada Pedagang Pasar Cileunyi (TII.Intv8),kemudian di terbitkan lagi Somasi
    Agardilakukan paling lama 25 Juli 2011(T.I.Intv11) ;b Somasi / Peringatan Pertama dari DiskoperindagKabupaten Bandung Nomor. 511.2/ 1609/Diskoperindag tanggal 25 Juli 2011 kepadaPedagang Pasar Cileunyi(T.IL.Intv12) ;c Somasi / Peringatan Kedua dari DiskoperindagKabupaten Bandung Nomor. 511.2/ 1799/SPPtanggal 23 Agustus 2011 kepada Pedagang PasarCileunyi(T.ILIntv13) 3d Somasi/ Peringatan Ketiga dari DiskoperindagKabupaten Bandung Nomor. 511.2/ 1972/Diskoperindag tanggal 23 September 2011 kepadaPedagang
    Biladi KaryaAbadi dapat penunjukan sebagai pengembang pembangunan PasarCileunyi berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 511.2/Kep250Disperindag/2004 tanggal 14 oktober 2004, tentangpenunjukan PT. Biladi Karya Abadi sebagai pelaksana pembangunan/ renovasi Pasar Cileunyi Kabupaten Bandung Jo. Keputusan BupatiBandung Nomor : 511.2/Kep231Disperindag/2005 tanggal 29September 2005, tentang perpanjangan penunjukan PT.
    / 1609/Diskoperindag tanggal 25 Juli: ( Foto Copy dari FotocopySurat Somasi / Peringatan Kedua dari KepalaDiskoperindag Kabupaten Bandung Nomor.511.2/. 1799/SPP tanggal 23 Agustus( Foto Copy dari Fotocopy )Surat Somasi / Peringatan Ketiga dari KepalaDiskoperindag Kabupaten Bandung Nomor.511.2/. 1972/ Diskoperindag tanggal 23September( Foto Copy dari Fotocopy )Surat Pemberitahuan Nomor : 511.2/2108/SPPtanggal 07 Oktober 2011;Halaman 69 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/G/2011/PTUNBDGBukti
Register : 05-06-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 13-05-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 57/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 27 Nopember 2013 — PT. GUNA KARYA NUSANTARA VS I. WALIKOTA BOGOR, II.PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA (PD PPJ) KOTA BOGOR
8328
  • Store, PimpinanYogya Dept Store dan Para Pedagang di Plaza Bogor, melalui surat Nomor:511.2/108/PERUSAHAAN DAERAH PP4U/II/2013 tanggal 19 Maret 2013 danhalaman 8 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUNB DGsurat pemberitahuan kepada Provider Telkomsel, Provider XL Axiata,Provider Indosat dan Provider 3 melalui surat Nomor: 511.2/109/PERUSAHAAN DAERAH PP4U/II/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang berisipemberitahuan bahwa hak pengelolaan Penggugat sudah berakhir danselanjutnya pengelolaan
    PPJ) Kota Bogor mengeluarkan Surat Edaran Nomor :511.2/108/PDPPJ/MI/2013 tertanggal 19 Maret 2013 dan Surat EdaranNomor : 511.2/ 109/PDPPJ/I/2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang berisihak pengelolaan sudah berakhir dan selanjutnya pengelolaan Plazadiambil alih oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogorsesuai Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 591.4514 Tahun 2012halaman 28 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUNBDGtentang penunjukkan Perusahaan daerah Pasar Pakuan jaya (PD
    Taufik lradat), sebagaimana dijelaskansebagiamana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor.511.2/Perj.24Huk/2008 menyebutkan : jangka waktu penanjianditetapkan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 04 Desember2008 dan akan berakhir pada tanggal 04 Desember 2012, begitu puladalam Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor. 511.2/Perj.24Huk/2008menyebutkan : setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) apabila objek perjanjian sebagaimana dimaksuddalam
    PPJ) Kota Bogormengeluarkan Surat Edaran Nomor : 511.2/108/PDPPJ/I/20 13 tertanggal 19Maret 2013 dan Surat Edaran Nomor : 511.2/109/PDPPJ/II/2013 tertanggal19 Maret 2013 yang berisi hak pengelolaan sudah berakhir dan selanjutnyapengelolaan Plaza diambil alih oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan JayaKota Bogor sesuai Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 591.4514Tahun 2012 tentang penunjukkan Perusahaan daerah Pasar Pakuan jaya(PD.
    BinacitraCentragraha serta telah sesuai dengan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku, sebagaimana dijelaskan sebagiamana dimaksud Pasal 3 ayat(1) Surat Perjanjian Nomor. 511.2/Perj.24Huk/2008 menyebutkan : jangkavaktu perjanjian ditetapkan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal04 Desember 2008 dan akan berakhir pada tanggal 04 Desember 2012,begitu pula dalam Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor 511.2/Perj.24Huk/2008 menyebutkan : setelah berakhirnya jangka waktu perjanjiansebagaimana
Putus : 13-09-2011 — Upload : 26-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 695 K/PDT/2010
Tanggal 13 September 2011 — IDA FERYWATI TANJUNG Vs. PERUSAHAAN DAERAH
5933 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, berdasarkan Surat Pengantar Aquo, Penggugat telah memperolehPembaharuan Surat ljin Tempat Berjualan yang dikeluarkan oleh DireksiPerusahaan Daerah pasar Kotamadya Dati II Surabaya, sebagai berikut : Pembaharuan Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/1732.K/402.7.02.01/116/93, untuk stand nomor 1/Lantai atas nama Ida Ferywati Tanjung,tertanggal 08 Oktober 1993 dan berlaku sampai 25 Oktober 1995 (BuktiP8) ; Pembaharuan Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/1121.K/402.7.02.01/116/96, untuk stand
    No. 695 K/PDT/2010 Pembaharuan Surat jin Tempat Berjualan No. 511.2/1535.K/402.7.02.01/116/1998, untuk stand nomor 1/Lantai atas nama Ida Ferywati Tanjung,tertanggal 20 Agustus 1998 dan berlaku sampai 25 Oktober 1999 (BuktiP10) ; Pembaharuan Surat ljin Tempat Berjualan No. 511.2/1731.K/402.7.02.01/116/93, untuk stand nomor 4849/Lantai Il atas nama Ida FerywatiTanjung, tertanggal 08 Oktober 1993 dan berlaku sampai dengan 25Oktober 1995 (Bukti P11) ; Pembaharuan Surat jin Tempat Berjualan No. 511.2
    /1119.K/402.7.02.01/116/96, untuk stand nomor 4849/Lantai Il atas nama Ida FerywatiTanjung, tertanggal 22 Juli 1996 dan berlaku sampai dengan 25 Oktober1997 (Bukti P12) ; Pembaharuan Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/1533.K/402.7.02.01/116/1998, untuk stand nomor 4849/Lantai Il atas nama Ida FerywatiTanjung, tertanggal 20 Agustus 1998 dan berlaku sampai dengan 25Oktober 1999 (Bukti P13) ;.
    Bahwa, Tergugat pada bulan September 2003 mengeluarkanPengumuman No. 511.2/1075/402.7.02/2003 yang ditandatangani olehDirektur Adm. Keu&Pem. Ped Drs. Ec. A. GANIS POERNOMO mengenaipelaksanaan kegiatan pendataan pedagang pasar Tunjungan Baru yangdimulai pada tanggal 2527 September 2003 dan salah satunya adalahPenggugat. Berdasarkan surat pengumuman aquo, Penggugat telah didatapada tanggal 26 September 2003 (Bukti P16) ;.
    Bahkan saksi RIBUT GIANTO yang menerangkan di bawahsumpah menyatakan bahwa saksi masih sering bertemu dengankaryawan Tjipto Chandra (suami Pemohon Kasasi) di Pasar TunjunganBaru ;Selain itu, selama persidangan Pemohon Kasasi juga telah mengajukanbukti surat (oukti P16) berupa Pengumuman No. 511.2/1075/402.7.02/2003 yang ditandatangani oleh Direktur Adm. Keu&Pem. Ped Drs. Ec.A.
Register : 23-02-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Smd
Tanggal 6 Desember 2016 — Hj. TITING RUKASIH dkk sebagai Penggugat dan PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG dkk Sebagai Tergugat
6216
  • Bangunan Jaya AlliaNo.511.2/NK.13Huk/2013 Nomor : 19//BJA/2013 tanggal 30 Januari2013 tentang : Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang Kota,Kabupaten Sumedang tahun 2013, atas dasar adanya Surat SuratPernyataan Persetujuaan Warga Pedagang Pasar SumedangNo.511.2/01/KWAPAPASAR/2012 Nomor : 511.2/22/IKWAPAPASAR/2012 tertanggal 12 September 2012 Jo.
    Bangunan Jaya AlliaNo.511.2/NK.13Huk/2013 Nomor : 19//BJA/2013 tanggal 30 Januari2013 tentang : Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang Kota,Halaman 25 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN. SMD15.16.Kabupaten Sumedang tahun 2013, atas dasar adanya Surat SuratPernyataan Persetujuaan Warga Pedagang Pasar SumedangNo.511.2/01/KWAPAPASAR/2012 Nomor : 511.2/22/IKWAPAPASAR/2012 tertanggal 12 September 2012 Jo.
    Atas respon peserta audensidibuatlah surat persetujuan Nomor : 511.2/01/IKWAPAPASAR/2012 dan Nomor: 511.2/22/IKWAPAPASAR/2012, tanggal 12 September 2012 yangditandatangani oleh Ketua IKWAPA Pasar PPKSsaudara H. SOMANTRI dan Ketua IKWAPA Pasar Inpressaudar H. DADANG.
    Menyatakan Surat Pernyataan Persetujuan WargaPedagang Pasar Sumedang Kota Nomor 511.2/01/IKWAPAPASAR/2012 dan Nomor 511.2/22/IKWAPAPASAR/2012,tanggal 12 September 2012, sah dan berlaku;4. Menyatakan Syah dan memikat Perjanjian Kerjasamaantara Pemerintah Kabupaten Sumedang (Tergugat ) danPT.
    Bangun Jaya Allia(Tergugat Il), atas dasar adanya Surat Pernyataan Persetujuan WargaPedagang Pasar Sumedang No.511.2/01/KWAPAPASAR/2012 Nomor :511.2/22/IKWPAPASAR/2012 tertanggal 12 September 2012 Jo. BeritaAcara Musyawarah Konpensasi terhadap Pemegang HGB PedagangPasar yang masih berlaku.
Upload : 14-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2025 K/PDT/2009
H. PARENRENGI; WALIKOTA MAKASSAR DK.
8481 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SULWOOD UTAMA COORPORATION sesuai denganPerjanjian Kerjasama Bersyarat Nomor : 511.2/054/S.Perja/Um, tanggal 29Agustus 1995 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam NegeriHal. 2 dari 24 hal. Put. No. 2025 K/PDT/2009waktu itu.
    Bahwa untuk melanjutkan proyek peremajaan dan pengembangan PasarButung tersebut, maka pada tanggal 27 Juli 1998 TERGUGAT Ilmengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 381/S.Kep/511.2/98 tentangPENETAPAN PEMENANG KELANJUTAN PEKERJAAN PEREMAJAANDAN PENGEMBANGAN SERTA PENGELOLAAN PASAR BUTUNGUJUNGPANDANG TAHUN 1998, dengan menetapkan PT. HAdILATUNRENG L&K (TERGUGAT Ill) sebagai Pelaksana Proyek.
    Dansebagai tindak lanjut agar proyek tersebut dapat segera dilaksanakan, makaTERGUGAT Il menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor:511.2/103/SPK/BPP tertanggal 27 Juli 1998 yang ditujukan kepadaTERGUGAT Ill.
    Pemberian 1 (satu) unit Ruko pertama, dituangkan dalamkesepakatan Berita Acara Nomor: 511.2/032/HK, tertanggal 15Januari 1996, di mana PENGGUGAT diberikan kompensasipengurangan harga sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari hargajual bagi pedagang baru di Pasar Butung yang berlaku waktu itu;b.
    SUC sejak dinyatakanmelakukan wanprestasi oleh Tergugatll a quo berdasarkan SuratKeputusan Tergugat Il Nomor: 222/S.Kep/511.2/98, maka segalakewenangan dan tanggung jawab (hak dan kewajiban) PT. SUCsebagai pelaksana proyek peremajaan dan pengembagan PasarButung Ujungpandang telah diambil alin kembali secara penuh oleh sipemberi hak dan kewajiban tersebut in casu Tergugat Il a quo.
Register : 18-01-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 08-04-2017
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Bpp
Tanggal 30 Mei 2016 — Penggugat vs Tergugat
138
  • Ijin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB), 356/DPS/Vi/2012 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (buktiP.7);Fotokopi Surat Perjanjian dari Dinas Pasar Kota Balikpapan denganNomor: 356/DPS/V1I/2012, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukupserta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai denganaslinya (bukti P.8);Fotokopi Surat Ijin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) dari DinasPasar Kota Balikpapan dengan Nomor:511.2
    /41/BP3DPS/KD2/IX/2013,tanggal 06 September 2013, yang telah dinazegelen dan bermeteraicukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuaidengan aslinya (bukti P.9);Fotokopi Surat Perjanjian dari Dinas Pasar Kota Balikpapan denganNomor 511.2/41/BP3DPS/KD2/IX/2013, yang telah dinazegelen danbermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasesuai dengan aslinya (bukti P.10);Fotokopi Surat Ijin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) dari DinasPasar dengan Nomor 511.2/48/BP3DPS
    /KDI/X/2014, tanggal 17Oktober 2014, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (buktiP.11);Fotokopi Surat Perjanjian dari Dinas Pasar Kota Balikpapan denganNomor 511.2/48/BP3DPS/KDI/X/2014, yang telah dinazegelen danbermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasesuai dengan aslinya (bukti P.12);Fotokopi Ijin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) dari Dinas PasarKota Balikpapan dengan Nomor 511.2/49/BP3DPS
    /KD2/X/2014, yangtelah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.13);14.15.16.17.18.19.20.21.Fotokopi Surat Perjanjian dari Dinas Pasar Kota balikpapan denganNomor 511.2/49/BP3DPS/KD2/X/2014, yang telah dinazegelen danbermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasesuai dengan aslinya (bukti P.4);Fotokopi Surat Ijin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) dari DinasPasar Kota Balikpapan dengan Nomor 511.2/47/BP3DPS
    /KDI/X/2014,yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.15);Fotokopi Surat Perjanjian dari Dinas Pasar Kota Balikpapan denganNomor 511.2/47/BP3DPS/KDI/X/2014, yang telah dinazegelen danbermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasesuai dengan aslinya (bukti P.16);Fotokopi Surat Ijin Penyewaan Tempat berjualan (SIPTB) dari DinasPasar Kota Balikpapan dengan Nomor 511.2/06/BP3DPS/KD2/III/2014,tanggal
Register : 07-05-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 23/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 7 Oktober 2015 — AZIS SADELI VS 1. PD. PASAR PALEMBANG JAYA; 2. JHONI BARMANSYAH,S.Sos.,SKM
10459
  • Pasar Palembang Jaya Nomor:511.2/755/PD.Psr/2014 tanggal 15 Desember 2014, Perihal: Tanggapan Surat334/YM/122014, yang pada intinya surat tersebut berisikan:a. Bahwa benar Saudara Rush ditunjuk sebagai Kepala Pasar Griya Musiberdasarkan SK. Direksi PD. Pasar Palembang Jaya Nomor: 040 Tahun 2013tanggal 18 September 2013 untuk mengelola Pasar PKL bagian depan GriyaMusti; === =o + ooo nn nn nn nnn nnn enn ee eee n=b. Bahwa SK. Direksi PD.
    Pasar Palembang Jaya Nomor: 511.2/28/PD.Psr/2015tanggal 08 Januari 2015, Perihal: Penjelasan Kepemilikan Pasar Griya Musiyangpada intinya surat tersebut berisikan:a. Bahwa Pengelolaan Pasar Griya Musi adalah Saudara Aziz Sadeliberdasarkan Penunjukan dari Direktur Utama PT.
    PasarPalembang Jaya Nomor: 511.2/092/PD.Psr/2015 tanggal 9 Februari 2015,dimana didalam surat tersebut diberitahukan bahwa PD.
    Pasar Palembang Jaya, tanggal 14 April 2015 (fotokopidari fotokopi) ;: Surat dari Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Nomor:511.2/282/PD.Psr/2015, hal: Tanggapan, yang ditujukan kepadaKantor Hukum Yunimansyah, SH. dan Rekan, tanggal 28 April 2015(fotokopi sesuai dengan asli);: Surat Tugas Pengelolaan Pasar Nomor: 470/MGS/II/1999 atas namaAzis Sadel, M.
    Pasar Palembang Jaya Nomor:511.2/755/PD.Psr/2014, perihal: Tanggapan Surat Nomor:334/YM/1214, yang ditujukan kepada Kantor HukumYunimansyah, SH. dan Rekan tanggal 15 Desember 2014 (fotokopisesuai dengan asli);: Surat dari PD. Pasar Palembang Jaya Nomor: 511.2/28/PD.Psr/2015,perihal: Penjelasan Kepemilikan Pasar Griya Musi, yang ditujukankepada Walikota Palembang,tertanggal 8 Januari 2015 (fotokopi darifotokopi);: Petikan Keputusan Direksi PD.
Putus : 16-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — PT BANGUN JAYA ALLIA, DK VS TUAN SURYADI WIJAYA, DKK
6635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedangdengan PT Bangun Jaya Allia Nomor 511/PKS.50Huk/2013 Nomor1818/BJA/IX/2013 tentang Pembangunan Pasar Sumedang Kota KabupatenSumedang dan juga Kesepakatan Bersama antara Pemerintah KabupatenSumedang dengan PT Bangun Jaya Allia Nomor 511.2/NK.13Huk/2013Nomor 19/I/BJA/2013 tentang: Revitalisasi Pembangunan Pasar SumedangKota, Kabupaten Sumedang tahun 2013.
    Sumedang Nomor 511.2/01/KWAPAPASAR/2012Nomor : 511.2/22/IKWAPAPASAR/2012 tertanggal 12 September 2012 yangditandatangani oleh Tergugat Ill juncto Berita Acara Musyawarah Konpensasiterhadap Pemegang HGB Pedagang Pasar yang masih berlaku.15.Bahwa apabila diperhatikan dan diteliti dengan cermat Surat PernyataanPersetujuan Warga Pedagang Pasar Sumedang Kota Nomor511.2/01/IKWAPAPASAR/2012 Juncto Nomor 511.2/22/IKWAPAPASAR/2012 tertanggal 12 September 2012, yang menjadi dasar dibuatnyaSurat Perjanjian
    Menyatakan Batal serta tidak berlaku Surat Pernyataan Persetujuan WargaPedagang Pasar Sumedang Kota Nomor 511.2/01/IKWAPAPASAR/2012juncto Nomor 511.2/22/IKWAPAPASAR/2012 tertanggal 12 September2012;.
    dan PT Bangun JayaAllia (BJA) (Tergugat Il) dengan Nomor 511.2/NK.13.Huk/2013 danNomor 19/1/BJA/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang RevitalisasiPembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang Tahun2013;Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas, maka layak menuruthukum, secara formil Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidakdapat diterima;3.
    Nomor 775 K/Pdt/2017Sumedang, dilanjutkan dengan dibuatnya Surat Pernyataan wargapara pedagang pasar Sumedang Kota Nomor 511.2/01/IKWAPAPASAR/2012 dan Nomor 511.2/22/IKWAPAPASAR/2012, tanggal 12September 2012 yang ditandatangani oleh H Somantri selaku KetuaIKWAPA (Ikatan Kerukunan Warga Pasar) PPKS serta di bubuhi capOrganisasi sehingga Ketua bertindak dan untuk atas nama WargaPedagang Pasar Sumedang Kota telah sepakat/menyetujuidiadakannya Revitalisasi Pasar Tradisional Sumedang Kota, begitupula
Putus : 18-07-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1866 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 18 Juli 2011 — ROHMAD AZIS, SH. Bin FAUZAN
5334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Gubernur Jawa Tengah No. 511.2/225/22966 tanggal 111207 tentangOperasi Pasar Khusus Desember 2007, ditujukan kepada Bupati/Walikota seJateng dan Kabupaten Jepara memperoleh 670,610 kg. Formulir Berita dari Pemda Jepara kepada Camat se Kabupaten JeparaNomor : 511.2/5611 tanggal 15 Desember 2007 pada pokoknya berisi : Untuk meringankan beban Rumah Tangga Miskin (RIM) akibatpenyesuaian pagu raskin 2007 akan dilaksanakan Operasi Pasar Khusus(OPK).
    Pemberitahuan secara lisan Pegawai Kecamatan Keling kepadaTerdakwa, dimana sasaran OPK tahun 2007 sesuai surat Bupati JeparaNomor : 511.2/5611 tanggal 15 Desember 2007 adalah penerima manfaatrumah tangga miskin tahun 2007 (Raskin tahun 2007) dengan hargaRp. 1.600,/kg.Tetapi Terdakwa telah menyimpang dari peraturan tersebut karena ataskewenangan yang dimiliki Terdakwa dalam penjualan dan pendistribusian(Pelaksanaan OPK tahun 2007 Desa Tulakan) Terdakwa menyalahgunakankesempatan yang ada padanya dengan
    Surat Gubernur Jawa Tengah No. 511.2/225/22966 tanggal 1112007 tentangOperasi Pasar Khusus Desember 2007, ditujukan kepada Bupati/ Walikota seJateng dan Jepara memperoleh 670,610 kg; Surat Bupati Jepara Nomor : 511.2/5611 tgl. 15 Desember 2007 kepadaCamat se Kabupaten Jepara, yang pada pokoknya berisi : untuk meringankan beban RTM akibat penyesuaian Pagu Raskin 2007 akandilaksanakan OPK ; Sasaran OPK adalah penerima Raskin 2007 dengan harga beras Rp.1.600,/kg pembelian 10 kg setiap RIM penerima manfaat
    No. 1414/M.DAG/12/2007 tgl. 05Desember 2007 perihal Operasi Pasar Khusus Desember 2007 Surat Gubemur Jawa Tengah No. 511.2/225/22966 tanggal 1112007 tentang Operasi Pasar Khusus Desember 2007 Surat Bupati Jepara Nomor : 511.2/5611 tgl. 15 Desember 2007Dikembalikan kepada Pemda Jepara melalui Kabag PerekonomianKabupaten Jepara Surat Keputusan Petinggi Tulakan Nomor : 141/01 Tahun 2001tanggal 10 Oktober 2001 tentang Penyesuaian Jabatan PerangkatDesa Daftar penerima beras Operasi Pasar Khusus tahun
    Surat Gubernur Jawa Tengah No. : 511.2/225/22960, tanggal 1112007Tentang Operasi Pasar Knhusus Desember 2007. Surat Bupati Jepara No.: 511.2/5611, tanggal 15 Desember 2007.Dikembalikan kepada Pemda Jepara melalui Kabag. PerekonomianKabupaten Jepara. Surat Keputusan Petinggi Tulakan No.: 141/01 Tahun 2001, tanggal 10Oktober 2001, Tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.
Putus : 13-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 PK/TUN/2018
Tanggal 13 Nopember 2018 — HJ. SURYANTI, DKK vs KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG DAN PONCO SUDIARTO., NGATEMI., MISBAKHUL HUDA;
8736 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Tergugat menunda tindak lanjut administrasi berupayaitu Surat Teguran ke III, Nomor 511.2/1230/2017, tanggal 8 Maret2017, tentang Perintah Pindah dari Pasar Ikan Rejomulyo ke PasarIkan Rejomulyo Baru, selama pemeriksaan berlangsung sampaidengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;2. Dalam Pokok Perkara:a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;b.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Teguran Tergugat yaituSurat Teguran Ill Nomor 511.2/1230/2017, tanggal 8 Maret 2017tentang Perintah Pindah dari Pasar Ikan Rejomulyo ke Pasar IkanRejomulyo Baru;Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191 PK/TUN/2018c.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Teguran IllNomor 511.2/1230/2017 tanggal 8 Maret 2017, tentang PerintahPindah dari Pasar Ikan Rejomulyo ke Pasar Ikan Rejomulyo Baru;d.
    Putusan Nomor 191 PK/TUN/2018Menyatakan Putusan PT.TUN Surabaya Nomor25/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Maret 2018, tidak sah dan batal:Menyatakan Putusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTermohon Peninjauan Kembali berupa perintah kepada PemohonPeninjauan Kembali untuk segera masuk ke PIRB, yang didukungdengan Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor 511.2/06/1/2017,tanggal 10 Januari 2017, telah merugikan Pemohon PeninjauanKembali:Menyatakan Putusan Tata Usaha Negara berupa Surat yang diterbitkanTermohon
    Peninjauan Kembali Nomor 511.2/06/I/2017, tanggal 10Januari 2017, telah melawan hukum:;Menyatakan Putusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTermohon Peninjauan Kembali berupa Surat Termohon PeninjauanKembali Nomor 511.2/06/I/2017, tanggal 10 Januari 2017 dibatalkandemi hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk menghentikan upayapemaksaan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segera masuk kePIRB sampai selesai diperbaikinya PIRB sebagai tempat kegiatan jualbeli yang layak dan perbaikannya
Register : 11-02-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Skh
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12018
  • Ruko 25 Kios BatasBatasUtara JalanTimur Ruko Milik Andri SugiyartoBarat Ruko No:26 Milik HM ParnoSelatan :Gudang Milik Hadi SetiyonoLokasi : Jalan Pasar Besar No:25,SurakartaSHP No.511.2/209/1/GD/2014,A.N SHP HM ParnoLuas : 11,8 M?
    JalanTimur Ruko 25 Milik HM ParnoBarat JalanSelatan Rumah Milik Hadi SetiyonoSHP No.511.2/208/1/GD/2014,A.n SHP HM ParnoLuas : 11,65 M?
    Bahwa posita nomor 1 (e dan f) Tergugat Rekonvensi membenarkanadanya Kios nomor 25 SHP No.511.2/209/1/GD/2014,A.N a/n. SHP HMPARNO dan Kios nomor 26 SHP No.511.2/2008/1/GD/2014, a/n.
    Ruko 25 Kios BatasBatasUtara JalanTimur Ruko Milik Andri SugiyartoBarat Ruko No:26 Milik HM ParnoSelatan :Gudang Milik Hadi SetiyonoLokasi : Jalan Pasar Besar No:25,SurakartaSHP No.511.2/209/1/GD/2014,A.N SHP HM ParnoLuas : 11,8 M?2. Ruko 26 Kios IlLokasi : Kios Gede Blok Ruko No.26, Pasar Gede,SurakartaBatasbatasUtara JalanTimur Ruko 25 Milik HM ParnoBarat JalanSelatan :Rumah Milik Hadi SetiyonoSHP No.511.2/208/1/GD/2014,A.n SHP HM ParnoLuas : 11,65 M?
    Ruko 25 Kios BatasBatasUtara JalanTimur Ruko Milik Andri SugiyartoBarat Ruko No:26 Milik HM ParnoSelatan :Gudang Milik Hadi SetiyonoLokasi : Jalan Pasar Besar No:25,SurakartaSHP No.511.2/209/1/GD/2014,A.N SHP HM ParnoLuas : 11,8 M26. Ruko 26 Kios IlLokasi : Kios Gede Blok Ruko No.26, Pasar Gede,SurakartaBatasbatasUtara JalanTimur Ruko 25 Milik HM ParnoBarat JalanSelatan :Rumah Milik Hadi SetiyonoSHP No.511.2/208/1/GD/2014,A.n SHP HM ParnoLuas : 11,65 M27.
Putus : 29-03-2011 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 648/Pdt.G/2010/PN.SBY
Tanggal 29 Maret 2011 —
6940
  • Bentuk Kerjasama11tersebut adalah Bangun Guna Serah (Built, Operate,Transfer) .Proses lelang ini telah selesai dan Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan pemenang lelangmelaui pengumuman hasil evaluasi nomor : 511.2/183/436/2010 tanggal 15 Januari 2010 yangditanda tangani Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah KotaSurabaya .
    Apabila Para Penggugat ingin membatalkan Lelangkerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi, maka ParaPenggugat haruS mengajukan pembatalan ataS pengumumanTEISEDUL,= nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnTerhadap Pengumuman Hasil Evaluasi nomor : 511.2/183/436.2/2010 tanggal 15 Januari 2010tersebut pernah ada gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan saat inimasih diperiksa di Mahkamah Agung RepublikIndonesia. 222 nen nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn neeBahwa Keputusan Walikota Surabaya
    Nomor : 188.45/219/436.1.2/2010 tanggal 7 Mei 2010Risalah Lelang Nomor 566/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan Pengumuman halsi Evaluasi nomor :511.2/183/436.2/2010 tanggal 15 Januari 2010 adalah Keputusan Tata Usaha Negara.
    Pasar Turi, KelurahanJepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya dan Risalah Lelang566/2010 tanggal 21 Juni 2010 serta Pengumuman Hasil Evaluasinomor ; 511.2/183/436.2/2010 tanggal 15 JanuariBerdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutusperkara ini karena merupakan kewenangan mutlak (absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara,oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwaPengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa
    Bumi Gala Perkasa (GBP) danlelangpembongkaran Pasar Turi Surabaya.Jika yang dimaksud adalah lelang pembangunan Pasar Turi, maka proses lelang tersebutdidasarkan pada Pengumuman Hasil Evaluasi Nomor 511.2/183/436.2/2010 tanggal 15Januari 2010 yang ditandatangani oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan atasnama Sekretaris Daerah KotaSUPabDaya. nnn n nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn n nn nen nn nn nn cnnnPengumuman Hasil Evaluasi ini pernah digugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya
Putus : 04-05-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662/PK/Pdt/2008
Tanggal 4 Mei 2010 — PT. STAR INDONESIA vs PT. BRAHMA DEBANG KENCANA dk
2711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • T.Haryono, Medan, No. 511.2/4987 tanggal 12 Maret 1988 jo. Addendum No.511.2/11075 tanggal 10 Juni 1991;Bahwa hak pengelolaan yang dimiliki oleh Penggugat tersebut terhadapMedan Mall sampai saat ini masih berlaku, dan Penggugat masih menyewakantokotoko atau ruangan pada Medan Mall kepada para pelanggan/ pengusahayang bermaksud membuka usaha.
    Keberatan tentang adanya kesalahan dalam menerapkan hukum.Bahwa didalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung R.1 telahmengenyampingkan kesepakatan yang ada dalam Perjanjian PembangunanKembali Dan Pengelolaan Ex Pasar Mercu Buana, Pasar Pagi yang tertuangdalam Surat Perjanjian No. 511.2/11075 tanggal 12 Maret 1998 yangkemudian dilanjutkan dengan pembuatan Addendum No. 511.2/11075tanggal 10 Juni 1991.
    Didalam Surat Perjanjian No. 511.2/11075 tanggal 12Maret 1998 tersebut pada Pasal 17 ayat (2) jelas tercantum adanya prioritasutama terhadap cara penyelesaian hukum yang terjadi antara PihakTermohon Peninjauan Kembali (PT.
    Namun ternyatabaik Judex Facti Pengadilan Negeri Medan, Judex Facti Pengadilan TinggiMedan maupun Mahkamah Agung R.I telah mengenyampingkan denganbegitu saja ketentuan dari Pasal 17 ayat (2) dari Perjanjian No. 511.2/11075tanggal 12 Maret 1998 dan ini tentu saja merupakan suatu kesalahan yangsangat fatal sehingga jelas merugikan kepentingan dari Pemohon PeninjauanKembali.
Putus : 12-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2875 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Desember 2017 — T. SUTARNO, DKK VS WALIKOTA BANDUNG, DKK
3213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep, 1079Huk/2002Tanggal 15 Juli 2002. Keputusan ini mendasari gugatan a quosebagaimana disebut pada: Halaman 4 angka 2; Halaman 5 angka 7).b. Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep.063Huk/2003Tanggal 16 Januari 2003 tentang Kriteria, Ketentuan dan Tata CaraKepindahan Pedagang Pasar Balubur. Keputusan ini mendasariGugatan a quo sebagaimana disebut pada: Halaman 3 paragraf 8; Halaman 5 angka 7; Halaman 8 angka 15; dan halaman 8 angka 16.2.
    Bahwa berdasarkan uraian posita yang terdapat di dalam gugatan a quojelas sekali apabila permasalahan yang diajukan Para Penggugat adalahkarena terbitnya suatu penetapan tertulis, yaitu Keputusan WalikotaBandung Nomor 511.2/Kep. 1079Huk/2002 Tanggal 15 Juli 2002 danKeputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep.063Huk/2003 Tanggal 16Halaman 16 dari 37 hal.Put. Nomor 2875 K/Pdt/2017 B.Januari 2003 tentang Kriteria, Ketentuan dan Tata Cara KepindahanPedagang Pasar Balubur.
    Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep.1079 Huk/2002 tanggal15 Juli 2002;b. Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep.053huk/2003 tanggal 16Januari 2003 tentang criteria, ketentuan dan tata cara kepindahanpedagang pasar Balubur;2. Bahwa keputusan Walikota adalah merupakan keputusan Tata UsahaNegara berupa penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara, sehingga gugatan ini telan secara keliru diajukan oleh paraPenggugat kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;3.
    Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep.l079Huk/2002 Tanggal 15 Juli 2002. Keputusan ini mendasarigugatan a quo sebagaimana disebut pada: Halaman 4 angka 2; Halaman 5 angka 7).b. Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep.063Huk/2003Tanggal 16 Januari 2003 tentang Kriteria, Ketentuan dan TataCara Kepindahan Pedagang Pasar Balubur.
    Bahwa sebagaimana dalilnya pada angka 1 dan angka 2 halaman 4Gugatan a quo, Para Penggugat mengaku sebagai pedagang PasarBalubur yang pada Tahun 2003 dipindahkan dari lokasi pasar Baluburke Lokasi Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) yangterletak di Jalan Tamansari, Kelurahan Lebak Siliwangi KecamatanCoblong Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan WalikotaBandung Nomor 511.2/Kep.l079Huk/2002 Tanggal 15 Juli 2002;2.
Putus : 25-04-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 K/Pdt/2016
Tanggal 25 April 2016 — PT. TAMAN SARI RAYA VS YANA SURYANA, DKK
6124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Taman SariRaya dengan Surat Perjanjian Kerjasama Antara Bupati Pandeglang/Tergugat dengan PT Taman Sari Raya Tergugat Il dengan Nomor511.2/IndagPas/PKS.Psr.Menes/201 3;Bahwa kemudian Bupati Pandeglang/Tergugat mengeluarkan Surat Nomor001/PKS/TRS/Des2013, Tentang pembangunan dan pengelolaan pasarMenes, tertanggal tidak diberi tanggal di bulan Desember 2013;Bahwa kemudian Bupati Pandeglang/Tergugat mengeluarkan SuratPenyerahan Lapangan, Nomor 511.2/02Psr.Menes/SP/Indagpas/2013,tertanggal tidak diberi
    Taman Sari Raya/Tergugat II;Bahwa kemudian Bupati Pandeglang/Tergugat mengeluarkan SuratPerintah Mulai Kerja Nomor 511.2/01Psr.Menes/SPM/Indagpas/2013,tertanggal tidak diberi tanggal hanya di Bulan Desember 2013. Kepada SdrH. Usman Direktur Utama PT. Taman Sari Raya/Tergugat II:Hal. 5 dari 26 hal. Putusan. Nomor 261 K/Pdt/201611.12.13.14.Bahwa disisi lain Bupati Pandeglang/Tergugat , tidak memahami adaperjanjian sebelumnya dengan CV.
    Taman Sari Raya/Tergugat II bahwamasih ada hak dari Penggugat/Para Pedagang atas bangunanbangunannkios tersebut sebab Penggugat memiliki kios tersebut menggunakan Uangmaka hal ini pula harus dipertanggung Jawabkan oleh Tergugat II;Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2014 Pemerintah KabupatenPandeglang Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar/Tergugat Ill,melayangkan Surat Nomor 511.2/18Indagpas/II/2014, Perihal PengisianTempat Pembangunan Pasar Sementara (TPPS) Pasar Menes sehubunganTergugat
    Taman Sari Raya (Tergugat II) Nomor 511.2/IndagPas/PKS.Psr.Menes/2013, Surat Bupati Pandeglang (Tergugat 1)Nomor 001/PKS/TRS/Des2013, tentang Pembangunan Dan PengelolaanPasar Menes, Surat Bupati Pandeglang (Tergugat ) kepada Saudara H.Usman selaku Direktur Utama PT.Taman Sari Raya (Tergugat Il) tentangSurat Penyerahan Lapangan Nomor 511.2/02Psr.Menes/SP/Indagpas/2013, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 511.2/01Psr.menes/SPM/Indagpas/2013, dan Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten
    Nomor 261 K/Pdt/2016dalam akta keperluan untuk itu,Surat Perintan Mulai Kerja Nomor 511.2/01Psr.Menes/SPM/Indagpas/2013 dari Tergugat. kepada Tergugat.II, SuratPembangunan dan Pengelolaan Pasar Menes Nomor 001/PKS/TRS/Des2013, yang pada intinya tentang halhal tersebut oleh Majlis HakimPangadilan Negeri Pandeglang telah dipertimbangkan secara Jelas danterang menurut aturanaturan hukum yang berlaku seperti tertuang dalampertimbangan Hukum Majlis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang padaPutusan Perkara
Register : 21-05-2012 — Putus : 03-09-2012 — Upload : 07-05-2014
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 276/Pdt.G/2012/PA.Bjr
Tanggal 3 September 2012 — - Pemohon - Termohon
229
  • KipSebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya PengandaranSebelah barat bebatasan dengan PT Albasi ParahyanganDengan perkiraan harga Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah)(SHM No. 355)Sal.7 buah kios pasar Banjar dengan nomor :Nomor kios 11 pasar timur, diduduki/ digunakan oleh Pemohon,nomor 511.2/0288/UPTD/Psr.Bjr/2010 atas nama Hyj.Imas SitiRohimahNomor kios 60 blok pasar tmur diduduki/ digunakan olehPemohon Nomor 511.2/0292/UPTD Psr.Bjr/2010 atas namaHj.Imas Siti RohimanNomor kios 22 blok pasar
    timur, diduduki/ digunakan olehTermohon Nomor 511.2/0291/UPTD Psr.Bjr/2010 atas nama H.Inda SuhendaNomor kios 21 blok pasar timur, diduduki/ digunakan olehTermohon Nomor 511.2/0290/UPTD Psr.Bjr/2010 atas nama H.Inda SuhendaNomor kios 68 blok pasar timur, diduduki/ digunakan olehTermohon Nomor 511.2/0294/UPTD Psr.Bjr/2010 atas nama H.Inda SuhendaNomor kios 67 blok pasar timur, diduduki/ digunakan olehTermohon Nomor 511.2/0293/UPTD Psr.Bjr/2010 atas nama H.Inda SuhendaUkuran masingmasing 2.5 m x 2.5
Putus : 24-04-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/Pdt/2018
Tanggal 24 April 2018 — PERSEROAN TERBATAS (PT) MAHAKAR WIGUNA KARYA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN c.q. PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG c.q. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PANDEGLANG
7033 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 413 K/Pdt/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primatr:Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, kesepakatan:Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 511.2/Reg.001.Konstruksi/SPKLU.RG/PPK/DKPP/2015 tanggal 28 September 2015;Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor511.2/Reg.001.Konstruksi/SPLLU.RG/PPK/DKPP/2015 tanggal 28September
    2015;Surat Perintah Mulai Kerja (SPMk) Nomor511.2/Reg.001.Konstruksi/SPMKLU.RG/PPK/DKPP/2015 tanggal 28September 2015;Surat = Perjanjian (Kontrak) Nomor 511.2/Reg.001.LU.RGKonstruksi/SPSPK/DKPP/2015 tanggal 28 September 2015;Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukumputus kontrak Tergugat, sebagaimana Surat Nomor 511.2/DKPP/PA/ResiGudang/II/2016 tanggal 21 Februari 2016;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada verzet, bandingatau kasasi;Membebankan biaya perkara
Register : 27-05-2013 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 27 Juni 2013 — Pembanding/Terdakwa : POPON ROSMAYANTI, S.Sos., MSi
Terbanding/Jaksa Penuntut : Aga Wigana, SH
8537
  • Tandang Asih Pratama selaku pelaksana/penyedia jasapekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Ujungjaya Tahun 2009 berdasarkan KontrakKerja Konstruksi Nomor : 511.2/770/DinasKUMKM/2009 tanggal 14 September 2009 danWAWAN ERMAWAN, BE yaitu Kuasa Direktur CV.
    Tribentang sebagai konsultan pengawas dengan nilai penawaransebesar Rp. 31.500.000, (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan fisik Pembangunan PasarTradisional Ujungjaya dibuatlah Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 511.2/770/DinasKUMKM/2009 antara terdakwa Popon Rosmayanti, S.Sos, M.si selaku PejabatPembuat Komitmen dengan Drs. Piping Susanto selaku Direktur CV.
    Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 511.2/770/Dinas KUMKM/2009,dan oleh karena itu selaku PPK sebelum menyatakan menerima atau membuatBerita Acara Serah Terima Pekerjaan, PPK mempunyai kewajiban hukum untukmemastikan bahwa pekerjaan tersebut benarbenar telah sesuai dengan isi kontrakyang dibuat dan ditandatanganinya.
Register : 03-11-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Smd
Tanggal 26 April 2016 — Tuan SURYADI WIJAYA dkk sebagai Penggugat dan PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG dkk sebagai Tergugat
8021
  • Bangun JayaAllia No.511.2/NK.13Huk/2013 Nomor : 19//BJA/2013 tanggal 30 JanuariHalaman 5 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Smd.2013 tentang : Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang Kota,Kabupaten Sumedang tahun 2013, atas dasar adanya Surat PernyataanPersetujuan Warga Pedagang Pasar Sumedang No.511.2/01/KWAPAPASAR/2012 Nomor : 511.2/22/IKWAPAPASAR/2012 tertanggal 12September 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat Ill Jo.
    /01/IKWAPAPASAR/2012 dan Nomor 511.2/22/IKWAPAPASAR/2012, tanggal12 September 2012 bersamasama dengan H.
    Atas respon pesertaaudensi dibuatlah surat persetujuan Nomor : 511.2/01/IKWAPAPASAR/2012 dan Nomor: 511.2/22/IKWAPAPASAR/2012, tanggal12 September 2012 yang ditandatangani oleh Ketua IKWAPA PasarPPKS saudara H. SOMANTRI dan Ketua IKWAPA Pasar Inpressaudar H. DADANG.
    Menyatakan Surat Pernyataan Persetujuaan Warga PedagangPasar Sumedang Kota Nomor 511.2/01/IKWAPAPASAR/2012dan Nomor 511.2/22/IKWAPAPASAR/2012, tanggal 12September 2012, sah dan berlaku;4. Menyatakan Syah dan memikat Perjanjian Kerjasama antaraPemerintah Kabupaten Sumedang (Tergugat ) dan PT.
    No.679 berupa SuratPernyataan Persetujuaan Warga Pedagang Pasar Sumedang Kota Nomor :511.2/01/IKWAPAPASAR/2012 Jo.
Register : 20-05-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.TBH
Tanggal 10 April 2014 — - VERONICA (Penggugat) - Bupati Indragiri Hilir (Tergugat I). - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir (Tergugat II). - 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Tergugat III). - 4. Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Indragiri Hilir (Tergugat IV). -
13114
  • TBH.10.794.223.000, (Sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta duaratus dua puluh tiga ribu rupiah) berubah menjadi Rp.13.000.000.000, (Tigabelas milyar rupiah); Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10.a/DPKP/X/2006/511.2 tanggal 16 Oktober 2006 dan Surat PerjanjianPemborongan Kontrak Anak 1 Tahun 2006 Nomor: 12/ DPKP/X/ 2006/511.2 tanggal 18 Oktober 2006 tersebut, PENGGUGAT telah melaksanakandan menyelesaikan Kegiatan Pembangunan Pasar Sungai GuntungPekerjaan
    DHARMAABDI PRIMAJU, seperti: Perjanjian Pemborongan (Kontrak)Nomor : 10.a/DPKP/X/2006/ 511.2 Kegiatan Pembangunan PasarSungai Guntung (Multy Years) Pekerjaan Pembangunan PasarBertingkat Sungai Guntung tertanggal 16 Oktober 2006 danPerjanjian Pemborongan Kontrak Anak Tahun 2006 Nomor: 12/DPKP/X/2006/511.2 tertanggal 18 Oktober 2006 beserta semuaaddendumnya, serta Nota Kesepakatan Nomor:174.7/ DISPERINDAGSET/IV/ 2010 tanggal 28 April 2010 tentang EskalasiKegiatan Pembangunan Pasar Sungai Guntung sebagaimanadimaksud
    Pasal 3 Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Addendum Il Nomor :10.c/DPKP/V2008/511.2 tanggal 9 Januari 2008 yang menyatakanbahwaWaktu Pelaksanaan : Tetap.
    tanggal 11 Oktober 2006, tentang PenunjukanPemenang Lelang Program Perdagangan dan SistemDistribusi Pasar Kegiatan Pembangunan Pasar Bertingkat Sungai Guntung ( disertai aslinya);:Fotocopy Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor10.a/DPKP/ X/2006/511.2, tanggal 11 Oktober 2006, (disertai aslinya);:Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor38/SPMKDPKP/X/2006/511.2 tanggal 16 Oktober 2006, (disertai aslinya); Halaman 81 dari 117 lembar Putusan No.4/Pdt.G/2013/PN.
    Dalam perjanjiantersebut diatur pula mengenai biaya eskalasi sesuai Pasal 21 ayat (5)Perjanjian Pemborongan Nomor: 10.a/DPKP/X/2006/511.2 tanggal 16Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat ll. Dalam hal manaProyek sudah selesai dibangun dan telah dilakukan Serah TerimaPekerjaan tahap Pertama (PHO).