mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan yang awalnyamerupakan Jalur Hijau / Sepadan Jalan dimana Bangunanbangunan tersebut melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB)serta Garis Sepadan Sungai / Saluran Irigasi (GSS) di belakangnyadan pada saat itu sudah tidak digunakan lagi dan sudah sejaktahun 2004 timbul sengketa dan permasalahan dengan PARAPENGGUGAT secara diam diam telah diajukan Permohonan olehRektor UNSOED dan terbit Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banyumas tanggal 31/12/2008 Nomor :SK29/530.3

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBanyumas tanggal 31/12/2008 Nomor : SK29/530.3/11.27/2008 yangdi putuskan berdasarkan Surat Permohonan Rektor UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto sepanjang menyangkut ObyekSengketa adalah didasari Itikad tidak baik dan tidak Sah KARENAjelas bahwa Pemberian Hak tersebut adalah diatas Jalur Hijau /Sepadan Jalan dan pada saat di berikan masih terdapat sengketadengan PARA PENGGUGAT, dimana kalau dilihat di kolomPetunjuk jelas Penggunaannya

Menyatakan secara Hukum Bahwa Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tanggal 31/12/2008 Nomor :SK.29/530.3/11.27/2008 sepanjang menyangkut Obyek Sengketaadalah Tidak sah, Cacat yuridis, batal demi hukum dan atau mohondibatalkan berikut dengan Konsekwensinya ; 9.

Atas namaPemegang Hak Pakai Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Timur yangberkedudukan di Selong, disebutkan bahwa dalam hal ini PemerintahKabupaten Lombok Timur dalam melakukan kegiatan pendaftaran tanahadalah atas dasar pemberian hak yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor SK.530.3/90/1/76/62/1997,tanggal 14 Agustus 1997;12.

Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Agustus 1997Nomor SK.530.3/90/I/76/62/1997 tentang Pemberian Hak Pakai kepadaPemerintah Daerah Tingkat II Lombok Timur yang berkedudukan diSelongatastanahterletak di Jalan Saleh Sungkar, Desa LabuhanLombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, ProvinsiNusa Tenggara Barat;2.

Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan obyeksengketa 2 Pada tanggal 11 Februari 1998 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor Sk. 530.3/90/1/76/62/1997 tanggal 14Agustus 1997;HIlm. 21 dari 55 Him. Putusan No. 7/G/2019/PTUN.Mtr3, Bahwa penerbitan obyek sengketa 2 peruntukannya dipergunakanuntuk areal perkemahan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;4.

Bahwa Obyek sengketa 1 yaituberupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi NusaTenggara Barat Nomor SK.530.3/90/I/76/62/1997 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Agustus 1997, dan obyek sengketa 2 berupa Sertifikat HakPakai Nomor 35 Tahun 1998, diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 11Pebruari 1998;3.

Tl1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Barat NomorSK.530.3/90/1/76/62/1997, tanggal 14 Agustus 1997 (SesualHIm. 28 dari 55 Him. Putusan No. 7/G/2019/PTUN.Mtrdengan asli);2. Tl2 : Daftar Pengantar Permohonan Hak Pakai Pemerintah DaerahTingkat I Lombok Timur Nomor : 530.3/783/1997, tanggal 12 Juli1997 (Sesuai dengan asli);3.

Nomor9 Tahun 1992 tanggal 21 April 1992 dalam kapasitas jabatannya sebagaipenanggungjawab Permohonan Barang Inventaris menandatangani permohonanHak Pakai tanggal 23 Agustus 1995 No. 550.3/524/33/95 atas nama KepalaKanwil BPN Propinsi Jawa Tengah dalam kapasitas jabatannya sebagaiPembantu Penguasa Barang Inventaris;Bahwa permohonan hak tersebut diproses sesuai ketentuan peraturanyang berlaku kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah No.SK.530.3

Gajahmungkur atas nameBadan Pertanahan Nasional serta SK Hak Pakai tanggal 27111995 No:530.3/708///3375/33/1995 dikeluarkan oleh Tergugat secara tidakprosedural;Terhadap perkara tersebut telah diputus tanggal 8 Juli 1996 No. 04/G/TUN/1996/PTUN.Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi para Tergugat;DALAM POKOK PERKARA: Menolak gugatan Penggugat;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ternyata didasarkan padapertimbangan hukum bahwa Penggugat tidak dapat membuktikankebenaran

Gugatan salah alamat;Bahwa Pelawan melawan Hak Pakai SK No.530.3/708/3371 bukan3375/33/95 tanggal 27111995, milik Drs.Soetjipto tanah seluas 1.302 m?,maka semestinya menurut hukum yang dilawan harus Drs.Soetjipto pribadi,bukan mengungkitungkit rumah dan tanah seluas 1.169 m? milik sahTerlawan yang telah ditetapbkan Eksekusi paksa oleh Ketua Pengadilan NegeriSemarang tanggal: 9820 No.21/Pdt.Eks/2003/PN.Smg. maka jelas sekaligugatan salah alamat dan salah objek dan membingungkan;4.

dalam SKNo.530.3/708/1/3371/95 tanggal 27111995 atas nama Drs. Soetjiptotertuang dalam Sertifikat Hak Pakai No. 86 Gajahmungkur atas nama BadanPertanahan Nasional/Pelawan tidak berdasar hukum sehingga tidak sah;3. Menyatakan sebagai hukum putusan perkara No. 2374 K/Pdt/1999 jo.No. 159/Pdt.G/1997 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarangtanggal 982005 No 21/Pdt.Eks/2005 sah berdasar hukum;4.

/PN Sbb1920212d232425Bahwa dalam Permohonan Hak yang diajukan oleh Para Tergugat yangdimohonkan adalah Hak Milik , sementara Turut Tergugat berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NusaTenggara Barat Nomor : SK.530.3/06/1/10/HP/62/2006.

NTB menerbitkan SK No.530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17Pebruari 2006 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama TentaraNasional Indonesia Atas Tanah di Kab. Sumbawa;Bahwa pada tahun 2006, sekitar 12 KK yang menempati tanahobyek sengketa tersebut dipimpin Sdr. Willy Rudianto alias TokeSayonara mendatangi kantor DPRD Kab. Sumbawa dalam rangkaklarifikasi status tanah yang mereka tempati. Kemudian oleh KetuaKomisi I An.

NTBmenerbitkan SK No.530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Tentara Nasional Indonesia AtasTanah di Kab. Sumbawa;Bahwa pada tahun 2006, sekitar 12 KK yang menempati tanah obyeksengketa tersebut dipimpin Sdr. Willy Rudianto alias Toke Sayonaramendatangi kantor DPRD Kab. Sumbawa dalam rangka klarifikasi statustanah yang mereka tempati. Kemudian oleh Ketua Komisi I An.

/PN Sbbmenerbitkan SK No.530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17Pebruari 2006 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama TentaraNasional Indonesia Atas Tanah di Kab. Sumbawa;8 Bahwa pada tahun 2006, sekitar 12 KK yang menempatitanah obyek sengketa tersebut dipimpin Sdr. Willy Rudiantoalias Toke Sayonara mendatangi kantor DPRD Kab.Sumbawa dalam rangka klarifikasi status tanah yang merekatempati. Kemudian oleh Ketua Komisi I An.

NTB menerbitkan SK No.530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Pemberian Hak PakaiAtas Nama Tentara Nasional Indonesia Atas Tanah di Kab.Sumbawa;Bahwa pada tahun 2006, sekitar 12 KK yang menempati tanahobyek sengketa tersebut dipimpin Sdr. Willy Rudianto alias TokeSayonara mendatangi kantor DPRD Kab. Sumbawa dalam rangkaklarifikasi status tanah yang mereka tempati. Kemudian oleh KetuaKomisi I An.

Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Juni 1990 Nomor 125/530.3/35/1990 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap tanah seluas + 1.050 m2 yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya; --------7.

tanggal 28 Juni 1990 Nomor125/530.3/35/1990 dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan TurutTergugat tersebut secara tidak cermat pula pada tanggal 17 Juli 1990,Turut Tergugat Il menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/KelurahanKetabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya Propinsi Jawa Timursebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Juli 1990, Nomor659/S/1990, Luas 35.455 M?

tanggal 28 Juni 1990Nomor 125/530.3/35/1990 tentang Pemberian Hak Pakai atas TanahNegara Bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 10247 atas namaGouvernement Van Nederland Indie, luas keseluruhan 35.510 M2, terletak diJalan Wijaya Kusuma Nomor 4850, Kelurahan Ketabang, KecamatanGenteng, Kota Surabaya kepada Tergugat dan Sertifikat Hak Pakai Nomor30/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya SurabayaPropinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10Juli 1990, Nomor 659/S/1990,

.- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 50480/KPPT.MR/I/2011 tentang Ijin Gangguan;- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 503/79/KPPT.MR/I/2011 tanggal 31 Januari tentang Izin Tempat Usaha;- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 505/81/KPPT.MR/I/2011, tanggal 31 Januari tentang ijin penyelenggaraan;- 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan tanggal 7 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 530.3/080/7/2008 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan

rekening 190557278.Dikembalikan kepada Samsul Arifin Bin Buamin. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 50480/KPPT.MR/I/2011 tentang IjinGangguan; 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 503/79/KPPT.MR/I/2011 tanggal 31Januari tentang Izin Tempat Usaha; 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 505/81/KPPT.MR/I/2011, tanggal31 Januari tentang ijin penyelenggaraan; 1 (Satu) lembar tanda daftar perusahaan tanggal 7 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar SuratKeputusan Bupati Mura No : 530.3

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembarSurat Keputusan Bupati Mura No : 50480/KPPT.MR/I/2011 tentang Ijin Gangguan, 1 (satu)lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 503/79/KPPT.MR/I/2011 tanggal 31 Januaritentang Izin Tempat Usaha, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 505/81/KPPT.MR/I/2011, tanggal 31 Januari tentang ijin penyelenggaraan, 1 (satu) lembar tandadaftar perusahaan tanggal 7 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No :530.3

rekening 190557278.Dikembalikan kepada Samsul Arifin Bin Buamin.1 (Satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 50480/KPPT.MR/I/2011 tentang IjinGangguan;1 (Satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 503/79/KPPT.MR/I/2011 tanggal 31Januari tentang Izin Tempat Usaha;1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 505/81/KPPT.MR/I/2011, tanggal31 Januari tentang ijin penyelenggaraan;1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan tanggal 7 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar SuratKeputusan Bupati Mura No : 530.3

a.n Pemerintah RI cq KementerianKeuangan ; ( bukti T1 = T.ll Intv 1 ), diterbitkan berdasarkanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasioalPropinsi Sulawesi Selatan No. 530.3/184/53/1990 tanggal 17 Maret1990 ( bukti T2 ); 2nn2n ane cnn nnn ce cece ne cece cece neces. Bahwa SK Kanwil tersebut ( T2 = P 18 ) diatas, dimana obyektanahnya berasal dari tanah milik Indonesia atas nama Andi Nangkobin Baco persil Nomor 2 S 1/210 Cl dan Haisyah Daeng NgaiNomor: 793 Cl, selus 1100 m?

cukup beralasan hukum menolakeksepsi tentang Gugatan lewat waktu / Daluwarsa tersebut ; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi yang menyangkutKompetensi Absolut, maka menurut hemat Majelis, yang menjadi persoalanhukum adalah sejauhmana prosedur penerbitan Surat keputusan Tata UsahaNegara yang dibuat oleh Tergugat / Terbanding, dimana terbitnya satuKeputusan in litis, diawali dengan bukti T 2 yaitu Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor:530.3

53 ayat 2 huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun2004, UndangUndang tersebut yaitu Pasal 3 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berkenaan dengan AsasProfesionalitas ; === =13 dari hal 23 Put 94/B/2015/PT.TUN.MKSMenimbang, bahwa Tergugat telah membantahnya dengan menyatakanbahwa proses terbitnya sertifikat in litis berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor:530.3

Narkoba Polda NTB untuk diproses lebih lanjut.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak mempunyai suratijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yangberwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabutersebut.Berdasarkan Hasil penimbangan dari UPTD Balai Metrologi MataramNomor : 530.3/467/BM tanggal 11 Juli 2011 terhadap barang buktiNarkotika yang ditemukan di dalam koper warna hitam merk

Narkoba Polda NTB untuk diproses lebih lanjut.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak mempunyai suratijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yangberwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor ataumenyalurkan sabu tersebut.Berdasarkan Hasil penimbangan dari UPTD Balai Metrologi MataramNomor : 530.3/467/BM tanggal 11 Juli 2011 terhadap barang buktiNarkotika yang ditemukan di dalam koper warna hitam merk CITY BAGyang dibawa Terdakwa dimaksud dengan hasil sebagai berikutPenimbangan

Narkoba Polda NTB untuk diproses lebihlanjut.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak mempunyai suratijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yangberwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika jenis shabu tersebut.Berdasarkan Hasil penimbangan dari UPTD Balai Metrologi MataramNomor : 530.3/467/BM tanggal 11 Juli 2011 terhadap barang buktiNarkotika yang ditemukan di dalam koper warna hitam merk CITY BAGyang dibawa Terdakwa dimaksud dengan hasil

Narkoba Polda NTB untuk diproses lebihlanjut.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak mempunyai suratijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yangberwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransitoshabu tersebut.e Berdasarkan Hasil penimbangan dari UPTD Balai Metrologi MataramNomor : 530.3/467/BM tanggal 11 Juli 2011 terhadap barang buktiNarkotika yang ditemukan di dalam koper warna hitam merk CITY BAGyang dibawa Terdakwa dimaksud dengan hasil sebagai berikutPenimbangan

Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegangsah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak PakaiNomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya,tanggal 1771991, No: 209/530.3/35/1991, Gambar Situasi tanggal 31121988 No.1047, Luas 9995 M2, yang terletak di Kelurahan Madiun Lor,Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, tercatat atasnama pemegang hak Direktorat Jendral

MahkamahAgung No. 249 K/TUN/2002 tanggal 13 Mei 2003 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauankembailidahulu Termohon Kasasi I, Il dan Ill /Tergugat, Tergugat Intervensi, danPenggugat Intervensi/para Pembanding dengan posita gugatan sebagaiberikut :bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanPropinsi Sulawesi Selatan tertanggal 18 September 2000 Nomor 570715583,diberitahukan bahwa pada tanggal 4 September 2000 melalui Surat KeputusanNomor 530.3

dengan Surat Keputusan Nomor SK.712/X1/1993 tanggal 12 Nopember1993 menyatakan membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas PerikananDaerah Sulawesi Selatan Nomor 99/SK/PDP/76 tanggal 31 Mei 1976 ;Atas dasar Surat Keputusan Gubernur tersebut, Pemerintah DaerahTingkat Sulawesi Selatan mengajukan permohonan penerbitan sertipikatkepada Tergugat hingga lahirnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberian hak Pakai yangdituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 530.3

syaratformil dalam mengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor PertanahanHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20144.Kabupaten Pinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hakpakai Nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, KabupatenPinrang atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang yang diperatunkan prosespenerbitannya adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Nopember 2005 Nomor :530.3

atasnama Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak dapat dilaksanakan sebelum menggugat/membatalkan surat keputusan kepala kantor wilayah propinsi Sulawesi Selatantanggal 29 Nopember 2005 Nomor : 530.3/101.09/5319/2005, dengan demikiangugatan Penggugat secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;.

Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalahpemegang sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalamSertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiHalaman 2 dari 7 putusan Nomor 640/PDT/2021/PT SBY.3.Jawa Timur di Surabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3/35/1991,Gambar Situasi tanggal 3112 1988 No.1047, Luas 9995 M2, yangterletak di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun,Propinsi Jawa

Dalam hal ini yang merupakan Keputusan TataUsaha Negara adalah Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanahtersebut yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 530.3/16/03/5301/97 tanggal 19 5 1997;Dengan demikian jika PENGGUGAT hendak mempersoalkan tindakanpejabat yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalammenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk digugat di PengadilanTata Usaha Negara dalam sengketa ini, seharusnya yang dijadikan15sebagai

tidak dapat diterima;Berhubung Eksepsi ini juga termasuk Eksepsi terhadap kewenanganabsolut (absolute competentie), TERGUGAT II (INTERVENSJ) juga16memohon agar Eksepsi ini diputus terlebih dahulu sebelum memutuspokok perkara;GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN SUBJECTO)Bahwa sebagaimana diuraikan dalam angka 2 diatas, bahwa dasarpenerbitan Sertifikat (Buku Tanah) Hak Pakai 192/Rappocini, tanggal30 Mei 1997 adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 530.3

SulawesiSelatan dengan Keputusan No. 530.3/16/03/5301/97 tanggal 1951997yang selanjutnya diterbitkan Sertifikatnya oleh Kepala Kantor21Pertanahan Kota Makassar dengan Sertifikat No. 192/Rappocini, tanggal30 Mei 1997;Karena tanah tersebut sudah terlebih dahulu dibersihkan denganmenukar tanah IKIP Ujung Pandang keluar dari areal yang disertifikatkan, maka fakta tersebut diatas bertolak belakang dan karenanyakontradiktif dengan dalil PENGGUGAT yang tercantum dalamgugatan pada halaman 4 butir 5 dan 6

atas nama29Departemen Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta, yang diberi tandabukti (T15); 16 Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sulawesi Selatan No. 530.3/16/03/5301/97 tanggal 19 Mei 1997tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kesehatan RepublikIndonesia Di Kotamadya Ujung Pandang, yang diberi tanda bukti (T16); Buktibukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telahdicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapatdijadikan

selanjutnya tanah sengketatersebut oleh Tergugat II telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 23,Gambar Situasi tanggal 1291990 Nomor 2505, luas 7.240 m*, dansebagai Penunjuk adalah: DI 301 Nomor 6232/1990 tanah Negara bekasHak Milik Nomor 37/ Payaman, tertulis atas nama pemegang hakPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Tergugat 1);Bahwa peralihan hak tersebut karena adanya Surat Keputusan dari KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal1961990 Nomor 116/530.3

Putusan Nomor 3037 K/Pdt/2012didasari oleh perbuatan melawan hukum, oleh karena itu suratsurat tanahsengketa yang sudah atas nama Tergugat yang menjadi dasarditerbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 23, Gambar Situasi tanggal 1291990 Nomor 2505, luas 7.240 m* dengan Penunjuk: DI 301 Nomor 6232/1990 tanah Negara bekas Hak Milik Nomor 37 /Payaman di atas, terutamaSurat Keputusan tanggal 1961990 Nomor 116/530.3/35/1990 yang dibuatoleh Tergugat Ill adalah cacat hukum.

alasanalasan tersebut di atas para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagaiberikut:a.b.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanahsengketa;Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah Penggugat dari AlmarhumRaden Aju Marilah alias Minoek binti Raden Partokoesoemo;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat;Menyatakan Surat Keputusan tanggal 1961990 Nomor 116/530.3

Nomor2343.K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, namun dalam penulisan subyekhukum para Penggugat (halaman pertama) ada 16 (enam belas) orangtetapi dalam pokokpokok gugatan Penggugat (halaman kedua) adasejumlah 17 (tujuh belas) orang, ada ketidaksesuaian, yang mana yangbenar;Bahwa dalam gugatan Penggugat ini ada perbuatan tanpa hak dariTergugat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IIIyang menerbitkan surat keputusan tanggal 1961990 Nomor 116/530.3/35/1990, tetapi apabila dilihat substansinya

sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 16 / Desa Karangsari a.nDEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA dengan Luas seluruhnya 13.308 m2 (tiga belas ribu tida ratusdelapan meter persegi) ;Bahwa benar Sertifikat Hak Pakai Nomor 16 / Desa Karangsari atas namaDEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA tersebut diterbitkan berdasarkan :Pemberian Hak sebagaimana SURAT KEPUTUSAN KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa TimurTanggal 21 September 1989 Nomor . 24 / 530.3

:Bahwa benar Sertifikat Hak Pakai Nomor 16 / Desa Karangsari atas namaDEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA tersebut diterbitkan berdasarkan :Pemberian Hak sebagaimana SURAT KEPUTUSAN Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 21September 1989 Nomor. 24 / 530.3 /35 / 1989Bahwa benar SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 21 September 1989Nomor. 24 / 530.3 / 35 / 1989 pada bagian PENETAPAN angka 7menguraikan

DEPARTEMENPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA. diterbitkanberdasarkan SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 21 September 1989 Nomor . 24 / 530.3 / 35/1989 pada bagian PENETAPAN angka 7 menguraikan :huruf. a ;Tanah Kas Desa Karangsari, Petok D. Nomor. 1 Persil No.65Klas. S.I Luas 10.400 M2 ;Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.Lmj1212huruf .b ;Hak Yasan atas nama Nyonya Abdullah Fatah Petok D. nomor643 Persil 61 Klas S.

Propinsi Jawa Timur Tanggal 21 September 1989 Nomor. 24 / 530.3 /35 / 1989 pada bagian PENETAPAN angka 7 menguraikan : huruf.a.Tanah Kas Desa Karangsari, C Desa Nomor Persil 65 Klas.

Indonesia LokasiSMP Negeri III Tahun 1989 (sekarang menjadi SMP Negeri I Sukodono),selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.1.2 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya Nomor: 24/530.3/35/1989,selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.2.3 Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah selanjutnya diberi tanda Bukti T.1.3.4 Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun2007 Tentang

Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah KabupatenBulukumba sesuai Surat Kepetusan Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSulawesi Selatan Nomor: 530.3/34/04/5323/2005. Tanggal 11052005 adalahSah SecaraHUKUIM, 2 222222 n enn nnn nnn nnn nn enn tenn nnn nnn renee nen nn nnn nnn enennneaeannnesaennns4.

Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah KabupatenBulukumba sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSulawesi Selatan Nomor: 530.3/34/04/5323/2005. Tanggal 11052005 adalahSah Secara HukuM.2 2222 o nnn nn nnn nn nnn nen nn nee4. Menghukum Penggugat untuk membayar biayaperkara.

sertipikat atas Tanah Sengketa merupakanperbuatan melawan hukum karena sebagaimana ditegaskan dalam dalilJawaban Tergugat angka 4 dan angka 5 di atas proses permohonan hakdan pensertipikatan atas Tanah Sengketa oleh Tergugat telah dilakukandengan sepengetahuan Para Penggugat khususnya Andri Haryanto dandilakukan sesuai serta memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Keputusan KepaiaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor:SK.530.3

bukti T.1.1;Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Sokaraja KidulNomor: 47/ Ds/ Ill/ 98 tanggal 30 Maret 1998, diberi tanda buktiT.1.2;Fotokopi Surat Permohonan Hak Pakai atas tanah negara bekasHGB nomor 111/ Desa Sokaraja Kidul dari Drs Soediman,Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat Il Banyumas yang ditujukankepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 April1998, diberi tanda bukti T.1.3;Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: SK.530.3

SK. 530.3/770.1/1513/33/98, tanggal19 Oktober 1998, diberi tanda bukti T.II.2;3.

SK.530.3/ 770.1/ 1513/ 33/ 98(bukti T IIl2) yang memutuskan pemberian Hak Pakai kepada Tergugat l,kemudian terbit Sertifikat Hak Pakai, No. 00046/ Desa Sokaraja Kidul (bukti Tl1) dan Buku Tanah Hak pakai No. 00046/ Desa Sokaraja Kidul (bukti T II3)dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Dati Il Banyumas yangberkedudukan di Puwokerto (Tergugat I).Menimbang, bahwa keseluruhan proses sampai terbitnya Sertifikat HakPakai, No. 00046/ Desa Sokaraja Kidul (bukti T I1), juga diketahui oleh SaksiSamingun

Bahwa pada tanggal 16 Juli 1990 Tergugat I/DepartemenPertahanan dan Keamanan RI Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Udara (TNIAU) telah mengajukan permohonan SertifikatHak Pakai dengan luas tanah yang dimohonkan adalah seluas2.550.000 m2;6 Bahwa namun oleh Tergugat II/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropensi Jawa Timur dengan surat Keputusannya tertanggal 16 Juli 1990 No.132/530.3/35/1990 telah memberikan Hak Pakai kepada Tergugat I dengan luas tanah3.064.620 m?

termuat didalamnya, sepanjang data fisik dandata yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yangbersangkutan;17 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat IV yang menerbitkanSertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Dengkol tanggal 29 September1990 Gambar Situasi Tanggal 19 September 1990 Nomor 2665 Luas3.064.620 m2 atas nama Tergugat I yang didasarkan pada SuratKeputusan III/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Timur tertanggal 16 Juli 1990 No. 132/530.3

I adalah perbuatan melawan hukum ;Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Timur/Tergugat III tertanggal 16 Juli 1990No.132/530.3/35/1990 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan Sertifikat Hak Pakai 1/Desa Dengkol tanggal 29 September 1990Gambar Situasi Tanggal 19 September 1990 Nomor 2665 Luas 3.064.620 m2atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan RI c/q Tentara NasionalIndonesia Angkatan Udara (TNIAU) adalah tidak sah dan

Dengan demikian Tergugat II mohon untuk dikeluarkan daripihak dalam perkara ini;3 Bahwa perlu diketahui, dalam pemeriksaan tanah dan suratsuratlain yang menjadi pendukung terbitnya Surat Keputusan Tergugat IIIyaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Timur Nomor 132/530.3/35/1990 tanggal 16Juli 1990 tidak pernah menyatakan kalau tanah a quo adalah tanahbekas hak yasan melainkan tanah Negara yang sejak lama dikuasai olehTNIAU berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan azasazas umumpemerintahan yang baik;Bahwa gugatan Penggugat tersebut sungguh merupakan gugatan yangterlampau dini diajukan, sebab penerbitan sertipikat in litisdilaksanakan di atas tanah bekas tanah milik Indonesia yang telahdilepaskan haknya oleh pemiliknya berdasarkan Rincik Persil 2 SIIKohir Nomor: 210 Cl dan 793 Cl yang kemudian oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatanmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 530.3

eksepsi dipergunakankembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan pokok perkara inl;Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalildalil yang dikemukakanoleh Penggugat, kecuali terhadap halhal yang sebelumnya diakuisecara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukumTergugat; Bahwa Tergugat melaksanakan proses penerbitan atas sertipikat in litisberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor:530.3

dengan tegas menolak seluruh dalilGugatan Penggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegasoleh Tergugat IIntervensi ;Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi tersebutmohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagianPokok PerkaraBahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas sebidangtanah yang terletak di Desa/Kelurahan Sungguminasa, KecamatanSomba Opu, Kabupaten Gowa, SK Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor:530.3

Kementerian Keuangan ;Bukti T 2 : Foto copy sesuai dengan asliSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSulawesi Selatan Nomor: 530.3/184/53/1990, tanggal 17 Maret 1990; Bukti T 3 : Foto copy sesuai dengan asliNota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, tanggal 11 Maret 1990, yangditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang HakHak AtasBukti T 4 : Foto copy sesuai dengan asliSurat Perhitungan Biaya

Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegangsah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak PakaiNomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya,tanggal 1771991, No: 209/530.3/35/1991, Gambar Situasi tanggal 31121988 No. 1047, Luas 9995 M2, yang terletak di Kelurahan Madiun Lor,Halaman 2 dari 7 putusan No. 639/PDT/2021/PT.SBYKecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur