PPU Untuk PembangunanRumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas LainnyaNomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.39.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah,Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.40.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh PemilikLahan (Seluruhnya)41.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan(Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011.42.1

SK/02/PPI/I/2010 .77.1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .78.1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umumtahun anggaran 2010.79.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .80.1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .81.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin(telaahan staf) .82.1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.83.1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).

Tipikor/2014/PNSmr.593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas namaPemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluargamiskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di KelurahanNipahNipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas + 20 hektaratau + 200.000 m?, berikut lampiran peta yang juga ditandatangani olehH. ANDI HARAHAP, S.Sos, dengan tembusan surat kepada : gubernurProvinsi Kaltim, Ketua DPRD kab. PPU, KaKanwil BPN Prov. Kaltim,Inspektur Inspektorat Kab.

PPU menerbitkanSurat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan LokasiTanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk PembangunanRumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yangterletak di Kelurahan NipahNipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU,seluas + 20 hektar atau + 200.000 m2, berikut lampiran peta;Bahwa terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A.

PPU menerbitkan SuratKeputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanahuntuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah danFasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan NipahNipah, KecamatanPenajam Kabupaten PPU, seluas + 20 hektar atau + 200.000 m?, berikutlampiran peta yang juga ditandatangani oleh H.

., menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untukPembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yangterletak di Kelurahan NipahNipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas +20 hektar atau + 200.000 m2, berikut lampiran peta yang juga ditandatangani olehH.

ANDIHARAHAP, S.Sos., menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untukPembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yangterletak di Kelurahan NipahNipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas +20 hektar atau + 200.000 m2, berikut lampiran peta yang juga ditandatangani olehH.

Pemerintah Kabupaten PPU Untuk Pembangunan Rumah MurahKeluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainya Nomor 593.33/253/2011tanggal 03 Agustus 2011;1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, MelepaskanPenguasaan Atas Tanah Negara tanggal 18 Agustus 2011;1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan(Seluruhnya);1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/ MelepaskanPenguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya) tanggal 18Agustus

merah SK penunjukan lokasi;1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa;1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukansatuan tugas tahun 2010;1 (satu) copy Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah tentang pembentukansatuan tugas tahun 2010;1 (satu) keputusan Bupati PPU Nomor 522.105/147/2009;1 (satu) perintah penugasan Nomor SPP/I/I/PPT/2010;1 (satu) Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor SK/02/PPI/II/ 2010;1 (satu) Keputusan Bupati PPU Nomor 593.33

Putusan No. 1565 K/PID.SUS/2015Keputusan Nomor 593.33/253/ 2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas namaPemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/RumahMurah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan NipahNipah, KecamatanPenajam, Kabupaten PPU, seluas + 20 hektar atau + 200.000 m2, berikut lampiranpeta yang juga ditandatangani oleh H.

PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.

Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Nomor /KBBP/I/2011, tanggal 20Januari 2011 dari PT KBBP kepada Penggugat, maka kemudian Penggugatdan Tergugat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman denganSurat Nomor 01MOU.PTIPM/I/2012, Nomor 593.33/01/Huk, tentangPemanfaatan Lahan Ex Terminal Muka untuk Pembangunan PusatPerbelanjaan Modern, tanggal 9 Januari 2012/ selanjutnya disebut NotaKesepahaman (bukti P10);.

Bahwa karena Pasal 3 ayat (7), (8) dan (9) dari Nota Kesepahaman Nomor01MOUPT IPM/2012, Nomor 593.33/01/Huk tanggal 9 Januari 2012,tersebut pada pokoknya "menghendaki Penggugat menjamin perlindunganhukum dan menghindarkan tuntutan hukum di kemudian hari kepadaTergugat dari pihakpihak lainnya", sedangkan Surat Pelimpahan tersebutmasih dilakukan sepihak oleh Direksi PT KBBP (dalam hal ini Turut Tergugat)kepada Sdr.

yangterkait dengan pengalihan hak a quo bilamana pengalihan dari krediturawal kepada kreditur baru belum diberitahukan dan disetujui olehdebitur, sedangkan fakta hukumnya pengalihan hak yang lebih dahuludiberitahukan kepada debitur (dalam hal ini Pemohon Kasasi) adalahpengalihan sebagaimana bukti P.9 (pelimpahan wewenang dari PTKBBP kepada PT IPM yang diwakili oleh Addy Nurjaya) hal manasebagai tindak lanjut adanya pengalihan tersebut maka telahdiadakanlah Nota Kesepahaman Nomor 01MOU.PT IPM/I/2012 Nomor 593.33

beserta kelengkapannya dilanjutkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;Selanjutnya di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Selatan dilakukan penelitian terhadap berkasberkas permohonanbeserta kelengkapannya yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwaterhadap permohonan tersebut tetah memenuhi syarat maka diterbitkanlahSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sulawesi Selatan Tanggal 4 Agustus 1989 Nomory 593.33

Bukti T.II.Int3 : Foto copy Kwitansi Pembayaran Pendaftaran Sertipikat danganti rugi kepada Negara tanggal 7 September 1989berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 593.33/61/BPN/1989 (sesuai asl1) ; 224.

lanjuti dengan mengadakanpengumpulan data fisik dengan melaksanakan pengukuran dan mengumpulkandata yuridis termasuk melakukan pemeriksaan tanah, kemudian dinilai lengkapuntuk diberikan pengakuan hak, kemudian permohonan beserta kelengkapannyadilanjutkan ke kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SulawesiSelatan dan permohonan tersebut memenuhi syarat maka diterbitkanlah SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi41Selatan tanggal 4 Agustus 1989 Nomor 593.33

ABDUL MUISHAKA) mengirim surat Nomor: 580/707/PEMAtanggal 09 Juni 2005 yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kabupaten Sekadau, yang kemudian dijawaboleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau sebagaimanaSurat DPRD Kabupaten Sekadau Nomor:593.33/177/DPRD tanggal 1 Juli 2005 yang padapokoknya menyetujui pengadaan lahan = danpematangannya serta penganggarannya lebih darisatu tahun anggaran sepanjang tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan yangberlaku ;Bahwa Berita Acara Penafsiran Kerugian hak atastanah

selaku Anggota, Ir.SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan danPerikanan Kabupaten Sekadau) tersebut denganCHAN INDRA alias A KOO mengikat APBDKabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2005, TahunAnggaran 2006, Tahun Anggaran 2007 dan TahunAnggaran 2008, maka pejabat Bupati Sekadau (Drs.ABDUL MUIS HAKA) mengirim surat Nomor :580/707/PEMA tanggal 09 Juni 2005 yang ditujukankepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, yangkemudian dijawab oleh Ketua DPRD KabupatenSekadau sebagaimana Surat DPRD KabupatenSekadau Nomor: 593.33

(foto copydilegalisir sesuai aslinya) ; Surat DPRD Kabupaten Sekadau tanggal 1 Juli 2005 No. 593.33/177/DPRDperihal Persetujuan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kantor Pemda dangedung DPRD Kabupaten Sekadau ; Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau No. 58009412005tanggal 06 Juli 2005 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugipengadaan tanah untuk pembangunan komplek perkantoran instansipemerintahan Kabupaten Sekadau dan utilitasnya seluas 2.070.900 m2 terletakdi Desa Gonis Tekam

No. 1094 K/Pid.Sus/2013 Surat DPRD Kabupaten Sekadau tanggal 1 Juli 2005 No. 593.33/177/DPRDperihal Persetujuan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kantor Pemda dangedung DPRD Kabupaten Sekadau ; Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau No. 58009412005tanggal 06 Juli 2005 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugipengadaan tanah untuk pembangunan komplek perkantoran instansipemerintahan Kabupaten Sekadau dan utilitasnya seluas 2.070.900 m2 terletakdi Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung

ANDIHARAHAP, S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untukPembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnyayang terletak di Kelurahan NipahNipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU,seluas + 20 hektar atau + 200.000 m?, berikut lampiran peta yang jugaditandatangani oleh H.

SK/02/PPI/II/2010 .1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahanstaf) .1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).1 (satu) proposal pembebasan

SK/02/PPI/II/2010 .1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .78 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.79 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .80 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .81 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahanstaf) .82 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.83 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84 1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).85. 1

buktibukti Surat tersebut dan buktibukti tersebuttelah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);Fotocopy Surat keterangan kematian atas nama Siti Khadijah nomor4743/069/02/Pem, tertanggal 31 Oktober 2017, selanjutnya MajelisHakim memeriksa buktibukti Surat tersebut dan buktibukti tersebuttelah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);Fotocopy Surat keterangan tanah nomor 593.33

ABDUL MUIS HAKA) mengirim surat Nomor :580/707/PEMA tanggal 09 Juni 2005 yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kabupaten Sekadau, yang kemudian dijawab oleh KetuaDPRD Kabupaten Sekadau sebagaimana Surat DPRD KabupatenSekadau Nomor : 593.33/177/DPRD tanggal 1 Juli 2005 yang padapokoknya menyetujui pengadaan lahan dan pematangannya sertapenganggarannya lebih dari satu tahun anggaran sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa Berita Acara Penafsiran Kerugian Hak atas

ABDUL MUIS HAKA) mengirim Surat Nomor :580/707/PEMA tanggal 09 Juni 2005 yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kabupaten Sekadau, yang kemudian dijawab oleh KetuaDPRD Kabupaten Sekadau sebagaimana Surat DPRD KabupatenSekadau Nomor : 593.33/177/DPRD tanggal 1 Juli 2005 yang padapokoknya menyetujui pengadaan lahan dan pematangannya sertapenganggarannya lebih dari satu tahun anggaran sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa Berita Acara Penafsiran Kerugian Hak atas

(fotocopy dilegalisir sesuai aslinya) ;Surat DPRD Kabupaten Sekadau tanggal 1 Juli 2005 No.593.33/177/DPRD perihal Persetujuan Pengadaan Lahan untuk PembangunanKantor Pemda dan gedung DPRD Kabupaten Sekadau ;Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten SekadauNo.58009412005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Penetapan bentuk danbesarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan komplekperKantoran instansi pemerintahan Kabupaten Sekadau dan utilitasnyaseluas 2.070.900 m2 terletak di Desa Gonis Tekam dan

No. 1098 K/Pid.Sus/2013Surat DPRD Kabupaten Sekadau tanggal 1 Juli 2005 No.593.33/177/DPRD perihal Persetujuan Pengadaan Lahan untuk PembangunanKantor Pemda dan gedung DPRD Kabupaten Sekadau ;Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten SekadauNo.58009412005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Penetapan bentuk danbesarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan komplekperKantoran instansi pemerintahan Kabupaten Sekadau dan utilitasnyaseluas 2.070.900 m2 terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung,

(fotocopy dilegalisir sesuai aslinya) ;Surat DPRD Kabupaten Sekadau tanggal 1 Juli 2005 No.593.33/177/DPRD perihal Persetujuan Pengadaan Lahan untuk PembangunanKantor Pemda dan gedung DPRD Kabupaten Sekadau ;Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten SekadauNo.58009412005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Penetapan bentuk danbesarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan komplekperKantoran instansi pemerintahan Kabupaten Sekadau dan utilitasnyaHal. 83 dari 89 hal. Put.

(satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .78. 1 (Satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun798081.8283848586878839.anggaran 2010 .. 1 (Satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .(satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahanstaf) .(satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .(satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.(satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).

ANDIHARAHAP,S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/201 1tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPUuntuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan FasilitasLainnya yang terletak di Kelurahan NipahNipah, Kecamatan PenajamKabupaten PPU, seluas + 20 hektar atau + 200.000 m2, berikut lampiran petayang juga ditandatangani oleh H.

(satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .Hal. 91 dari 138 . Putusan.No. 32/Pid.

PPU atas nama H.ANDI HARAHAP,S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untukPembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yangterletak di Kelurahan NipahNipah Kecamatan Penajam Kabupaten PPU seluas + 20hektar atau + 200.000 m?

ABDUL MUIS HAKA) mengirim Surat No.580/707/PEMA tanggal 9 Juni 2005 yang ditujukan kepada Ketua DPRDKabupaten Sekadau, yang kemudian dijawab oleh Ketua DPRD KabupatenSekadau sebagaimana Surat DPRD Kabupaten Sekadau No. 593.33/177/DPRD tanggal 1 Juli 2005, yang pada pokoknya menyetujui pengadaanlahan dan pematangannya serta penganggarannya lebih dari satu tahunanggaran, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Berita Acara Penafsiran Kerugian Hak atas Tanah

Kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor 593.33/08/DitAgr/1985 tanggal 31 Juli 1985 diterbitkanSertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1985 nama Departemen PertanianRepublik Indonesia.Halaman 20 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23 /Pdt.G/2017/PN Mrsb) Bahwa perolehan tanah tersebut dilakukan dengan itikad baik. Oleh karenaitu sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria jo.

Tojib Hadiwidjaja)Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor 593.33/08/DitAgr/1985 tanggal 31 Juli 1985terbitlah Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/ Allepolea diterbitkan pada tanggal12 September 1985 seluas 1.420.682 m2 tercatat atas nama PemerintahRepublik Indonesia cq.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiSelatan Nomor 593.33/08/DitAgr/1985 tanggal 31 Juli 1985 terbitlahHalaman 65 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23 /Pdt.G/2017/PN MrsSertifikat Hak Pakai Nomor 1/ Allepolea diterbitkan pada tanggal 12September 1985 seluas 1.420.682 m? tercatat atas nama PemerintahRepublik Indonesia cq. Kementerian Pertanian Republik Indonesia terletakdi Desa Allepolea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, ProvinsiSulawesi Selatan.

SK/02/PPI/M/2010 .1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).1 (satu) proposal pembebasan

ANDIHARAHAP,S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentangPenetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untukPembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yangterletak di Kelurahan NipahNipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas +20 hektar atau + 200.000 mn, berikut lampiran peta yang juga ditandatangani olehH.

ANDIHARAHAP,S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentangPenetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untukPembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yangterletak di Kelurahan NipahNipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas +20 hektar atau + 200.000 n, berikut lampiran peta yang juga ditandatangani olehH.

PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin39,40.41.42.43.44.AS;46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.a7;58.59.60.61.62.51/Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus2011.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan PenguasaanAtas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya)1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan PenguasaanAtas Tanah

SK/02/PPI/II/2010 .1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran2010.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).1 (satu) proposal pembebasan

Surat Keterangan Nomor 593.33/1364/2015, tertanggal 4 September2015 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan PengelolaanHal. 55 dari 70 hal. Put. No. 76 PK/PID.SUS/2016Keuangan dan Asset Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten PadangLawas, yang menjelaskan bahwa :a.

Pengadilan Tinggi Medan berpendapat :Menimbang bahwa lebih lanjut ahli AHMAD BALATIF, SE dariBPKP Perwakilan Sumut menerangkan, apabila di kemudian haristatus lahan tanah untuk pembangunan Kantor PusatPemerintahan Kabupaten Padang Lawas terletak di LingkunganVI Padangluar Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawastelah terdaftar sebagai asset milik Pemkab Padang Lawas, makakerugian keuangan negara sejumlah Rp6.048.827.272,73,00menjadi hilang;Bahwa dengan adanya Bukti PK1, berupa Surat KeteranganNomor 593.33

Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana bahwa adanya novum dengan mengajukan buktiyang diberi tanda P.PK1 sampai dengan P.PK6 dan 2 (dua) orang saksi, yaituMara Doli, S.Sos. dan Liberty Sinaga,S.H. serta 1 (satu) orang ahli yakni R.Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H., tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangansebagai berikut : Bahwa Surat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahPemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor 593.33

.: 834/F1/AP/BDA/III/1983 tanggal 11 Maret1983, dan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor :593.33/73/1/1994 tanggal 22 Januari 1994;1 (satu) bundel fotokopi Surat Wakil Walikota Samarinda Nomor :590/0014/Perk.1/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 ditujukan kepadaKepala Kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda perihal klarifikasiwarkah/alas hak sertifikat No. 2096, 2097 dan 2098 berikutlampirannya;1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Milik No.: 2096 tahun 1994;1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Milik No

W10A / 2067a / KU.00.2 / XI / 2007tanggal 22 November 2007 ;17.Laporan hasil pengadaan tanah dan usulan Penetapan No.PAN.PT / PA.Cjr/8 / XI / 2007 tanggal 22 November 2007 ;18.Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 593.33 / KepKP / 2007tanggal 22 November 2007. Beserta lampirannya ;19.Undangan Penandatanganan Nomor : PAN.

PAN.PT / PA.Cjr / 8 / XI / 2007tanggal 22 November 2007 ;18.Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 593.33 / KepKP / 2007 tanggal 22 November 2007. Besertalampirannya ;19.Undangan Penandatanganan Nomor : PAN.

Foto Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 593.33 865.TentangPengesahan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Serta Fasilitas LainnyaAntara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Dengan PihakKetiga, selanjutnya diberi tanda bukti T 12 ;Menimbang, bahwa terhadap bukti T 1 s/d T 12 adalah berupa Foto Copybermaterai cukup, terhadap bukti T 1, T 4, T 5, T 6, T 7, T 8 dan T 9, telahdicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan untuk bukti T 2, T 10, T 11Hlm 33 dari 43 hlm Putusan Nomor

Foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SulawesiSelatan No. 593.33/57/DitAgr/1981 (No.Urt.3 ) tertanggal 21111981 ( Bukti T.5 );6. Foto copy surat Departemen Dalam Negeri R.I. Kantor Agraria Kab. Daerah Tk.IITana Toraja No. PH.1/535/IX/1981 tertanggal 21091981 ( Bukti T.6 ); 7. Foto copy Surat Permohonan Hak Pakai tanggal 16091981 ( Bukti T.7 ); 8. Foto copy Rislah Pemeriksaan Tanah No. 165/RTP/1981 tertanggal 1891981 ( Bukti9.

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 593.33/137/2010 TentangPenetapan Lokasi Tanah Atas Nama Pemerintah Kabupaten PenajamPaser Utara Untuk Pembangunan SMPN 21 Penajam Di KelurahanGunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara,tanggal 25 Mei 2010, yang diberi tanda Bukti 3;4.

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 593.33/198/2010 TentangTentang Penetapan Lokasi Tanah Atas Nama Pemerintah KabupatenPenajam Paser Utara Untuk Pembangunan SMP Negeri 22 LaweLawe DiKelurahan LaweLawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam PaserUtara, tanggal 22 Juli 2010, yang diberi tanda Bukti 4;5. Laporan Penilaian/Penaksiran Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti RugiDi SMPN 21, SMPN 22, Rumah Dinas Muspika PPU, Pasar Waru, SMPBabulu, Pasar Riko, Embung Babulu dan Embung Sepaku Kab.

Nasional PropinsiSulawesi Selatan Nomor: 530.3/184/53/1990, tanggal 17 Maret 1990; Bukti T 3 : Foto copy sesuai dengan asliNota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, tanggal 11 Maret 1990, yangditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang HakHak AtasBukti T 4 : Foto copy sesuai dengan asliSurat Perhitungan Biaya tentang usul pemberian hak atas tanah hak pakaiInstansi ; Bukti T5 : Foto copy sesuai dengan asliDaftar Pengantar No.593.33