Pemeriksa barang/ jasa, saksiselaku sekretaris pemeriksa barang/ jasamerangkap anggota.Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya/ tidak keberatan. 10.KAMARUDDIN Bahwa saksi sebagai Pejabat Penerbit SPM 39 (Surat Perintah Membayar) dasarnya KeputusanGubernur Kepulauan Riau No.9 tahun 2009tentang Penunjukan Pejabat Pengelola KegiatanSumber Dana Anggaran Pendapatan BelanjaNegara tahun anggaran 2009 di lingkunganpemerintah provinsi Kepulauan Riau.Bahwa saksi bertugas meneliti ketersediaanpagu dana (anggraran

kesempatan diatur dalam Perpres Nomor70 tahun 2012 Pasal 93 Ayat (1) hurufa 2(perubahan Perpres Nomor54 tahun 2010 yang ke (2):PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabilas etelahdiberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 harikalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,ternyataPenyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; dengan penjelasandalam perpres Hurufa.2 BAHWA ADENDUM BUKTI PERJANJIANDALAMHAL INI(DIBERIKAN KESEMAPATAN 50 HARI KALENDERDAN AKAN MELAMPAUI TAHUN ANGGRARAN

pembangunan pabrik es 2,270 M,dasarnya keputusan bupati bulan Januari 2007.e Bahwa 2 dana Rp. 2,27 untuk bisi bility dan pembangunan pabrik es .e Bahwa yang berwenang mencairkan uang PDAU adalah biro keuangan ataspersetujuan direktur/terdakwa .e Bahwa ada giat informal akhirnya dijadikan formal yaitu. perencanaan sudahdibuat tapi belum dibayar , yang buat saksi sugianto atas instruksi terdakwa tahun2007 sudah ada RAB ada gambar untuk kepentingan pembuatan penyusunan Perda/pengajuan APBD.e Bahwa rencana anggraran

1Bunguran Timur dan dalam keadaan aktif namun hari dan tanggalnyaTerdakwa sudah lupa, diantaranya ada menguji alat lab berupa MasterConsole;e Bahwa penerimaan barang alat Lab tersebut telah sesuai;e Bahwa Kepala Sekolah SMP 1 Bunguran Timur (istri Sabki Yahya) ada bilangterimakasih ke Terdakwa atas pengadaan alat Lab.tersebut;e Bahwa Terdakwa ada melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatanpengadaan alat praktek dan peraga sekolah pekerjaan belanja modal alatLaboratorium Kabupaten Natuna Tahun Anggraran

878.827.000, dan terdapatperubahan APBdes sehingga menjadi sebesar Rp 939.622.000, Bahwa Apbdes tahun 2017 dipergunakan untuk pekerjaan fisik antaralain PembangunanRabat Beton Bahwa pada tahun anggaran 2018 untuk pekerjaan fisik belum selesaidilaksanakan yaitu dalam pekerjaan Pengoralan Jalan Usaha Tanidikarenakansudah habis waktu pengerjaanya karena sudah = akhirtahun,sehingga sisa dananya menjadi SILPA.Putusan Perkara Nomor. 1/Pid.SusTPK/2021/PN.Bgl Halaman 36Bahwa tahap pencairan APBDes tahun anggraran

seolaholah telah terjadi pembayaran dan jika perbuatanTerdakwa tersebut diuji berdasarkan peraturan perundangundangan sebagaimanadiuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggarbeberapa peraturan perundangundangan sekaligus yang semestinya wajib dipedomanidan ditaati dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa SungaiRaja dalam melaksanakan program/kegiatan yang dananya bersumber dari APBN/APBDdalam hal ini adalah APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggraran

Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas jikaperbuatan Terdakwa tersebut diuji berdasarkan peraturan perundangundangansebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa telah melanggar beberapa peraturan perundangundangan sekaligusyang semestinya wajib dipedomani dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dantanggungjawabnya sebagai PPTK dalam melaksanakan program/kegiatan yangdananya bersumber dari APBN/APBD dalam hal ini adalah APBD KabupatenSukamara Tahun Anggraran

) melihat daerahtersebut dan mengenai survei itu sudah dikeluarkananggarannya sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas jutarupiah);Bahwa terdakwa juga ikut menerima uang honor karenasetiap anggota yang ikut dalam kegiatan itu semuamenerima uang honor, itu sudah keputusan bersamayang disetujui oleh Kepala Dinas Pemuda Olah RagaBudaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu;Bahwa yang terdakwa dengar dari teman temanbahwa pelaksanaan kegiatan temu kerja tersebut tidaksesuai dengan RKA ( Rencana Kerja Anggraran

Bahwa saksi diangkat menjadi PNS di Dinas PU Kota Dumai denganjabatan Staf Bid Bina Marga Dinas PU Kota DumaiBahwa sampai dengan saat ini ;Bahwa pada tahun 2012 ada pelaksanaan pekerjaan proyek pelebaran JlHr Soebrantas Kota Dumai yang dananya bersumber dari APBD KotaDumai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.966.940.000,00 (dua milyarsembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh riburupiah) ;Bahwa jabatan saksi sehubungan dengan proyek pelebaran jalan HR.Sobrantas Kota Dumai Tahun anggraran

BioSAT) Rp. 103.500,;Serum Anti Bisa Ular (BioSave) Rp. 387.000;Bahwa vaksin untuk Pemerintah adalah vaksin untuk kepentingan programimunisasi, produknya sendiri adalah vaksin BCG, vaksin Td, vaksin DT, vaksinPENTABIO, vaksin Hepatitis B, vaksin Polio, vaksin Campak, vaksin TT;Bahwa vaksin PT Bio Farma didistribusikan ke Pasar Dalam Negeri (seluruhPropinsi) yang terdiri dari Sektor Pemerintah dan Swasta, dimana pengertianPenjualan Sektor Pminh adalah penjualan untuk Program Imunisasi Nasionaldengan Anggraran

Diberikan kepercayaan kepada DinasPendidikan Provinsi Jambi untuk menyusun pokok program yang diusulkanbisa diakomodir pada anggraran 2011, karena rapat sifatnya hanyamemberi masukan.Adapun masukan rapat adalah sebagai berikut ialahsebisa mungkin anggaran 2011 memenuhi amanat undangundangsebesar 20 persen atau minimal sama dengan anggran sebelumnya.Program 2011 perlu diarahkan untuk sistem pendataan yang dinamis,valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jambi untuk menyusun pokok program yang diusulkanbisa diakomodir pada anggraran 2011, karena rapat sifatnya hanyamemberi masukan.

Kebijakan secara luas diputuskan oleh Direktur pelaksana berdasarkanbatasanbatasan dari anggraran Dasar. Kebijakan bank merupakan proses yangmengalami perubahan secara perlahanlahan. Anggaran dasar secara umummemberikan kelonggaran kepada bank untuk menjalankan operasinya, sehinggadapat menyesuaikan kebijakan tersebut terhadap kenyataan di dunia yang selaluberubah.

sesuai sebagaimana mestinya dan jika perbuatan Terdakwa tersebut diuji berdasarkanperaturan perundangundangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapatbahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar beberapa peraturan perundangundangansekaligus yang semestinya wajib dipedomani dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dantanggungjawabnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program/kegiatan yang dananya bersumber dari APBN/APBD dalam hal ini adalah APBD KabupatenPulang Pisau Tahun Anggraran

Lombok Tengah Tahun Anggraran 2018 dan Lampirannya;

Melaporkan realisasi Anggraran kepada Kepala Kantor Selaku KuasaPengguna Angagaran;4.

terjadi pembayaran dan jika perbuatanTerdakwa tersebut diuji berdasarkan peraturan perundangundangan sebagaimana diuraikandiatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar beberapaperaturan perundangundangan sekaligus yang semestinya wajib dipedomani dan ditaatidalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Ketua DPD KNPI KabupatenPulang Pisau dalam melaksanakan program/kegiatan yang dananya bersumber dari APBN/APBD dalam hal ini adalah APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggraran

Melaporkan realisasi Anggraran kepada Kepala Kantor Selaku KuasaPengguna Angagaran;4.

pembayaran dan jika perbuatan Terdakwa tersebut diuji berdasarkan peraturanperundangundangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwaperbuatan Terdakwa telah melanggar beberapa peraturan perundangundangan sekaligusyang semestinya wajib dipedomani dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dantanggungjawabnya sebagai Pengurus DPD KNPI Kabupaten Pulang Pisau dalammelaksanakan program/kegiatan yang dananya bersumber dari APBN/APBD dalam hal iniadalah APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggraran

kegiatan tersebut sesuai dengan Surat Perintah.e Bahwa benar menandatngani bukti pertanggung jawaban uangharian, biaya akomodasi dan uang transportasi yang diberikan oleh Pak Nana.e Bahwa benar saksi ketika melaksanakan perjalanan dinasdidalamnya 1 kamar terdapat 2 (dua) orang begitu juga dengan Anggota DPRD KotaCimahi.e Bahwa benar saksi tidak pernah ditegur oleh Pengguna Anggranmaupun Kuasa Pengguna Anggran ketika tidak melaksanakan perjalanan dinaspadahal Pengguna Anggrana maupun Kuasa Pengguna Anggraran

sesuai dengan SuratPerintah.Bahwa benar menandatngani bukti pertanggung jawaban uangharian, biaya akomodasi dan uang transportasi yang diberikanoleh terdakwa ERLIS EKA FITRIANA, S.Sos.Bahwa benar saksi ketika melaksanakan perjalanan dinasdidalamnya 1 kamar terdapat 2 (dua) orang begitu juga denganAnggota DPRD Kota Cimahi.Bahwa benar saksi tidak pernah ditegur oleh PenggunaAnggran maupun Kuasa Pengguna Anggran ketika tidakmelaksanakan perjalanan dinas padahal Pengguna Anggranamaupun Kuasa Pengguna Anggraran