Untuk menghitung besarnya beaya membangun sejak awal dimulai s/d terhentinyamembangun, menurut Penggugat telah mengajak/mengundang pihak Tergugat untukmenggunakan jasa apprisal, sedangkan pihak Tergugat tidak menanggapinya karenamerasa masih mampu dan akan melanjutkan membangun rumah tersebut s/d rampung ;3.

3.686.000.000, telah habis untuk beaya membangun rumah tersebut sejakawal dimulai s/d terhentinya membangun;Menimbang, bahwa seharusnya untuk menunjukkan etikad baiknya pada saatditawarkan / diundang oleh Penggugat dalam rangka penggunaan jasa appraisal pihakTergugat bersedia menerimanya dan selanjutnya dalam pelaksanaan proses perhitunganyang dilakukan oleh appraisel apabila pihak Tergugat barang kali ada merasa tidakberiar/dirugikan/keberatan dapat mengoreksi atau membatah dan disampaikan langsungkepada Apprisal

kreditrekening koran 0488100010111 tanggal 15 Juni 2016 atas namadebitur Arsad Nursalim dengan pengajuan fasilitas kredit sebesarRp.3.000.000.000, dengan lampiran dokumen tersebut diatasdengan melakukan survei penilaian jaminan ke lokasi jaminan yaitudi Puri Kencana Blok K.4 No.6 Kembangan Selatan Kota JakartaBarat pada tanggal 24 Juni 2016 yang dilakukan oleh pihak BTPNsebagaimana laporan Penilai Jaminan tanggal 24 Juni 2016 dimanapada saat itu terdakwa mengaku sebagai Lina datang bersama timSurvey apprisal

Arsad Nursalim dengan pengajuan fasilitas kredit sebesarRp.3.000.000.000, dengan lampiran dokumen tersebut diatasdengan melakukan survei penilaian jaminan ke lokasi jaminan yaituHalaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.di Puri Kencana Blok K.4 No.6 Kembangan Selatan Kota JakartaBarat pada tanggal 24 Juni 2016 yang dilakukan oleh pihak BTPNsebagaimana laporan Penilai Jaminan tanggal 24 Juni 2016 dimanapada saat itu terdakwa mengaku sebagai Lina datang bersama timsurvey apprisal

Maka berkaitan dengan tindakanArsad nursalim megijinkan apraisal maka bila ia mengetahui bahwaadanya data palsu dan mendapatkan keuntungan dari hasil makatindakan mengjijinkan dilakukannya apprisal dapat dikatakan sebagaibagian dari kerjasama secara fisik dan kerjasama yang disadari untukmewujudkan delik yaitu penipuan dan pemalsuan surat yang ditujukankepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.Atas keterangan Ahli tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim KetuaMajelis, Terdakwa

Jadi apprisal sifatnya wajib ada dan secarakelembagaan apprisal tersebut harus memenuhi standar tertentu yangmendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan NasionalUntuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalam Pasal 61Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, tidakdiatur secara tegas mengenai keberadaan apprisal tersebut, karenapengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsung sehingga tidakmemerlukan apprisal, kecuali dalam hal pengadaan tanah selain untukkepentingan umum

Namun demikian secara rasionalpenetapan lokasi pengadaan tanah berarti berkaitan dengansubyek, obyek dan status tanah yang ditetapkan sebagai lokasipengadaan tanah;Bahwa menurut pendapat ahli, di Tahun 2010, pengadaan tanahuntuk kepentingan umum, apprisal wajiob ada walaupun tidak secarategas dinyatakan demikian, dasar hukum nya adalah ketentuan Pasal15 ayat (2) Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, diatur bahwa"dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti = rugi,Lembaga/Tim Penilai harga tanah

Jadi apprisal sifatnya wajib ada dan secara kelembagaanHal 221 dari 275 halaman Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN Dps.apprisal tersebut harus memenuhi standar tertentu yang mendapatkanlisensi dari Badan Pertanahan Nasional;Bahwa untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum,dalam Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 2007, tidak diatur secara tegas mengenai keberadaan apprisaltersebut, karena pengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsungsehingga tidak memerlukan

Namun demikian secara rasional penetapan lokasi pengadaantanah berarti berkaitan dengan subyek, obyek dan status tanah yangditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah ;Bahwa menurut pendapat ahli dari Universitas Udayana, di Tahun 2010,pengadaan tanah untuk kepentingan umum, apprisal wajib ada walaupuntidak secara tegas dinyatakan demikian, dasar hukum nya adalahketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006,diatur bahwa "dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi,Lembaga

Jadi apprisal sifatnya wajib adadan secara kelembagaan apprisal tersebut harus memenuhi standartertentu yang mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional ;Bahwa untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalamPasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun2007, tidak diatur secara tegas mengenai keberadaan apprisal tersebut,karena pengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsung sehinggatidak memerlukan apprisal, kecuali dalam hal pengadaan tanah selainuntuk kepentingan

9 Juni 2016 (ASLI)Surat Peringatan No.0026/BJBKON/2016 dikirimkantertanggal 21 Januari 2016 (ASLI)Surat No.012/BJBSPV/2016 dikirimkantertanggal 10 Februari 2016 (ASLI)Surat Peringatan Ill No.024/KBY/MYK/2016 dikirimkantertanggal 2 Maret 2016Surat Pernyataan Gersonius R Saragih i.cc PENGGUGATtertanggal 12 Februari 2016, yang padaPeringatan Ilpokoknyamenyatakan bersedia membayar tunggakan kredit danapabila tidak membayar maka bersedia untuk dilakukaneksekusi agunan (ASLI)Laporan Hasil Penilaian (apprisal

) objek lelang oleh KJPPNanang Rahayu & Rekan tanggal 11 Oktober 2013 (ASLI)Laporan Hasil Penilaian (apprisal) objek lelang oleh KJPPlwan Bachron & Rekan tanggal 14 Maret 2016 (ASLI)Tanda Terima Surat Kelengkapan Dokumen untukPermohonan Lelang kepada Kantor KPKNL Tangerang,tertanggal 15 Juli 2016 (ASLI)Surat No: 096/KBYPPK /2016 tertanggal 26 September2016 perihal: Pelaksanaan Parate Eksekusi/Lelang AgunanKredit (ASLI)Mutasi Rekening atas nama Gersonius Rotua Saragih,dengan No.

Bahwa tindakan tergugat Ill, VI dan V yang menyerahkan dan kurang kehatihatiannya sehingga menyerahkan Dokumen yang berupa Sertifikat HakMilik PENGGUGAT ke TERGUGAT dan TERGUGAT Il adalah tidak sah dandinyatakan sebagai Perobuatan Melawan Hukum karena tidak diketahui ataudisetujui oleh PENGGUGAT;Bahwa TURUT TERGUGAT telah diperintah oleh TERGUGAT VII untukmelakukan Apprisal terhadap bangunan dan tanah Hak Milik PENGGUGAT, danTURUT TERGUGAT tidak menanyakan status rumah tersebut ke PENGGUGAT,karena

Jakarta Selatan karenaPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT;Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayarkerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua millvar ruDiah)tersebut:Menyatakan hukum Bahwa TURUT TERGUGAT telah diperintah olehTERGUGAT VII untuk melakukan Apprisal terhadap bangunan dan tanahHak Milik PENGGUGAT. karenaitu TURUT TERGUGAT harus tunduk padaKeputusan Pengadilan ini;Menyatakan hukum Bahwa TURUT TERGUGAT II telah diperintah olehTERGUGAT VII

Namun obyeksengketa akan dilelang/eksekusi sukarela melalui Pengadilan NegeriSurakarta;Bahwa TERGUGAT keberatan atas apprisal / laporan hasil peniaian asetyang dikeluarkan oleh KJPP HARI UTOMO atas satu jaminan / obyeksengketa yaitu Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 5630 seluas 130M?

PWU Jatim karena: Tim Penjualan Aset tidak pernah membuat tafsiran hargaaset yang didasarkan atas, NJOP (PBB), Harga Pasar(Camat), Apprisal, Harga Pasar Wajar 3 bulan terakhir(Notaris/PPAT) Kesepakatan mengenai harga jual beli aset sertarealisasinya telah dilakukan sebelum Berita AcaraPembukaan Surat Penawaran tersebut dilakukan. Berita acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua danAnggota Tim Penjualan Aset PT.

Panca Wira Usaha Jatim No.003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistim danProsedur Penjualan Asset Perusahaan, antara lain:e Tim Panitia Pelepasan Aset tidak melakukan surveylokasi atas aset di Jalan Sultan WHasanudin No. 1Tulungagung ;e Tidak pernah membuat tafsiran harga aset yang didasarkanatas , NJOP (PBB), Harga Pasar (Camat), Apprisal, HargaPasar Wajar 3 bulan terakhir (Notaris/PPAT)Hal. 20 dari 205 Hal.

Penunjukkan langsung : Pendekatan/ kredibilitas calon pembeli Penentuan harga NJOP (PBB) Harga Pasar (Camat) Apprisal Harga Pasar Wajar 3 bulan terakhir (Notaris/PPAT)Prosedur penjualan melalui lelang.1. Calon pembeli mengajukan surat penawaran secaratertutup kepada Ketua Team Penjualan.2. Ketua Team menerima surat penawaran minimal 3 (tiga)penawaran, kemudian melakukan rapat anggota teamdengan acara:a. Pembukaan surat penawaranb.

PWU Jatim karena: Tim Penjualan Aset tidak pernah membuat tafsiran hargaaset yang didasarkan atas, NJOP (PBB), Harga Pasar(Camat), Apprisal, Harga Pasar Wajar 3 bulan terakhir(Notaris/P PAT) Kesepakatan mengenai harga jual beli aset sertarealisasinya telah dilakukan sebelum Berita AcaraPembukaan Surat Penawaran tersebut dilakukan. Berita acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua danAnggota Tim Penjualan Aset PT.

Panca Wira Usaha Jatim No.003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistim danProsedur Penjualan Asset Perusahaan, antara lain :e Tim Panitia Pelepasan Aset tidak melakukan survey lokasiatas aset di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Tulungagung ;e Tidak pernah membuat tafsiran harga aset yang didasarkanatas , NJOP (PBB), Harga Pasar (Camat), Apprisal, HargaPasar Wajar 3 bulan terakhir (Notaris/PPAT)Bahwa meskipun proses pelepasan / penjualan aset PT.

Namun demikiansecara rasional penetapan lokasi pengadaan tanah berartiberkaitan dengan subyek, obyek dan status tanah yangditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah;Bahwa menurut pendapat ahli, di Tahun 2010, pengadaan tanahuntuk kepentingan umum, apprisal wajib ada walaupun tidaksecara tegas dinyatakan demikian, dasar hukum nya adalahketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden No.65 Tahun2006, diatur bahwa "dalam rangka menetapkan dasarperhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai harga tanahditetapkan

Jadi apprisal sifatnya wajib ada dan secarakelembagaan apprisal tersebut harus memenuhi standar tertentuyang mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan NasionalUntuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalamPasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 2007, tidak diatur secara tegas mengenai keberadaanapprisal tersebut, karena pengadaan tersebut bisa dilakukansecara langsung sehingga tidak memerlukan apprisal, kecualidalam hal pengadaan tanah selain untuk kepentingan umumtersebut

Jadi apprisal sifatnya wajib ada dan secara kelembagaanapprisal tersebut harus memenuhi standar tertentu yang mendapatkan lisensi dari Badan PertanahanNasional;Bahwa untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalam Pasal 61 Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, tidak diatur secara tegas mengenai keberadaanapprisal tersebut, karena pengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsung sehingga tidakmemerlukan apprisal, kecuali dalam hal pengadaan tanah selain untuk kepentingan

Namun demikian secara rasional penetapan lokasipengadaan tanah berarti berkaitan dengan subyek, obyek dan status tanah yangditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah;Bahwa menurut pendapat ahli dari Universitas Udayana, di Tahun 2010, pengadaantanah untuk kepentingan umum, apprisal wajib ada walaupun tidak secara tegasdinyatakan demikian, dasar hukum nya adalah ketentuan Pasal 15 ayat (2)Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, diatur bahwa dalam rangka menetapkandasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/

Jadi apprisal sifatnya wajib ada dan secara kelembagaan apprisal tersebutharus memenuhi standar tertentu yang mendapatkan lisensi dari Badan PertanahanNasional;Bahwa untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalam Pasal 61Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, tidak diatursecara tegas mengenai keberadaan apprisal tersebut, karena pengadaan tersebut bisadilakukan secara langsung sehingga tidak memerlukan apprisal, kecuali dalam halpengadaan tanah selain untuk kepentingan

Apprisal ;8. Pendapatan segi Hukum (dari Konsultan) ;9. Perizinan ;10. Lokasi Proyek ;Bahwa disamping itu, untuk dapatnya mencairkan, menjual ataumenggadaikan Promissory Note Non Interest Bearing di BerlinerSparkasse Berlin Jerman sebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta euro)diperlukan dua persyaratan sebagai berikut:1. Memberikan jaminan pelaksanaan berupa bank garansi sebesar 1%(total tujuh juta Euro) ;2. Uang mukasebesar $ 50.000 (lima puluh ribu US Dolar) ;Hal. 2 dari 22 hal. Put.

kewenangan untukmengembangkan usahanya, mengelola perusahaannya, mengawasiberjalannya perusahaan juga terhadap para pekerjanya, maka oleh karenadalam sistem penilaian terhadap pekerja pada perusahaan Tergugat sudahberjalan sesuai dengan aturan dan kebiasaannya, maka menurut MajelisHakim penilaian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pekerjanya, dapatdinyatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasupenilaian Tergugat kepada Penggugat yang mana sesuai dengan bukti T4,tentang Employee Apprisal

LembagaAprrasial,Bahwa kemudian Saksi menemukan Lembaga Appraisal Sih Wiryadi yangberkedudukan di Solo.Bahwa Kurang lebih satu bulan berikutnya pihak Lembaga Apprasial SihWiryadi datang ke PD BKK Kebakkramat lalu Saksi bersama denganperwakilan Lembaga Apprasial menunjukkan ke lokasi tanah yang akandibeli, kKemudian setelah hasil kajian aprissal tersebut jadi , Saksimengambil ke kantor Lembaga Apprasial Sih Wiryadi dan kemudian saksiserahkan kepada Terdakwa.Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari kajian lembaga Apprisal

Menimbang, bahwa harga tersebut merupakan harga bersih yang diterimalou Saliyem selaku pemilik tanah, dimana biayabiaya yang timbul sebagai akibatjual beli tersebut menjadi tanggungan PD Kebakkramat.Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang terungkap di persidanganbahwa biayabiaya yang timbul sebagai akibat pembelian tanah di kebakkramattersebut adalah sebagai berikut : Biaya, PPAT, sebesar Rp 15.000.000,00 Biaya pengeringan tanah Rp 10.000.000,00 Biaya pajak yang disetorkan Rp 20.000.000,00 Biaya Apprisal

2015 /PN.SmgMenimbang, bahwa pengeluaran resmi yang dikeuarkan oleh Terdakwadalam rangka pembelian tanah di Kebakkramat tersebut adalah sebagai berikut : Untuk tanah dengan luas 400 M2 dibeli dengan harga Rp 750.000,00 per M2 =Rp.300.000.000.00 Untuk tanah dengan luas luas 100 M2 dibeli dengan harga Rp.500.000,00 perM2 = Rp.50.000.000 Uang yang dititipbkan kepada saksi Supardi untuk pelepasan hak, BPHTB, danBiaya untuk PPAT sebesar Rp 15.000.000,00 Biaya untuk pengeringan Rp 10.000.000,00 Biaya Apprisal

Oleh Apprisal tanahseluas 8200 M2 dan 4647 M2 tersebut tidak dinilai karena dokumendokumen/suratsurat tanah tidak diserahkan ke apprisal namun meskipundemikian Tim Teknis Pendukung Kegiatan Pengadaan Lahan untuk RuangHim 133 daril60 him Putusan No. 105/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BdgTerbuka Hijau (RTH) dan Terdakwa tetap dinegosiasikan dengan saksi DedeAnto dan saksi Daniel Ginting dengan kesepakatan harga Rp. 143.000/M2.Dengan adanya persetujuan dari Terdakwa M Taufan Bharata membeli tanahyang tidak bersetifikat

;Menimbang bahwa menurut ahli Usman Bhudiarto untuk menetapkanharga tanah harus terlebih dahulu mendapat penilaian dari apprisal sedangkanuntuk tanahtanah yang tidak bersetifikat tidak diberi nilai oleh apprisal KJPAditya Iskandar & Rekan karena suratsurat/dokumendokumen tanahnya tidakada pada waktu dilakukan apprisal tetapi tetap disetujui oleh Tim TeknisPendukung Kegiatan Pengadaan Lahan RTH dan Terdakwa selaku Kepala DKPKota Cirebon.

Seharusnya Tim Teknis dan Terdakwa tidak menyetujui untukdibeli karena tidak ada penilaian dari apprisal ;Menimbang bahwa saksi Asep Muhammad Masum Als Asep DulangJero yang mengetahui harga tanah dari pemilik yang bersetifikat Rp. 70.000/M2dan yang tidak bersetifikat seharga Rp. 65.000/M2 dan Rp. 90.000. lalukemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga tanahtanah tersebutharganya Rp. 90.000./M2.

Saksi Abing Rijadi sebagai Wakil Ketua Tim Teknis ketikadiklarifikasi oleh Tim Audit menerangkan bahwa dalam memilih dan menetapkancalon lokasi pengadaan tanah sudah tidak singkron lagi karena lokasi sudahditentukan dan sedang dilakukan penilaian harga oleh apprisal yang ditunjuk.Seharusnya penilaian harga dilakukan oleh appraisal setelah lahan dipilin danditetapbkan oleh Tim Teknis.

Prosedur dan mekanisme serta tahapan prose ganti rugi lahan telahdijalankan secara baik selaku Pemerintah Kota baik melalui Tim gantirugi/Apprisal ;3. Pembayaran ganti rugi kepada para Tergugat karena dari segi HukumPara Tergugat telah memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi lahantersebut ;4.

perwakilan warga masyarakat yang terkena pembebasandan Walikota Administrasi Jakarta Utara serta Pihak Satuan Kerja ProyekPembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok dan Pihak Ditjen Bina Marga.Dalam Rapat Pihak Walikota Jakarta Utara mengutarakan secara lisan dantegas serta menyepakati sebagai berikut:1) Bahwa jika warga (dalam hal ini Para Penggugat) menginginkan nilai gantirugi yang lebin tinggi dan nilai yang telah ditetapkan pihak P2T dan WalikotaJakarta Utara yang berdasarkan penilaian tim apprisal

mengusahakan payung hukum atas nilai ganti rugi lahan yang diinginkan dalamjangka waktu 2 (dua) bulan sejak rapat tanggal 4 April 2012 dan pemerintahakan mematuhi payung hukum tersebut;2) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, warga (dalam halini Para Penggugat) tidak dapat memperoleh payung hukum atas hargatanah yang diinginkan, maka warga (dalam hal ini Para Penggugat) akanmenghormati nilai tanah yang ditetapkan oleh P2T dan Walikota JakartaUtara yang didasari oleh penilaian apprisal

Tindaklanjutnya sudah diserahkan kepada BSM Bogor untukdilakukan apprisal dan sisa penjualan harta Terdakwauntuk pelusanan kepada Primkop Mabes TNI AU,Namun segala keterangan Terdakwa yang dinyatakan dipersidangan terasebut tidak dijadikan fakta hukumpersidangan.2) ...ferdakwa telah lama berdinas di TNI AU yaituselama 28 Tahun yang seharusnya ikut diapresiasi biladikaitkan dengan perkara Terdakwa ini, namun justruMajelis Hakim berpendapat lain karena Terdakwa adalahsudah berdinas lama di TNI AU,

Perbankan.Fakta yang sebenarnya adalah :Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa dalampersidangan telah menyatakan secara lisan menyerahkanrumahnya di Jalan Gorda Nomor 14 A RT 10 RW 08Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timurdan ditindaklanjuti sebagaimana surat pernyataan terlampir.Tindak lanjutnya sudah diserahkan kepada BSM Bogor untukdilakukan apprisal dan sisa penjualan harta Terdakwa untukpelunasan kepada Primkop Denma Mabesau.Berdasarkan halhal yang Penasihat Hukum uraikan

Bahwa Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan nilai dari mobilToyota Camry, Warna silver metalik, registration 442 RXQ adalahsebesar 31 .038,72 AUD sebagaimana posita 11 gugatanRekonpensinya dan meminta setengahnya yaitu sebesar 15.519.36AUD, maka Tergugat Rekonpensi mensomir Penggugat Rekonpensiuntuk membuktikan nilai mobil dengan hasil Apprisal / taksasipenilaian harga mobil yang sah yang dikeluarkan oleh lembagapenilai di Negara Australia yang selanjutnya dijadikan bukti dalampersidangan perkara

Pengumuman pada surat kabar harian di Makassar yaitu Surat Kabar HarianTribun Timur tanggal 06 Nopember 2014 dan Surat Kabar Harian Tribun Timurtanggal 21 Nopember 2014;Bahwa Terbanding II/ Tergugat II telan melakukan apprisal atau penafsiranharga yang dilakukan oleh lembaga appraisal independen KJPP. Syarif,Endang & Rekan yang menafsir harga jaminan yang akan dilelang sekaligussebagai dasar dalam penentuan harga limit jaminan yang akan dilelang;.

7.500.000.000,(Tujuh Milyarlima ratus rupiah) Bahwa saksi tidak berani memberikan cek kepada salah satu pihak,karena cek tersebut dapat diserahkan apabila kedua belah pihaksudah menyerahkan laporan Appraisal sesuai dengan isi akta ; Bahwa Pihak Tergugat belum menyerahkan laporan hasil appraisalsedangkan pihak Penggugat sudah menyerahkan kepada saksi ;Halaman 44 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2017/PN Sgr Bahwa saksi tidak bisa memaksa pihak Para Tergugat untukmenyerahkan hasil laporan Apprisal

Penyerahan laporan penilaian aset initelah dibernarkan pula oleh saksi Made Sumadnyana yang memberikanketerangannya bahwa pihak Para Tergugat belum menyerahkan laporan hasilappraisal sedangkan pihak Penggugat sudah menyerahkan kepada saksi dansaksi tidak bisa memaksa pihak Para Tergugat untuk menyerahkan hasillaporan Apprisal kepada saksi karena saksi disini sifatnya hanya menunggu;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P5 berupa fotocopylaporan penilaian aset tanah dan bangunan Hotel Segara

Setelahitu terdakwa memproses pembiayaan tersebut dengan meminta BlChecking yang di bantu Try Amel, kemudian penilaian jaminandibantu oleh Teguh Hendra Prabowo, setelah apprisal dilakukandokumen tersebut dilanjutkan kepada manager marketing JefronialdiCandra untuk dilakukan pengecekan maka proses pembiayaancabang yang dijabt oleh Alfred Dianto setelah itu dilakukan akad danpengikatan agunan pada bagian legal yang dijabat oleh TerryMarlina di Notaris Hj.Eli Satria,SH, lalu Notaris mengeluarkancovernote

Setelah itu terdakwa memprosespembiayaan tersebut dengan meminta BI Checking yang di bantuTry Amel, kemudian penilaian jaminan dibantu oleh Teguh HendraPrabowo, setelah apprisal dilakukan dokumen tersebut dilanjutkankepada manager marketing Jefronialdi Candra untuk dilakukanpengecekan maka proses pembiayaan cabang yang dijabat olehAlfred Dianto setelah itu dilakukan akad dan pengikatan agunanpada bagian legal yang dijabat oleh Terry Marlina di Notaris Hj.EliSatria,SH, lalu Notaris mengeluarkan covernote

Setelah itu terdakwa memproses pembiayaantersebut dengan meminta BI Checking yang di bantu Try Amel,kemudian penilaian jaminan dibantu oleh Teguh Hendra Prabowo,setelah apprisal dilakukan dokumen tersebut dilanjutkan kepadamanager marketing Jefronialdi Candra untuk dilakukan pengecekanmaka proses pembiayaan cabang yang dijabt oleh Alfred Diantosetelah itu dilakukan akad dan pengikatan agunan pada bagian legalyang dijabat oleh Terry Marlina di Notaris Hj.Eli Satria,SH, lalu Notarismengeluarkan covernote

Setelah ituterdakwa memproses pembiayaan tersebut dengan meminta BlChecking yang di bantu Try Amel, kemudian penilaian jaminan dibantuoleh Teguh Hendra Prabowo, setelah apprisal dilakukan dokumentersebut dilanjutkan kepada manager marketing Jefronialdi Candrauntuk dilakukan pengecekan maka proses pembiayaan cabang yangdijabat oleh Alfred Dianto setelah itu dilakukan akad dan pengikatanagunan pada bagian legal yang dijabat oleh Terry Marlina di NotarisHj.Eli Satria,SH, lalu Notaris mengeluarkan covernote

Bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesuai Pasal 13Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 diselenggarakan melalui tahapanPerencanaan oleh instansi yang memerlukan tanah yang harus sesualdengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penilaian Ganti Kerugiandilakukan oleh Apprisal yang telah mendapat lisensi dari Menteri Keuangandan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.j.