Ditemukan 28 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-05-2011 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pdt/2011
Tanggal 24 Mei 2011 — BUNGA, dkk vs KASIM AYUB
10261 Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah tanah adat setempat/tanah negara, sebelumnyadikuasai dan digarap oleh Tiku (kakek Tista) sejak tahun 1957, seluas8.500 m2, terletak di Jalan Sintang Pinoh, Dusun Pandan, KelurahanSungai Ukoi, Kecamatan Tebelian, dengan batasbatas sebagai berikut:e Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pujiono (Tergugat 20);e Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Selamet (Tergugat 17);e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Naun;e Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pujiono (Tergugat 20);e Tanah atas nama Dikai
Register : 13-01-2015 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 06-04-2015
Putusan PA MEDAN Nomor 87/Pdt.G/2015/PA.Mdn
Tanggal 10 Maret 2015 — 1. PENGGUGAT 2. TERGUGAT
151
  • Puncak pertengkaran benar terjadi pada bulan Desember 2014,Tergugat sudah meminta maaf dan sujud dikai Penggugat, namunPenggugat tidak mau memaafkan dan mengatakan Kita masingmasing saja;e Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak setuju dan keberatan berceraidengan Penggugat, namun karena Penggugat berkeinginan kerasmeminta cerai, maka Tergugat pasrah dan mengikuti keinginanPenggugat, yaitu memilin bercerai, dengan catatan anak tetap diasuholeh Tergugat, karena selama inipun 80 persen Tergugat yangmengasuh
Register : 24-12-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 146/PID.B/2014/PN DPU
Tanggal 17 Februari 2015 — - IMANSYAH
7433
  • Pajo.Bahwa orang atau sekelompok orang tidak bisa mengangkut kayu hutan yangtidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, apa bila itudilakukan maka terhadap orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.Bahwa untuk perhitungan kerugian Negara secara meteril beroedoman padasurat Dirjen PHKA (perlindungan Hutan dan Konserfasi Alam) Nomor :A.251/VVLH3/87, tanggal 19 Mei 1987 tentang Pedoman Cara MenghitungKerugian Negara akibat gangguan hutan, denagn rumus perhitungan Volumekayu yang diambil dikai
Register : 10-01-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Blk
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
2018
  • dan kakak Tergugat kepada kakak iparkeponakannya yang bernama Jufri dan tersisa empat juta rupiah itulahyang Penggugat terima dan dipakai untuk kebutuhan bersama.Penjualan tanah kapling kedua sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah), benar Penggugat menerima uang tersebut namun dipakaiuntuk menebus gadai sawah Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp 5.000.000,00 (lima jutarupiah) dipakai oleh kakak Tergugat sedangkan yang Rp10.000.000,00 (Ssepuluh juta rupiah) dikai
Register : 03-02-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 28/Pid B/2017/PN Njk.
Tanggal 7 Maret 2017 — EDI REJEKI BIN DJULI
4110
  • KERETA API INDONESIA (Persero) Daop 7 Madiun,penghadapan Saudara DENDHI AGUNG NUGROHO sebagai pegawai Magang diKAI ke kepala BP PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung, yang ditandatangani di Madiun 24 Mei 2016 oleh Menejer SDM JOKO SUNARYO NIPP 494601 (satu) bendel surat perjanjian PT.
Register : 27-01-2014 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Ska
Tanggal 8 Agustus 2012 — HERU SUBANDONO NOTONEGORO, SH. MH Bin JASMIN SISWOSEPUTRO.vs Negara cq. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Menteri Hukum dan HAM RI, dkk
6918
  • Terhitung sejak Hak cuti Bersyarat yangkemungkinan dapat diperoleh Penggugat yakni tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan4631 Desember 2011 selama 4 bulan adalah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikai 4 bulan =~ Rp.1.200.000.000, (satu) milyar dua ratus jutarupiah). ;Bahwa kerugian materiil yang didalilkan oleh penggugat hanya didasarkan pada"andaikata" Hak cuti Bersyarat diberikan.
Register : 03-10-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 112/Pid.5us/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 10 Desember 2013 — SUTRISNO Bin RATMO
5311
  • ., sehingga dari danayang terkumpul Rp.363,300.000, dikurangi Rp. 155.650.000, tersisa danasebesar Rp. 208.150.000, dana sebesar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dikai sendiri untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwamaupun Saksi ENDANG PURWAGANDA.
Register : 17-10-2014 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2015 — PIDANA KORUPSI - SETIYO TUHU
213321
  • Kalau TORnyadiserahkan ke PPK, itu harus dikai ulang meskipun hasil kajian itu tidak harusberubah, tidak ada kekurangan, kesimpulan hasil kajian ya tidak adamasalah.Bahwa kalau diketentuan Perpres, kalau dia mau KSO, itu harus adaperjanjiannya dan itu menjadi syarat, kalau dia prakualifikasi itu syaratprakualifikasi, kalau pasca itu syarat kualifikasi setelah dievaluasi.