yang melakukan penyerahanyang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak adalah tidak tepat dan tidaksesuai dengan keadaan usaha Pemohon Banding yang hanya melakukan satu kegiatanusaha yaitu melakukan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitumenyerahkan/menjual CPO dan tidak menjual TBS milik Pemohon Banding kepada pihaklain, maka putusan Mahkamah Agung Nomor: 57P/HUM/2010 atas perkara permohonanhak uji materiil yang diajukan Gabungan Pengusaha Kepapa Sawit Indonesia (GAPKI

Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yangTerutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak tidak sesuaidengan keadaan usaha Pemohon Banding yang hanya melakukan satukegiatan usaha yaitu melakukan penyerahan yang terutang PajakPertambahan Nilai yaitu menyerahkan/menjual CPO dan tidak menjual TBSsehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor: 57P/HUM/2010 atas perkarapermohonan hak uji materiil yang diajukan Gabungan Pengusaha KelapaSawit Indonesia (GAPKI

tidak melakukan penyerahan TBS;bahwa penyerahan TBS dari satu unit ke unit lain dalam satu perusahaan untuk diolah lebihlanjut tidak termasuk dalam pengertian penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1AUndangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah dirubah terakhir denganUndangundang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 57P/HUM/2010, yang menolakpermohonan keberatan Hak Uji Materiil dari GAPKI

BAHROENY, Ketua Umum GabunganPengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), beralamat diSudirman Park, Rukan Blok B18, Jalan K.H. Mas MansyurKav. 35, Karet Tengsin, Jakarta ;2. JOKO SUPRIYONO,~ Sekretaris Umum GabunganPengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), beralamat diSudirman Park, Rukan Blok B18, Jalan K.H. Mas MansyurKav. 35, Karet Tengsin, Jakarta ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Henry David OliverSitorus, SH., Janses E. Sihaloho, SH., Riando Tambunan,SH., Ridwan Darmawan, SH. dan M.

Bahwa PEMOHON yang merasa dirugikan dengan keluarnya PeraturanMenteri Keuangan a quo pada tanggal 24 Mei 2010 telah mengirimkanSurat kepada TERMOHON dengan Nomor : 207/GAPKI/V/2010 Perihal:Usulan Harmonisasi kebijakan fiskal yang berhubungan denganpenyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai PengkreditanPPN Masukan untuk pajak terintegrasi.Dalam surat tersebut PEMOHON mengusulkan kepada MenteriKeuangan untuk merevisi Peraturan Menteri Keuangan a quo karenadinilai telah mengakibatkan pajak berganda

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 78/PMK.03/2010TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAKMASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKANPENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANGTIDAK TERUTANG PAJAK jo bagian Lampirannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasanalasan permohonan yangdiajukan ini, Para Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut: BuktiP.1: Foto copy Keputusan Musyawarah Nasional Ke VII GabunganPengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI

) Tahun 2009 No.10/MUNAS/VI/GAPKI/2009 Tentang Susunan PengurusGabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Priode20092012 ; BuktiP.2: Foto copy Surat Kuasa Khusus Para Pemohon kepada KuasaHukum tertanggal 27 September 2010 ; BuktiP.3: Foto copy Keputusan Musyawarah Nasional Ke VII GabunganPengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tahun 2009 No.06/MUNAS/VII/GAPKI/2009 Tentang Perubahan DanPenyempurnaan Anggaran Dasar (AD) Dan Anggaran RumahTangga (ART) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia

(GAPKI) ;Hal. 17 dari 34 hal.

Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalamjabatanjabatan publik ;0 20005Merujuk pada Surat Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia(GAPKI) tanggal 25 Juli 2017 Nomor Ref : 136/GAPKI/VII/2018perihal Permohonan GAPKI terhadap Putusan KIP tentangKeterbukaan Data HGU yang ditujukan kepada Menteri Agraria danTata Ruang (terlampir) yang pada inti suratnya memohon kepadaHal.11 dari 54 Hal.

BuktiP.K17 : Fotokopi Surat dari Gabungan Pengusaha KelapaSawit Indonesia (GAPKI) No. Ref :136/ GAPKI/ VII / 2018,Perihal : Permohonan GAPKI Terhadap Putusan KIPtentang Keterbukaan Data HGU yang ditujukan kepadaMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, tertanggal 25Juli 2018. (Sesuai dengan aslinya) ;18. BuktiP.K18 : Fotokopi Kitab UndangUndang Hukum Perdata. (Sesuaidengan fotokopi) ; 22 2c none ne nn nnnnne19.

Bahwa untuk mendapatkan informasi yang dikecualikan tersebut harusmendapatkan persetujuan tertulis dari para pemegang HGU sesuai denganpasal 18 ayat (2) UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik, dimanaPemohon Informasi tidak mendapatkan ijin tertulis dari para pemegang HGUmerujuk pada surat GAPKI tanggal 25 Juli 2017 ;.

GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI),yang beralamat di Sudirman Park Rukan Blok B18, Jalan K.H. MasMansyur Kav 35, Jakarta Pusat, diwakili oleh kuasanya: 1. KristiantoP.H., SH., 2. Maurice J.R.,SH., 3. Paulus A.H.,SH., Para Advokat &Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Daud Silalahi & LawenconAssociates (DSLA Lawfirm) beralamat di Gedung Menara KuninganLantai 9 Suite I, Jl. H.R.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Selanjutnya disebutsebagai GAPKI) yang didirikan pada tanggal 27 Februari 1981berkedudukan di Jakarta.

GAPKI dalam Uji Materiil terhadap Keputusan Gubernur KalimantanSelatan 188.44/0135/KUM/2007 tanggal 22 Maret 2007 TentangPenetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jo.

) (Bukti P4)Akta Perubahan GAPKI No. 1 Tanggal 1 Desember 2010 di hadapanNotaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H.

GABUNGANPENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) tersebut;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, oleh Dr.H.lmamSoebechi,SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan PeradilanTata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr.lrfan Fachruddin,SH.CN., dan Dr.H.Supandi,SH.M.Hum.

putusannya, Majelis Komisionertidak mempertimbangkan dasar Pemohon Keberatandahulu Termohon yakni sebagai berikut:Pasal 18 ayat (2) huruf a menyatakan, tidak termasukinformasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:Pihak yang rahasianya diungkap memberikanpersetujuan tertulis.veneeees namun hingga jawaban ini dibuat, Termohon tidakpermah menerima persetujuan tertulis tersebut.Serta merujuk pada Surat Gabungan Pengusaha KelapaSawit Indonesia (GAPKI

) tanggal 25 Juli 2017 NomorRef : 136/GAPKI/VII/2018 perihal Permohonan GAPKIterhadap Putusan KIP tentang Keterbukaan Data HGUyang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang(terlampir) yang pada inti Ssuratnya memohon kepadaMenteri Agraria dan Tata Ruang untuk tidak memberikaninformasi mengenai Data HGU tersebut.Sehingga menurut Termohon Informasi, permohonanPemohon Informasi tidak memenuhi Pasal 18 ayat (2)huruf a UU KIP.e.

Bukti P.K9lampiran), tanggal 25 Maret 2019 (fotokopi sesuai denganasli);: Surat dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia(GAPKI) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBPN RI, No.

Ref : 136/GAPKI/VII/2018, PerihalPermohonan GAPKI terhadap Putusan KIP tentangKeterbukaan Data HGU, tanggal 25 Juli 2018 (fotokopidari fotokopi);: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas,Nomor : 1155/Kep.62.03.100.2/XII/2020 TentangPerubahan Pertama Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kapuas, Nomor590/Kep.62.03.100.2/VIII/2020, Tanggal 5 Agustus 2020Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas,Tanggal 21 Desember 2020 (fotokopi

Bahwa Pemerintah mengalihkan manajemen perkebunan sawit besertaseluruh bangunan diatasnya di dalam Kawasan Register 40 PadangLawas, Provinsi Sumatra Utara sebagaimana dimaksud Negara, dalamhal ini kepada BUMN RI ;Sehubungan dengan halhal tersebut, dikatakan lebih lanjut bahwaTergugat meminta dukungan Ketua Umum GAPKI~ untukmemberitahukan kepada anggota GAPKI agar tidak melakukan transaksidengan KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsubdan PT. Torus Ganda.

Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.No.S.174/MenLhkII/2015 tanggal 21 April 2015 perihal PenghentianPelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang LawasSelatan, Bupati Padang Lawas Utara, dan Bupati Tapanuli Selatan,kepada Penggugat, dan Surat Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.S.13/MenlhkSet.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni 2015,yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI sebagai tidak sah dantidak memiliki kekuatan hukum mengikat (buiten effect) ;c.

S.13/MenlhkSet.Jen/RHS/2015 tanggal 25 juni 2015 yang ditujukankepada ketua GAPKI tidak sah dan tidak memiliki kKekuatan hukummengikat (buiten effect) adalah merupakan kewenangan PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan mengadilisebagaimana di atur dalam Pasa; 53 ayat (1) UndangUndang No. 5Tahun 1986 Jo.

Torgandadan Koperasi Parsadaan Masyarakat Ujung Batu (PARSUB) dan SuratMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.13/Menlhk/Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihalPemberitahuan Putusan MA RI No. : 2642 K/Pid/2006 tentang Register40 Padang Lawas yang ditujukan kepada Ketua GAPKI adalah PeradilanTata Usaha Negara ;Bahwa Suratsurat yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI (ic.

danBupati Padang Lawas Selatan dan Bupati Tapanuli Selatandan GAPKI; final, karena Penggugat /Terbanding tidakmemperoleh pelayanan pemerintah daerah dan tidak lagidapat melakukan transaksi dengan anggota GAPKI ;c.

Pengupahan (fotocopy)Salinan Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 2 oktober2013 Tentang Upah Minimum (fotocopy);Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2004tanggal 18 Oktober 2004 Tentang Dewan Pengupahan(fotocopy);Salinan Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 23November 2018 Tentang Upah Minimum (fotocopy);Salinan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 TentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh (fotocopy);Perjanjian Bersama Nomor:29/GAPKI

/BKSPPS/II/2019tanggal 13 Februari 2019 antara Badan Kerja SamaPerusahaan Perkebunan Sumatra (BKSPPS) danGabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) CabangRiau dengun Pengurus Daerah FSPPPSPSI PropinsiRiau Tentang Upah Sektor Perkebunan Tahun 2019(Sesuai dengan asli);Kesepakatan Bersama antara GAPKI Cabang Riau danBKSPPS tanggal 13 Februari 2019 Tentang UpahPekerja Perkebunan Pada Perusahaan PerkebunanAnggota BKSPPS dan GAPKI Cabang Riau Tahun 2019(Sesuai dengan asli);Keputusan Gubernur Riau Nomor:Kpts

Bukti P 41 :kelapa sawit) Propinsi Riau Tahun 2019 (Sesuai denganfotocopy);Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor:373/V/2018Tentang Upah Sektor Pertanian/Perkebunan BuahKelapa, Buah Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet danPabrik Provinsi Riau Tahun 2018 (sesuai denganfotocopy);Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiRiau Nomor:560/DisnakertransHK/401 tanggal 2Februari 2017 Perihal Upah Minimum Sektor Perkebunan(UMSP) Tahun 2017 (Sesuai dengan fotocopy);Perjanjian Bersama Nomor:13/GAPKI/BKSPPS

/II/2018tanggal 11 Januari 2018 antara Badan KerjasamaPerusahaan Perkebunan Sumatera (BKSPPS) danGabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) CabangRiau dengan Pengurus Daerah FSPPPSPSI PropinsiRiau Tentang Upah Sektor Perkebunan Tahun 2018(sesuai dengan asli);Kesepakatan Bersama Antara GAPKI Cabang Riau danBKSPPS tanggal 18 Januari 2018 Tentang UpahPekerja Perkebunan Pada Perusahaan PerkebunanAnggota BKSPPS dan GAPKI Cabang Riau Tahun 2018(Sesuai dengan asli);Surat Keputusan Gubernur Riau No.120/I/2017

Bukti P 47 :Perjanjian Bersama Nomor:92/GAPKI/BKSPPS/I/2017tanggal 20 Januari 2017 antara Badan KerjasamaPerusahaan Perkebunan Sumatera (BKSPPS) danGabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) CabangRiau dengan Pengurus Daerah FSPPPSPSI PropinsiRiau Tentang Upah Sektor Perkebunan Tahun 2017(Sesuai dengan asli);Bukti Pencatatan Pengurus Unit Kerja SPPPSPSI PT.Meskom Agro Sarimas Nomor:109/DTKT/PHI/2013tanggal 14 Januari 2013 yang berlokasi di Bengkalis dariDisnakertrans Kabupaten Bengkalis (Sesuai dengan

Thamrin No.51 Jakarta Pusatpada tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 September 2018, surattersebut ditembuskan juga kepada Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (GAPKI).Pada tanggal 25 September 2018, WILLY AGUNG ADIPRADHANA yangjuga menjabat selaku Sekretaris GAPKI mengetahui perihal adanya surattersebut yang ditembuskan ke GAPKI yang kemudian WILLY AGUNGADIPRADHANA menginformasikan kepada TEGUH DUDY SYAMSURIZALDY bahwa Komisi B DPRD Propinsi Kalimantan Tengah akanmelakukan pengawasan kepada PT

07 November 2017, luaskebun 4.634 Ha @Rp. 3000/Ha, bermaterai 6000 cap GabunganPengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kalteng ditandatanganiBendahara di Palangka Raya, 12 Maret 20181 (satu) buah kwitansi asli telah terima dari PT.

Sapras Command Center Polda, capGabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kalteng yangditandatangani Pengurus GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, DwiDharmawan dan Stanislaus dengan 1 (satu) lembar scan LampiranSurat Nomor : 029/GAPKIKT/III/2018, tanggal 12 Maret 2018perihal Penyampaian Kwitansi Asli luran Khusus BantuanHalaman 239 Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.Pst79.80.81.82.83.84.85.86.87.Pengadaan Sapras Command Center Polda Kalteng dengan capGabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI

Thamrin No.51 Jakarta Pusatpada tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 September 2018, surattersebut ditembuskan juga kepada Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (GAPKI) ;Bahwa pada tanggal 25 September 2018, WILLY AGUNGADIPRADHANA yang juga menjabat selaku pengurus GAPKI!

Sapras Command Center Polda, capGabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kalteng yangditandatangani Pengurus GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, DwiDharmawan dan Stanislaus dengan 1 (satu) lembar scan LampiranSurat Nomor : 029/GAPKIKT/III/2018, tanggal 12 Maret 2018 perihalPenyampaian Kwitansi Asli luran Khusus Bantuan PengadaanSapras Command Center Polda Kalteng dengan cap GabunganPengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kalteng ditandatanganiHalind Ardi sebagai Sekertaris Eksekutif2 (dua) lembar

Biaya Contribution sebesar Rp23.236.428,00 tetap ditolak dandiajukan banding karena biaya contribution tersebut adalah biayauntuk pembayaran iuran kepada asosiasi seperti GAPKI dan jugakepada BKS PPS;Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 117 /B/PK/PJK/2016h. Biaya Uniform driver sebesar Rp318.500,00 tetap ditolak dandiajukan banding karena biaya uniform driver tersebut adalah biayabaju seragam supir;i.

Pasal 9 ayat (1) huruf gUndangundang Pajak Penghasilan pengeluaran tersebutmerupakan Sumbangan yang tidak berkaitan langsung denganproses produksi dan tidak termasuk dalam Harga Pokok Penjualansecara fiskal, sehingga tidak boleh dikurangkan untuk menentukanbesarnya Penghasilan Kena Pajak;bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Bandingmenyatakan bahwa Koreksi atas Contribution sebesarRp23.236.428,00 yang didukung bukti dokumen pada saat UjiKebenaran Materi merupakan pembayaran kepada GAPKI

dan iuranBKS PPS untuk kepentingan perusahaan dalam rangkamendapatkan informasiinformasi ataupun regulasi regulasi yangbaru yang berhubungan dengan Perkebunan dan Pabrik KelapaSawit, sehingga biaya tersebut bukanlah sesuai dengan apa yangdisampaikan oleh Terbanding;bahwa biaya Contribution sebesar Rp23.236.428,00 diajukanbanding karena menurut Pemohon Bandin, biaya contributiontersebut adalah biaya untuk pembayaran iuran kepada asosiasiseperti GAPKI dan juga kepada BKS PPS;bahwa biaya tersebut merupakan

tersebutmerupakan Sumbangan yang tidak berkaitan langsung denganproses produksi dan tidak termasuk dalam Harga Pokok Penjualansecara fiskal, sehingga tidak boleh dikurangkan untuk menentukanbesarnya Penghasilan Kena Pajak;bahwa atas pendapat Pemohon Peninjauan Kembali dalam ujibukti, Pemohon Banding menyatakan bahwa Koreksi atasContribution sebesar Rp23.236.428,00 yang didukung buktidokumen pada saat Uji Kebenaran Materi merupakan pembayaranHalaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 117 /B/PK/PJK/2016kepada GAPKI

dan iuran BKS PPS untuk kepentingan perusahaandalam rangka mendapatkan informasiinformasi ataupun regulasiregulasi yang baru yang berhubungan dengan Perkebunan danPabrik Kelapa Sawit, sehingga biaya tersebut bukanlah sesuaidengan apa yang disampaikan oleh Terbanding; bahwa biaya Contribution sebesar Rp23.236.428,00 diajukanbanding karena menurut, Termohon Peninjauan Kembali biayacontribution tersebut adalah biaya untuk pembayaran iuran kepadaasosiasi seperti GAPKI dan juga kepada BKS PPS; bahwa

Perkebunan Nusantara II(Persero) selanjutnya disebut PTPN II (Persero) Periolde 19 Juli 2003 sampaidengan 27 Januari 2007 dan telah menjabat sebagai Ketua Gabungan PengusahaKelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Periode 2006 sampai dengan 2009.3.

2006sampai dengan tanggal 28 Februari 2007 dan sejak tanggal 28 Maret 2007sampai dengan tanggal 28 Maret 2008, tidak pernah ada kelanjutan penyidikanatas sangkaas tindak pidana korupsi terhadap Penggugat, tidak adapemeriksaan baik atas diri Penggugat dan ataupun saksisaksi , sehinggamenjadi sangat tidak jelas, entah untuk kepentingan apa sebenarnya dahuluPenggugat dicegah ke luar negeri, sementara pada waktu itu jabatanPenggugat, baik sebagai Direktur Utama PTPN III (Persero) Medan maupunsebagai Ketua GAPKI

Ditjen Imigrasi atas permintaan TergugatI via Tergugat II telah dicegah bepergian keluar negeri selama 1 (satu) tahunsejak tanggal 28 Februari 2006 sampai 28 Februari 2007 dan sejak tanggal 28Maret 2007 sampai dengan tanggal 28 Maret 2008.Selama dicegah ke luar negeri, Penggugat selaku Ketua GAPKI periode 2006sampai dengan 2009 telah tidak dapat menjalankan aktifitasnya termasuk tetapitidak terbatas untuk memenuhi kunjungan ke berbagai negara, dan juga tidak bisamendampingi istri Penggugat sewaktu

Fotocopy Surat Keputusan Kongres VI Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (GAPKI) No.10/Kongres/I/GAPKI/2006, tanggal 26 Januari 2006,yang diberi tanda P14; 20. Fotocopy Surat Kepala Ketua Mahkamah Agung R.I, tanggal 22 Mei 2006, yangdiberi tanda P15a ; 21.

Dan kemudian jugasebagai Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( GAPKI)Periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dan sekarang sebagaiKomisaris PT. PTPN vil di Lampung ;2. HERU SUDARTO.SE46Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka, karena diduga ataudisangka telah melakukan Tindak Pidana Korupsi semasa menjabatDirektur Utama PT.

DEWAN PIMPINAN DAERAH GABUNGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN INDONESIA ( GPPI )/PENGURUS CABANG GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI), DEWAN PIMPINAN DAERAH ASOSIASI PANEL KAYU INDONESIA (APKINDO) KALIMANTAN SELATAN, vs GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

DEWAN PIMPINAN DAERAH GABUNGAN PERUSAHAANPERKEBUNAN INDONESIA ( GPPI )/PENGURUS CABANGGABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI),Kalimantan Selatan, merupakan Asosiasi Perusahaan yang bergerak diSektor Pertanian Tanamanlainnya/Perkebunan di Kalimantan Selatan,Sekretariat Di Jalan A. Yani Km.

Namun ~ ternyata GubernurKalimantan Selatan sama sekali tidakmenanggapinya dan justru. pada tanggal 22Maret 2007 menerbitkan Keputusan Nomor188.44/0135/KUM/2007 ;Bahwa ~s mengingat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/ KUM/2007 tanggal 22 Maret 2007 diterbitkan tanpadidasari kesepakatan antara Asosiasi perusahaandan Serikat Pekerja, maka berdasarkan keputusanRapat Bersama Organisasi Pengusaha SektoralKalimantan Selatan (PHRI Kalimantan Selatan,GPP/GAPKI dan APKINDO Kalimantan Selatan

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0159/KUM/2007 tanggal 23 April 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/KUM/2007 (vide bukti P1 dan P2) ;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Dewan Pimpinan Daerah GabunganPerusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) /Pengurus Cabang GabunganPengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Selatan, merupakanAsosiasi perusahaan yang bergerak di Sektor Pertanian TanamanLainnya/Perkebunan di Kalimantan Selatan, dan

2004,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon :DEWAN PIMPINAN DAERAH GABUNGAN PERUSAHAAN PERKEBUNANINDONESIA (GPPI)/PENGURUS CABANG GABUNGAN PENGUSAHAKELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI

Gugatan Penggugat Tidak Lengkap;Bahwa Penggugat semestinya turut menggugat Gapki (GabunganPerusahaan Perkebunan Indonesia) karena Gapki salah satu pihak yanglalai dalam menampung aspirasi para pekerja dalam hal pengupahanuntuk para pekerja termasuk Dewan Pengupahan;. Gugatan Penggugat Prematur;Bahwa seharusnya Penggugat terlebin dahulu menguji keabsahan dariKeputusan Gubernur Nomor : 263 Tahun 2005 tentang Penetapan UpahMinimum Sektor Propinsi (UMSP) Jambi tahun 2006 Sub.

;Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Tergugat melaluiKadisnakertransduk Provinsi Riau Nomor 560/DisnakertransdukHK/ 17tertanggal 7 Januari 2014 Perihal Upah Minimum Sektor Provinsi Riautahun 2014 Juncto Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang UpahMinimum maka Asosiasi Pekerja dan Asosiasi Pengusaha melakukanPerundingan yang menimbulkan Perikatan Berupa perjanjian bersamaNomor 95/GAPKI/BKSPPS/III/2014 yang mana pada Perjanjiantersebut Pasal 1 Tentang objek perjanjian pada ayat 1 berbunyi yangmenjadi

Usaha Negara (PTUN)Pekanbaru tidak memiliki kompetensi absolut untuk melakukan pemeriksaangugatan a quo, mengingat salah satu dasar pertimbangan Tergugat dalammenerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah,Minimum Sub Sektor Pertanian/ Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit sertaTanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 adalah berdasarkan kesepakatanantara para pihak (Bipartit) yakni Badan Kerjasama PerusahaanPerkebunan Sumatera (BKSPPS) dan gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (GAPKI

sudah selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, mengenai PeraturanGubernur Riau Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sub SektorPertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman KaretProvinsi Riau Tahun 2014 berdasarkan kesepakatan antara para pihakyakni Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKSPPS) dangabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI

Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman KaretTahun 2014 sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluhlima ribu Rupiah) sehingga seharusnya Penggugat harus mengikut sertakanpara pihak yang berunding dan menyepakati upah Minimum Sub SektorPertanian/ Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit seta Tanaman KaretProvinsi Riau Tahun 2014 menjadi para pihak Tergugat dalam gugatannyayakni Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKSPPS) dangabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI

Putusan Nomor 304 K/TUN/2015perlu untuk diketahui bahwa dalam penetapan Upah minimum sektorProvinsi berdasarkan kesepakatan antara para pihak yakni BadanKerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKSPPS) dan gabunganPengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Riau dengan PengurusDaerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerjaseluruh Indonesia (PD.F.SP.PPSPSI) Provinsi Riau (para Penggugat),Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan (SPTPBUN), PTPerkebunan Nusantara

putusannya, Majelis Komisionertidak mempertimbangkan dasar Pemohon Keberatandahulu Termohon yakni sebagai berikut:Pasal 18 ayat (2) huruf a menyatakan, tidak termasukinformasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:Pihak yang rahasianya diungkap memberikanpersetujuan tertulis.veneeees namun hingga jawaban ini dibuat, Termohon tidakpermah menerima persetujuan tertulis tersebut.Serta merujuk pada Surat Gabungan Pengusaha KelapaSawit Indonesia (GAPKI

) tanggal 25 Juli 2017 NomorRef : 136/GAPKI/VII/2018 perihal Permohonan GAPKIterhadap Putusan KIP tentang Keterbukaan Data HGUyang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang(terlampir) yang pada inti Ssuratnya memohon kepadaMenteri Agraria dan Tata Ruang untuk tidak memberikaninformasi mengenai Data HGU tersebut.Sehingga menurut Termohon Informasi, permohonanPemohon Informasi tidak memenuhi Pasal 18 ayat (2)huruf a UU KIP.e.

Bukti P.K9lampiran), tanggal 25 Maret 2019 (fotokopi sesuai denganasli);: Surat dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia(GAPKI) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBPN RI, No.

Ref : 136/GAPKI/VII/2018, PerihalPermohonan GAPKI terhadap Putusan KIP tentangKeterbukaan Data HGU, tanggal 25 Juli 2018 (fotokopidari fotokopi);: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas,Nomor : 1155/Kep.62.03.100.2/XII/2020 TentangPerubahan Pertama Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kapuas, Nomor590/Kep.62.03.100.2/VIII/2020, Tanggal 5 Agustus 2020Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas,Tanggal 21 Desember 2020 (fotokopi

Propinsi Riau Tahun 2015 tanggal 31Maret 2015, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P10 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama yang dibuat padatanggal 03 Maret 2016, Nomor : 156/GAPKI/BKSPPS/III/2016 antaraGabungan Pengusaha Kelapa Sawit RIAU yang disingkat dengan GAPKIRIAU dengan FSPPP SPSI Propinsi Riau, KSBSI Propinsi Riau, SPTPBUN PTPN V dan FSB Solidaritas Indonesia Riau, telah dibubuhi materaisecukupnya dan diberi tanda P11 ;Foto copy dari copy Keputusan Gubernur

Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama yang dibuat padatanggal 20 Januari 2017, Nomor : 92/GAPKI/BKSPPS/I/2017 antaraGabungan Pengusaha Kelapa Sawit RIAU yang disingkat dengan GAPKIRIAU dengan FSPPP SPSI Propinsi Riau, KSBSI Propinsi Riau, SPTPBUN PTPN V dan FSB Solidaritas Indonesia Riau, telah dibubuhi materaisecukupnya dan diberi tanda P34 ;35.

/BKSPPS/II/2015 antara Gabungan PengusahaKelapa Sawit RIAU yang disingkat dengan GAPKI RIAU dengan FSPPPSPSI Propinsi Riau, KSBSI Propinsi Riau, SPTP BUN PTPN V dan FSBSolidaritas Indonesia Riau , telah dibubuhi materai secukupnya dan diberitanda T10 ;18.Foto copy dari copy Perjanjian Bersama yang dibuat pada tanggal 11Januari 2018, Nomor : 156/GAPKI/BKSPPS/III/2016 antara GabunganPengusaha Kelapa Sawit RIAU yang disingkat dengan GAPKI RIAUdengan FSPPP SPSI Propinsi Riau, KSBSI Propinsi Riau, SPTP

BUNPTPN V dan FSB Solidaritas Indonesia Riau, telah dibubuhi materaisecukupnya dan diberi tanda T11 ;19.Foto copy dari copy Perjanjian Bersama yang dibuat pada tanggal 20Januari 2017, Nomor : 92/GAPKI/BKSPPS/I/2017 antara GabunganPengusaha Kelapa Sawit RIAU yang disingkat dengan GAPKI RIAUdengan FSPPP SPSI Propinsi Riau, KSBSI Propinsi Riau, SPTP BUNHalaman 66 dari 111 hal Putusan Nomor : 28/Pdt.SusPHI/2020/PN PbrPTPN V dan FSB Solidaritas Indonesia Riau, telah dibubuhi materaisecukupnya dan diberi

tanda T12 ;20.Foto copy dari coyp Perjanjian Bersama yang dibuat pada tanggal 11Januari 2018, Nomor : 13/GAPKI/BKSPPS/I/2018 antara GabunganPengusaha Kelapa Sawit RIAU yang disingkat dengan GAPKI RIAUdengan FSPPP SPSI Propinsi Riau, KSBSI Propinsi Riau, SPTP BUNPTPN V dan FSB Solidaritas Indonesia RiauKerja Waktu Tidak Tertentu(Tetap) No.007/HRD/GHKBN/I/2015 terhitung sejak tanggal 05 Januari2015 atas nama NASRIZAL, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberitanda T13 ;21.Foto copy sesuai dengan

jumlah upah Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluhlima ribu rupiah) per bulan, ditambah tunjangan Tetap berupa NaturaBeras sebesar 31,5 Kg/bulan, dengan harga beras Rp8.000,00/Kg(delapan ribu per kilogram) sebagaimana Peraturan Gubernur RiauNomor 29 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Sub SektorPertanian/Perkebunan Kelapa Dan Kelapa Sawit Serta Tanaman KaretProvinsi Riau Tahun 2014 Juncto Kesepakatan Bersama antara SerikatPekerja Pertanian Dan PerkebunanSPSI Propinsi Riau dengan BKSPPS dan GAPKI

upah Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluhlima ribu rupiah) per bulan, ditambah tunjangan Tetap berupa NaturaBeras sebesar 16,5 Kg/ bulan, dengan harga beras Rp8.000,00/Kg(delapan ribu per kilo gram) sebagaimana Peraturan Gubernur RiauNomor 29 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Sub SektorPertanian/Perkebunan Kelapa Dan Kelapa Sawit Serta Tanaman KaretProvinsi Riau Tahun 2014 Juncto Kesepakatan Bersama antara SerikatPekerja Pertanian Dan PerkebunanSPSI Propinsi Riau dengan BKSPPS dan GAPKI

Nomor 629 K/Padt.SusPHI/2016Serikat Pekerja Pertanian Dan PerkebunanSPSI Propinsi Riau denganBKSPPS dan GAPKI Cabang Riau;Bahwa sebelum mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat 1dan Penggugat 2 dimutasikan dari Pekerja Pemanen Kelapa Sawitkepada pekerja Menunas atau membuang Pelepah Sawit, namunpekerjaan yang diberikan Tergugat adalah Pokok Sawit yang telahbertahun tahun tidak pernah dikerjakan atau tidak pernah dibuangPelepah Sawitnya, namun Tergugat tetap memberikan Basis BorongMenunas sama

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No.62P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013, PerkaraPermohonan Hak Uji Materiil antara Gabungan PengusahaKelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melawan Menteri KehutananRepublik Indonesia sebagaimana termuat dalam Putusanhalaman 5758 yang selengkapnya sebagai berikut:Menimbang, bahvea berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, terbukti bahwa sepanjang mengenai PungutanNilai Tegakan yang merupakan objek Permohonan Hak UjiMateriil Perkara No. 62P/HUM/

2013, tanggal 18 November 2013,Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara GabunganPengusaha Kelapa Sawt Indonesia (GAPKI) melawan MenteriKehutanan Republik Indonesia yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 28dan 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20 /Menhut172013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KehutananNomor P.14/Menhutll/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sertaPasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.14/Menhutll/2011 tentang Izin PemanfaatanKayu bertentangan dengan

SPPGR Nomor 530912 tanggal 25 September 2012sejumlah Rp. 1.864.759.657,38 telah dilunasi padatanggal 2 April 2013.Sehubungan dengan adanya putusan Hak Uji MateriilMahkamah Agung RI No. 57P/HUM/2013 tanggal 20November 2013 dan Putusan Hak Uji Materil RI No.Halaman 50 dari 89 Putusan Perkara No. 255/G/2014/PTUNJKTg)62P/HUM/2013 yang diajukan oleh Gabungan PengusahaKelapa Sawit Indonesia (GAPKI).Bahwa atas permohonan pengembalian PNT/GR tersebuthuruf e, Tergugat dengan surat No.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 P/HUM/2013tanggal 18 November 2013. tentang perkarapermohonan hak uji materil antara GabunganPengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) melawan MenteriKehutanan:b).1. Memerintahkan Menteri Kehutanan untukmencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 28, Pasal 29,Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.14/MenhutI2011 telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggisebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 62P/HUM/2013tanggal 18 November 2013 adalah dalil yang tidak benar denganalasan :Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 62P/HUM/2013 tanggal18 November 2013 merupakan perkara permohonan uj materiilyang dimohonkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (GAPKI) terhadap Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan Pasal29 Peraturan Menteri Kehutanan No.

Oktober2014 dengan jumlah upah pokok terakhir Rp.1.875.000, ( Satu JutaDelapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) per bulan, ditambahTunjangan Tetap berupa Natura Beras sebesar 31,5 Kg/ bulan, denganharga beras Rp.8000, / Kg sebagaimana Peraturan Gubernur Riau No.29Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/PerkebunanKelapa Dan Kelapa Sawit Serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014Jo Kesepakatan Bersama antara Serikat Pekerja Pertanian DanPerkebunanSPSI Propinsi Riau dengan BKSPPS dan GAPKI

Cahaya Pelita Andhika terhadap Tergugat, BuktiP7Kesepakatan Bersama BKS PPS dan GAPKI Cabang Riau dengan PengurusDaerah FSP.PPSPSI Prop.

Tasik Raja di Sumatera Utara, Bukti T6 SuratPernyataan Gangsar tentang kesediaan dimutasi ke Perusahaan dibawahnaungan Anglo Eastern Plantation, Bukti T7 Perjanjian Bersama antara BKSPPS dan GAPKI dengan Pengurus Daerah FSPPP SPSI Propinsi Riau, Bukti T8 Kartu Keluarga Penggugat yang menunjukkan Status Tanggungan Penggugatsebagai K2, Bukti T9 Salinan Akta Notaris Ny. Yanti Sulaiman Sihotang, SHNo. 18 tanggal 15 September 2014, Bukti T10 Salinan Akta Notaris Ny.

selanjutnya, Majelis Hakim akanmempertimbangkan berapa sebenarnya Besaran Upah Penggugat dihubungkandengan Status Tanggungan Penggugat ;Menimbang, bahwa terdapat perbedaan Pengakuan Besaran Upahantara Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini berhubungan pula denganadanya perbedaan Jumlah anak sebagai Tanggungan Penggugat versiPenggugat dan Versi Tergugat;Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 62/Pdt.SusPHI/2016/PN.PBRMenimbang, bahwa Besaran Upah yang diatur dalam KesepakatanBersama antara BKSPPS dan GAPKI

Bahwa Pemerintah mengalihkan manajemen perkebunan sawit besertaseluruh bangunan diatasnya di dalam Kawasan Register 40 PadangLawas, Provinsi Sumatra Utara sebagaimana dimaksud Negara, dalamhal ini kepada BUMN RI.Sehubungan dengan halhal tersebut, dikatakan lebih lanjut bahwaTergugat meminta dukungan Ketua Umum GAPKI untuk memberitahukankepada anggota GAPKI agar tidak melakukan transaksi dengan KPKSBukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT. TorusGanda.

S.13/MenlhkSet.Jen/RHS/2015tanggal 25 Juni 2015 yang ditujukan kepada Ketua GAPKI tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat (buiten effect) adalah merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa danmengadili sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No. 5Tahun 1986 Jo.

S.13/MenlhkSet.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihalPemberitahuan Putusan MA No. 2642 K/Pid/2006 tentang Register 40 PadangLAwas yang ditujukan kepada Ketua GAPKI adalah Peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa suratsurat yang terbitkan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI (ic.

Ketua Umum GAPKI.

Menteri tersebut adalah Gubernur Sumatera Utara danBupati Padang Lawas Selatan dan Bupati Tapanuli Selatandan GAPKI. final, karena Penggugat Il/Terbanding tidakmemperoleh pelayanan pemerintah daerah dan tidak lagidapat melakukan transaksi dengan anggota GAPKI..

Pengusaha dilarang membayarupah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalamPasal 89, bahwa dengan adanya Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Buah Kelapa, Buah Kelapa Sawit, danPerkebunan Karet, serta Industri Provinsi Riau Tahun 2016 sesuai denganHalaman 7 dari 44 Putusan PHI Nomor 31/Pdt.SusPHI/2017/PN PbrKeputusan Gubernur Riau No. 573 Tahun 2016 Jo Kesepakatan Bersama antaraSerikat Pekerja Pertanian dan PerkebunanSPSI Propinsi Riau dengan BKSPPSdan GAPKI

Cabang Riau Tentang Upah Sub Sektor Pertanian/PerkebunanTanaman Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Pabrik Provinsi Riau Tahun 2016,yang nota Bene yang menandatangani Kesepakatan Tersebut adalah Tergugat (Saut Sihombing Direktur Perusahaan Tergugat) selaku Ketua GAPKI, dansebagaimana tersebut pada amar KEDUA pada Keputusan Gubernur tersebut,telah sangat jelas disebutkan bahwa Perusahaan Tergugat yang mengolah BuahKelapa Sawit atau /ndustri Minyak Mentah Kelapa Sawit / Crude Palm Oil (KBLI : 10431 )

Gubernur RiauNomor : 573 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sub Sektor Perkebunan BuahKelapa Buak Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet Serta Industri Propinsi RiauTahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 ;Menimbang, bahwa bukti P1 s.d 9.15 berupa Keputusan Gubernur RiauNomor :120/l/2017 tentang Upah Minimum Sub Sektor Perkebunan Buah KelapaBuak Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet Serta Industri Propinsi Riau Tahun2017 tanggal 26 Januari 2017 ;Menimbang, bahwa bukti P1 s.d 9.16 Berupa Perjanjian Bersama Nomor :156/GAPKI

/BKSPPS/III/2016 antara GAPKI Riau dan BKSPPS denganBeberapa Pengurus Serikat Pekerja (FSPPP SPSI Propinsi Riau, KSBSI PropinsiHalaman 33 dari 44 Putusan PHI Nomor 31/Padt.SusPHI/2017/PN PbrRiau, SPTP Bun PTP V dan FSB Solidaritas Indonesia Riau) tanggal 3 Maret2016 ;Menimbang, bahwa bukti P1 s.d 9.17, P1 s.d 9.18, P1 s.d 9.19, P1 s.d9.20, P1 s.d 9.21, P1 s.d 9.22, P1 s.d 9.23 dan P1 s.d 9.24 berupa SlipPembayaran Upah Karyawan PT.