demikian Majelis Hakim sependapat denganJaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangantersebut di atas, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutanJaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana ataupun dakwaanyang dianggap terbukti, karena berdasarkan faktafakta yang terbukti dipersidangan dengan melihat umur korban yang masih tergolong anak, sehinggaberdasakan asas /ex specialis derogat legi generalli

PMK Nomor 106/PMK.06/2013 TentangPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaiperaturan yang lebih khusus dari ketentuan eksekusi hak tanggunganyang diatur dalam Pasal 20 UU Hak Tanggungan dengan mengacu azasLex specialis derogat legi generalli;Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan No. 4/PDT/2017/PT PALc.

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yangsah dan menikah pada tanggal 26 Maret 2013 dan telah dikaruniai 5(lima)orang anak namun 2(dua) orang anak yang masih hidup;Analisis PembuktianMenimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan pekaraperceraian yang memiliki aturan khusus (lex specialis derogat legi generalli),yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suamistri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39ayat (2)

Generalli, atau Ketentuan Hukum Khusus mengalahkan ketentuanHukum Umum, sehingga seharusnya dalam perkara aquo, ketentuan hukumyang diterapkan adalah ketentuan hukum khusus (lex specialis), akan tetapisetelah melihat faktafakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat, ketentuan Pasal 44 Ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahHalaman 29 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN BglTangga sebagai ketentuan

2004tersebut, Matinya korban merupakan akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan,sedangkan dalam Dakwaan Kesatu Primair atau Dakwaan Kesatu SubsidairPenuntut Umum, Matinya korban merupakan kehendak atau tujuan dari Pelaku;Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun dalam DakwaanPenuntut Umum didakwakan Ketentuan Hukum Khusus sebagaimana DakwaanKedua Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim akan mengesampingkanketentuan hukum khusus tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkanketentuan hukum umum (lex generalli

untukmembedakan dengan percobaan dan permufakatan jahat di KUHP terutamaHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mjkdari aspek pidananya yaitu meniadakan keringanan hukuman sebagaimanapada KUHP sehingga pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan sebagaimanaamanat Pasal 132 ayat (1) UndangUndang No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur percobaan ataupermufakatan jahat ini mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum didalam KUHP (Lex Specialis Derogat Lex Generalli

SYARIFUDDIN DG SELE SE
Terbanding/Tergugat II : DIREKTUR PT NCOS INDONESIA GENERALLI
Terbanding/Tergugat III : HJ FITRI KUDDUS
Terbanding/Tergugat IV : H HARIS
Terbanding/Tergugat V : H ALIMUDDIN
Terbanding/Tergugat VI : HALIM
Terbanding/Tergugat VII : NURSIA
Terbanding/Tergugat VIII : AKIB
Terbanding/Tergugat IX : JUMADI
Terbanding/Tergugat X : NAROH
Terbanding/Tergugat XI : BAHARUDDIN
Terbanding/Tergugat XII : ALIM

hukum dan tidak adamenerangkan bagaimana dan mengapa terhadap unit mobil tersebut dianggap sebagai alatatau barang yang dipergunakan dalam tindak pidana narkotika.Bahwa dalil yang dikemukakan oleh pelawan tersebut diatas terlawan tolak denganpertimbangan sebagai berikut :13Bahwa pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah peraturanyang khusus dan peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, yaitupasal 46 ayat (2) dan pasal 194 KUHAP (Lex Specialis derogat lex generalli

hukum dan tidak adamenerangkan bagaimana dan mengapa terhadap unit mobil tersebut dianggap sebagai alatatau barang yang dipergunakan dalam tindak pidana narkotika.Bahwa dalil yang dikemukakan oleh pelawan tersebut diatas terlawan tolak denganpertimbangan sebagai berikut :13Bahwa pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah peraturanyang khusus dan peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, yaitupasal 46 ayat (2) dan pasal 194 KUHAP (Lex Specialis derogat lex generalli

Larangan untuk membuat dan menggunakan AktaKuasa Menjual tersebut juga secara tegas telah diatur dalamInstruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 sebagaimanatersebut dalam huruf a) diatas, dan sekaligus merupakanketentuan khusus yang dapat mengenyampingkan ketentuanPasal 1792 KUH Perdata sebagai ketentuan umum ( lexspecialis derogate lex generalli):3) Bahwa p ada faktanya, isteri Pembanding I/Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan persetujuan berupa tanda tangandalam Akta Kuasa Jual tersebut, sebagaimana

dan TergugatV tidak beralasan danharus ditolak;Bahwa Pemohon Kasasi pada prinsipnya sependapat denganpertimbangan Judex Facti berkaitan dengan putusan Mahkamah AgungNomor 2990 K/Pdt/1990 tanggal 23 51992, tetapi Judex Facti telah lalaidalam pertimbangan hukumnya, menvangkut masalah hubungan hukumantara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tidak sama dansistem pembuktiannya adalah berbeda dan tidak mudah, mengingatdalam perkara a quo, merupakan perkara yang sifatnya Lex Specialisderogate Legi Generalli

Dengan kata lain, andaikataundangundang perkebunan tidak mengatur aturannya sendiri,berlaku legi generalli, dan dalam hal ini undangundangperkebunan sudah mengatur peraturan tersebut secaratersendiri, maka berlakulah lex specialis. Namunpermasalahannya di dalam undangundang perkebunan,korporasi bukan sebagai subjek hukum.1.

Dengan katalain, andaikata undangundang perkebunan tidak mengatur560aturannya sendiri, berlaku legi generalli, dan dalam hal iniundangundang perkebunan sudah mengatur peraturan tersebutsecara tersendiri, maka berlakulah lex specialis.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2)KUHP menyebutkan Jika suatu perbuatan yang masuk dalamsuatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturanpidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yangditerapkan (lex specialis derogat legi generalli).

Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63ayat (2) KUHP menyebutkan Jika suatu perbuatan yang masuk dalamsuatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yangkhusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan (lex specialisderogat legi generalli).

Kekal Religius yaituKaul Ketaatan, Kaul Kemurnian dan Kaul Kemiskinan pada tanggal 3 Agustus1969 dan sebagai anggota defenitif Ordo Kapusin di Roma dengan Nomor017060, sehingga konsekwensi hukumnya almarhum terikat dan menundukkandiri dengan cara hdup dan aturan yang tertuang dalam konstitusi Ordo Kapusinserta Hukum Gereja Latin (Gereja Katolik Roma) yang tertuang dalam KitabHukum Kanonik atau UndangUndang Disiplin Suci yang bersifat lexspesialisderogat dari KUHPerdata (lex spesialis derogat legi generalli

No. 268 K/Pid.Sus/201220 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang adalahmerupakan suatu perkara istimewa ketentuan khusus (lex specialis) yangharus didahulukan/diutamakan daripada ketentuan umum (legi generalli);Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas tidak ada alasan untukmenyatakan Tindakan Terdakwa ALHAJAR SYAHYAN, SH danTerdakwa II H.