Pasal 8 ayat (4) UndangUndang Kepalitan, sehingga harusmelalui proses hukum kembali yaitu Peninjauan Kembali atas kepailitanPT. Istaka Karya (Persero), dan akibatnya kerugian yang diderita Negaramakin besar, karena restrukturisasi tidak berlanjut dan owner maupunpihak ketiga tidak mau mengucurkan dana sepanjang kepailitan belumdicabut ;Dampakdampak inilah yang tidak terpikirkan oleh Judex Jurisdalam memutus perkara kepalitan PT. Istaka Karya (Persero), dimanaakibat adanya pailit PT.

dalam jumlah uang baikdalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsungmaupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karenaperjanjian atau undangundang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bilatidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannyadari harta kekayaan debitur ;Menimbang, bahwa mengenai pengertian utang yang telah jatuh waktudan dapat ditagih menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor37 Tahun 2004 tentang Kepalitan

Para Penggugat dalam posita 5 (kelima) juga ditolakdengan tegas oleh Tergugat yang mana Rincian pembayaransebagaimana dirincikan dalam posita yang dimaksud bukanlahbiaya/angsuran pembayaran pembelian kembali sebagaimanadimaksudkan oleh para Penggugat, Perlu disampikan pula apabila suamidari Penggugat telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarangdalam Perkara Nomor 20/Pdt.sus.pailit/2018/PN.Niaga Smg, Sehinggasudah tentu Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk membeli kemballkarena dalam kepalitan

berbunyi:Pembubaran Perseroan terjadi:a Berdasarkan keputusan RUPS;b Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;c Berdasarkan penetapan pengadilan;d Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayarbiaya kepailitan;e Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaaninsolvensi sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Kepalitan

PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 27 Maret 2019;Menimbang, bahwa walaupun PKPU yang diajukan Pemohon (debitor)seolaholan merupakan gugatan Rekonpensi dari Permohonan Pailit Nomor:20/Pdt.SusPailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, sehingga ada Termohon danTermohon Il, namun Majelis memandang sebagai Permohonan PKPU yangdiajukan oleh Debitor, oleh karena itu Termohon dan Termohon II dianggaptidak ada dan tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 229 Undang UndangNomor 37 tahun 2004 tentang Kepalitan

Pasal 224 ayat (1) ,pasal 225 ayat (2) UndangUndang No.37, tahun 2004 tentang Kepalitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta peraturanperundangan lainnya yang bersangkutan;MENGAODINJIL I1 Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU (PT. CAHAYA ABADISEMESTA) ;2 Menyatakan Pemohon PKPU (PT. CAHAYAABADI SEMESTA) dalamkeadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hariterhitung sejak tanggal putusan diucapkan ;3 Menunjuk Sdr.

yaituPT Paradise Perkasa dan:c Tagihan para Kreditur a quo didasarkan pada buktibukti yang tidak dapatdisangkal dan atau sudah diakui kebenarannya oleh Termohon a quo dapatdibuktikan secara sederhana;Dengan demikian Termohon PT Truba Mandiri telah memenuhi ketentuan dansyarat yuridis untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Undang UndangNomor 37 Tahun 2004;E Penunjukan Dan Pengangkatan Kurator/Pengurus:1 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 2 (Undang Undang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepalitan

Pstsop nya seperti itu dimana semua Hak dan kewajiban termasukpembayaran kepada Pemohon juga dibayarkan oleh pihak JOB setelahmendapatkan persetujuan antara Pertamina Hulu Energy denganPT.Golden Spike Indonesia Limited ;Dengan demikian Terhadap Persepsi Pemohon yang menyatakan JointOperating Body (JOB) PertaminaGolden Spike Energy Indonesia Ltd, tidakdapat didudukan sebagai debitor dalam Kepalitan / PKPU (vide angka 4.2Halaman.3) adalah keliru dan menyalahi Konvensi yang terjadi selama iniantara

PstDengan demikian Terhadap Persepsi Pemohon yang menyatakan JointOperating Body (JOB) PertaminaGolden Spike Energy Indonesia Ltd, tidakdapat didudukan sebagai debitor dalam Kepalitan / PKPU (vide angka 4.2Halaman.3) adalah keliru dan menyalahi Konvensi yang terjadi selama iniantara Pemohon dengan Pihak JOB dan oleh karenanya, maka Permohonanpenundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT.Pertamina HuluEnergi Raja Termirai (Termohonl) dan PT.Golden Spike Energy Indonesia(Termohonll) menjadi

Sehinggadapat dikatakan terjadi sesungguhnya di dalam perkara a quo adalah suatukondisi yang tertentu dimana tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perkarapailit sebagaimana diatur di dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004Tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan danPKPU), menyebutkan :Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalamjumlah uang baik dalam mata uang baik dalam mata uang Indonesiamaupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akantimbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atauundangundang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidakdipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkanpemenuhannya dari harta kekayaan DebitorBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (1) UU Kepalitan

hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannyadari harta kekayaan debitur;Menimbang, bahwa mengenai pengertian utang yang telah jatuh waktudan dapat ditagih menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baikkarena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannyasebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansiyang berwenang

Krediturkreditur tersebut kami tambahkan agar dipandangsebagai bagian dari kreditur dalam perkara Perkara Kepalitan nomor : 58/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun penambahan kreditur dalam perkara iniadalah sebagai berikut :1 PT. Telaga Laksana Perkasa, beralamat di Duri Riau.2 PT.Karunia Mandiri Sejahtera Abadi, Beralamat di Kompleks DutaPersada Blok D8 Sukarno Hatta Pekanbaru3 PT. Hidup Baruna. beralamat di Jalan Teuku Umar Lr. T Padang No. 2Banda Aceh4 PT. Swadaya Abdi Manunggal.

Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit beradadalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang; atauf. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkanPerseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;2.

banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa Pembanding menurut Pengakuannya telah membuat pernyataanBanding pada tanggal 11 Agustus 2020 dan mengajukan memori bandingnyatertanggal 28 Agustus 2020; Bahwa bilamana benar saat ini proses Pembanding dahulu PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi sudah selesai PKPU dan berakhir denganHomologasi itu tidak merubah aturan Hukum yang sudah secara tegas danHalaman 16 Putusan Nomor 417/PDT/2020/PT SMGlugas diterangkan dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepalitan

hukum di Pengadilan terhadap Debitur sejauh bertujuan untukmemperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalangugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pailit terhadap debitur;Menimbang, bahwa atas ekespsi dari Tergugat dan Tergugat Il tersebut,Penggugat di dalam repliknya telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat berdasarpada adanya wanprestasi Tergugat yang berdasar pada hukum BW sedangkanputusan pailit Tergugat merupakan produk hukum yang berdasar pada Undangundang kepalitan

Mulia Satia Putra, SH Kurator Kepalitan & PengurusPKPU berdasarkan SK Menteri Kehakimnan dan HAM No.AHU.AH.04.033 yang berkantor di Law Firm AMDR &Associates beralamat di Jl. Tanjung Duren Barat Ill No. 24 A Jakarta11470;Sebagai Pengurus PKPU selanjutnya berkenan diangkat sebagai Kuratorapabila masuk dalam proses kepailitan.Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang menerima,memeriksa permohonan PKPU ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikutMEMUTUSKAN1.

Ferry Gustaf Taruli Panggabean, SH, C.L.A Kurator Kepalitan &Pengurus PKPU berdasarkan SK Menteri Kehakimnan dan HAM No.AHU.AH.04.03113 berkantor pada Law Office ARP & Co MarriotExecutive Apartemen Mayflower, 36 Sth Floor Sudirman Plaza Jl.Jend. Sudirman Kav. 7678 Jakarta 12910;b.

Mulia Satia Putra, SH Kurator Kepalitan & Pengurus PKPUberdasarkan SK Menteri Kehakimnan dan HAM No. : AHU.AH.04.033Hal 12 dari 54 Putusan Nomor 189/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst .yang berkantor di Law Firm AMDR & Associates beralamat di Jl.Tanjung Duren Barat III No. 24 A Jakarta 11470;5.

Menetapkan biaya Kepalitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

6. Menghukum Debitor/Termohon PKPU (PT. Ocean Buana Lines) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

75 UU No.37 Tahun 2004, TentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa Imbalan JasaKurator ditentukan setelah Kepailitan berakhir, selanjutnya dalam ketentuan Pasal76 UU No.37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembavaran Utanaq vanq menvehittkan hecarnyva imhalan iaca vann hareberdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkuptugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan perundang undangan,maka Majelis Hakim berpendapat tentang Biaya Kepalitan

Roosmarty Fattah, SH, yaitu Kurator dan Pengurusyang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham Ri PadaDirektorat Jendral Administrasi Hukum Umum berdasarkanbukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU.A.A.04.0349tanggal 29 Maret 2016 beralamat di Kantor AMOS TAKA &ASSOCIATER Law Firm, beralamat di Jalan Raya KupangJaya A1No.4 Surabaya selaku Curator untuk melakukanPemberesan harta pailit; Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kuratorakan ditetapkan kemudian setelah proses kepalitan berakhir

Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kuratorakan ditetapkan kemudian setelah proses kepalitan berakhir; Menghukum Pemohon PKPU I/PT.

Bahwa hal mana juga didasari oleh ketentuan pasal 36 ayat (3) Undangundang No.37 tahun 2004 tentang kepalitan dan Penundaan Pembayaran Utang, yangmenyatakan "Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkanpelaksanaan perjanjian tersebut maka Perjanjian Berakhir dan pihak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti kerugian dan di perlakukan sebagaikreditor konkuren" ; one renee nnn nnn nnn nnn nnn

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang Undang Kepalitan & PKPUyang telah di jelaskan di atas, mengatur secara tegas bahwa PengadilanNiaga hanya berwenang mengadili perkara niaga terhadap perusahaanasing yang mempunyai kantor pusat di Indonesia. Sedangkan faktahukumnya adalah kantor pusat atau kKedudukan hukum dari Pemohon PKadalah di Room 4302, 43, Floor, Tower One, Lippo Centre, 89Queensway, Hongkong,sehingga terbukti bahwa Pemohon PK tidakdapat diajukan PKPU di Pengadilan Niaga Indonesia;.