oleh karena sesuai denganfakta di persidangan sebagian tanah sengketa ternyata telah dijual kepada orang lainoleh Penggugat Konvensi maka seharusnya yang harus menggugat dalam perkaraini selain Penggugat Konvensi juga orang orang yang telah membeli tanah objeksengketa dari pihak Penggugat Konvensi tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena orangorang yang telah membeli sebagiandari tanah objek sengketa tidak ikut serta atau tidak turut menggugat dalam perkaraini maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvemsi

Rekonvensi tidak mengajukanduplik Konvensi dan Replik Rekonvensi;Bahwa untuk meneguhkan dalildaliinya, .Kuasa PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan buktibukti tertulis sebagaiberikut: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/23/V/2002, tanggal 17 Mei 2002,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikan Kantor Urusan AgamaKecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, telah sesuai aslinya danHalaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2021/Pa.Mksbermeterai cukup, tanda P 1;Bahwa Pemohon Konvemsi

dan pelecehan harga diri, membuat gugatan tersebutmenjadi tidak jelas dan kabur, karena dalam Perselisihan Hubungan Industrialpada pasal 2 tersebut diatassetidak ada Perselisihan Pelanggaran isi PKWT dan Pelecehn Harga diri ,terutama pelecehan harga diri tidak dikenal dalam Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial dan tidak termasuk kewenangan Pengadilan hubunganIndustrial.DALAM KONVENSI.1011Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tergugat diatas merupakan satukesatuan yang tidak terpisah dalam konvemsi

mereka sampai anakanak tersebut cukupumur dan seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasibanakanaknya;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhirHal 28 dari 31 halaman Putusan Nomor612/Pdt.G/2019/PA Mtp.diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon Konvemsi

dibawah asuhan Pemohon karena sedangmengikuti pendidikan di Ternate;Bahwa jawaban poin 4 juga Pemohon konvensi keberatan memang benarpada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun,namun sejak akhir tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak ada keharmonisan sama sekali, sering terjadperselisinan karena sifat Termohon yang selalu. mencurigai bahwaPemohon punya wanita lain (cemburu buta);Bahwa jawaban poin 4 juga Pemohon konvensi keberatan sebagai SuamPemohon konvemsi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvemsi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu berupa satu unit kendaraan roda dua matic Honda PCX dengan nomor polisi BD 6909 NU;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua);

4.

proJL elio wlalbolaHal 29 dari 32 halaman Putusan Nomor :568/Pdt.G/2019/PA.MtpArtinya : Dan bagi wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehSuaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf.Dan dalildalil tersebut di atas telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatMajelis Hakim sebagai bahan pertimbangan putusan ini;Pertimbangan Hukum Tentang biaya Perkara:Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, apabila Pemohon Konvemsi

untuk sebagian;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa apa yang telah dipetimbangkan dalam gugatan Konvensisecara mutatis mutandis haruslah dianggap telah termuuat dalam Rekonvensi ini.Menimbang, bahwa gugatan pokok yang dimohonkan oleh PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu agar Majelis hakim menyatakan sah demi hukumPemutusan Hubungan Kerja karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat KonvesniMangkir sejak 5 November 2014, sebagaimana surat PHK Nomor : 01/PHK/HRDGBHA/2014 tertanggal 5 November 2014, dalam Konvemsi

/PT.DKIterkesan memaksakan untuk seakanakan memposisikan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan yang paling benar dan palingdirugikan.14.Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkankegagalan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memenuhikewajiban kontraktualnya memaka Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi untuk mencari tetes tebu pengganti di Selandia Baru sematamata agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bisa memenuhikewajibannya kepada para pelanggan Penggugat Konvemsi

MakaMajelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi atas tuntutan tersebut dan harusdikesampingkan;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhirdiubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon Konvemsi/ Tergugat Rekonvensi;Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundangundangan

dalilgugatan Tergugat Konvensi pada poin kedua (2) di dalam gugatanPenggugat/Tergugat Rekonvensi sudah menjelaskan bahwaantaraPenggugat konvensi adalah pasangan suamiistri yang menikah pada harijumat tertanggal 27 april 2007 M/O9 Rabiul Tsani 1428H, sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 2 mei 2007,lalu apa dasar Penggugat konvensi menyatakan bahwa tidak jelasnya parapihak di dalam jawaban Tergugat konvemsi

Bahwa pada intinya Tergugat Konvensi sama sekali tidak keberatan untukbercerai dengan Penggugat konvensi, tetapi harus dilakukan dengan HATIYANG JERNIH dan JUJUR DAN TIDAK MENYEMBUNYIKAN FAKTAFAKTA HUKUM KEBENARAN YANG ADA, yang pada akhirnya justru akanterbuka dengan sendirinya dan hal ini haruslah diproses secara bersamaantara Perveraian dengan harta gono geni antara Penggugat Konvensi danTergugat Konvemsi yang tak pernah disinggung dalam gugatanya;8.

,(Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah;Menimbang,bahwabaik surat bukti dari Penggugat maupun Tergugat, telahcukup membuktikan bahwa Penggugat sah menurut hukum diberhentian olehTergugat dengan dasar telah melakukan kesalahan yang bersifat indisipliner,sedangkan untuk buktibukti yang lainnya yang belum dipertimbangkan menurutMajelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi ;DALAM REKONVENSIMenimbang bahwa setelah majelis Hakim membaca gugatan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvemsi

Tahun 2017 diwajibkan bagi Termohonuntuk memberikan akses pada Pemohon untuk bertemu dengan anak dimaksud;Menimbang, bahwa apabila Termohon tidak memberikan akses kepadaPemohon untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 11 Juni2013, maka Pemohon dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dariTermohon;Pertimbangan Hukum Tentang biaya Perkara:Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, apabila Pemohon Konvemsi

pengaruh yang besar terhadapjalannya perkara, setelah berperkara diajukan , ila dalam batasbatastertentu dapat mengubah atau mencabut kermbali gugatannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsitergugat konvensi dan turut tergugat konvensi dihubungkan dengangugatan a quo sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam gugatan a quopenggugat konvensitelah mengajukan GUNZIRYADI sebagai Tergugat konvensi danRIZFITRIANI ALAMSYAH sebagai Turut Tergugat konvensi yang dalampokok substansi gugatan konvemsi

Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;DALAM KONVEMSI DAN REKONVENSI :- Membebankan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.826.000, (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

bulan x 517.340, = Rp 11.898.820,( sebelas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluhrupiah);5 Menyatakan biaya renovasi rumah di Kabupaten Sidoarjo, sejumlah Rp 50.000.000,( lima puluh juta rupiah ) dan biaya pembayaran PBB sejak tahun 2008 s/d 2016sejumlah Rp 4.867.927,( empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilanratus dua puluh tujuh rupiah ) dibebankan pada harta bersama tersebut;6 Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;DALAM KONVEMSI

Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4000.000 (Empat Juta Rupiah)

Ketiga tuntutan tersebut harus dibayar tunai sesaat setelah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi didepan sidang Pengadilan Agama Blitar

Dalam Konvemsi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konpensi

Bahwa, Termohon Konvensi atau Penggugat dalam Rekonvensitetap berpegang teguh pada dalildalil Jawaban Termohon Konvemsi sertadalildalil Gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi yangmerupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan telah disampaikan padaagenda sidang tertanggal 04 Maret 2020;2. Bahwa Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi, menolakdengan tegas seluruh dalildalii Pemohon Konvensi dalamPermohonannya, kecuali terhadap halhal yang telah secara tegas diakuikebenarannya;3.

DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009sebagai perubahan kedua, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon Konvemsi/ Tergugat Rekonvensi;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku dandalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI. Dalam Konvensi1.

Termohon dalam konvensi selalu berusaha untuk menjadiistri yang baik / sholehah, tetapi Pemohon dalam konvemsi bukannyabersyukur, sekarang setelah bisa mencari uang sendiri, Pemohon dalamkonvensi sering berjudi, mabuk>=mabukan, face bookan dengan perempuanlain, makanmakan dengan temannya, dan sebagainya.

milik Penggugat rekonvensi/Tergugat konvemsi,serta biaya yang telah dikeluarkan selama mondar mandir ke KantorPolisi dan lain lainnya yang ditaksir sebesar Rp. 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah).Kerugian inmaterii : akibat tercemar nama baik didepanKepolisian dan masyarakat serta hilangnya waktu, tenaga danpikiran dalam menghadapi masalah tersebut, dalam hal ini dapatditaksir sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga miliyar rupih)16berdasarkan uraian dalil dalil rekonvensi maka mohon kepadaMajelis