Putusan Nomor 2637/B/PK/Pjk/2018Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89671/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan PajakNomor Put.89671/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017 terkaitdengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan MasaPajak Oktober 2013 sebesar Rp464.166.281 ,00;2.

Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put.89671/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017 terkaitdengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan MasaPajak Oktober 2013 sebesar Rp464.166.281,00 bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;3.

Jumlah PPN ymh dibayar (4+5a) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan PajakNomor Put.89671/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89671/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2637/B/PK/Pjk/2018MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTFARINDA BERSAUDARA;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-89672/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT FARINDA BERSAUDARA;

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2242/P J/2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89672/PP/M.XXB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan PajakNomor Put 89672/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa Pajak November 2013 sebesar Rp130.195.263,00;2.

Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put89672/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017 terkaitdengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan MasaPajak November 2013 sebesar Rp130.195.263,00 bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;3.

Jumlah (a+b) 6 Jumlah PPN ymh dibayar (4+5a) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89672/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89672/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2697 B/PK/Pjk/2018 MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTFARINDA BERSAUDARA;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-89673/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI: Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT. FARINDA BERSAUDARA;

Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2248/P J/2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89673/PP/M.XXB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan PajakNomor: Put89673/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa Pajak Desember 2013 sebesar Rp1.093.150.116,00;2.

Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put89673/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017 terkaitdengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan MasaPajak Desember 2013 sebesar Rp1.093.150.116,00 bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

Jumlah (a+b) 6 Jumlah PPN ymh dibayar (4+5a) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89673/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89673/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT. FARINDA BERSAUDARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Dr. H.M.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89665/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding PT. FARINDABERSAUDARA;

Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2237/PJ/2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89665/PP/M.XXB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan PajakNomor: Put89665/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa Pajak April 2013 sebesar Rp524.260.953,00;2.

Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put89665/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017 terkaitdengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan MasaPajak April 2013 sebesar Rp524.260.953,00 bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;3.

Jumlah (a+b) 6 Jumlah PPN ymh dibayar (4+5a) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89665/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89665/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding PT. FARINDABERSAUDARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Dr. H.M.

Putusan Nomor 2606/B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90334/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa jumlah SKPKB

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 November 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90334/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak KEP00309/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 20 Juni 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan

Putusan Nomor 2606/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 23 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkandariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90334/PP/M.XXB/16/2017 tanggal14 Desember 2017 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya

;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90334/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 14 Desember 2017; danDengan Mengadili Sendiri:Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:(a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00309/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September

NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya No. 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003969. 16/2018/PP/M.XXB

Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarRp.174.434.353, menjadi Rp.2.162.562.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003969. 16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00466/KEB/WPJ.07/2018

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003969.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 terkaitsengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1829/B/PK/Pjk/20203.2.

kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4246/P J/2018, tanggal 26 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112084.16/2011/PP/M.XXB

Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 38.725.043.174Jumlah 38.725.043.1744 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 11.025.7955 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 11.025.795Jumlah Sanksi Administrasi 11.025.7956 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 22.051.590 surat uraian banding tanggal 12 Juli 2017;Menimbang,bahwa amarMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanPutusan Pengadilan Pajak NomorPut112084.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112084.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018,karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 805/B/PK/Pjk/20193.

berikutnya 38.725.043.174Jumlah 38.725.043.1744 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 11.025.7955 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 11.025.795Jumlah Sanksi Administrasi 11.025.7956 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 22.051.590 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112084.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112084.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2246/P J/2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89662/PP/M.XXB

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan PajakNomor Put89662/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa Pajak Januari 2013 sebesar Re270.798.827 ,00;2.

Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put89662/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa Pajak Januari 2013 sebesar Rp270.798.827,00 bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

Putusan Nomor 3114/B/PK/Pjk/2018 peninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89662/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89662/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTFARINDA BERSAUDARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 8 dari 10 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89663/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding PT. FARINDABERSAUDARA;

Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2244/P J/2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89663/PP/M.XXB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan PajakNomor: Put89663/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa Pajak Februari 2013 sebesar Rp619.266.213,00;2.

Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put89663/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017 terkaitdengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan MasaPajak Februari 2013 sebesar Rp619.266.213,00 bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;3.

Jumlah (a+b) 6 Jumlah PPN ymh dibayar (4+5a) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89663/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89663/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding PT. FARINDABERSAUDARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Dr. H.M.

Putusan Nomor 752/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110150.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemaparan penjelasan di atas, dapatdisimpulkan bahwa koreksi Pajak Masukan yang dilakukan

Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya 25.214.915.004Jumlah 25.214.915.0044 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar 21.242.273(2+3)5 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 21.242.273Jumlah Sanksi Administrasi 21.242.2736 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 42.484.546 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110150.16/2010/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put110150.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, yang telah diputus dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018, karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.

Putusan Nomor 752/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut110150.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put110150.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 8 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2779 /B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90327PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa dengan demikian

Putusan Nomor 2779 /B/PK/Pjk/2018 Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding ajukankepada Majelis Hakim Yang Mulia dan berharap bahwa uraian yangdisampaikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya ini dapatdipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90327PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90327/PP/M.XXB/16/2017,tanggal 14 Desember 2017, yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2779 /B/PK/Pjk/20182. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90327/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017; danDengan Mengadili Sendiri:1.

Putusan Nomor 2641/B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90330/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa jumlah SKPKB

Putusan Nomor 2641/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90330/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak KEP00310/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 20 Juni 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00054/207/13/092/15 tanggal 24Maret 2015 Masa Pajak Mei 2013,

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90330/PP/M.XXB/16/2017 tanggalHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2641/B/PK/Pjk/201814 Desember 2017 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90330/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 14 Desember 2017; danDengan Mengadili Sendiri:Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:(a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00310/KEB/WPJ.19/2016 tanggal

Putusan Nomor 828/B/PK/Pjk/2019Put112083.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,dimohon agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00211/KEB/WPJ.07/2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKBPPN Barang dan Jasa Masa Januari Tahun Pajak 2011 Nomor90010/207/11/058/15 tanggal 28 Desember 2015, atas nama

Putusan Nomor 828/B/PK/Pjk/2019 Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6.551.888Jumlah Sanksi Administrasi 6.551.8886 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 13.103.776 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112083.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112083.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal17 Mei 2018, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

Nomor 828/B/PK/Pjk/2019 Jumlah 37.469.826.0214 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar 6.551.888(2+3)5 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6.551.888Jumlah Sanksi Administrasi 6.551.8886 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 13.103.776(445) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112083.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112083.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

jabatan Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU4341/PJ/2018 tanggal 18Oktober 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112078.16/2011/PP/M.XXB

31.633.618.352)3 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 29.147.145.242Jumlah 29.147.145.2424 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 7848 .2875 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7848 .287Jumlah Sanksi Administrasi 7848 2876 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 15.696.574 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112078.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112078.16/2011/PP/ M.XXB Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018, yangtelah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padatanggal 17 Mei 2018, karena telah bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 8 halaman.

berikutnya 29.147.145.242Jumlah 29.147.145.2424 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 7848.2875 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7848 .287Jumlah Sanksi Administrasi 7848.2876 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 15.696.574 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112078.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112078.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh Dr. H.

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4340/P J/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112079.16/2011/PP/M.XXB

31.633.618.352)3 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 31.640.714.367Jumlah 31.640.714.3674 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 7.096.0155 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7.096.015Jumlah Sanksi Administrasi 7.096.0156 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 14.192.030 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112079.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 112079.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei2018, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

berikutnya 31.640.714.367Jumlah 31.640.714.3674 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar 7.096.015(2+3)5 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7.096.015Jumlah Sanksi Administrasi 7.096.0156 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 14.192.030 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112079.16/2011/PP/M.XXB

Putusan Nomor 1334 B/PK/Pjk/2019Put112079.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Dr. H.

jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3953/PJ/2020 tanggal 17 September 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000370.13/2020/PP/M.XXB

Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e) 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f) 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000370.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 5 Maret 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan, banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP04825/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 10 Oktober2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000370.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020 yang diputus pada tanggal 27Februari 2020 dan yang putusannya diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada tanggal 5 Maret 2020;3. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut demikeadilan;4.

terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000370.13/2020/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000370.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 5 Maret 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. M.

Putusan Nomor 1619/B/PK/Pjk/2019Put107067.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 22 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yangTerhormat untuk membatalkan koreksi tersebut, sehingga perhitungan PPhBadan menjadi : Jumlah Dollar (USD) MenurutN Ural Pemohon Terbanding Koreksi yangq raian Banding seharusnyadibatalkan1 Peredaran Usaha 254,152,457 253,396,725

438,540 Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, menurut PemohonBanding, tidak ada lagi jumlah PPh Badan yang masih harus dibayar (Nihil)dan dikarenakan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atasSKPKB PPh Badan sebesar USD 438,540, maka terdapat kelebihanpembayaran yang seharusnya dikembalikan kepada Pemohon Bandingsebesar USD 438,540;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar PutusanPut107067.15/2013/PP/M.XXB

Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor107067.15/2013/PP/M.XXB/15/2018 yang diucapkan tanggal 22 Maret 2018 yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 107067.15/2013/PP/M.XXB/15/2018 yang diucapkan tanggal 22 Maret 2018 yangberhubungan dengan kewajiban dalam Pajak dalam Surat KetetapanHalaman 3 dari 9 halaman.

Negeri (34) USD 176,876,650Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya USD 438,604Penghasilan Kena Pajak (5+6) USD 177,315,254PPh Terutang USD 53,194,576Kredit Pajak USD 53,194,576PPh Kurang Bayar (89) USD 0vi Administrasi : Bunga Pasal 13(2) USD 0PPh yang masih harus dibayar USD 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut107067.15/2013/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put107067.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 22 Maret 2018;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1619/B/PK/Pjk/2019MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding BUTPREMIER OIL NATUNA SEA BV;2.

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2215/PJ/2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90325/PP/M.XXB

Putusan Nomor 3068/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90325/PP/M.XXB/15/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01027/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 Juli 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor 00008/206/13/052/15 tanggal 24 April 2015Tahun Pajak 2013, atas nama:

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put90325/PP/M.XXB/15/2017 yangdiucapkan tanggal 14 Desember 2017 dan dikirimkan oleh PengadilanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember2017, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90325/PP/M.XXB/15/2017 yang diucapkan tanggal 14 Desember 2017 dandikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 28 Desember 2017;Dengan Mengadili Sendiri. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali,semula Pemohon Banding, telah memenuhi semua persyaratan formal;. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon PeninjauanKembali, semula Pemohon Banding, untuk seluruhnya;.

jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU1358/PJ/2020, tanggal 02 Maret 2020:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108405.16/2011/PP/M.XXB

Memutuskan bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran PPN JLNuntuk Masa Pajak Desember 2011 dan Dasar Pengenaan Pajak untukMasa Pajak Desember 2011 adalan sebesar yang dilaporkan olehPemohon Banding pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Banding memohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108405.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT108405.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019; danDengan Mengadili Sendiri:3. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4220/B/PK/Pjk/2020(a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.

Radjiman Widyodiningrat RT 09RW 06, Jakarta Timur, 13920, yang diwakili oleh RudyJamari, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003233.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan

Putusan Nomor 2309/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003233.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00042/KEB/WPJ.19/2018 tanggal17 Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put003233.16/2018/PP/M.XXB Tahun2019 tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003233.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp57.954.356,00; dengan perincian sebagai berikut : PPN Kurang / (Lebih) Bayar Rp 41.056.875,00Sanksi Bunga Rp 14.807.371,00Sanksi Kenaikan Rp 2.090.110,00Jumlah Pajak yang masih harus / (iebih) Rp 57.954.356,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut003233.16/2018/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003233.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019:MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : PT. YAMAHAINDONESIA MOTOR MANUFACTURING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H.