menerangkan setiap kepemilikan senjata api apa saja harus memiliki izin yangsahPada saat ahli diperlinatkan dua pucuk senjata api rakitan jenis dumdum olehpemeriksa mekanismenya mirip dengan senjata api organic yang dilengkapidengan laras, popor, lade (pbemegang bawah), pistol grip (platuk) tabung mekanik/pendorongAhli menerangkan bahwa yang berhak membuat dan mempergunakan danmengeluarkan sesuatu senjata api, amunisi, dan bahan peledak yakni perushaankhusus yang telah ditunjuk dan dikendalikan oleh Menhankam

PINDADAhli menerangkan cara memperoleh izin kepemilikan yang sah berdasarkanundangundang yaitu dengan cara mengajukan permohonan izin kepihakkepolisan yang ditujukan ke Kapolri dan Menhankam dan kemudian mengikuti tespsikotes dan wawancara.Ahli menerangkan senjata api rakitan jenis dumdum tersebut dapat menimbulkankorban baik si pengguna maupun orang lainkarena tingkat keamanannya tidakmempunyai standar keamanan yang dikeluarkan.Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa memberikan tanggapan, bahwaTerdakwa

permohonan dapatdikabulkan dan selanjutnya mohon putusan; Menimbang, bahwa halhal yang selengkapnya dapat dilihat dalam beritaacara persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap telahtermuat dan menjadi bagian dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas ; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI aktif telahmemperoleh ijin untuk melakukan perceraian maka telah terpenuhi ketentuanKeputusan Menhankam

., Menhankam, Kasum TNI AD, Dirjen Pertanahan dari Dephan, dan berita acara daripanitia penilik Inter Departemen ;Menimbang, bahwa setelah persyaratan teknis administratif kKedua belah pihaktelah dipenuhi, maka selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2003 Menteri Pertahanan danatKeamanan R.. mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/1289/M/VIII/2003 tentangPenghapusan tanah Dephan / TNI cq.

ANDI MIARNO (TERLAWAN), dimana dalamSurat Keputusan Menhankam tersebut intinya menjelaskan bahwa TNI AD Kodam IllSiliwangi telah menghapus asset Ex Lapangan Tembak di Jalan Kalijaga Cirebonmiliknya selanjutnya menyerahkan aset tersebut kepada Keraton Kasepuhan Cirebonmelalui Kuasanya yaitu TERLAWAN ANDI MIARNO, kemudian Dephan memasukanbarang tak bergerak berupa tanah dan bangunan, sarana dan prasarana penukarnya dariKeraton Kasepuhan Cirebon melalui Kuasanya ANDI MIARNO kedalam aset daftarinventaris

ROHAELI tidak disengajadan tidak memberikan analisis hukumnya kepada para pihak yang hadir di kantornya saatitu seperti SOEPENO dan ANDI MIARNO yang notabene adalah pihakpihaknya langsungyang terlibat dan mewakili dalam isi Surat Keputusan Menhankam No. 1289 tersebut,karena pasti dihadapan para pihak yang hadir Notaris EL!

ROHAELI akan menanyakanmengenai kebenaran SK Menhankam tersebut dan kebenaran atas kuasanya masingmasing para pihak, serta akan menguji dan mengkaji legalitas hak atas tanah danbangunan masingmasing yang akan diruislagkan, kKecuali memang apabila NOTARIS ELIROHAELI dan para pihak yang hadir seperti ANDI MIARNO dan SOEPENO sepakatmelakukan konspirasi itikad tidak baik dengan melakukan penyalahgunaan hukum untukmengubah ketentuan hukum mengenai isi akta notaris Berita Acara Serah Terima danPelepasan

Surat Kep Bersama Menhankam / Panglima Angkatan Bersenjata, Menhub dan Menkeu No.Kep/30/IX/1975, KM 393/9/Phb75, Kep-927a/MK/IV/ 8/1975 tanggal 21 Agustus 1975.f. Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU No.Kep/12/IV/1977 tanggal 13 April 1977.g. Surat Walikotamadya KD TK II Semarang No.Sek.1/20/21/UM.77 tanggal 30 Maret 1977.h. Perjanjian untuk pelepasan tanah No.Akte 63 tanggal 15 April 1977 Notaris 1 Mulyani dan No.Akte 24 tanggal 3 Nopember 1977.i.

tentang PermohonaPenguasaan Tanah untuk PUADPMTIV/AD/ Ini.Tinggi pada QOan perkara ini.lam persidangalaret 2016 yanHiatas yaiturcara sah dan bnyalahgunakanhn memaksa sesarkan sesuatumenurut pasakwa dijatuhi :bulan, dikur.an sementara.urat :ttahanan danJanuari 1964an Menteri / Pa/1966 S2/us 1966.174/V/1974 tangh Hak BangungA.Yani.4 tanggal 20 Februarn sertaTinggi yang dijajukanri / Panglima Anigkatan2016diturate padaPoltakersalahataueorang1 126angkangrariqnglima6/Pnbgal 20hn dan 3e Surat Kep Bersama Menhankam

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Verponding bekas Recht van Eigen dom(RvE) No.1146.a Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan agrarian No.SK.VI/4/Ka/1964 tanggal 17Januari 196424b Surat Keputusan Bersama Menteri / Panglima Angkatan Udara, Menteri Perhubungandan Menteri / Panglima Angkatan Darat No.83/1966 S2/I/6/Pnb Kep.932/9/1966tanggal 3 Agustus 1966.c Surat Dan PUAD A.Yani No.274/V/1974 tanggal 20 Mei 1974 tentang PermohonanHak Bangunan dan Penguasaan Tanah untuk PUAD A.Yani.d Surat Kep Bersama Menhankam

Yani.34Surat Kep Bersama Menhankam / Panglima AngkatanBersenjata, Menhub dan Menkeu No.Kep/30/IX/1975,KM 393/9/Phb75, Kep927a/MK/IV/ 8/1975 tanggal21 Agustus 1975.Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU No.Kep/12/IV/1977 tanggal 13 April 1977.Surat Walikotamadya KD TK MII SemarangNo.Sek.1/20/21/UM.77 tanggal 30 Maret 1977Perjanjian untuk pelepasan tanah No.Akte 63 tanggal15 April 1977 Notaris 1 Mulyani dan No.Akte 24tanggal 3 Nopember 1977.Surat Pernyataan/Perjanjian pelimpahan tanahgarapan .diatas tanah

Yani.Surat Kep Bersama Menhankam / Panglima Angkatan Bersenjata, Menhub danMenkeu No.Kep/30/IX/1975, KM 393/9/Phb75, Kep927a/MK/IV/ 8/1975 tanggal 21Agustus 1975.Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU No.Kep/12/IV/1977 tanggal 13 April 1977.Surat Walikotamadya KD TK II Semarang No.Sek.1/20/21/UM.77 tanggal 30 Maret1977.Perjanjian untuk pelepasan tanah No.Akte 63 tanggal 15 April 1977 Notaris 1 Mulyanidan No.Akte 24 tanggal 3 Nopember 1977.Surat Pernyataan/Perjanjian pelimpahan tanah garapan .diatas tanah

; Surat Keterangan nomor KK.11.26.05/PW.01/52/2010 tanggal 19 April2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanKandangserang selanjutnya diberi tanda P.2;Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3326012708080002 tanggal 18Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Kandangserang KabupatenPekalongan, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,selanjutnya diberi tanda P.3;Foto copy Surat Keputusan atas nama Moksan, Nomor: Skep/860/VII/1982 tanggal 03 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh Menhankam

baris ke3 (tiga) dari bawah tertulis DALAMREKONPENSIT harap dibaca DALAMKONPENSI ; rrr rrr rere eeeMenimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam jawabantertulisnya tertanggal 23 Agustus 2010 mengajukan eksepsiyang pada pokoknya bahwa Tergugat / Pembanding keberatanatas gugatan Penggugat / Terbanding karena gugatanPenggugat / Terbanding prematur, sebab Tergugat /Pembanding berstatus sebagai anggota Tentara NasionalIndonesia belum mendapat izin perceraian dari pejabatyang dimaksud dalam Keputusan Menhankam

Para Perwira di Komplek Perumahan SumurBatu sejak tahun 1972 dengan membuat alasan untuk kepentinganPengendalian Para Keluarga Prajurit supaya memilin Partai GOLKARdalam PEMILU, maka mulai pada tahun 1974 dibentuklah PanitiaPengurusan Perumahan yang diketuai oleh Bapak Mayjen WidodoMulato dan terus menerus melakukan upaya baik formal maupuninformal.Hasilnya setiap Pejabat Pimpinan ABRI membuat SuratRekomendasi : Termasuk Presiden RI selaku PANGTI, bahkan IbuNegara Tien Soeharto selaku Ibu Negara, Menhankam

/ PANGAB M.Panggabean, Menhankam / PANGAB M.

Jusuf, Menhankam /PANGAB Soesilo Sudharman, Panglima ABRI Faizal Tanjung yangditujukan kepada KASAD isinya mendorong KASAD supayamenyerahkan kepemilikan rumahrumah yang ditempati Para Perwiradi Komplek Perumahan Perwira Sumur Batu kepada masingmasingpenghuni.Kesimpulan Mengenai Bangunan :Bahwa TNI AD Cq.

Memberikan putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dangugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memisahkan Menhankam RI dan PanglimaABRI, padahal Menhankam RI (membawahi Departemen Hankam) dan Panglima ABRI(membawahi Mabes ABRI), kenyataannya secara organisatoris terpisah, dengan demikian gugatan Penggugat keliru dan tidak benar ;Bahwa Penggugat dalam gugatannya

menguatkan dalildalil permohonannya Pemohon telahmengajukan suratsurat bukti berupa :1.10.11.Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik.3501042405660001 tertanggal 14 Mei 2012,atas nama SOEGENG RIYANTO . ( tanda bukti P1 ) ;Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3501042211100003, tanggal 11 Juli 2012 atasnama SOEGENG RIYANTO ( tanda bukti P2 ) ;Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 484/08/IX/2006, tanggal 05 September 2006, atasnama SOEGENG RIYANTO dengan IDA AYU UTAMI PIDADA (tanda bukti P3);Foto copy Petikan Keputusan MENHANKAM

terlebin dahulu mendapat izin dari kesatuan tempat Tergugatbertugas, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PertahananNomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk BagiPegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan pasal 3 ayat (1,2,3 dan 4)dan pasal 5 ayat (1,2 dan 3);Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai diLingkungan Departemen Pertahanan adalah aturan yang merupakanpenyempurnaan dari Keputusan Menhankam

:Joe sola 9 Wy YI cl YArtinya :" Tidak sah pernikahan (Sseseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil";Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan alat bukti (P.4 dan P.5)membuktikan bahwa semasa hidupnya almarhumah berstatus sebagai PurnAbri dari instansi MENHANKAM PANGABPertahanan Keamanan Republik Indonesiadan yang menjadi tanggungan almarhum sebagaimana tertera dalamalat bukti tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.6) terbukti pulabahwa isteri pemohon

Xxxx, Nomor : 190728700471tanggal 29 Juli 2002 alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya danbermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3326010409080002 tanggal 04September 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kandangserang KabupatenPekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeteraicukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;Foto copy Surat Keputusan atas nama Xxxx, Nomor : Skep/1669/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Menhankam

Fhotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/956/VIII/1981, tanggal1581981, dikeluarkan oleh Menhankam/Pangab, diberi kode: P5 ;.Fhotocopy Petikan Keputusan Dirjen Pothan Nomor : KEP/67/08/38/AIM/V1I/2015, tanggal 04 Agustus 2015, dikeluarkan oleh Dirjen Pothan,diberi kode: P6 ;Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon dan Termohonjuga mengajukan bukti Saksi, masingmasing bernama :1.

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Magetanberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ; Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang anggota POLRI, maka untuk melakukanperceraian yang bersangkutan berdasarkan surat ijin cerai yang dikeluarkan oleh KepalaKepolisian Resort Magetan Nomor: SPC/01/IV/2010/Bagmin tanggal 15 April 2010 (buktiterlampir), secara administratip yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimanaKeputusan MENHANKAM

Surat Keputusan Nomor Polisi SKEP/265/ZENI/X1/1973 tanggal 1November 1973 yang diterbitkan oleh Kadapol XIV Kaltim;Bahwa dasar kepemilikan tanah milik Komdak XIV Kaltim (sekarang PoldaKaltim) tersebut adalah Surat Keputusan Walikota Kepala DaerahKotamadya Balikpapan tanggal 25 Maret 1972 Nomor SK04/HPIII/1972 jo.Keputusan Menhankam Nomor Kop/04/III/1989 tanggal 11 Maret 1989tentang Investarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN);Bahwa dalam Surat Idzin Nomor Polisi 515/Zeni/X/1973 tanggal 30 Oktober1973

Keputusan Menhankam Nomor Kop/04/III/1989 tanggal 11 Maret1989 tentang Investarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN);Menyatakan sebagai hukum (verk/aard voor rechts), bahwa Surat KeputusanWalikota Kepala Daerah Kotamadya Balikpapan tanggal 25 Maret 1972Nomor SK04/HPIII/1972 jo.

Keputusan Menhankam Nomor Kop/04/III/1989tanggal 11 Maret 1989 tentang Investarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN)adalah sah menurut hukum;Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts), bahwa Surat KapoldaKaltim Nomor Polisi B/1081/X/1993/Ditlog. tanggal 15 Oktober 1993, perihalPencabutan ljin Penggunaan Tanah Polda Kaltim kepada Mayor Polisi(Purnawirawan) G. C.

Foto kopi Petikan Keputusan MENHANKAM No.Skep/25//IV/1985, tanggal 23 April 1985,atas nama SOEGENG RIYANTO, ( tanda bukti P4 ) ;5. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURAKHMAN dan SRI WAHYUNI,tertanggal 01 Januari 2012 ( tanda bukti P5 ) ;6. Surat Keterangan Wali Nomor : 474.2/14/408.64.1001/2013, tanggal 11 Januari 2013 yangdibuat dan ditandatangani oleh Lurah Sidoharjo, Kabupaten Pacitan, ( tanda bukti P6 ) ;7.

Pel.1V/1984 tanggal 15 Mei 1984 besertaDuplikatnya, sampai ia meninggal dunia ;Dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak Lakilakiyang diberinama MARTIJO, lahir di Kebumen pada hari SABTU,tanggal 05 Maret 1987, sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari KantorCatatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kebupaten KebumenNomor : 21253/TP/2008 tanggal 27 Mei 2008 ;Bahwa ketika hidupnya, RAKIMAN tercatat sebagai AnggotaVeteran Pejuang Kemerdekaan RI yang diakui dan disahkanberdasarkan Surat Keputusan Menhankam

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menhankam No. Skep/618/VI/1986 tanggal28 Juli 1986, tentang dilakukan Ruilslag tanah luas 85.000 M2 perihal antaraDephankam TNI AL dengan ahli waris pemilik tanah Njoo Seng Ho dan KhoMerie Nio ; Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 195/G/2014/PTUNJKT.5.5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangab No.

(sepuluh ribu rupiah) j Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Anggota TentaraNasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang berdasarkan buktiP.3 yang bersangkutan telah memperoleh surat Izin Cerai dariatasannya, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugattelah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menhankam/PangabNomor :Kep/01/1/1980 tanggal 3 Januari 1980 tentang Peraturanperkwainan/perceraian dan rujuk bagi anggota ABRI jo SuratKeputuasn Kasad Nomor :Skep/699/XII/1987 tanggal 24 Desember

SalinanHalaman 5 dari 35Putusan Nomor : 129/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRTPenetapan Dading kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan ataspermohonan tersebut,Penggugat baru mengetahui bahwa ada putusan PeninjauanKembali dalam perkaraNo. 65PK/PDT/2010 yang dimohonkan olehTERGUGAT dalam hal ini Polda MetroJaya yang amar putusannya berbunyisebagai berikut:MENGADILI :Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQ PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA,QQ MENHANKAM

MahkamahAgung telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Negara RepublikIndonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Menhankam Qq Kapolri QqKapoldaMetro Jaya dalam Putusan No. 65/PK/PDT/2010 dan diputus padatanggal tanggal 13 Juli2011.

Sehinga mempunyai kekuatan hukum tetap. isiputusan Mahkamah Agung adalah;MENGADILIMengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon PeninjauanKembali NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQ PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA QQ MENHANKAM QQ KAPOLRI QQKAPOLDA METRO JAYA tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi No, 575/PDT/1996/PT.DKI.tanggal18 Februari 1997 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta;MENGADILI KEMBALI :Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/