Kementerian Energidan Sumber Daya MineralRi Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM), berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusatdahulu TERGUGAT II SEKARANG disebut sebagai TURUT TERBANDING ;NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq. Pemerintah PropinsiKalimantan Timur Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, berkantor di JalanGajah Mada No. 2 Samarinda dahulu disebut sebagai TURUT TERBANDING II;Hal. 2 dari 43 hal. Put.

Kementerian Energidan Sumber Daya MineralRi Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM), berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusatdahulu TERGUGAT Il SEKARANG disebut sebagai TURUT TERBANDING ;NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq. Pemerintah PropinsiKalimantan Timur Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, berkantor di JalanGajah Mada No. 2 Samarinda dahulu disebut sebagai TURUT TERBANDING II;Hal. 2 dari 43 hal. Put.

Bahwa surat Menteri Energi DanSumber Daya Mineral RI kepada KPK tersebut untuk ikut berperanmelakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan evaluasiterhadap izin izin IUP yang baru diterbitkan dan tidak diperpanjangizinnya dan belum C&C tersebut ;8.Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Energi Dan Sumber Daya MineralRI Nomor 102/30/DJB/2017 tanggal 13 Januari 2017 Hal FinalisasiPenataan IUP Mineral dan Batubara (Mineral), yang ditujukan kepadaPARA GUBERNUR di seluruh Indonesia.

Hal ini akan berdampakdan menjadi preseden buruk bagi badan peradilan karena tumpang tindih(Duplikasi) putusan dalam perkara yang sama; Halaman 35 dari 84 halaman Putusan Perkara Nomor 08/P/FP/2018/PTUN.SMD10. bahwa berdasarkan Surat Kementeriaan Energi Dan Sumber Daya MineralRI Nomor 102/30/DJB/2017 tanggal 13 Januari 2017 Hal FinalisasiPenataan IUP Mineral dan Batubara (Mineral), yang ditujukan kepadaPARA GUBERNUR di seluruh Indonesia.

TUTU yaitu. melakukanpengoplosan/pengisian tabung gas elpiji 12 kg menggunakan isi gastabung elpiji 3 kg Kemudian hasilnya dijual dengan harga Rp.110.000,(seratus sepuluh ribu rupiah) pertabungnya, dimana kegiatan tersebuttidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sebagaiman diaturHalaman 24 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Tkadalam Pedoman Teknis Instalasi Pengisian Dan Penanganan LPGyang dikeluarkan oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya MineralRI Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas

Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralRI No. 07 /2012, diuraikan pada poin huruf a dan b tersebut di atas,maka perizinan usaha pertambangan hak Tergugat dan atau Tergugat Ilharus dilakukan verifikasi atau pendataan ulang terlebih dahulu sebelumditerbitkan perizinan yang baru.d.

JIUPEksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sebagaimanayang dijamin pada Pasal 13 ayat 2 Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral RI No. 34 Tahun 2017tentang Perizinan dibidang Pertambangan Mineral danBatubara, Bagian Kedua Tata Cara Pemberian IUP OperasiProduksi atau IUPK Operasi Produksi ; Bahwa di lain sisi, klaim Penggugat dalam Gugatannya,yang menegaskan Penggugat juga dijamin peningkatanstatus IUPnya sebagaimana yang diatur pada Pasal 13ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRI

Surat Keputusan No. 10/1/IUP/PMA/2017 tentangPenciutan Wilayah Izin Usaha PertambanganKegiatan Eksplorasi Dalam Rangka PenanamanModal Asing Kepada PT Position, yang semulaseluas 4.047 Ha menjadi 4.017 Ha, dengan 70 titikkoordinat;Halaman 116 dari 151 Halaman Putusan Nomor 133/G/2021/PTUN.JKT Bahwa Tergugat Il Intervensi sebagai pemegangIUP Operasi Eksplorasi beserta perijinan dibawahnyaoleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRI No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan dibidangPertambangan

Bahwa berdasarkan Surat Kementeriaan Energi Dan Sumber Daya MineralRI Nomor 102/30/DJB/2017 tanggal 13 Januari 2017 Hal Finalisasi PenataanIUP Mineral dan Batubara (Mineral), yang ditujukan kepada PARAGUBERNUR di seluruh Indonesia. Bahwa intinya Surat Menteri Energi DanSumber Daya Mineral tersebut yang ditujukan kepada Para Gubernur adalahuntuk melakukan penataan dan penertiban terhadap izin izin IUP baik yangbaru maupun sudah berjalan;.

Penggugat bergerak di bidang usaha Niaga (Trader)Gas Bumi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRI Nomor 1393 K/20/MEM/2002 tertanggal 30 Agustus 2002 (bukti P3):Halaman 3 dari 68 hal. Put.

6/7 Tahun 2012 diterbitkan,disampaikan gubernur kepada Badan Geologi melalui suratnomor 660.1/4666/EK tanggal 26 Juni 2014 Perihal usulanPentapan Bentang Alam Karst Sangkulirang Mangkalihat.Bagian akhir dari surat tersebut menyatakan Berdasarkanhal tersebut di atas, kami harapkan dukungan dan bantuandari Badan Geologi Nasional agar bentang alam karstSangkulirang Mangkalihat yang telah kami indikasikandalam lampiran Peraturan Gubernur tersebut, dapatdiusulkan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya MineralRI

Rasuna Said Kav. 67, JakartaSelatan;2 KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALRI cq. DIREKTORAT JENDERAL MINERAL BATUBARADAN PANAS BUML berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Supomo, SHNo. 10, Jakarta Selatan;3. PT. DEEFU CHEMICAL INDONESIA (Perseroan Terbatas),berkedudukan di Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower II, Suite 2305,Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 5253, Jakarta;4 JAKAE PISON HAWILA, berkedudukan di Gedung Bursa EfekJakarta, Tower II, Suite 2305, Jl.

Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalahpejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaanManajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Halaman 81 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta objek sengketa dikeluarkanoleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, sedangkan Penggugatadalah PNS di lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya MineralRI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALRI, Cq DIREKTORAT JENDERAL MINERAL BATUBARADAN PANAS BUMI, berkedudukan di Jalan Prof. Dr.Supomo, S.H. Nomor 10, Jakarta Selatan;3. PT DEEFU CHEMICAL INDONESIA PERSEROANTERBATAS, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Jakarta,Tower Il, Suite 2305, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 5253,Jakarta;4.

asli Surat dari Direktorat Jenderal Minyak DanGas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya MineralRl, Nomor : 4403/19.11/DMT/2014, tanggal 16 Mei 2014,perihal Surat Keterangan Terdaftar Migas ;Fotocopy dari asli Surat dari Direktorat Jenderal Minyak DanGas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya MineralRl, Nomor : 4567/19.11/DMT/2014, tanggal 20 Mei 2014,perihal Surat Keterangan Terdaftar MigasFotocopy dari asli Surat dari Direktorat Jenderal Minyak DanGas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya MineralRI

Yang menjadi alasan dari Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum dari Tergugat (onrechmatige daad) akan tetapiPenggugat juga menjadikan Bupati Tanah Bumbu, GubernurKalimantan Selatan dan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRI masing masing sebagai Turut Tergugat , II dan Ill yangmemiliki substansi atau jenis perbuatan melawan hukum yangberbeda yaitu onrechmatige overheids daad;h.

Surat Keterangan terdaftar Nomor 1200/30/DJB/2015, tanggal28 Juli 2015 dari Kementrian Energi dan Sumber Daya MineralRI Direktorat Jendral Mineral dan Batubara;g.

Surat Keterangan terdaftar Nomor 1200/30/DJB/2015, tanggal28 Juli 2015 dari Kementrian Energi dan Sumber Daya MineralRI Direktorat Jendral Mineral dan Batubara;g.

Pasal 63 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRI.

Perkara Perdata No. 258/PDT.G/2007/PN.JKT.PST antara PTSUPRAINDODRILL (PENGGUGAT)Melawan1) PT BABAT KUKUI ENERGI (TERGUGAT 1);2) PT EDDY LOGGING NUSANTARA (TERGUGAT Il) ;3) PT PERTAMINA (Persero) (T'URUT TERGUGAT );4) PT GENERAL ENERS1ASSET INDONESIA (TURUT TERGUGAT Il);5) Kepala BP MIGAS (TURUT TERGUGAT III), dan 6) Direktur Jenderal MIGAS; dan Dep.Energi & Sumber Daya MineralRI(TURUT TERGUGAT IV),Dengan Majelis Hakim(i) H. Makmun Masduki, S.H., M.H.

., tanggal 1 Desember 2011 perihalOptimalisasi Penyerapan APBN TA 2011 ; 1 (satu) bendel fotocopy Surat kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI Nomor : 7493/80/ KPA/2011., tanggal 12 Desember 2011 perihalPenyampaian Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Multiyears Contract1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor : 3312 K/73/MEM/2010., tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pengangkatan PengelolaAPBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja IndukPembangkit dan Jaringan Serta